SANCAnews.id

Gambar konferensi pers Partai Solidaritas Indonesia di DPP PSI, Jakarta 

SANCAnews.id – Melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini mencapai 3,13 persen dalam hitungan count KPU menarik perhatian publik. Pengamat sosial politik Karyono Wibowo mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Lembaga Survei harus diaudit jika perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melebihi empat persen

Pasalnya, jika hal itu terjadi berarti patut diduga ada yang salah dengan perbedaan data tersebut. Dengan demikian, lanjut Karyono, jika PSI lolos ambang batas parlemen sebesar 4 persen, bisa menimbulkan gejolak karena menyangkut kredibilitas lembaga.

"Jika nanti benar terjadi suara PSI mencapai ambang batas 4 persen maka bisa menimbulkan kekacauan dan rakyat tidak percaya kepada lembaga survei dan KPU," kata Karyono kepada JawaPos.com, Minggu (3/3).

Karyono mengingatkan, sejauh ini hasil perhitungan cepat atau quick count selalu presisi, karena selisih antara hasil penghitingan KPU dengan quick count sangat tipis, yakni hanta 0,1 sampai 1 persen asalkan dilakukan sesuai kaedah survei yang benar.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) itu juga mengutarakan, jika merujuk data quick count dari sejumlah lembaga survei, PSI diprediksi tidak lolos parlemen karena perolehan suaranya berada di kisaran antara 2,6 sampai 2,8 persen. Sementara margin error 1 persen dengan sampel 3000 TPS.

"Perolehan suara PSI versi quick count paling tinggi 2,8, katakanlah naik 1 persen itu baru 3,8 persen jadi tidak sampai 4 persen," papar Karyono.

Karyono memaparkan, terjadinya lonjakan suara PSI memang belum menembus angka 4 persen. Sejauh ini, berdasarkan data Sirekap KPU per Minggu (3/3) suara PSI menyentuh 2.403.086 alias 3,13 persen dari 65,80 persen suara yang masuk ke KPU.

Karyono melanjutkan, jika data sudah masuk 65 persen ke atas, pola volatilitasnya tidak sedrastis suara PSI. Oleh karena itu, wajar apabila banyak pihak yang mempertanyakan lonjakan suara PSI, meskipun hal itu bisa dijelaskan terjadi karena ada kumulatif masuknya suara dari TPS yang menjadi basis pendukung PSI ke dalam tabulasi Sirekap.

"Tetapi, jika melihat pola loncatnya tidak lazim karena data masuk ke data real count KPU sudah mencapai 65,80 persen," pungkasnya. (jawapos)

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep saat melakukan pertemuan di kawasan Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 3 Februari 2024. Presiden Joko Widodo meyakini PSI bisa mendapatkan kursi di DPR RI pada Pemilu 2024. 

SANCAnews.id – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrat menilai lonjakan suara yang dialami Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sirekap tidak beralasan. Mereka menduga ada upaya penggelembungan suara untuk memenuhi ambisi Presiden Joko Widodo alias Jokowi memenangkan partai pimpinan putra bungsunya, Kaesang Pengarep.

Ketua Umum Persatuan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan, jika dibiarkan, dugaan penggelembungan suara akan semakin menurunkan legitimasi pemilu 2024. “Nyaris sempurna lah pembajakan Pemilu 2024 oleh rezim despotik ini untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Maret 2024.

Adapun kenaikan suara PSI secara drastis terjadi dalam selang waktu 24 jam pada periode 1-2 Maret 2024. Partai berlambang mawar itu memperoleh tambahan suara 0,12 persen setelah data Sirekap menunjukan ledakan suara pada Jumat.

Data Sirekap pada pukul 13.00 WIB, 2 Maret 2024, memperlihatkan suara PSI bertambah 98.869 selang 24 jam. Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret pukul 13.00 WIB atau 3,13 persen.

Menanggapi hal itu, Julius mengungkapkan beberapa faktor yang menguatkan dugaan telah terjadi penggelembungan suara untuk PSI. Di antaranya adalah karena lonjakan suara itu terjadi saat data yang masuk di Sirekap KPU telah melewati 60 persen dari suara total.

Julius mengklaim orang-orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil sudah sangat akrab dengan data, riset, serta terbiasa membaca tren atau dinamika data. Menurut Julius, fluktuasi data normalnya tidak terlalu tajam jika data yang masuk sudah melewati jumlah tertentu.

“Jika dugaan penggelembungan suara PSI dan fakta-fakta kecurangan ini dibiarkan, maka lengkaplah kekacauan Pemilu 2024 yang dengan sendirinya menghancurkan legitimasi Pemilu,” ucap Julius.

Selain itu, Julius mencurigai faktor penghentian penghitungan suara manual di beberapa kecamatan dan penghentian Sirekap KPU yang dia sebut terjadi sejak 18 Februari 2024. “Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi,” kata dia.

Oleh karena itu, Julius bersama Koalisi Masyarakat Sipil mendesak para anggota DPR agar menggunakan hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan Pemilu dalam Pemilu 2024. Khususnya melalui penggunaan hak angket.

Pernyataan sikap tersebut turut ditandatangani puluhan lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis. Di antaranya terdapat Imparsial, PBHI, Setara Institute, KPI, KontraS, dan Migrant Care. (tempo)

Syafiq Riza Basalamah. Youtube 

SANCAnews.id – Yayasan Masjid Al-Ichlas atau YMAI tetap menggelar ceramah Ustaz Syafiq Riza Basalamah meski mendapat surat keberatan dari Pimpinan Cabang atau Gerakan Pemuda PAC atau GP Ansor, Kecamatan Krembangan. Surat keberatan GP Ansor sebenarnya mereka tanggapi dengan membuat surat pernyataan.

Surat pernyataan ditandatangani oleh Ketua Bidang Dakwah YMAI Noor Muhammad dan diketahui oleh Wakil Ketua Pengurus YMAI Heru Wityono. Noor mengatakan pihak yayasan selaku panitia penyelenggara Tabligh Akbar berkomitmen menjaga ketertiban dan keamanan pada acara yang digelar pada Sabtu, 2 Maret 2024 tersebut.

Dalam surat bernomor B/19/S.PYT/II/2024, Noor mengatakan pihak yayasan berjanji dan menegaskan acara tersebut tidak melanggar tiga poin. Poin komitmennya adalah tidak menyinggung pemerintah, tidak menyinggung lembaga amaliyah Nahdlatul Ulama, dan tidak bersifat provokatif.

"Jika salah satu poin itu dilanggar, kami selaku panitia penyelenggara siap untuk bertanggung jawab penuh," tulis Noor dalam surat bertitimangsa Jumat, 1 Maret 2024 itu.

PAC GP Ansor Kecamatan Krembangan dan Yayasan Masjid Al-Ikhlas mengadakan mediasi sebelum pengajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah di Kantor Sekretariat Yayasan Masjid Al-Ikhlas, Jalan Tanjung Sadar, Krembangan, Kota Surabaya, Sabtu, 2 Maret 2024. Pengajian tetap berjalan dengan syarat tidak provokatif dan menjelekkan atau menyinggung amaliyah serta tradisi Nahdlatul Ulama atau NU. Dok. GP Ansor Kota Surabaya.

Dia juga menyatakan siap mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk membubarkan sendiri tabligh akbar itu demi menjaga ketertiban dan keamanan serta menghindari potensi konflik.

Sekretaris Pengurus Cabang atau PC GP Ansor Kota Surabaya, Rizam Syafiq, menuturkan PAC GP Ansor Kecamatan Krembangan telah melayangkan surat keberatan atas pengajian itu. Menurut Rizam, surat keberatan itu merupakan bentuk komitmen PAC GP Ansor Kecamatan Krembangan menjaga situasi kondusif dengan tetap mengedepankan tabayyun kepada pihak Yayasan Masjid Al-Ichlas dan takmir Masjid Al Ichlas.

GP Ansor dan Banser Kota Surabaya sempat mengadakan pertemuan degan Yayasan Masjid Al-Ichlas di Kantor Sekretariat Yayasan Masjid Al-Ichlas sekitar pukul 17.30. Persamuhan itu dimediasi oleh sejumlah aparat kepolisian untuk memastikan komitmen bersama menjaga pengajian tidak akan bernuansa provokatif. Pengajian dimulai selepas salat Magrib sekitar pukul 18.30 hingga 19.30.

Sepanjang pengajian berlangsung, GP Ansor Kota Surabaya mengawal ceramah Syafiq Riza Basalamah agar berlangsung sesuai dengan kesepakatan. Rizam mengaku komitmen itu tetap dijaga baik oleh Yayasan Masjid Al-Ichlas, Syafiq Riza Basalamah, dan jamaah. "Kami meminta Saudara Syafiq Riza Basalamah tidak lagi berceramah yang penuh kontroversi dengan menyinggung amaliyah maupun tradisi NU," kata Rizam. (tempo)

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi/rmol 

SANCAnews.id – Peningkatan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diyakini menjadi agenda besar yang ingin dicapai Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi disinyalir ingin partai yang dipimpin putra bungsunya, Kaesang Pangarep itu lolos ke Senayan.

Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi menanggapi peningkatan signifikan perolehan suara PSI yang kini mencapai 3,13 persen pada Minggu (3/3) pukul 07.00 WIB.

"Hemat saya ada agenda besar yang hendak dicapai oleh Jokowi. Bagaimana Jokowi inginkan PSI lolos ke DPR,” kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/3).

“Apapun caranya, Jokowi mau supaya PSI lolos ke Senayan. Tidak peduli dengan segala suara dan pertanyaan di publik. Pokoke PSI harus ada di DPR," tambahnya.

Karena lanjut dia, untuk lolos ke Senayan, PSI harus memperoleh suara minimal 4 persen. Artinya, tinggal sedikit lagi PSI memperoleh 4 persen untuk masuk ke Senayan.

"Jika juga tidak lolos, maka MK harus meloloskannya. Maka saya tidak heran putusan MK untuk menghapus PT 4 persen di DPR, karena Ketua Umum PSI adalah putranya Jokowi, Kaesang Pangarep," pungkas Muslim. (*)

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman memberikan keterangan pers terkait hasil putusan atas gugatannya di Pengadilan Negari Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024) 

SANCAnews.id – Karena Firli Bahuri tidak ditahan, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menggugat Kapolda Metro Jaya, Kapolri, dan Kajati DKI Jakarta. Mereka didesak segera menangkap mantan Ketua KPK yang terjerat kasus pemerasan tersebut.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, pihaknya telah mendaftarkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (1/3). ’’Mungkin Senin baru mendapatkan nomor perkaranya,’’ ujarnya.

Gugatan praperadilan tersebut diajukan karena Firli tak kunjung ditahan. Padahal, sudah lebih dari tiga bulan kasus tersebut berjalan. ’’Bisa diartikan bahwa Kapolda Metro Jaya dan Kapolri melakukan upaya penghentian kasus secara tidak sah dengan tidak menahan,’’ terangnya.

Berkas kasus Firli sendiri sudah dua kali bolak-balik dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. ’’Semestinya kasus ini dinyatakan P-21 atau lengkap bila bukti mencukupi,’’ urainya.

Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, penyidik masih melakukan proses simultan untuk memenuhi petunjuk JPU pada tahap P-19. Terkait desakan menahan Firli, dia tidak menjawab dengan jelas. Menurut dia, Polri berkomitmen untuk terus menyampaikan perkembangan kasus tersebut. ’’Terima kasih telah memberikan kontrol sosial kepada Polri,’’ terangnya.

Sebelumnya, beberapa mantan pimpinan KPK, yakni Abraham Samad, M. Jasin, dan Saut Situmorang, mendatangi Mabes Polri. Mereka menyampaikan surat yang isinya mendesak penahanan Firli. Aksi itu juga diikuti mantan penyidik KPK Novel Baswedan serta pegiat antikorupsi dari Koalisi Masyarakat Sipil.

Kasus Firli telah berlangsung selama lebih dari 100 hari. Namun, pensiunan Polri itu belum juga ditahan. "Kalau kasus ini menjerat masyarakat umum, pasti sudah cepat-cepat ditahan," ujar Abraham Samad kala itu. (jawapos)