SANCAnews.id

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani melaporkan Connie atas dugaan pencemaran nama baik. Kasus tersebut tengah bergulir di Bareskrim Polri.-Tangkapan layar- 

SANCAnews.id – Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani mengaku mendapat panggilan telepon dari Calon Presiden 02 Prabowo Subianto.

Tepatnya setelah Rosan menggelar konferensi pers menanggapi pernyataan Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie yang menyebut Prabowo hanya akan menjabat 2 tahun lantaran bisa saja diracun.

"Pak Prabowo telepon saya. Dia bilang, San itu bagus tuh kamu sudah press conference kaya gitu. Itu, ini keras lah beliau," ujar Rosan dikutip dari Youtube Total Politik.

Eks Dubes RI untuk Amerika Serikat itu lantas mengungkapkan, Prabowo mendukung dirinya membawa persoalan tersebut ke ranah hukum berlaku. Rosan pun melaporkan Connie ke Bareskrim Polri atas dugaan penyebaran berita bohong dan fitnah.

"Pak Prabowo bilang, uda nyerang saya masalah Mirage, fitnah saya, sekarang fitnah kamu. Biar tahu bahwa kita benar dari pada orang itu. Nanti Hashim sama Otto (Otto Hasibuan) nelepon lu," ungkap Rosan.

Setelah mendapat telpon dari Prabowo, Rosan menyebut, tim kuasa hukum TKN Otto Hasibuan memproses laporan terhadap Connie.

"Pak Otto nelepon kita siapin laporannya. Ya udah laporan ke Mabes Polri. Beliau marah bukan marah ke saya marahnya ke berita kebohongan itu," kata Rosan.

Laporan diterima dengan nomor laporan LP/B/52/II/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI pada Senin (12/2/2024) lalu.

Dalam laporannya, Connie diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, dan berita bohong yang menyesatkan.

Adapun yang dikenakan yaitu Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27A UU RI Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU RI Nomor 1 tahun 1946.

Otto Hasibuan mengungkapkan, Rosan membuat laporan polisi karena dituduh oleh Connie berbicara bahwa Prabowo hanya akan menjadi presiden selama 2 tahun saja jika berhasil memenangkan Pilpres 2024.

"Pak Rosan membuat laporan di Bareskrim di direktorat siber terhadap Connie atas dugaan pencemaran nama baik daripada Pak Rosan," ujar Otto.

"Karena Pak Rosan dituduh dikatakan bahwa 2 hal, pertama dikatakan Connie, Pak Rosan mengatakan bahwa Pak Prabowo itu hanya 2 tahun," imbuhnya dihubungi wartawan.

"Akan dilanjutkan oleh Gibran selama 3 tahun. Kedua juga disebutkan bahwa dia ditawarkan Wamenhan dan atau Wamenlu," imbuhnya lagi.

Otto menjelaskan, Rosan mengaku tidak pernah berbicara seperti yang diklaim Connie tersebut. Dia menyebut Rosan merasa namanya tercemar akibat pernyataan Connie yang menjadi viral itu.

"Sementara oleh Pak Rosan dia mengatakan, 'saya enggak pernah ngomong seperti itu'. Jadi itu kan mencemarkan nama dia gitu kan," kata Otto.

Terkait laporan Rosan terhadap Connie itu, polisi menegaskan kasusnya masih dalam penanganannya.

"Dalam tahapan klarifikasi oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Minggu 3 Maret 2024. (disway)

Oknum anggota Polisi berinisial RK (38) menganiaya istrinya sendiri bernama Jein Urpon (28) hingga meninggal dunia. 

SANCAnews.id – Seorang polisi berinisial RK (38) melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap istrinya sendiri, Jein Urpon (28), hingga meninggal dunia.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini terjadi di Jalan Iwur, Distrik Kalomdol, Kabupaten Pegunungan Bintang, Pegunungan Papua.

Kabid Humas Polda Papua Kompol Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, kejadian tersebut bermula pada Senin (4/03/2024) sekitar pukul 22.00 WIB.

"Saat itu pelaku dalam pengaruh minuman keras (miras) bertemu dengan korban dan dua orang saksi di TKP," ujar Benny melalui keterangan tertulis, Rabu pagi.

Ia menjelaskan, karena di pengaruhi miras, pelaku tiba-tiba menyerang korban.

"Pelaku menyerang dengan menggunakan kayu dan parang sehingga korban mengalami luka memar di sekujur tubuh dan luka sobek pada kepala korban,” ujarnya.

Menurutnya, saksi yang melihat hal tersebut langsung melarikan diri dan melaporkan kejadian itu ke kantor polisi setempat.

“Korban langsung dibawa ke RSUD Oksibil guna ditangani lebih lanjut,” ungkapnya.

Terkait dengan barang bukti, lanjut Kabid Humas, sudah diamankan di Polres Pegunungan Bintang.

"Ada beberapa barang bukti yakni 1 (satu) buah parang dan 4 (empat) buah kayu," katanya.

Ia menambahkan, saat ini pelaku berada di Rutan Polres Pegunungan Bintang. (tribunnews)

Yaqut Cholil Qoumas 

SANCAnews.id – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengimbau jamaah tetap menjaga persaudaraan dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan di awal puasa. Menteri Agama Yaqut telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H.

Diketahui, pemerintah akan menggelar sidang isbat awal Ramadhan 1445 H pada 10 Maret 2024. Sidang tersebut akan memutuskan apakah puasa Ramadhan tahun ini akan dimulai pada 11 atau 12 Maret.

Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadhan pada 11 Maret 2024. Ada juga beberapa jemaah tarekat yang akan memulai puasa pada 10 Maret 2024.

"Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah/2024 Masehi," kata Yaqut, dalam keterangan tertulis, Rabu (6/3/2024).

Edaran Menag tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Edaran juga disampaikan kepada pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, pengurus Badan Kesejahteraan Masjid, pengurus Majelis Dai Kebangsaan, pengurus dan pengelola masjid/musala, panitia Hari Besar Islam tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta masyarakat muslim di Indonesia.

"Umat Islam agar melaksanakan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idulfitri sesuai dengan syariat Islam dan menjunjung tinggi nilai toleransi," ujar Yaqut.

Yaqut juga meminta kepada agar umat muslim saat melakukan syiar Ramadan tetap memedomani Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

Edaran pengeras suara terbit pada 18 Februari 2022. Edaran ini antara lain mengatur volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel). 

Khusus terkait syiar Ramadan, edaran ini mengatur agar penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarus Al-Qur'an menggunakan Pengeras Suara Dalam. 

Sementara untuk takbir Idul Fitri di masjid/musala dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan Pengeras Suara Dalam.

Berikut ketentuan lengkap Edaran Menag No SE. 1 tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi:

1. Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah islamiyah dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah/2024 Masehi.

2. Umat Islam melaksanakan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan syariat Islam dan menjunjung tinggi nilai toleransi.

3. Umat Islam dianjurkan untuk mengisi dan meningkatkan syiar pada bulan Ramadan dengan tetap mempedomani Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

4. Umat Islam diimbau untuk melaksanakan berbagai kegiatan di masjid, musala, dan tempat lain dalam rangka syiar Ramadan dan menyampaikan pesan-pesan taqwa serta mempererat persaudaraan sesama anak bangsa.

5. Takbiran Idul Fitri dilaksanakan di masjid, musala, dan tempat lain dengan ketentuan mengikuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

6. Takbir keliling dilakukan mengikuti ketentuan pemerintah setempat dan aparat keamanan dengan tetap menjaga ketertiban, menjunjung nilai-nilai toleransi, dan menjaga ukhuwah islamiyah.

7. Salat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah/2024 Masehi dapat diadakan di masjid, musala, dan lapangan.

8. Materi ceramah Ramadan dan Khutbah Idul Fitri disampaikan dengan menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, mengutamakan nilai-nilai toleransi, persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak bermuatan politik praktis sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan.

9. Mengimbau kepada umat Islam untuk lebih mengoptimalkan zakat, infak, wakaf, dan sedekah di bulan Ramadan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. (detik)

Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto berpidato dalam acara Mandiri Investment Forum 2024 di Jakarta, Selasa (5/3/2024).  

SANCAnews.id – Calon Presiden RI Prabowo Subianto memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen dalam 5 tahun ke depan.

“Pada dasarnya, kita bisa menggenjot pertumbuhan kita sendiri. Perkiraan saya, dalam 5 tahun ke depan, kita bisa mencapai pertumbuhan 8 persen mungkin lebih,” ucap Prabowo dalam acara Mandiri Investment Forum 2024 di Jakarta, Selasa, sebagaimana keterangan tertulisnya.

Untuk mencapai target tersebut, Prabowo mengaku ingin fokus pada pengentasan kemiskinan dengan menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia jika nantinya resmi dilantik sebagai Presiden RI.

“Karena itu juga menjadi pedoman pemerintahan Indonesia selanjutnya, kami menginginkan pertumbuhan, tetapi kami ingin mengatasi kemiskinan, kami juga ingin menciptakan lapangan kerja,” kata Prabowo. 

Selain itu, menurut Prabowo, negara dalam hal ini BUMN juga patut turut serta hadir berkontribusi dengan langkah strategi yang baik. Ia pun berangan-angan pemerintahannya nanti dapat mengelola keputusan yang rasional dan efisien.

“Dan yang sangat jelas, kita dorong efisiensi, kita dorong pengambilan keputusan rasional yang bisa mengedepankan perekonomian, kita harus laksanakan yang terbaik dan kita sangat optimis bisa melaksanakan hal itu,” tutur Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengapresiasi pencapaian ekonomi yang diraih Indonesia di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kesuksesan itu, kata dia, terlihat dari berbagai aspek meliputi inflasi yang rendah, neraca dagang, hingga utang yang terkendali.

“Menurut saya, pemerintahan Jokowi cukup berhasil dan terbilang baik dalam mengelola inflasi,” tuturnya.

Prabowo mengatakan Presiden Jokowi selalu memperhatikan hal detail untuk memenuhi kriteria ekonomi makro. Salah satunya adalah membuat kebijakan yang berpihak, serta mendorong usaha yang dijalankan pelaku ekonomi di semua level.

"Kita menciptakan dukungan bisnis, UMKM, mempromosikan e-commerce (niaga-el) untuk kesejahteraan. Itu salah satu filosofi dari Pak Jokowi," imbuh Prabowo.

Calon presiden nomor 2 itu pun mengaku banyak belajar memajukan ekonomi negara dari Jokowi dan optimistis dapat melanjutkan pencapaian yang dibuat oleh presiden ketujuh RI tersebut.

"Makroekonomi kita bergetar, kita tumbuh, dan saya optimistis," ucap Prabowo.

Diketahui, Prabowo unggul dalam rekapitulasi suara sementara KPU RI. Per Selasa pukul 21.00 WIB, pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 58,82 persen suara.

Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyusul di posisi kedua dengan 24,49 persen suara dan pasangan calon nomor urut 3 berada di posisi terakhir dengan 16,68 persen suara. (republika)

Sidang sengketa informasi Pemilu di Komisi Informasi Pusat 

SANCAnews.id – Komisi Informasi Pusat (KIP) mendengarkan sengketa informasi yang diajukan Yayasan Advokasi Hak Konstitusi (Yakin) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini, Selasa (5/3).

Sidang tersebut terkait permintaan informasi data mentah real count, infrastruktur teknologi informasi Pemilu 2024, termasuk kontrak antara KPU dan Alibaba Cloud, serta data mentah pemilu tahun 1999 hingga 2024.

Ketua Yakin, Ted Hilbert, yang duduk sebagai termohon, menjelaskan bahwa saat ini banyak beredar berita bohong atau hoaks seputar kepemiluan, termasuk kabar bahwa server KPU berada di Tiongkok maupun Prancis. Baginya, kebenaran informasi itu harus dibuktikan secara transparan.

Di sisi lain, dugaan kecurangan Pemilu 2024 juga terus bergema sampai saat ini. Namun, Ted menilai tudingan-tudingan itu tidak berdasar. Oleh karena itu, pihaknya bakal menganalisis informasi-informasi KPU yang dimohonkan lewat KIP.

"Kami dan masyarakat umum bisa melakukan yang disebut sebagai forensik pemilu dengan menggunakan metode statistik dan matematika, analisis big data, di mana akan menjadi jelas di mana ada kesalahan dan kesengajaan," kata Ted.Sidang itu diketuai anggota KIP Syawaludin dengan didampingi dua anggota lainnya, yaitu Rospita Vici Paulyn dan Arya Sandhiyudha. 

Dalam sidang tersebut, terungkap bahwa dua surat permohonan informasi Yakin terkait rincian server atau TI pemilu dan data mentah real count tidak pernah diterima oleh bagian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 

Adapun permohonan informasi Yakin soal data mentah Pemilu 1999 sampai 2024 hanya dijawab KPU dengan memberikan daftar pemilih tetap (DPT) hingga tingkat provinsi dan dokumen scan format PDF. Yakin menilai jawaban itu tidak sesuai dengan yang dimohonkan ke KPU. (mediaindonesia)