Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun saat hadir dalam
demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Jumat (1/3/2024)
SANCAnews.id – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menghadiri aksi demonstrasi bersama Front Rakyat Semesta (FRS) di depan gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024).
Refly Harun mengatakan, alasan kehadirannya dalam aksi tersebut adalah untuk membantu menyuarakan protes terhadap kondisi politik di Indonesia.
Ia meyakini kecurangan dan cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 hanya bisa dikalahkan dengan kekuatan rakyat atau parlemen jalanan.
"Saya sudah bicara dari dahulu bahwa kecurangan dan cewe-cewe Istana hanya bisa dikalahkan oleh people power," kata Refly Harun kepada Tribunnews.com ditemui di lokasi demonstrasi.
Kemudian diungkapkannya bahwa dirinya meragukan proses pemilu 14 Februari lalu. Menurutnya Pemilu 2024 sudah di desain secara struktur, sistematis dan masif.
"Salah satunya menggunakan politik intimidasi terhadap aparatur desa. Dan kita tahu aparatur desa merupakan ujung tombak pemilih terbesar di republik ini," kata Refly Harun.
Atas hal itu ia menilai, pemilu yang seperti itu tidak bisa afirmasi dan tak bisa dibenarkan.
"Karena itu kita harus berjuang untuk membatalkannya melalui tiga jalan satu jalan people power dengan parlemen jalanan," jelasnya.
Ia melanjutkan cara lainnya yang bisa dilakukan melalui orang-orang partai politik di DPR.
"Jalan terakhir kita mengetuk hati nurani hakim MK akan pelanggaran pemilu yang luar biasa ini. Kalau di luar negeri MK membatalkan pemilu seperti ini. Salah satu indikatornya adalah tidak boleh pemilu ada intimidasi," tegasnya.
Ribuan personel disiagakan
Diberitakan sebelumnya, sejumlah elemen dan kelompok masyarakat menggelar demonstrasi atau unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024) hari ini.
Tuntutannya adalah mulai dari menolak Pilpres curang, pemakzulan Jokowi hingga mendukung hak angket Pemilu Curang di DPR.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro melalui keterangan resmi, Jumat, menjelaskan aksi demo akan dilakukan elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, pelajar dan poros buruh.
“Aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat, mahasiswa, pelajar, dan poros buruh dengan agenda menolak Pilpres curang, penurunan harga sembako, pemakzulan Jokowi, mendukung hak angket, mengganti komisioner KPU, dan menolak hasil Pilpres Pemilu 2024,” ujar Susatyo.
Menurut Susatyo, untuk mengawal aksi tersebut, ada sebanyak 2.590 personel gabungan yang akan berjaga di sekitar DPR/MPR RI.
Selain itu, katanya penutupan jalan atau pengalihan arus jalan di sekitar gedung DPR bersifat situasional.
Rekayasa arus lalu lintas, menurut Susatyo akan diberlakukan melihat perkembangan dinamika situasi di lapangan.
“Kami lihat nanti jumlah massanya. Bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lalu lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan dengan penyekatan di Pulau Dua,” kata Susatyo.
Begitu juga, kata dia, dengan kendaraan dari jalur dalam tol menuju gerbang keluar di depan DPR/MPR RI akan ditutup dan diluruskan ke arah Slipi.
Susatyo mengimbau agar massa aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tak saling memprovokasi saat berorasi.
“Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lain yang akan melintas di depan DPR/MPR RI,” tegas dia.
Sebagai informasi, aksi unjuk rasa direncanakan berlangsung mulai pukul 11.00 WIB.
Susatyo menegaskan kepada jajarannya yang terlibat pengamanan sudah diperintahjan untuk bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan, dan humanis.
“Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami mengimbau semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban. Sehingga kegiatan aksi unjuk rasa dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” tegas dia.
Menurutnya dari 2.590 personel gabungan yang akan berjaga di sekitar DPR/MPR RI akan ditempatkan secara tersebar di sejumlah titik. Hal ini katanya untuk mengantisipasi massa aksi masuk ke dalam wilayah DPR/MPR RI. (wartakota)