SANCAnews.id

Barata Sembiring Brahmana saat berbicara pada diskusi film Dirty Vote di hadapan ratusan mahasiswa USU/Ist  

SANCAnews.id – Tujuan reformasi adalah mengemban misi mengubah Indonesia dari Orde Baru yang sangat otoriter dan pemerintahan yang korup menjadi Indonesia demokratis yang membawa kemakmuran bagi bangsa. Namun nyatanya, belakangan ini situasi politik semakin melenceng dari cita-cita reformasi yang ditandai dengan semakin menguatnya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Hal tersebut disampaikan Tokoh Masyarakat Karo Barata Sembiring Brahmana di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) yang mengikuti diskusi dan dialog bersama Dandhy Dwi Laksono, sutradara film dokumenter Dirty Vote dan pakar hukum tata negara Feri Amsari serta tim film dokumenter di Inter Coffee Kampus Komplek USU, Padang Bulan, Medan, Minggu (3/3).

“Yang berkuasa sekarang itu adalah mahasiswa yang memperjuangkan reformasi 98, namun sekarang mereka itu mengkhianati reformasi. Mereka lupa cita-cita reformasi dan hanya mau ambil bagian dari istana,” katanya.

Menurut Barata, cita-cita reformasi yang membawa Indonesia terhindar dari kolusi, korupsi dan nepotisme merupakan hal yang palin ideal untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang sangat maju. Namun faktanya, belakangan ini praktik korupsi menjadi hal yang justru tidak memunculkan rasa tabu lagi bagi masyarakat. Hal ini karena korupsi sudah berlangsung secara massif.

“Saya kira ini menjadi PR bagi kalangan mahasiswa saat ini. Apakah akan membiarkan hal ini terus terjadi atau mendorong sebuah gerakan untuk menghentikan semua bentuk-bentuk nepotisme dan KKN yang kembali dilakukan oleh para penguasa,” ujarnya pada diskusi yang juga dihadiri guru besar USU Prof Dr Ningrum Sirait, Prof Dr Nurlisa Ginting dan beberapa akademisi lainnya tersebut.

Sementara itu, Feri Amsari mengatakan fllm ini menjadi salah satu bagian dari upaya mereka untuk menunjukkan bahwa pesta demokrasi seperti Pemilu 2024 menjadi agenda politik yang sangat massif terjadinya kecuranga oleh penguasa. Jika pada pemerintahan orde baru lalu hal ini dikenal dengan istilah KKN, maka menurutnya sekarang ini yang terjadi adalah peristiwa penguasaan negara oleh dinasti.

“Ironisnya hal ini sudah terencana dan didesain secara sangat terstruktur dan massif oleh penguasa sekarang. Jadi perencanaan kecurangan untuk memuluskan dinasti itu dilakukan dengan desain menggunakan kekuatan dari kekuasaan. Kami tidak pada posisi ingin memihak pihak mana pun dalam pemilu 2024, namun kami lebih pada memberi kesadaran mengenai kecurangan yang terjadi sehingga kita bisa tergerak untuk melakukan koreksi,” pungkasnya. (rmol)

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Dukung Kemanusiaan Palestina melakukan aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau HI pada Ahad, 3 Maret 2024. 

SANCAnews.id – Terjadi adu mulut antara pengunjuk rasa pendukung Palestina dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan atau Dishub di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau HI pada Minggu pagi, 3 Maret 2024. 

Satpol PP sempat menginginkan membubarkan aksi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mendukung Palestina karena tidak memiliki izin.

“Tadi ada Satpol PP dan Dishub mereka tidak mengiyakan aksi ini dijalankan karena maladministrasi,” kata Nadine Sherani Salsabila yang juga sebagai Advokasi Internasional KontraS, saat ditemui di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, pada Ahad hari ini. 

Awalnya, aksi yang dimulai pukul 07.00 dengan berorasi di depan hotel Grand Hyatt itu berjalan damai. Namun, cek-cok terjadi setelah sejumlah anggota Satpol PP dan Dishub ingin membubarkan aksi tersebut. 

“Ini tidak boleh di sini. Ini gulung dulu,” kata seorang petugas Dishub. 

Beberapa anggota Satpol PP berseragam coklat sempat menggulung beberapa alat peraga aksi dan meminta aksi pindah ke kawasan Patung Kuda. Namun, sikap petugas itu dibalas dengan seruan pembebasan Palestina oleh massa. 

“Tapi masyarakat sipil menekan bahwa ini bukan soal administrasi tapi perihal ancaman kemanusiaan yang sedang terancam,” kata Nadine.

Situasi ini kemudian memaksa massa aksi yang sebelumnya berorasi di kawasan Bundaran HI, berpindah sekaligus long march ke arah Stasiun Sudirman. Sembari berjalan itu, massa terus mememik-mekik dukungan untuk Palestina. 

“Free Palestine,” kata massa. 

Sejumlah kelompok masyarakat sipil menggelar aksi solidaritas untuk Palestina di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia, pada Ahad pagi, 3 Maret 2024. Mereka meniatkan diri untuk kembali membuka mata hati masyarakat atas kejahatan kemanusiaan di Palestina yang dilakukan oleh Israel. 

“Aksi untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat sipil untuk Palestina, kami melihat jumlah korban sudah 30 ribu nyawa 70 persen perempuan dan anak-anak,” kata Nadine.  

Dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, koalisi menyoroti upaya genosida di Palestina yang terus berlangsung. Setidaknya, sejak 7 Oktober 2023, rangkaian serangan Israel ke Palestina yang dinilai menyerupai genosida itu telah menewaskan lebih dari 30 ribu masyarakat sipil dan lebih dari 60 ribu orang luka-luka. 

Tak hanya itu, data Committee to Protect Journalists, setidaknya ada 94 jurnalis meninggal dunia, 16 luka-luka, 4 hilang, dan 25 ditahan secara sewenang-wenang. Bahkan, pada 28 Februari kemarin, ada 112 warga Gaza, Palestina, tewas dan 760 lainnya luka-luka saat mengantre bantuan makanan akibat penembakan brutal oleh tentara Israel. 

“Kami berharap aksi ini menimbulkan perasaan cemas dari masyarakat sipil untuk Palestina. Membuka mata, dari teman-teman yang hadir untuk perwakilan circle-nya masing-masing, mau itu anggota keluarga yang masih bingung Palestina sedang ada bencana apa, sudah sejauh apa eskalasinya,” kata Nadine. 

Sementara itu, Nadine menyebut koalisinya mengecam upaya diplomatik dengan Israel karena tidak sejalan dengan semangat solidaritas terhadap Palestina. 

Dia menilai normalisasi hubungan dengan Israel dalam memberikan legitimasi kepada negara yang dianggap terlibat dalam genosida dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina. 

"Situasi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap upaya politik yang dinilai berpotensi merugikan pencapaian perdamaian dan keadilan di kawasan tersebut,” kata Nadine. 

Nadine juga mengatakan koalisinya juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mendesak Israel dan sekutunya agar memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kelompok jurnalis, termasuk mencari, mengolah informasi, dan memberitakan situasi di Palestina. 

Dia juga berharap pemerintah Indonesia terus memperjuangkan penegakan hak asasi manusia, gencatan senjata, dan penghentian segera tanpa syarat okupasi Israel di wilayah Palestina. 

“Melalui forum-forum regional dan internasional, dan dengan merujuk pada standar internasional,” kata Nadine. 

Selain itu, Nadine juga mendorong pemerintah Indonesia melibatkan masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan terkait situasi di Palestina. Langkah ini dinilai untuk memastikan bahwa aspirasi dan nilai kemanusiaan masyarakat tercermin dalam kebijakan yang diambil.

“Mengajak Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung agenda-agenda pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan di Palestina,” kata Nadine. (tempo)

Anies Baswedan bersama warga Kampung Akuarium, Jakarta Utara/Ist 

SANCAnews.id – Seluruh partai diminta mengawasi proses penghitungan suara real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tercatat dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Peringatan itu disampaikan Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan merespons kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pimpinan Kaesang Pangarep yang signifikan.

"Saya sudah Katakan jauh sebelum Pemilu, datang ke TPS, awasi. Sekarang saatnya seluruh rakyat mengawasi," kata Anies, di sela-sela kegiatan di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Minggu (3/3).

Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu menegaskan, tak seharusnya perolehan suara dalam Pemilu dimanipulasi untuk kepentingan partai tertentu.

"Pemerintah harus ikut bertanggung jawab. Walaupun ketuanya anak presiden, bukan berarti segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin anak presiden," tandasnya.

Hingga Minggu petang (3/3) pukul 17.20 WIB, partai berlambang mawar itu tercatat tembus 3,13 persen, atau total sementara suara masuk sebanyak 2.403.316 suara. (rmol)

Gambar konferensi pers Partai Solidaritas Indonesia di DPP PSI, Jakarta 

SANCAnews.id – Melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini mencapai 3,13 persen dalam hitungan count KPU menarik perhatian publik. Pengamat sosial politik Karyono Wibowo mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Survei harus diaudit jika perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melebihi empat persen

Pasalnya, jika hal itu terjadi berarti patut diduga ada yang salah dengan perbedaan data tersebut. Dengan demikian, lanjut Karyono, jika PSI lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen, bisa menimbulkan gejolak karena menyangkut kredibilitas lembaga.

"Jika nanti benar terjadi suara PSI mencapai ambang batas 4 persen maka bisa menimbulkan kekacauan dan rakyat tidak percaya kepada lembaga survei dan KPU," kata Karyono kepada JawaPos.com, Minggu (3/3).

Karyono mengingatkan, sejauh ini hasil perhitungan cepat atau quick count selalu presisi, karena selisih antara hasil penghitingan KPU dengan quick count sangat tipis, yakni hanta 0,1 sampai 1 persen asalkan dilakukan sesuai kaedah survei yang benar.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) itu juga mengutarakan, jika merujuk data quick count dari sejumlah lembaga survei, PSI diprediksi tidak lolos parlemen karena perolehan suaranya berada di kisaran antara 2,6 sampai 2,8 persen. Sementara margin error 1 persen dengan sampel 3000 TPS.

"Perolehan suara PSI versi quick count paling tinggi 2,8, katakanlah naik 1 persen itu baru 3,8 persen jadi tidak sampai 4 persen," papar Karyono.

Karyono memaparkan, terjadinya lonjakan suara PSI memang belum menembus angka 4 persen. Sejauh ini, berdasarkan data Sirekap KPU per Minggu (3/3) suara PSI menyentuh 2.403.086 alias 3,13 persen dari 65,80 persen suara yang masuk ke KPU.

Karyono melanjutkan, jika data sudah masuk 65 persen ke atas, pola volatilitasnya tidak sedrastis suara PSI. Oleh karena itu, wajar apabila banyak pihak yang mempertanyakan lonjakan suara PSI, meskipun hal itu bisa dijelaskan terjadi karena ada kumulatif masuknya suara dari TPS yang menjadi basis pendukung PSI ke dalam tabulasi Sirekap.

"Tetapi, jika melihat pola loncatnya tidak lazim karena data masuk ke data real count KPU sudah mencapai 65,80 persen," pungkasnya. (jawapos)

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. 

SANCAnews.id – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrat menilai lonjakan suara yang dialami Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sirekap tidak beralasan. Mereka menduga ada upaya penggelembungan suara untuk memenuhi ambisi Presiden Joko Widodo alias Jokowi memenangkan partai pimpinan putra bungsunya, Kaesang Pengarep.

Ketua Umum Persatuan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan, jika dibiarkan, dugaan penggelembungan suara akan semakin menurunkan legitimasi pemilu 2024. “Nyaris sempurna lah pembajakan Pemilu 2024 oleh rezim despotik ini untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Maret 2024.

Adapun kenaikan suara PSI secara drastis terjadi dalam selang waktu 24 jam pada periode 1-2 Maret 2024. Partai berlambang mawar itu memperoleh tambahan suara 0,12 persen setelah data Sirekap menunjukan ledakan suara pada Jumat.

Data Sirekap pada pukul 13.00 WIB, 2 Maret 2024, memperlihatkan suara PSI bertambah 98.869 selang 24 jam. Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret pukul 13.00 WIB atau 3,13 persen.

Menanggapi hal itu, Julius mengungkapkan beberapa faktor yang menguatkan dugaan telah terjadi penggelembungan suara untuk PSI. Di antaranya adalah karena lonjakan suara itu terjadi saat data yang masuk di Sirekap KPU telah melewati 60 persen dari suara total.

Julius mengklaim orang-orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil sudah sangat akrab dengan data, riset, serta terbiasa membaca tren atau dinamika data. Menurut Julius, fluktuasi data normalnya tidak terlalu tajam jika data yang masuk sudah melewati jumlah tertentu.

“Jika dugaan penggelembungan suara PSI dan fakta-fakta kecurangan ini dibiarkan, maka lengkaplah kekacauan Pemilu 2024 yang dengan sendirinya menghancurkan legitimasi Pemilu,” ucap Julius.

Selain itu, Julius mencurigai faktor penghentian penghitungan suara manual di beberapa kecamatan dan penghentian Sirekap KPU yang dia sebut terjadi sejak 18 Februari 2024. “Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi,” kata dia.

Oleh karena itu, Julius bersama Koalisi Masyarakat Sipil mendesak para anggota DPR agar menggunakan hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan Pemilu dalam Pemilu 2024. Khususnya melalui penggunaan hak angket.

Pernyataan sikap tersebut turut ditandatangani puluhan lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis. Di antaranya terdapat Imparsial, PBHI, Setara Institute, KPI, KontraS, dan Migrant Care. (tempo)