SANCAnews.id

Anggota DPR RI Fraksi NasDem Taufik Basari 

SANCAnews.id – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mewakili partainya menyatakan menolak tegas upaya pemilihan Gubernur Daerah Istimewa Jakarta (DKJ) untuk dipilih langsung oleh presiden.

Seperti diketahui, rencana tersebut tertuang dalam RUU DKJ dan rencananya akan dilaksanakan setelah ibu kota berpindah ke IKN.

"Partai NasDem dalam pandangan fraksinya ketika menyepakati RUU DKJ beberapa waktu lalu di badan legislatif (baleg) memberikan catatan khusus mengenai persoalan pemilihan gubernur ini," ujar dia di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2024). 

"Kita menolak pemilihan gubernur atau pengangkatan gubernur oleh presiden dan bahkan kita lebih jauh lagi juga mendorong agar untuk wali kota pun juga dengan pilkada," sambung dia. 

Politikus yang akrab disapa Tobas ini menjelaskan agar sekiranya setelah DKI Jakarta berubah menjadi DKJ, selain tetap dipertahankan diadakan Pilgub DKI Jakarta, tapi juga diadakan pemilihan wali kota. 

Sebagai informasi, DKI Jakarta sendiri tidak ada pemilihan wali kota, semuanya dikepalai oleh pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk langsung oleh Gubernur DKI Jakarta. 

"Alasannya bahwa selama ini pemilihan gubernur sudah berlangsung secara langsung oleh rakyat. Tentunya ketika hal yang sudah dinikmati oleh rakyat ini dijalankan tiba-tiba dicabut, itu adalah merupakan kemunduran demokrasi," tegas dia. 

NasDem juga ingin nantinya apabila Jakarta menjadi pusat bisnis dan ekonomi Indonesia dapat melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, kebijakan dan lain sebagainya. 

"Dengan ketiadaan pemilihan gubernur langsung dari rakyat itu akan juga membatasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan," tandas dia. (tvone)

Pakar Hukum Tata Negara Bivtiri Susanti (kedua kanan) didampingi Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem Taufik Basari (kanan) 

SANCAnews.id – Pembentukan panitia khusus (pansus) oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dinilai bisa menambah amunisi untuk mengusut kecurangan pemilu. 

Anggota Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mengatakan, pansus DPD mampu menambah kekuatan DPR dalam upaya menggulirkan hak angket dan pengusutan kecurangan pemilu dan pemilu presiden.

Tobas juga menjelaskan, Pansus DPD bisa memberikan masukan kepada DPR RI selama proses bergulirnya hak angket.

“Tapi secara mekanisme bahwa pansus DPD tidak berkaitan dengan hak angket yang diajukan oleh DPR. Karena paling tidak, barangkali ada temuan-temuan yang diajukan oleh DPR. Karena paling tidak, barangkali ada temuan-temuan yang didapatkan oleh DPD dan juga bisa menjadi bahan bagi kita ketika kita menjalankan hak angket ini,” kata Tobas, sapaan akrab Taufik kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3).

Secara khusus, Tobas mengatakan fraksi NasDem tegas mendukung dan tetap memperjuangkan hak angket pemilu agar bisa terlaksana. Hal itu, lanjut Tobas, ditunjukkan dengan focus group discussion (FGD) yang diselenggarakan Fraksi NasDem untuk membahas mengenai hak angket bersama para pakar hari ini. 

“Yang jelas saat ini fraksi NasDem sangat serius. Kita sedang mempersiapkan dua hal. Pertama penguatan terhadap substansi dari hak angket. Karena itulah pada hari ini membuat FGD, mengundang para pakar untuk mendapatkan masukan. Tadi sudah terselenggara. Ada bung Jeirry, Bivitri, Chusnul dan Ray untuk memberikan masukan dan memperkuat apa yang sedang kami siapkan,” ujar Tobas.

Dia juga berharap wacana untuk menggulirkan hak angket tidak sekadar gimik politik. Dia mengatakan hak angket harus segera direalisasikan. 

Karena itu, ia mengatakan substansi dari hak angket itu perlu didiskusikan dengan matang dan memuat argumentasi yang kuat. 

“Jangan sampai hak angket hanya jadi gimik karena substansinya zonk, enggak ada atau kita nggak kuat argumentasinya,” kata dia. (mediaindonesia)

Wakil Presiden Ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla dalam acara diskusi politik di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024). 

SANCAnews.id – Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla mengkritisi kebijakan pemerintah era Joko Widodo-Maruf Amin (Jokowi-Maruf) yang dinilai tidak efisien membuang-buang anggaran.

Ia mengatakan, karena kebijakan yang tidak efisien, pemimpin terpilih di masa depan akan kesulitan menghadapi permasalahan yang akan muncul di masa depan.

"Siapa pun pemerintah ini, tidak mudah memerintah Indonesia pada pemerintah yang akan datang," kata Kalla dalam dialog politik di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024). 

"Kenapa? Karena pemerintahan sekarang telah menghabiskan segala sumber dana untuk sesuatu, untuk hal-hal yang kadang-kadang tidak efesien, tidak prinsipil," sambung dia. 

Kalla memberikan contoh pembangunan infrastruktur jalan tol yang dinilai berdampak buruk pada masyarakat kecil dan menengah. 

Memang benar pembangunan tol bisa mempersingkat perjalanan dari satu titik ke titik lain, namun pembangunan itu juga mematikan ekonomi mikro di pinggir jalan tol. 

"Tentu tidak bagus yang punya rumah sebelahnya, tidak bisa lagi bikin kedai, bikin warung lagi. Jadi ada baik-buruknya juga suatu pembangunan itu. Baik yang punya mobil, tidak baik untuk yang jalan kaki. Nah itu ada yang keseimbangan seperti itu," katanya. 

Kalla mengatakan, tantangan di masa depan akan lebih sulit karena masalah ekonomi akan semakin meluas. 

Ketika masalah ekonomi meluas, tidak hanya masyarakat kecil yang akan terkena dampaknya, tetapi juga masyarakat yang biasa menggunakan jalan tol tadi. 

"Kalau harga beras naik, semua akan kena. Kalau harga naik, inflasi tinggi semua akan kena. Tentu saja ada juga yang senang, yang punya cash banyak, tapi secara umum akan kena. Tidak ada lagi masalah oposisi di situ tapi masalah rakyat keseluruhan," tandasnya. (kompas)

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan aktor terbesar dan utama atau otak dibalik sejumlah kecurangan di Pilpres 2024 bukanlah Prabowo Subianto, capres nomor urut 2 yang dalam pilpres kali ini suaranya unggul menurut hitung cepat sejumlah lembaga. Feri Amsari menuding dan langsung menunjuk hidung Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai aktor utama kecurangan Pilpres 2024 yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. 

SANCAnews.id – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, aktor atau dalang terbesar dan utama di balik sejumlah kecurangan Pilpres 2024 bukanlah Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2 yang unggul perolehan suara di Pilpres kali ini menurut quick count yang dilakukan. 

Feri Amsari menuding dan langsung menunjuk hidung Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai aktor utama kecurangan Pilpres 2024 yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis.

Menurutnya, segala macam rencana curang sudah direncanakan Jokowi sejak lama, mulai dari mengangkat adik iparnya Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, hingga akhirnya mengangkat putranya Gibran sebagai calon wakil presiden, juga. seperti bansos yang dilaksanakan.

"Jadi bukan Prabowo. Dan kami langsung tunjuk hidung, aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," kata Feri dalam tayangan acara Rakyat Bersuara di INewsTV, Selasa (5/3/2024) malam.

Menurut Feri, sejumlahbukti dan data berupa rekaman video serta screenshoot soal kecurangan penyelenggara pemilu dalam hal ini yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Jokowi sudah pernah ditampilkan di Komisi II DPR RI.

Di mana kata Feri Amsari dalam bukti yang dibawa itu ada perintah KPU kepada seluruh jajaran KPU di daerah untuk melakukan kecurangan Pemilu yakni memenangkan salah satu pasangan calon.

"Screenshot dan juga rekaman serta video perintah KPU RI kepada seluruh KPU di daerah untuk melakukan kecurangan Pemilu ditampilkan di Komisi 2 secara terbuka," kata Feri dalam acara Rakyat Bersuara di InewsTV, Selasa (5/3/2024) malam.

Lalu begitu akan ditampilkan pembicaraan soal kecurangan itu oleh perwakilan masyarakat sipil, menurut Feri, Komisi II DPR langsung menutup sidang dan menyatakan sidang tertutup dengan mengusir semue wartawan agar keluar ruangan.

"Komisi 2 selalu begitu ya, langsung menutup sidang dan menyatakan sidang tertutup serta mengusir wartawan. Sampai hari ini videonya masih ada di YouTube," katanya.

Menurut Feri adanya kecurangan penyelenggaraan pemilu yang dibeberkan terdapat dalam 38 bukti video, rekaman dan tangkapan layar.

"Salah satu datanya untuk menjelaskan telah terjadi kecurangan yang disebut sebagai terstruktur, sistematis, dan masif. Kita mulai dari terstruktur, maksudnya kecurangan itu melibatkan penyelenggara negara atau penyelenggara Pemilu," ujarnya.

Ia mencontohkan adalah kecurangan yang dilakukan KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam 38 bukti yang dibawa masyarakat sipil.

"Masyarakat sipil hadir membawa alat bukti, jumlahnya 38 alat bukti yang bicara soal kecurangan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU. KPU ini wasit," kata Feri yang merupakan salah satu pemeran dalam film Dirty Vote yang berbicara soal kecurangan pemilu yang dilakukan penguasa.

Menurut Feri dalam film itu semuanya berbais riset dan tidak bisa diganggu gugat kebenarannya.

"Riset yang terpilih untuk ditampilkan dalam film, hanya yang potensial. Tidak bisa diganggu gugat. Yang diinput dalam film tidak ada yang mengkritik dan melaporkannya. Siapa yang menuduh Fitnah, tidak pernah menyebutkan fitnahnya di bagian mana," katanya.

Feri menjelskan, film yang tayang di YouTube dan sudah disaksikan 35 juta kali itu, tidak diperuntukkan untuk untuk mendegradasi suara orang di Pemilu.

"Film ini mau mendidik politik kepemiluan kita, untuk bicara dua hal. Satu bahwa kecurangan terjadi dan terjadi dalam satu putaran serta menang 50 persen, serta terbukti data di film itu," katanya.

"Kedua. siapa pelaku kecurangannya. Dan kami langsung tunjuk hidung, aktor terbesar dalam kecurangan pemilu adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo," katanya.

Feri juga mengungkapkan dua teori yang janggal terjadi dalam pemilu 2024 sehingga dikategorikan sebagai kecurangan.

"Kejanggalan pertama bahwa tidak lumrah dalam sistem presidensial ada seorang presiden yang memiliki partai mendukung calon presiden yang bukan berasal dari partainya. Gak lumrah," katanya.

Kejanggalan kedua kata Feri, dimana teori efek ekor jas yang tidak pernah terlanggar selama ini, justru tidak terjadi di pemilu kali ini.

"Dalam pemilu kali ini ada kejanggalan. Ada partai yang menang pileg tetapi calonnya kalah. Tapi ada calon presiden yang menang tapi partainya kalah. Bahkan tidak memperoleh bahkan setengah persen dari angka yang dia peroleh 58 persen," kata Feri.

Menurutnya kejanggalan ini terjadi karena ada masalah serius dalam pemilu. Karenanya kata Feri Amsari hak angket kecurangan Pemilu 2024 harus ditujukan kepada eksekutif dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. 

"Pasti tentu akan ditujukan kepada eksekutif dalam hal ini Presiden Joko Widodo karena kecurangan itu sudah terlihat  dari awal," katanya.

Feri mencontohkan, kecurangan eksekutif sudah ditunjukkan dengan adanya pernyataan cawe-cawe dan penggunaan data intelijen dalam Pemilu 2024.

"Apakah cawe-cawe itu berkaitan dengan Pemilu 2024, tentu ini yang harus diperiksa oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui hak angket," katanya.

Menurut dia, jika dilihat dari komposisi fraksi, Feri yakin hak angket ini pasti berjalan.

"Dan seharusnya memang harus dijalankan karena Pemilu 2024 punya banyak permasalahan. Harus dijalankan karena kecurangan itu sudah sangat jelas, tidak hanya cawe-cawe. Namun Sirekap yang banyak masalah tetap harus diselidiki," katanya.

Feri mengatakan saat menggelar hak angket, DPR juga harus memanggil Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Bawaslu. Mereka, kata Feri, harus diposisikan sebagai saksi, karena mereka sebagai penyelenggara Pemilu. 

“KPU dan Bawaslu harus dipanggil sebagai saksi agar pelaku kecurangan itu dapat diketahui, apakah memang eksekutif pelakunya," kata dia.

Feri mengatakan, hak angket akan berujung kepada penyataan pendapat dari DPR. Pernyataan pendapat ini akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk digugat.

“Maka akan dilaksanakan sidang MK terhadap pendapat DPR, bisa saja hak angketnya berujung kepada pemberhentian presiden dalam masa jabatannya,” katanya.

Pernyataan hak angket, pertama kali diungkap oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ganjar mengatakan PDIP sebagai partai yang mengusungnya akan mengajukan hak angket untuk menyelidiki kecurangan Pemilu 2024.

Terkait hal itu, kubu calon presiden nomor urut 1 Anies-Muhaimin mengatakan akan mendukung hak angket yang diajukan oleh PDIP. 

Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Berantakan

Prabowo Subianto mengakui bahwa demokrasi di Indonesia masih sangat berantakan, melelahkan dan membutuhkan biaya yang sangat mahal.

Prabowo yang merupakan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 atau capres nomor urut 2, mengakui pula dirinya masih belum puas dengan pelaksanaan demokrasi di Tanah Air, meski unggul sementara dalam hitung cepat berpasangan dengan anak Presiden Jokowi, Gibran.

Karenanya Prabowo menilai perlu ada perbaikan demokrasi di Indonesia untuk ke depannya dan tidak terjadi seperti saat ini yang berantakan.

"Izinkan saya bersaksi bahwa demokrasi sungguh sangat melelahkan. Demokrasi itu sangat-sangat berantakan, demokrasi itu sangat-sangat mahal," ujar Prabowo saat memberikan sambutan pada Mandiri Investment Forum yang disiarkan secara daring di YouTube KompasTV, Selasa (5/2/2024).

"Dan kita masih belum puas dengan demokrasi kita. Ada banyak ruang untuk perbaikan," katanya.

Meski begitu, Prabowo mengapresiasi partisipasi masyarakat Indonesia di pemilu yang bisa mencapai 80 persen.

Menurutnya angka partisipasi pemilu Indonesia tidak buruk. Terlebih jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menganut sistem demokrasi. Dimana partisipasi pemilih dalam pemilu mereka tidak mencapai 50 persen.

"Dalam pemilu kita, jumlah partisipasi pemilih mencapai 80 persen. Rata-rata 80 persen. Ini tidak buruk. Mengingat banyak negara di negara demokrasi terkadang hasilnya kurang dari 50 persen," jelas Prabowo.

Prabowo juga menyinggung pengalamannya di Pemilu 2024. Di mana karena luasnya negara Indonesia ia belum bisa mengunjungi semua provinsi yang ada. Dari 38 provinsi di Tanah Air, Prabowo mengaku baru bisa menyambangi sekitar 26 provinsi. 

Akan tetapi, ia berjanji setelah pemilu akan mengunjungi sisa provinsi yang belum pernah disambanginya.

"Tapi saya masih, setelah pemilu ini, saya masih harus pergi kunjungi provinsi-provinsi itu (yang belum dikunjungi). Karena saya janji provinsi-provinsi yang belum bisa saya kunjungi saya akan kunjungi," tambahnya.

Bos Selalu Benar

Seperti diketahui Prabowo Subianto menghadiri Mandiri Investment Forum pada Selasa (5/3/2024) dan berpidato di hadapan para investor dalam dan luar negeri.

Mengawali pidatonya, Prabowo mengakui bahwa mulanya dirinya ragu-ragu untuk menghadiri forum ini. "Namun, saya mengerti bahwa ini semacam instruksi dari 'bos' saya," kata Prabowo yang adalah pembantu Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Indonesia Maju.

Atas alasan itu, ia akhirnya bersedia hadir di forum ini dan menyampaikan banyak pandangan selama sejam lebih.

"Satu hal yang saya pelajari dalam karier saya yang panjang adalah beberapa golden rule," kata Prabowo.

"Golden rule pertama, bos selalu benar. Golden rule kedua, jika dia salah, maka kembali ke aturan pertama. Ketiga, bersyukurlah bahwa dia bosmu," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengaku bangga dengan performa dan reputasi Bank Mandiri di tingkat dunia.

Bukan hanya bangga karena sesama Indonesia, Prabowo juga mengaku punya pertalian emosi dengan bank yang berdiri sejak 1998 itu berkaitan dengan utang.

Calon presiden nomor urut 2 itu menyebut dirinya dulu klien Bank Mandiri.

"Saya pikir, riwayat saya di Bank Mandiri tidak terlalu buruk, ya," kata Prabowo berkelakar.

"Saya membayar 100 persen utang-utang saya," imbuhnya.

Sontak, seloroh Prabowo disambut tawa hadirin dan tepuk tangan.

Ia juga mengeklaim bahwa utang-utangnya terhadap Bank Mandiri dilunasi tanpa haircut atau potongan yang membuat Bank Mandiri menerima pelunasan lebih kecil dibandingkan nominal yang dipinjamkan semula.

"Saya pikir, dalam sejarah Indonesia, saya adalah satu dari segelintir orang yang melunasi utang 100 persen," ucap Prabowo. (wartakota)

Massa dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggeruduk Kantor KPU Kota Depok di Jalan Raya Margonda, Rabu (6/3/2024) pagi.

SANCAnews.id – Massa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) geruduk Kantor KPU Kota Depok di Jalan Raya Margonda, Rabu (6/3/2024) pagi. Mereka menuntut KPU bekerja dengan integritas dalam penghitungan suara Pemilu 2024.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, massa long march PKS terlihat datang dari perempatan Juanda menuju depan kantor KPU Kota Depok dengan menggunakan mobil komando. Massa PKS juga terlihat membawa miniatur peti mati berbahan kain putih yang bertuliskan 'Matinya Demokrasi'.

Selain itu, massa juga membawa poster dan plakat berisi kritik, antara lain 'Tolak Pemilu Curang', 'Laporkan Oknum KPUD & PPK', 'Pemilu Curang... Yang Bener Aja..! Rugi Dong..!!' dan lainnya. Massa aksi berorasi di depan Kantor KPU Kota Depok dijaga ketat aparat gabungan TNI-Polri, Satpol PP dan pengaman dalam (Pamdal).

Sementara itu, arus lalu lintas di Jalan Raya Margonda arah Jakarta sempat macet akibat aksi demonstrasi massa dari PKS Kota Depok.

"Jangan sampai ada suara yang 'ditilep', jangan sampai ada suara yang diumpetin, itu amanah rakyat yang dititipkan melalui PKS untuk dijaga. Kita tidak ingin satu suara hilang, lenyap dan dimakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab," kata orator di atas mobil komando. 

Massa aksi berharap agar KPU Kota Depok tegas menjunjung netralitas hingga integritas agar pesta demokrasi yang jujur dan adil. 

"Kita ingin KPUD bersikap tegas untuk menjaga netralitasnya, profesionalitas dan integritasnya semata mata untuk menjaga pesta demokrasi yang jujur dan adil," ujarnya. 

"Bongkar, bongkar, bongkar Sirekap sekarang juga," timpal massa aksi lainnya. (sindonews)