SANCAnews.id

Petrus Selestinus memberi keterangan pers di Bareskrim Polri 

SANCAnews.id – Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melaporkan ketua dan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran pada Pemilu 2024. Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) juga dilaporkan atas dugaan keterlibatannya dalam pembuatan aplikasi Sirekap.

"Kita melihat Polri belum mengambil langkah-langkah untuk menyelidiki pro-kontra masyarakat tentang hasil Pemilu itu sendiri. Sehingga, kami mengambil langkah datang ke sini untuk mendapatkan kepastian supaya masyarakat jangan dibiarkan pro dan kontra," kata Koordinator TPDI, Petrus Selestinus di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (1/3/2024).

Petrus berharap Polri memeriksa ketua dan komisioner KPU atas dugaan melakukan pelanggaran pada tahapan proses dan hasil Pemilu 2024.

"Kita meminta seluruh komisioner KPU didengar karena mereka jadi sorotan publik dari hari ke hari. Kita membaca media Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan disebut-sebut sebagai orang yang harus bertanggung jawab terhadap dugaan pelanggaran hasil pilpres," ucapnya.

Petrus juga meminta agar Rektor ITB dapat menjelaskan kepada publik, apakah benar aplikasi penghitungan suara cepat dalam sistem rekapitulasi online milik KPU atau Sirekap dikembangkan oleh ITB.

Terlebih, kata Petrus, banyak kejanggalan dan kesalahan pada penghitungan suara cepat di Sirekap.

"Kemudian, juga karena disebut-sebut bahwa Sirekap itu adalah hasil kerja sama antara KPU dan ITB, maka rektor ITB perlu didengar juga untuk menjelaskan apakah betul Sirekap yang sekarang jadi perdebatan publik itu produk dari ITB," ucapnya.

Petrus mengaku telah membawa sejumlah bukti untuk memperkuat laporannya. Namun, dia kecewa laporan tersebut belum diterima pihak Bareskrim Polri, dan disarankan untuk membuat pengaduan masyarakat (dumas) yang langsung ditujukan kepada Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada.

Menurut Petrus, laporannya belum diterima karena harus menjelaskan secara detail tentang Sirekap. Sedangkan, Petrus mengaku orang awam yang tak mengerti detail soal Sirekap.

"Jadi, kami akan mengubah dengan membuat surat resmi kepada Kabareskrim nanti hari Senin (4 Maret 2024), kami kirim surat dengan substansi yang sama dan kita minta juga supaya pihak-pihak yang harus bertanggungjawab pada persoalan pro-kontra ini diperiksa," katanya. (okezone)

Demonstrasi tolak hak angket di depan Gedung DPR RI, Jakarta/rmol 

SANCAnews.id – Massa yang menggelar aksi demo di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta ternyata berasal dari berbagai kubu.

Awalnya, ratusan pengunjuk rasa yang hadir lebih dulu mengutarakan tudingan kecurangan pemilu bahkan menyuarakan pemakzulan Presiden Joko Widodo. Namun tak lama kemudian, pengunjuk rasa lain datang dan menyuarakan aspirasi berbeda.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, mereka menyampaikan aspirasi kepada DPR RI agar menolak diusulkannya hak angket Pemilu 2024 yang disuarakan pendukung kubu paslon 3 dan paslon 1 di Pilpres 2024.

Dua kubu pendemo ini saling menyuarakan aspirasinya di lokasi yang bersebelahan. Hingga Jumat siang (1/3), aksi demonstrasi ini berlangsung aman dengan penjagaan ketat dari aparat gabungan TNI-Polri.

"Apakah hak angket ini ujungnya pemakzulan? Karena itu kami menolak (hak angket)," tegas orator di mobil komando.

Mereka juga meminta agar parlemen mendengarkan aspirasi rakyat yang telah melakukan Pemilu 2024 dengan tidak mengusulkan hak angket serta menghormati proses pemilih.

"Kami mendorong agar hak angket tidak dilakukan," tutupnya. (rmol)

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun saat hadir dalam demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Jumat (1/3/2024) 

SANCAnews.id – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menghadiri aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta (FRS) di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024).

Refly Harun mengatakan, alasan kehadirannya dalam aksi tersebut adalah untuk membantu menyuarakan protes terhadap kondisi politik di Indonesia.

Ia meyakini kecurangan dan cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 hanya bisa dikalahkan dengan kekuatan rakyat atau parlemen jalanan.

"Saya sudah bicara dari dahulu bahwa kecurangan dan cewe-cewe Istana hanya bisa dikalahkan oleh people power," kata Refly Harun kepada Tribunnews.com ditemui di lokasi demonstrasi.

Kemudian diungkapkannya bahwa dirinya meragukan proses pemilu 14 Februari lalu. Menurutnya Pemilu 2024 sudah di desain secara struktur, sistematis dan masif.

"Salah satunya menggunakan politik intimidasi terhadap aparatur desa. Dan kita tahu aparatur desa merupakan ujung tombak pemilih terbesar di republik ini," kata Refly Harun.

Atas hal itu ia menilai,  pemilu yang seperti itu tidak bisa afirmasi dan tak bisa dibenarkan.

"Karena itu kita harus berjuang untuk membatalkannya melalui tiga jalan satu jalan people power dengan parlemen jalanan," jelasnya.

Ia melanjutkan cara lainnya yang bisa dilakukan melalui orang-orang partai politik di DPR. 

"Jalan terakhir kita mengetuk hati nurani hakim MK akan pelanggaran pemilu yang luar biasa ini. Kalau di luar negeri MK membatalkan pemilu seperti ini. Salah satu indikatornya adalah tidak boleh pemilu ada intimidasi," tegasnya.

Ribuan personel disiagakan

Diberitakan sebelumnya, sejumlah elemen dan kelompok masyarakat menggelar demonstrasi atau unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024) hari ini.

Tuntutannya adalah mulai dari menolak Pilpres curang, pemakzulan Jokowi hingga mendukung hak angket Pemilu Curang di DPR.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro melalui keterangan resmi, Jumat, menjelaskan aksi demo akan dilakukan elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, pelajar dan poros buruh.

“Aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar, dan poros buruh dengan agenda menolak Pilpres curang, penurunan harga sembako, pemakzulan Jokowi, mendukung hak angket, mengganti komisioner KPU, dan menolak hasil Pilpres Pemilu 2024,” ujar Susatyo.

Menurut Susatyo, untuk mengawal aksi tersebut, ada sebanyak 2.590 personel gabungan yang akan berjaga di sekitar DPR/MPR RI.

Selain itu, katanya penutupan jalan atau pengalihan arus jalan di sekitar gedung DPR bersifat situasional.

Rekayasa arus lalu lintas, menurut Susatyo akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.

“Kami lihat nanti jumlah massanya. Bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lalu lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan dengan penyekatan di Pulau Dua,” kata Susatyo.

Begitu juga, kata dia, dengan kendaraan dari jalur dalam tol menuju gerbang keluar di depan DPR/MPR RI akan ditutup dan diluruskan ke arah Slipi.

Susatyo mengimbau agar massa aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tak saling memprovokasi saat berorasi.

 “Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lain yang akan melintas di depan DPR/MPR RI,” tegas dia.

Sebagai informasi, aksi unjuk rasa direncanakan berlangsung mulai pukul 11.00 WIB.

Susatyo menegaskan kepada jajarannya yang terlibat pengamanan sudah diperintahjan untuk bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan, dan humanis.

“Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami mengimbau semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban. Sehingga kegiatan aksi unjuk rasa dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” tegas dia.

Menurutnya dari 2.590 personel gabungan yang akan berjaga di sekitar DPR/MPR RI akan ditempatkan secara tersebar di sejumlah titik. Hal ini katanya untuk mengantisipasi massa aksi masuk ke dalam wilayah DPR/MPR RI. (wartakota)

Calon Presiden Anies Baswedan dan Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar/rmol 

SANCAnews.id – Mengawasi penghitungan suara Pilpres dan Wakil Presiden 2024 masih menjadi fokus utama Calon Presiden Anies Baswedan.

Hal itu ditegaskannya di tengah dorongan sejumlah pihak agar Anies kembali mencalonkan diri di Pilkada DKI Jakarta jika gagal di Pilpres 2024.

"Kita sekarang sedang berfokus pada penuntasan penghitungan," kata Anies Baswedan saat ditemui di Masjid Nurul Huda, Sunter Agung, Jakarta Utara, Jumat (1/3).

Bersama Cawapres Muhaimin Iskandar dan tim pemenangan, ia masih fokus mengawal gerakan perubahan yang selama ini diperjuangkan.

"Jadi sekarang ini tidak usah tengok kanan kiri, fokus menuntaskan perjuangan dan ini adalah amanah jutaan orang. Kita akan perjuangkan terus sampai perubahan bisa terlaksana," tandasnya.

Sebelum menjadi Capres 2024, Anies menduduki kursi DKI 1 setelah menang dalam Pilgub 2017. Saat itu, Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno dan disokong dukungan dari Gerindra dan PKS. (rmol)

Ratusan massa berunjuk rasa di Plaza Balai Kota Solo, mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser, Jumat (1/3/2024). 

SANCAnews.id – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam organisasi Islam menggeruduk Plaza Balai Kota Solo. Aksi mereka menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka, Jumat (1/3/2024).

Peserta aksi mulai memadati lokasi sejak pukul 13.30 WIB. Hujan deras sempat melanda, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk turun ke bawah.

Sejumlah spanduk bertuliskan aspirasi mereka turut dibentangkan. Diantaranya bertuliskan 'Pemilu! Banjir Bansos Sembako Jadi Mahal', 'Makzulkan Jokowi Gibran'. 

Menurut Direktur Eksekutif Solo Ryder Forum, Alfian Tanjung, cawe-cawe Presiden Jokowi pada Pemilu 2024 telah menimbulkan musibah bangsa. Nafsu kekuasaan dinasti telah merusak etika dan norma hukum.

Penyelewengan anggaran negara melalui Bansos, tutur dia, telah mengeksploitasi rakyat miskin menjadi sapi perah suara demi kemenangan anak dan pasangan.

Ia mengatakan, intimidasi dan tekanan oleh aparatur negara berlangsung sistematis menekan rakyat yang bermuara pada pemenangan anak dan pasangannya. "Kecurangan dan manipulasi yang dilakukan Penyelenggara Pemilu berlangsung secara Terstruktur, Sistematis dan Masif," ucapnya, dikutip Inilahjateng, Jumat (1/3/2024).

Alfian juga menyebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelma menjadi komisi pencurian suara secara umum. Sirekap, ucap dia, menjadi perampok dan mesin gelembung suara bagi Paslon tertentu.

Ia menambahkan, Bawaslu juga menjelma menjadi institusi pengawas yang memilukan. Sehingga tidak menunjukkan sedikit pun independensi dan integritasnya. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi rakyat yang waras, beretika dan menjunjung tinggi norma berbangsa serta bernegara kecuali menyampaikan tuntutan.

Adapun tuntutan yang diorasikan, pertama segera lengserkan Jokowi dari jabatannya sebagai Presiden RI dan lakukan proses peradilan. Kedua copot Ketua KPU dan Bawaslu serta lakukan audit forensik atas perangkat IT KPU dan Bawaslu.

"Tolak Hasil Pemilu yang penuh kecurangan dan manipulasi suara. Diskualifikasi Paslon Pilpres 2 dan dukungan penuh kepada DPR RI untuk segera menggelar Sidang Hak Angket untuk membuka seterang-terangnya atas perilaku politik Presiden Jokowi dan penyelenggara pemilu," katanya.

Menurutnya saat ini ketentuan-ketentuan hukum sudah ditrabas dengan terus menerus. Bahkan mirisnya, dia melihat kondisi saat ini lebih sadis dari masa Orde Baru (Orba).

Di mana, tutur dia, rakyat kelabakan dengan harga pangan yang beranjak naik dan berbagai persoalan tidak bisa dikomunikasikan sehingga tidak mendapat penjelasan.

"Aksi ada di Solo ini, kepentingan kita hari ini kita mengatakan bahwa sekecil apapun ruang kita masih ingin mengatakan kita tidak pernah mau disikapi dengan cara-cara seperti ini, bagaimana pun hal-hal yang sifatnya menyelingkuhi konstitusi, hal-hal yang berhubungan dengan kerja-kerja pengelolaan kenegaraan dengan format semau gue itu menjadi hal yang sangat dicampakkan," tuturnya. (inilah)