SANCAnews.id

Wajah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono dalam spanduk acara paasar sembako murah. (Instagram/@herubudihrtono) 

SANCAnews.id – Belum selesai persoalan KJMU, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali membuat heboh masyarakat dengan spanduk sembako murah yang menampilkan wajahnya.

Tentu saja spanduk sembako murah bergambar wajah Heru Budi menjadi sorotan karena terjadi di setiap kegiatan sembako murah yang pasti dihadiri sejumlah warga penerima bantuan tersebut.

Selain itu, keberadaan foto Heru Budi dalam spanduk tersebut mungkin memiliki makna sebagai persiapan Heru untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Dengan begitu, masyarakat DKI Jakarta akan memilih dirinya jika ia mencalonkan diri dalam Pilgub 2024.

Di sisi lain, sebagian netizen ikut menyoroti keberadaan foto Heru Budi dalam spanduk sembako murah tersebut. Mereka menilai bahwa hal ini mungkin merupakan upaya kampanye terselubung yang dilakukan oleh tim Heru.

Padahal, beberapa permasalahan yang melibatkan PJ Gubernur DKI Jakarta ini masih belum terselesaikan secara optimal, seperti masalah banjir dan KJMU. Dengan adanya foto Heru Budi dalam spanduk tersebut menjadi isu baru yang terus mendapat kritik dari netizen.

"Anggaran nya dialihkan buat kampanye terselubung Heru utk pilgub DKI 2024," tutur akun @ibnoe45.

Meskipun demikian, menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati, pemasangan gambar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono pada spanduk program sembako murah dianggap tidak perlu menjadi perdebatan.

"Emang kenapa gitu kan emang kenapa gitu?" ujar Suharini dikutip pada Kamis (7/3/2024).

Suharini menegaskan bahwa program tersebut tidak memiliki unsur politik. Pelaksanaan sembako murah dilakukan dengan tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan akibat kenaikan harga berbagai komoditas pangan.

"Bukan seperti itu. Izin maaf kawan-kawan semuanya, saat ini sekarang ini awal tahun gitu kan itu kan terjadi fluktuasi harga yang sangat luar biasa ya kenapa gitu? Di akhir tahun itu ada yang namanya nataru natal dan tahun baru," ucapnya.

Komentar dari DPRD DKI Terkait Masalah Spanduk Sembako

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina mengungkapkan keheranannya terkait spanduk sembako murah yang menampilkan foto Heru Budi Hartono.

Wa Ode menduga bahwa tindakan ini mungkin merupakan bagian dari persiapan Heru untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) tahun 2024.

"Atau memang ini dalam rangka persiapan tanggal 27 September pendaftaran calon Gubernur," ujar Wa Ode dalam di ruang rapat Komisi B DPRD dikutip pada Kamis (7/3/2024).

Ia pun meminta penjelasan lebih lanjut kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) Suharini Eliawati, terutama mengenai keberadaan regulasi khusus yang mengatur pemasangan wajah Heru.

"Emang harus begitu ya? Ada perdanya? pergubnya? Ada instruksi presidennya?," tuturnya. (akurat)

Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY 

SANCAnews.id – AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan, posisi Partai Demokrat terlihat dalam upaya hak angket di DPR RI. AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat menegaskan partainya menolak hak angket DPR atas dugaan kecurangan pada pemilu 2024.

Sikap AHY dan Demokrat yang menolak hak angket diungkap di tengah upaya sejumlah partai politik menggulirkan hak angket di DPR RI.

"Kami Partai Demokrat, saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menolak hak angket itu," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 7 Maret 2024.

AHY tidak melihat landasan sehingga perlu dimunculkan hak angket DPR untuk menelususri dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.

Baginya Pemilu 2024 sudah dijalankan dan Demokrat menghormati proses yang tengah berlangsung saat ini oleh KPU. 

"Karena sekali lagi pernah saya sampaikan bahwa tidak ada landasan atau urgensinya. Karena kita lihat bahwa pemilu sudah dijalankan, kita semua menghormati proses penghitungan suara yang dilakukan KPU," jelasnya.

Menteri ATR/BPN ini mengakui hasil Pemilu 2024 tidak bisa memuaskan semua pihak. Namun menurutnya hal itu sesuatu yang pasti terjadi. 

"Tentu ada dinamika. Ada yang puas, tidak puas. Dann itu sebuah keniscayaan dalam pemilu, dalam demokrasi," tandasnya.

Terlebih AHY menilai sulit menemukan kecurangan dalam Pemilu 2024 yang dapat mengubah hasil penghitungan suara.

Dia menyinggung jarak perolehan suara yang signifikan berdasarkan hasil penghitungan cepat atau quick count maupun penghitungan suara sementara di KPU tidak dapat mengubah hasil. 

"Kita lihat dari hasil sementara penghitungan baik di awal yang dilakukan secara quick count maupun yang terus bergerak sampai dengan nanti menuju 20 Maret, saya rasa sulit untuk mencari (dugaan kecurangan)," ungkapnya

"Krena jaraknya jauh sekali, jaraknya jauh dan ini sulit bagi saya menerima untuk dipertanyakan," imbuhnya. 

Dengan jarak perolehan suara yang lebar AHY menganggap tidak ada kepentingan untuk menggulirkan hak angket. 

"Kalau bedanya tipis sekali, mungkin bisa dipertimbangkan dengan kritis lah. Tapi kalau jaraknya seperti ini, marginnya terlalu jauh, saya pikir tidak ada urgensinya," pungkas AHY. (harianterbit)

Ima Mahdiah (paling kiri). Anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Ima Mahdiah mengaku bahwa Anies lebih baik dari Heru Budi soal mendengar usul dari anggota dewan. (Istimewa) 

SANCAnews.id – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Ima Mahdiah, mengakui eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lebih baik dibandingkan Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam mendengarkan masukan anggota dewan. Hal ini terkait dengan sengketa Kartu Mahasiswa Jakarta Unggul (KJMU) yang banyak dikeluhkan mahasiswa.

"Seburuk-buruknya Pak Anies, dia masih mau mendengar kalau kita kasih saran. Walaupun saya sama dia oposisi," ujar Ima saat dihubungi wartawan, Rabu (6/3).

Menurutnya, Heru Budi tak cukup peka dalam memahami dinamika di masyarakat terkait persoalan-persoalan sosial, termasuk masalah KJMU.

"Pak Heru itu dia tidak peka, tidak paham sampai ke bawah. Padahal saya dan teman-teman di komisi pun sering sampaikan bahwa kondisi masyarakat tuh seperti ini," ungkapnya.

"Tapi Pak Heru sendiri, kayaknya kita gak digubris," sambung Ima.

Padahal, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu menyebut bahwa usulan yang disampaikannya adalah berdasarkan pada keluhan masyarakat yang sampai di telinganya di lapangan.

Ia mengaku sudah beberapa kali menyampaikan sengkarut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dijadikan dasar penetapan penerima KJMU.

"Ya masih masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya. Padahal itu yang saya usulkan itu yang terjadi di masyarakat karena kan sering WA, kita sering turun ketemu," tandas Ima.

Sebelumnya, viral di media sosial X mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengeluhkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang disebut tiba-tiba dicabut Pemprov DKI Jakarta. Diduga hal itu dialami ribuan mahasiswa di Jakarta.

Melalui akun X @unjsecret, seorang anonim mengadukan bahwa hak dirinya mendapatkan KJMU dicabut di era kepemimpinan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

"From : mhs UNJ To : Pak Anies @aniesbaswedan. Abaaaaah. Hak KJMU kami dicabut sama PJ DKI Dan sekarang Ribuan Mhsiswa di Indonesia terancam tidak bisa melanjutkan Kuliahnya," tulis akun itu dikutip Selasa (5/3). (jawapos)

Anggota DPR RI Fraksi NasDem Taufik Basari 

SANCAnews.id – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mewakili partainya menyatakan menolak tegas upaya pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Jakarta (DKJ) untuk dipilih langsung oleh presiden.

Seperti diketahui, rencana tersebut tertuang dalam RUU DKJ dan rencananya akan dilaksanakan setelah ibu kota berpindah ke IKN.

"Partai NasDem dalam pandangan fraksinya ketika menyepakati RUU DKJ beberapa waktu lalu di badan legislatif (baleg) memberikan catatan khusus mengenai persoalan pemilihan gubernur ini," ujar dia di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2024). 

"Kita menolak pemilihan gubernur atau pengangkatan gubernur oleh presiden dan bahkan kita lebih jauh lagi juga mendorong agar untuk wali kota pun juga dengan pilkada," sambung dia. 

Politikus yang akrab disapa Tobas ini menjelaskan agar sekiranya setelah DKI Jakarta berubah menjadi DKJ, selain tetap dipertahankan diadakan Pilgub DKI Jakarta, tapi juga diadakan pemilihan wali kota. 

Sebagai informasi, DKI Jakarta sendiri tidak ada pemilihan wali kota, semuanya dikepalai oleh pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk langsung oleh Gubernur DKI Jakarta. 

"Alasannya bahwa selama ini pemilihan gubernur sudah berlangsung secara langsung oleh rakyat. Tentunya ketika hal yang sudah dinikmati oleh rakyat ini dijalankan tiba-tiba dicabut, itu adalah merupakan kemunduran demokrasi," tegas dia. 

NasDem juga ingin nantinya apabila Jakarta menjadi pusat bisnis dan ekonomi Indonesia dapat melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, kebijakan dan lain sebagainya. 

"Dengan ketiadaan pemilihan gubernur langsung dari rakyat itu akan juga membatasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan," tandas dia. (tvone)

Pakar Hukum Tata Negara Bivtiri Susanti (kedua kanan) didampingi Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem Taufik Basari (kanan) 

SANCAnews.id – Pembentukan panitia khusus (pansus) oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dinilai bisa menambah amunisi untuk mengusut kecurangan pemilu. 

Anggota Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mengatakan, pansus DPD mampu menambah kekuatan DPR dalam upaya menggulirkan hak angket dan pengusutan kecurangan pemilu dan pemilu presiden.

Tobas juga menjelaskan, Pansus DPD bisa memberikan masukan kepada DPR RI selama proses bergulirnya hak angket.

“Tapi secara mekanisme bahwa pansus DPD tidak berkaitan dengan hak angket yang diajukan oleh DPR. Karena paling tidak, barangkali ada temuan-temuan yang diajukan oleh DPR. Karena paling tidak, barangkali ada temuan-temuan yang didapatkan oleh DPD dan juga bisa menjadi bahan bagi kita ketika kita menjalankan hak angket ini,” kata Tobas, sapaan akrab Taufik kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3).

Secara khusus, Tobas mengatakan fraksi NasDem tegas mendukung dan tetap memperjuangkan hak angket pemilu agar bisa terlaksana. Hal itu, lanjut Tobas, ditunjukkan dengan focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan Fraksi NasDem untuk membahas mengenai hak angket bersama para pakar hari ini. 

“Yang jelas saat ini fraksi NasDem sangat serius. Kita sedang mempersiapkan dua hal. Pertama penguatan terhadap substansi dari hak angket. Karena itulah pada hari ini membuat FGD, mengundang para pakar untuk mendapatkan masukan. Tadi sudah terselenggara. Ada bung Jeirry, Bivitri, Chusnul dan Ray untuk memberikan masukan dan memperkuat apa yang sedang kami siapkan,” ujar Tobas.

Dia juga berharap wacana untuk menggulirkan hak angket tidak sekadar gimik politik. Dia mengatakan hak angket harus segera direalisasikan. 

Karena itu, ia mengatakan substansi dari hak angket itu perlu didiskusikan dengan matang dan memuat argumentasi yang kuat. 

“Jangan sampai hak angket hanya jadi gimik karena substansinya zonk, enggak ada atau kita nggak kuat argumentasinya,” kata dia. (mediaindonesia)