SANCAnews.id

Oknum anggota Polisi berinisial RK (38) menganiaya istrinya sendiri bernama Jein Urpon (28) hingga meninggal dunia. 

SANCAnews.id – Seorang polisi berinisial RK (38) melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap istrinya sendiri, Jein Urpon (28), hingga meninggal dunia.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini terjadi di Jalan Iwur, Distrik Kalomdol, Kabupaten Pegunungan Bintang, Pegunungan Papua.

Kabid Humas Polda Papua Kompol Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, kejadian tersebut bermula pada Senin (4/03/2024) sekitar pukul 22.00 WIB.

"Saat itu pelaku dalam pengaruh minuman keras (miras) bertemu dengan korban dan dua orang saksi di TKP," ujar Benny melalui keterangan tertulis, Rabu pagi.

Ia menjelaskan, karena di pengaruhi miras, pelaku tiba-tiba menyerang korban.

"Pelaku menyerang dengan menggunakan kayu dan parang sehingga korban mengalami luka memar di sekujur tubuh dan luka sobek pada kepala korban,” ujarnya.

Menurutnya, saksi yang melihat hal tersebut langsung melarikan diri dan melaporkan kejadian itu ke kantor polisi setempat.

“Korban langsung dibawa ke RSUD Oksibil guna ditangani lebih lanjut,” ungkapnya.

Terkait dengan barang bukti, lanjut Kabid Humas, sudah diamankan di Polres Pegunungan Bintang.

"Ada beberapa barang bukti yakni 1 (satu) buah parang dan 4 (empat) buah kayu," katanya.

Ia menambahkan, saat ini pelaku berada di Rutan Polres Pegunungan Bintang. (tribunnews)

Yaqut Cholil Qoumas 

SANCAnews.id – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengimbau jamaah tetap menjaga persaudaraan dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan di awal puasa. Menteri Agama Yaqut telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H.

Diketahui, pemerintah akan menggelar sidang isbat awal Ramadhan 1445 H pada 10 Maret 2024. Sidang tersebut akan memutuskan apakah puasa Ramadhan tahun ini akan dimulai pada 11 atau 12 Maret.

Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadhan pada 11 Maret 2024. Ada juga beberapa jemaah tarekat yang akan memulai puasa pada 10 Maret 2024.

"Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah/2024 Masehi," kata Yaqut, dalam keterangan tertulis, Rabu (6/3/2024).

Edaran Menag tersebut ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Edaran juga disampaikan kepada pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, pengurus Badan Kesejahteraan Masjid, pengurus Majelis Dai Kebangsaan, pengurus dan pengelola masjid/musala, panitia Hari Besar Islam tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta masyarakat muslim di Indonesia.

"Umat Islam agar melaksanakan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idulfitri sesuai dengan syariat Islam dan menjunjung tinggi nilai toleransi," ujar Yaqut.

Yaqut juga meminta kepada agar umat muslim saat melakukan syiar Ramadan tetap memedomani Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

Edaran pengeras suara terbit pada 18 Februari 2022. Edaran ini antara lain mengatur volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel). 

Khusus terkait syiar Ramadan, edaran ini mengatur agar penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarus Al-Qur'an menggunakan Pengeras Suara Dalam. 

Sementara untuk takbir Idul Fitri di masjid/musala dapat dilakukan dengan menggunakan Pengeras Suara Luar sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat dan dapat dilanjutkan dengan Pengeras Suara Dalam.

Berikut ketentuan lengkap Edaran Menag No SE. 1 tahun 2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi:

1. Umat Islam diimbau untuk tetap menjaga ukhuwah islamiyah dan toleransi dalam menyikapi potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan 1445 Hijriah/2024 Masehi.

2. Umat Islam melaksanakan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan syariat Islam dan menjunjung tinggi nilai toleransi.

3. Umat Islam dianjurkan untuk mengisi dan meningkatkan syiar pada bulan Ramadan dengan tetap mempedomani Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

4. Umat Islam diimbau untuk melaksanakan berbagai kegiatan di masjid, musala, dan tempat lain dalam rangka syiar Ramadan dan menyampaikan pesan-pesan taqwa serta mempererat persaudaraan sesama anak bangsa.

5. Takbiran Idul Fitri dilaksanakan di masjid, musala, dan tempat lain dengan ketentuan mengikuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

6. Takbir keliling dilakukan mengikuti ketentuan pemerintah setempat dan aparat keamanan dengan tetap menjaga ketertiban, menjunjung nilai-nilai toleransi, dan menjaga ukhuwah islamiyah.

7. Salat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah/2024 Masehi dapat diadakan di masjid, musala, dan lapangan.

8. Materi ceramah Ramadan dan Khutbah Idul Fitri disampaikan dengan menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, mengutamakan nilai-nilai toleransi, persatuan dan kesatuan bangsa, serta tidak bermuatan politik praktis sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pedoman Ceramah Keagamaan.

9. Mengimbau kepada umat Islam untuk lebih mengoptimalkan zakat, infak, wakaf, dan sedekah di bulan Ramadan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. (detik)

Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto berpidato dalam acara Mandiri Investment Forum 2024 di Jakarta, Selasa (5/3/2024).  

SANCAnews.id – Calon Presiden RI Prabowo Subianto memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen dalam 5 tahun ke depan.

“Pada dasarnya, kita bisa menggenjot pertumbuhan kita sendiri. Perkiraan saya, dalam 5 tahun ke depan, kita bisa mencapai pertumbuhan 8 persen mungkin lebih,” ucap Prabowo dalam acara Mandiri Investment Forum 2024 di Jakarta, Selasa, sebagaimana keterangan tertulisnya.

Untuk mencapai target tersebut, Prabowo mengaku ingin fokus pada pengentasan kemiskinan dengan menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan untuk rakyat Indonesia jika nantinya resmi dilantik sebagai Presiden RI.

“Karena itu juga menjadi pedoman pemerintahan Indonesia selanjutnya, kami menginginkan pertumbuhan, tetapi kami ingin mengatasi kemiskinan, kami juga ingin menciptakan lapangan kerja,” kata Prabowo. 

Selain itu, menurut Prabowo, negara dalam hal ini BUMN juga patut turut serta hadir berkontribusi dengan langkah strategi yang baik. Ia pun berangan-angan pemerintahannya nanti dapat mengelola keputusan yang rasional dan efisien.

“Dan yang sangat jelas, kita dorong efisiensi, kita dorong pengambilan keputusan rasional yang bisa mengedepankan perekonomian, kita harus laksanakan yang terbaik dan kita sangat optimis bisa melaksanakan hal itu,” tutur Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengapresiasi pencapaian ekonomi yang diraih Indonesia di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kesuksesan itu, kata dia, terlihat dari berbagai aspek meliputi inflasi yang rendah, neraca dagang, hingga utang yang terkendali.

“Menurut saya, pemerintahan Jokowi cukup berhasil dan terbilang baik dalam mengelola inflasi,” tuturnya.

Prabowo mengatakan Presiden Jokowi selalu memperhatikan hal detail untuk memenuhi kriteria ekonomi makro. Salah satunya adalah membuat kebijakan yang berpihak, serta mendorong usaha yang dijalankan pelaku ekonomi di semua level.

"Kita menciptakan dukungan bisnis, UMKM, mempromosikan e-commerce (niaga-el) untuk kesejahteraan. Itu salah satu filosofi dari Pak Jokowi," imbuh Prabowo.

Calon presiden nomor 2 itu pun mengaku banyak belajar memajukan ekonomi negara dari Jokowi dan optimistis dapat melanjutkan pencapaian yang dibuat oleh presiden ketujuh RI tersebut.

"Makroekonomi kita bergetar, kita tumbuh, dan saya optimistis," ucap Prabowo.

Diketahui, Prabowo unggul dalam rekapitulasi suara sementara KPU RI. Per Selasa pukul 21.00 WIB, pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 58,82 persen suara.

Sementara itu, pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyusul di posisi kedua dengan 24,49 persen suara dan pasangan calon nomor urut 3 berada di posisi terakhir dengan 16,68 persen suara. (republika)

Sidang sengketa informasi Pemilu di Komisi Informasi Pusat 

SANCAnews.id – Komisi Informasi Pusat (KIP) mendengarkan sengketa informasi yang diajukan Yayasan Advokasi Hak Konstitusi (Yakin) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini, Selasa (5/3).

Sidang tersebut terkait permintaan informasi data mentah real count, infrastruktur teknologi informasi Pemilu 2024, termasuk kontrak antara KPU dan Alibaba Cloud, serta data mentah pemilu tahun 1999 hingga 2024.

Ketua Yakin, Ted Hilbert, yang duduk sebagai termohon, menjelaskan bahwa saat ini banyak beredar berita bohong atau hoaks seputar kepemiluan, termasuk kabar bahwa server KPU berada di Tiongkok maupun Prancis. Baginya, kebenaran informasi itu harus dibuktikan secara transparan.

Di sisi lain, dugaan kecurangan Pemilu 2024 juga terus bergema sampai saat ini. Namun, Ted menilai tudingan-tudingan itu tidak berdasar. Oleh karena itu, pihaknya bakal menganalisis informasi-informasi KPU yang dimohonkan lewat KIP.

"Kami dan masyarakat umum bisa melakukan yang disebut sebagai forensik pemilu dengan menggunakan metode statistik dan matematika, analisis big data, di mana akan menjadi jelas di mana ada kesalahan dan kesengajaan," kata Ted.Sidang itu diketuai anggota KIP Syawaludin dengan didampingi dua anggota lainnya, yaitu Rospita Vici Paulyn dan Arya Sandhiyudha. 

Dalam sidang tersebut, terungkap bahwa dua surat permohonan informasi Yakin terkait rincian server atau TI pemilu dan data mentah real count tidak pernah diterima oleh bagian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 

Adapun permohonan informasi Yakin soal data mentah Pemilu 1999 sampai 2024 hanya dijawab KPU dengan memberikan daftar pemilih tetap (DPT) hingga tingkat provinsi dan dokumen scan format PDF. Yakin menilai jawaban itu tidak sesuai dengan yang dimohonkan ke KPU. (mediaindonesia)

SANCAnews.id – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yakin dirinya adalah pemenang Pilpres 2024 meski hasil penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum atau KPU masih berjalan. Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Mandiri Investasi, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Timnas Anies-Muhaimin, Usamah Abdul Aziz mengatakan, dengan mengaku sebagai pemenang Pilpres, Prabowo menunjukkan kepada masyarakat bahwa dirinya tidak memahami proses demokrasi

"Beliau (Prabowo) telah berhasil menunjukkan ke publik bahwa pemahaman terkait proses demokrasi tak dimiliki oleh beliau. KPU tak dihargai disini," ucap Usamah dalam keterangannya kepada Tempo pada Selasa, 5 Maret 2024.

Usamah menyoroti Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang tak memberikan peringatan kepada Prabowo. Padahal, kata Usamah, seharusnya KPU mengingatkan Prabowo, mengingat proses penghitungan suara masih dilakukan.

"Hal ini bukan yang pertama. Sebelumnya, Wasekjen TKN 02 Lindsey Afsari Puteri pernah menyampaikan di salah satu video dalam akun Instagramnya bahwa acara di Istora senayan diputuskan oleh TKN sebagai pidato kemenangan Prabowo Gibran," kata Usamah.

Usamah khawatir, sikap yang ditunjukkan Prabowo ini, dapat merusak demokrasi yang ada di Indonesia. "Hal ini jelas menunjukan bahwa capres beserta TKN 02 tidak memahami proses Pemilu. Saya khawatir sekali demokrasi kita rusak akibat ulah beberapa orang," kata dia.

Hingga kini, pengumuman resmi pemenang Pilpres 2024 dari KPU belum ada, namun kubu Prabowo-Gibran telah menggelar deklarasi kemenangan pada 14 Februari 2024 malam. Deklarasi itu didasarkan pada hasil quick count beberapa lembaga survei yang menyebut mereka meraup sekitar 58 persen suara.

Adapun hingga Selasa, 5 Maret 2024, pukul 16:00 WIB, 78,10 persen dari 823.236 data Tempat Pemungutan Suara (TPS) telah tertampung masuk dan suara Prabowo-Gibran semakin jauh meninggalkan dua pasangan calon lain.

Prabowo-Gibran tercatat mengumpulkan 75.362.874 suara atau 58,82 persen. Anies-Cak Imin sebanyak 31.376.613 atau 24,49 persen, sedangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 21.374.418 atau 16,68 persen. (tempo)