SANCAnews.id

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, terlihat sedang menjelaskan sebuah pernyataan. -instagram/@deddysitorusofficial- 

SANCAnews.id – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengungkapkan ada upaya untuk melemahkan hak angket dengan ancaman individu. Ini adalah praktik yang sering dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru, di mana siapa pun yang tidak sejalan dengan Presiden Soeharto akan diinjak atau disingkirkan.

Lebih-lebih lagi, Deddy berpendapat hak angket bukan mengenai siapa yang menang, berapa jumlah suara yang diperoleh, melainkan bagaimana pemerintah atau pihak yang berwenang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil, serta langsung, umum, bebas dan rahasia (judil dan luber).

"Harus dicatat belum ada hasil pemilu yang sudah ditetapkan KPU, sehingga jangan anti dulu ketika hak angket ini diajukan untuk membongkar soal berbagai dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu," tutur Deddy dalam keterangannya, Jumat, 1 Maret 2024. 

Pria kelahiran 1970 itu mengungkapkan, hak angket memiliki setidaknya 5 fungsi positif. Pertama, memungkinkan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah maupun badan eksekutif lainnya. 

Kedua, dapat meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kekuasaan. Ketiga, membantu memastikan akuntabilitas pemerintah atau penyelenggara kekuasaan kepada rakyat. 

Keempat, hasil dari proses angket dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan atau prosedur dalam penyelenggaraan kekuasaan. Kelima, menjadi sarana pendidikan politik kepada masyarakat. 

Berangkat dari hal tersebut, PDI Perjuangan mengusung hak angket terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk menyelidiki apakah prosesnya berjalan secara demokratis dan tidak melibatkan intervensi kekuasaan.

"Bagi PDI Perjuangan hak angket bukan hanya soal perolehan suara, atau siapa yang menang dan kalah, tetapi bagaimana agar semua proses busuk dalam Pemilu 2024 tidak lagi terulang," tutur Alumnus Universitas Simalungun itu.

Pria kelahiran Pematang Siantar itu menambahkan, sekarang tim dari paslon Ganjar-Mahfud sedang mengumpulkan alat bukti untuk mendukung pengajuan hak angket di DPR. Langkah itu juga didukung oleh tim pemenangan Anies-Muhaimin.

Menurut Deddy, seharusnya langkah yang sama juga dilakukan oleh Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Karena hal tersebut menyangkut legitimasi dari klaim kemenangan mereka di Pilpres 2024.

"Saya rasa ini bukan soal perjuangan paslon 1 dan paslon 3, tapi juga paslon 2 supaya nantinya pas 20 Oktober 2024 ketika pelantikan presiden ini akan menjadi catatan sahnya pemerintah yang tidak diperdebatkan lagi legitimasinya," kata Deddy. (disway)

Politikus PDIP Noviana Kurniati saat orasi di depan gedung DPR RI (Nailin In Saroh/VOI) 

SANCAnews.id – Politisi PDIP Noviana Kurniati pun menyuarakan aspirasinya dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 1 Maret 2024.

Dalam orasi aksi menuntut penerapan hak mengusut kecurangan pemilu 2024, Novi yang dikenal sebagai calon legislatif DPRD daerah pemilihan 3 Cianjur, Jawa Barat, menyebut anjing lebih baik dari Presiden Joko Widodo. (Jokowi).

Noviana yang mengaku aktivis 98 pendukung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD awalnya menyinggung kontra kritik yang dilakukan pendukung paslon pemenang pemilu versi quick count. Namun, dia tidak menjelaskan kritik apa yang dipermasalahkannya.

"Saya Noviana, mewakili 03 dan aktivis 98. Tapi ingat saat ini tidak ada 01, 03 tapi atas nama anak bangsa, atas nama rakyat Indonesia yang menginginkan keadilan, sepakat? setuju? Kalian tahu di sana ada aksi tandingan dan kalian tahu mereka itu siapa? Mereka itu teman teman saya dulunya, mereka dari timur Indonesia bersatu, mereka sudah mengkhianati, jadi setiap aksi kita di manapun, mereka akan selalu menurunkan aksi tandingan," ujar Noviana dalam orasinya di depan gedung DPR, Jumat, 1 Maret

"Pertanyaannya, kalau yang kalah berisik wajar dong ya, tapi kalau yang menang berisik, ada apa dibalik kemenangannya," sambungnya. 

Noviana lantas mengungkapkan kekecewaan kepada Presiden Jokowi yang dinilai ikut andil dalam kecurangan Pilpres 2024 untuk memenangkan Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Caleg PDIP yang gagal melaju ke DPRD Kabupaten Cianjur itu pun menyebut Jokowi sebagai pengkhianat. 

"Kepada bapak presiden Jokowi, saya ingin mengucapkan selamat kepada bapak presiden Joko Widodo karena anda sekarang saya branding sebagai bapak pengkhianat bangsa," katanya. 

Loyalis mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau ahok itu juga menyebut Jokowi sebagai perusak demokrasi. Lantaran memberikan kenaikan pangkat kehormatan bintang 4 TNI kepada Prabowo Subianto yang dianggap sebagai pelanggar HAM masa lalu.   

"Joko Widodo saat ini adalah bapak perusak reformasi, dan saya ingin mengucapkan kepada Joko Widodo terima kasih apa yang sudah anda lakukan dua hari yang lalu, dengan melantik Prabowo Subianto, artinya anda tidak memiliki hati nurani, artinya anda tidak merasakan betapa pedihnya keluarga korban 98,"  bebernya. 

"(Selama) 26 tahun mereka mencari keadilan dan setiap hari Kamis, hampir 18 tahun mereka mengadakan Kamisan untuk meminta keadilan atas apa yang terjadi dengan anak anak mereka. Tapi justru apa yang mereka dapatkan? Bukan keadilan tapi rasa sakit yang luar biasa. Pantaskah Jokowi menjadi pemimpin di negeri ini?," katanya. 

Dengan suara lantang, Noviana lalu membandingkan sikap Jokowi dengan seekor anjing. Menurutnya, seekor anjing lebih mulia daripada seorang Jokowi.

"Seekor anjing aja ketika ditolong dia akan sadar, tetapi Jokowi dia sudah mengkhianati rakyat Indonesia, dia sudah mengkhianati kita semua, yang artinya, lebih mulia seekor anjing dibandingkan seorang Joko Widodo, sepakat?," tegasnya disambut kata sepakat dari peserta aksi. (voi)

AHY _ Rocky Gerung/Ist

SANCAnews.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru-baru ini mengunjungi ibu kota negara nusantara (IKN) di Kalimantan. 

Dalam kunjungan tersebut, AHY juga memberikan pujian kepada IKN, dan tentunya hal tersebut tidak disangka-sangka karena sebelumnya Partai Demokrat telah mengkritik keras IKN terhadap Jokowi.

Menanggapi politik AHY saat ini yang tiba-tiba memuji IKN, Rocky Gerung pun mengomentari sikap AHY saat ini.

Rocky Gerung pun mengomentari sikap AHY selama ini. Sebelumnya, Rocky Gerung mengungkapkan, AHY dijadikan semacam pemanis di kabinet agar nantinya tidak mendapat portofolio.

“Ya itu jadi kita penampilan pertama AHY, dia sudah sangat politis dan itu menimbulkan kesan bahwa ada ketakutan pada pada partai Demokrat kalau AHY hanya dijadikan semacam pemanis di kabinet yang kemudian nanti nggak akan dapat portofolio,” ucap Rocky Gerung.

Hal tersebut dikarenakan, Rocky menilai jika tidak demikian, maka Jokowi akan menuntut kalau dirinyalah yang memasukkan AHY dalam kabinet, sehingga di kabinet Prabowo nantinya juga akan dimasukkan AHY.

“Karena suatu waktu nanti Jokowi akan tuntut bahwa saya yang taruh AHY berarti kabinet Prabowo juga akan saya ikuti,” jelas Rocky Gerung.

Rocky juga menjelaskan bahwa kekuatan Jokowi dalam ikut campur kabinet Prabowo nantinya tidak akan bertahan lama.

“Padahal sebetulnya kalau kita bikin kalkulasi berapa lama sih kekuatan pak Jokowi untuk ikut campur dalam kimia baru politik Prabowo itu,” terang Rocky Gerung.

Sehingga, Rocky Gerung menilai kalau saat ini kapasitas sosok AHY yang menjadi Ketua Umum partai Demokrat hari ini menjadi seorang dealer.

“Jadi sekali lagi soal saya adalah mencoba melihat kapasitas seorang leader yang tiba-tiba jadi dealer hari ini kan yaitu AHY,” sindir Rocky Gerung. (ayojakarta)

Timnas AMIN mengatakan bahwa pihaknya memiliki berbagai bukti terkait dugaan kecurangan pada Pemilu 2024. (YouTube/Official iNews) 

SANCAnews.id – Dugaan adanya kecurangan pada Pemilu 2024 masih terus dilontarkan oleh berbagai pihak. Salah satu pihak yang mencurigai adanya kecurangan pada Pemilu 2024 adalah paslon 01 dari Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Tim Nasional AMIN).

Timnas AMIN mengaku memiliki berbagai bukti terkait dugaan kecurangan pada pemilu 2024.

“Kalau kita mau bertempur buktinya kita beberkan sekarang itu namanya bodoh,” ucap Refly Harun selaku Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN, dikutip dari YouTube Official iNews, Kamis, 29 Februari 2024.

Terkait bukti-bukti, Harun menyampaikan bahwa hal tersebut masih disimpan dan akan ditunjukan pada waktu yang tepat.

“Bukti itu kita kasih clue, nah nanti pada waktunya di Mahkamah Konstitusi, di Panitia angket, bukti itu dibeberkan,” ucap Harun.

Namun jika masyarakat menginginkan bukti-bukti kecurangan, maka bisa melihat dari berbagai media.

“Tapi kalau Anda penasaran sedikit-sedikit misalnya ya baca aja Majalah Tempo (edisi 19 Februari),” ucapnya.

Harun juga merekomendasikan video YouTube beberapa waktu lalu yang sempat ramai di bicarakan oleh berbagai pihak, yaitu Dirty Vote.

“Kemudian nonton saja Bocor Alus dan kemudian juga nonton saja Dirty Vote,” ujar Harun.

Menurut Harun, berbagai bukti tersebut sudah cukup untuk menunjukan adanya kecurangan pada Pemilu 2024.

“Itu kan sebuah indikasi bahwa yang namanya kecurangan Pemilu itu ada, dan itu tidak hanya soal saat pencoblosan ke atas, tapi sebelum pencoblosan, bahkan kalau kita tarik barangkali sejak 2020-2021 sudah ada nuansa seperti itu,” tuturnya.

Kemudian, Harun menilai bahwa yang disampaikan oleh Tempo sudah cukup menjelaskan kebenaran yang terjadi, dan ini semakin diperkuat lantaran tidak ada bantahan dari pihak yang dituduhkan.

“Kalau seandainya misalnya apa yang dituliskan itu tidak benar, dibantah mestinya kan, ada hak jawab, tapi kan kita tahu tidak ada bantahan selama ini ketika Tempo menulis tentang keterlibatan istana dalam pemenangan 02 misalnya,” ucapnya.

Untuk mengatasi permasalah ini Harun mengatakan akan menempuh dua jalur, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga hak angket DPR.

Dengan adanya hak angket, Harun mengatakan dapat meminta dengan paksa para menteri untuk memberikan jawaban terkait penyelidikan.

“kalau dia tidak mau datang bisa dipaksa untuk datang, jadi ada hak untuk memaksa,” ucapnya. (ayojakarta)

Tito Karnavian (Instagram @titokarnavian) 

SANCAnews.id – Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar tak henti-hentinya menyuarakan keadilan bagi Jessica Wongso. Kali ini Rismon Sianipar meminta Kapolri memeriksa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang diduga terlibat manipulasi rekaman CCTV.

Tito Karnavian diketahui menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya pada 2016. Tito Karnavian merupakan orang yang terlibat dalam penangkapan Jessica Wongso.

Menurut Rismon Sianipar, dengan memeriksa Tito Karnavian, bisa mengetahui fakta sebenarnya terkait CCTV yang direkayasa MH dan CH.

“Kami ingin periksa pak Tito Karnavian dan Krisna Murti sehingga dari mereka didapatkan siapakah yang memerintah Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto,” katanya, dikutip dari Youtube Balige Academy, Kamis, 29 Februari 2024.

Karena menurutnya MH dan CH tidak akan memanipulasi rekaman CCTV tersebut, tanpa ada orang dibelakangnya.

Kemudian, Rismon Sianipar pun memutarkan sebuah pernyataan yang pernah diungkapkan oleh Tito Karnavian saat melakukan penangkapan terhadap Jessica Wongso.

Dalam video tersebut Tito Karnavian tidak menyebutkan dengan jelas bukti yang didapatkan oleh pihak kepolisian untuk menangkap Jessica Wongso.

“Yang jelas langkah polisi disana sudah muncul di media banyak sekali tidak perlu di update lagi. Sekarang fokus polisi bagaimana memperkuat alat bukti,” kata Tito Karnavian dalam video yang ditunjukkan Rismon Sianipar.

Dengan adanya pernyataan tersebut Rismon Sianipar menyimpulkan terdapat beberapa poin penting tentang penangkapan terhadap Jessica Wongso.

Pertama, menurut Rismon Sianipar Jessica Wongso ditangkap secara paksa dengan alat bukti rekaman CCTV yang sudah direkayasa.

Poin selanjutnya pihak polisi memperkuat alat bukti dengan menggunakan rekaman CCTV yang memiliki kualitas sangat buruk. (ayojakarta)