SANCAnews.id

Jokowi bersama anak-anak di Sentani, Papua, Senin, 1 April 2019. Sumber : Twitter @jokowi

SANCAnews.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan utang pemerintah mencapai Rp8.253 triliun per 31 Januari 2024. Angka tersebut meningkat sekitar 1,33 persen dibandingkan Desember 2023 sebesar Rp8.144,69 triliun.

Menurut perhitungan ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, jika utang pemerintah ditanggung oleh setiap warga negara Indonesia, berarti setiap orang akan menanggung beban utang pemerintah sebesar Rp 30,5 juta.

Bhima memperkirakan beban utang yang ditanggung warga kemungkinan bertambah hingga Rp 40 juta. Sebab, postur belanja pemerintah akan semakin ekspansif dalam beberapa tahun ke depan.

"Sekarang kita lihat realistis saja, rencana defisit APBN mau dinaikkan pada 2025, sementara tahun ini pendapatan dari pajak dan PNBP (pendapatan negara bukan pajak) diperkirakan tumbuh lebih rendah dibanding kenaikan utang," kata Bhima kepada Tempo, Kamis, 29 Februari 2024.

Adapun pemerintah merencanakan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 berada di rentang 2,45 persen sampai 2,8 persen dari produk domestik bruto.

Bhima menjelaskan, PNBP pada tahun ini jelas merosot karena terlalu bergantung pada swing harga komoditas nikel yang juga oversupply, sehingga harganya anjlok. Selain itu, kata dia, negara tujuan ekspor sedang melemah permintaannya. 

Dia melanjutkan, belanja negara untuk proyek infrastruktur sangat agresif. Belum lagi beban BUMN Karya yang sebagian utangnya ditanggung negara.

"Praktik utang ugal-ugalan tanpa solusi untuk rem utang bakal menghambat pertumbuhan ekonomi," tutur Bhima.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, angkat bicara soal utang pemerintah yang mencapai Rp 8.253,09 triliun per akhir Januari 2024. Angka ini setara dengan 38,75 persen dari PDB.

"Risiko utang pemerintah terkendali," kata Suminto, kepada Tempo, Rabu, 28 Februari 2024.

Dia menjelaskan, rasio utang pemerintah per akhir Januari 2024 mengalami perbaikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Yakni, 39 persen dari PDB pada Desember 2023, 39,7 persen pada Desember 2022, 40,7 persen pada Desember 2021, dan 39,4 persen pada Desember 2020.

Menurut Suminto, rasio utang terhadap PDB alias debt to GDP ratio sempat mengalami kenaikan cukup besar karena pembiayaan pandemi Covid-19. Pada 2019 lalu, rasio utang terhadap PDB adalah 30,2 persen. Rasio ini juga meningkat pada 2020 hingga 2021.

"Meskipun begitu, dibandingkan banyak negara emerging markets, debt to GDP Indonesia tergolong terendah," ucap Suminto.

Dia menjelaskan, debt to GDP ratio pada 2022 Malaysia adalah 60,4 persen, Filipina sebesar 60,9 persen, Thailand sebesar 60,4 persen, Vietnam sebesar 37,1 persen, India sebesar 89,26 persen, Argentina sebesar 85 persen, Brazil sebesar 72,87 persen, Mexico sebesar 49,6 persen, dan Afrika Selatan sebesar 67,4 persen.

Dari sisi risiko portofolio utang pemerintah, lanjut dia, risiko terkendali dan semakin membaik. Misalnya, currency risk alias risiko nilai tukar yang turun.

Porsi utang dengan valuta asing atau valas per 31 Januari 2024 adalah 28,40 persen. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan Desember 2023 yang sebesar 28,27 persen, tapi lebih rendah dibandingkan 2022 (29,61 persen), 2021 (30,05 persen), 2020 (33,57 persen), 2019 (40,97 persen), dan 2018 (41,59 persen).

"Dari sisi risiko suku bunga (interest risk), level risiko juga membaik," tutur Suminto.

Di luar surat berharga negara atau SBN SKB Kemenkeu-BI, kata dia, porsi utang Pemerintah yang menggunakan suku bunga mengambang (variable rate) adalah 9,6 persen pada Januari 2024 dan Desember 2023. Ini sedikit meningkat dibandingkan 2022 (8,2 persen), 2021 (7,4 persen), dan 2020 (7,6 persen).

"Porsi variable rate ini cukup rendah sehingga kewajiban bunga atas outstanding utang (utang eksisting) tidak banyak terpengaruh oleh pergerakan suku bunga di pasar. Meskipun tentunya pergerakan suku bunga di pasar ini akan mempengaruhi biaya bunga atas utang yang baru diterbitkan," kata Suminto.

Dia menilai, dari sisi risiko pembiayaan kembali alias refinancing risk juga terkendali demgan rata-rata tenor utang alias average time to maturity per 31 Januari 2024 adalah 7,97 tahun

Suminto melanjutkan, pemerintah terus mengantisipasi dan melakukan mitigasi risiko untuk menghadapi pasar keuangan yang dinamis. Ini termasuk sinergi dan koordinasi dengan Bank Indonesia.

"Strategi pembiayaan dilakukan secara pruden, fleksibel, oportunistik, dan terukur. Fleksibilitas pengadaan utang meliputi aspek timing, sizing, instrument, maupun currency mix untuk mendapatkan cost of fund yang optimal," ujar Suminto. (tempo)

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD usai menghadiri pengukuhan tiga Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) di Aula FK UI Gedung IMERI, di Salemba, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2024). 

SANCAnews.id – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan pihaknya siap menggugat hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah membentuk tim hukum untuk menangani masalah tersebut, termasuk menyiapkan dokumen lengkap.

“Kalau kami sudah siap. TPN, kami, tim hukum kami, sudah siap, sudah lengkap. (Kalau) sekarang MK buka, kita langsung daftar,” kata Mahfud di Jakarta, dikutip dari Kompas TV, Jumat (1/3).

Namun, kata Mahfud, saat ini tahapan Pilpres 2024 belum selesai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru memulai tahapan rekapitulasi suara tingkat nasional.

Menurut jadwal, hasil rekapitulasi Pilpres 2024 ditetapkan paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara atau 20 Maret 2024.

Sementara, gugatan perselisihan hasil pemilu baru dibuka tiga hari setelah hasil pemilu ditetapkan oleh KPU, tepatnya 23 Maret 2024.

Oleh karenanya, Mahfud menyebut, pihaknya masih menunggu penetapan hasil Pilpres 2024. Sejalan dengan itu, TPN Ganjar-Mahfud terus melakukan persiapan.

“Jadi jangan dibilang ‘Kok diam aja’. Enggak diam, memang menunggu putusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak, baru tiga hari sesudah itu sidang. Jadi jangan dibilang diam, kami bergerak terus,” ujarnya.

Selain itu, Mahfud mengatakan, pihaknya juga tengah bersiap untuk merealisasikan penggunaan hak angket DPR guna mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini bilang, lantaran dirinya bukan anggota partai politik maupun legislator, ia tak ikut langsung dalam mengusulkan hak angket. Namun, Mahfud turut memberikan saran terkait ini.

“Jadi jalur hukum jalan, firm, kami yakin punya bukti-bukti yang kuat. Angket itu sudah digarap, saya bukan orang partai, saya enggak ikut dalam angket, tetapi saya pastikan angket itu jalan karena saya juga ikut memberikan saran tentang substansinya,” katanya.

Mahfud mengatakan, pihaknya masih menunggu masa sidang DPR dimulai untuk menggulirkan usulan tentang hak angket. Sebab, saat ini DPR tengah dalam masa reses. “Jangan masyarakat disesatkan ‘Itu gertakan saja’. Enggak diajukan orang enggak ada sidang, diajukan ke mana? Kan ada sidang dulu,” ujar Mahfud.

“Kalau gugatan ke MK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 (Maret 2024),” lanjutnya.

Mahfud pun membantah bahwa wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 ini hanya sekadar gertakan.

“Bukan gembos, ini makin keras pompanya, makin keras, enggak akan gembos,” tandas mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu.

Adapun wacana penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 pertama kali diusulkan oleh Ganjar Pranowo.

Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya pada Pilpres 2024, PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menggunakan hak angket di DPR. Menurutnya, DPR tidak boleh diam terhadap dugaan kecurangan pemilu yang sudah terang-terangan.

“Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) selaku penyelenggara Pemilu," kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2).

Usulan itu disambut oleh kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Tiga partai politik pengusung Anies-Muhaimin, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), setuju untuk menggunakan hak angket.

“Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut," kata Anies saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).

Bertolak belakang, kubu pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, tak setuju dengan penggunaan hak angket.

Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, menilai, hak angket dapat menimbulkan kekacauan. Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu justru menduga, hak angket merupakan bagian dari upaya untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo.

Memang, belum lama ini sempat mencuat wacana pemakzulan terhadap Kepala Negara, “Kalau niatnya mau memakzulkan Jokowi, hal itu akan membawa negara ini ke dalam jurang kehancuran. Proses pemakzulan itu memakan waktu relatif panjang, dimulai dengan angket seperti mereka rencanakan dan diakhiri dengan pernyataan pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 7B UUD 45," kata Yusril saat dimintai konfirmasi, Kamis (22/2).

Meski jadi perbincangan hangat, hak angket masih jadi wacana. Hingga saat ini, belum ditempuh mekanisme resmi mengenai penggunaan hak tersebut untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. (tribunnews)

Proses rekapitulasi penghitungan suara nasional di Kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu (2/3/2024). 

SANCAnews.id – Proses rekapitulasi penghitungan suara nasional masih berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

Pada proses penghitungan suara, segel amplop surat suara dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kinabalu, Malaysia diketahui sudah dibuka terlebih dahulu. Hal ini pun dipersoalkan oleh saksi-saksi calon presiden dan wakil presiden serta calon legislatif.

Ketua PPLN Kinabalu Marwan Wardana menjelaskan, segel amplop terbuka karena tidak cukup menampung jumlah surat suara yang ingin dibawa dari Kinabalu ke Indonesia.

“Ini setelah kami segel dari kota Kinabalu karena lembar DPR itu ada sebanyak 330 lembar. Sehingga saat kami tutup, tersobek di ujung, dan segelnya pun terbuka,” ujar Marwan.

Ia pun menegaskan, amplop yang segelnya terbuka itu segera mereka letakkan di dalam tas. Tas itu baru pihaknya buka saat tiba di Kantor KPU RI untuk melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara.

“Jadi kemana-mana kami bawa tasnya, tadi baru kami buka di sini. Jadi bukan sengaja kami buka, tapi memang sudah kami rekatkan segelnya, tapi memang terbuka karena tebalnya isi amplop,” tegasnya.

Sebagai informasi, KPU tengah menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024.

Rapat ini akan berlangsung mulai 28 Februari-20 Maret 2024. (tribunnews)

Petrus Selestinus memberi keterangan pers di Bareskrim Polri 

SANCAnews.id – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melaporkan ketua dan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran pada Pemilu 2024. Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) juga dilaporkan atas dugaan keterlibatannya dalam pembuatan aplikasi Sirekap.

"Kita melihat Polri belum mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki pro-kontra masyarakat tentang hasil Pemilu itu sendiri. Sehingga, kami mengambil langkah datang ke sini untuk mendapatkan kepastian supaya masyarakat jangan dibiarkan pro dan kontra," kata Koordinator TPDI, Petrus Selestinus di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (1/3/2024).

Petrus berharap Polri memeriksa ketua dan komisioner KPU atas dugaan melakukan pelanggaran pada tahapan proses dan hasil Pemilu 2024.

"Kita meminta seluruh komisioner KPU didengar karena mereka jadi sorotan publik dari hari ke hari. Kita membaca media Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan disebut-sebut sebagai orang yang harus bertanggung jawab terhadap dugaan pelanggaran hasil pilpres," ucapnya.

Petrus juga meminta agar Rektor ITB dapat menjelaskan kepada publik, apakah benar aplikasi penghitungan suara cepat dalam sistem rekapitulasi online milik KPU atau Sirekap dikembangkan oleh ITB.

Terlebih, kata Petrus, banyak kejanggalan dan kesalahan pada penghitungan suara cepat di Sirekap.

"Kemudian, juga karena disebut-sebut bahwa Sirekap itu adalah hasil kerja sama antara KPU dan ITB, maka rektor ITB perlu didengar juga untuk menjelaskan apakah betul Sirekap yang sekarang jadi perdebatan publik itu produk dari ITB," ucapnya.

Petrus mengaku telah membawa sejumlah bukti untuk memperkuat laporannya. Namun, dia kecewa laporan tersebut belum diterima pihak Bareskrim Polri, dan disarankan untuk membuat pengaduan masyarakat (dumas) yang langsung ditujukan kepada Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada.

Menurut Petrus, laporannya belum diterima karena harus menjelaskan secara detail tentang Sirekap. Sedangkan, Petrus mengaku orang awam yang tak mengerti detail soal Sirekap.

"Jadi, kami akan mengubah dengan membuat surat resmi kepada Kabareskrim nanti hari Senin (4 Maret 2024), kami kirim surat dengan substansi yang sama dan kita minta juga supaya pihak-pihak yang harus bertanggungjawab pada persoalan pro-kontra ini diperiksa," katanya. (okezone)

Demonstrasi tolak hak angket di depan Gedung DPR RI, Jakarta/rmol 

SANCAnews.id – Massa yang menggelar aksi demo di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta ternyata berasal dari berbagai kubu.

Awalnya, ratusan pengunjuk rasa yang hadir lebih dulu mengutarakan tudingan kecurangan pemilu bahkan menyuarakan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Namun tak lama kemudian, pengunjuk rasa lain datang dan menyuarakan aspirasi berbeda.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, mereka menyampaikan aspirasi kepada DPR RI agar menolak diusulkannya hak angket Pemilu 2024 yang disuarakan pendukung kubu paslon 3 dan paslon 1 di Pilpres 2024.

Dua kubu pendemo ini saling menyuarakan aspirasinya di lokasi yang bersebelahan. Hingga Jumat siang (1/3), aksi demonstrasi ini berlangsung aman dengan penjagaan ketat dari aparat gabungan TNI-Polri.

"Apakah hak angket ini ujungnya pemakzulan? Karena itu kami menolak (hak angket)," tegas orator di mobil komando.

Mereka juga meminta agar parlemen mendengarkan aspirasi rakyat yang telah melakukan Pemilu 2024 dengan tidak mengusulkan hak angket serta menghormati proses pemilih.

"Kami mendorong agar hak angket tidak dilakukan," tutupnya. (rmol)