SANCAnews.id

Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Yayasan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Prabowo Subianto, saat menghadiri wisuda UKRI pada Kamis (29/2/2024) 

SANCAnews.id – Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Yayasan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Prabowo Subianto angkat bicara soal kepemimpinan. 

Ia menyebutkan, jika kinerja bawahannya kurang baik, maka itu salah pemimpinnya.

"Di dalam tentara, ada suatu pepatah, tidak ada prajurit yang jelek, yang ada hanya komandan-komandan yang jelek," kata dia dalam kegiatan wisuda UKRI di Kota Bandung, pada Kamis (29/2).

Prabowo pun mengutip pepatah lain dalam dunia kemiliteran soal pentingnya sosok pemimpin dengan mengibaratkan kambing dan harimau.

"Seribu harimau dipimpin oleh kambing, maka harimau akan mbeek [mengembik] semua. Seribu kambing dipimpin oleh harimau, kambingnya akan roar [mengaum] semua. Artinya, faktor pemimpin," ucap dia.

Maka dari itu, Prabowo menitipkan pesan pada generasi muda di masa mendatang agar menjadi pemimpin yang tangguh, cerdas dan pintar. 

"Saudara-saudara sekalian, saya katakan, cita-cita yang besar tapi kadang pengorbanan besar, halangan besar, hambatan besar, kunci yang ingin saya sampaikan pada anak-anak muda kita butuh anak-anak muda yang tangguh, cerdas, pinter," kata dia. (kumparan)

Relawan pendukung pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfu 

SANCAnews.id – Relawan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud berkumpul di Gedung Gerakan Bhineka Nasionalis, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Februari 2024. 

Mereka memprotes kecurangan Pilpres 2024 dan menuntut digelarnya Pilpres putaran kedua, dengan pasangan Prabowo-Gibran didiskualifikasi.

"Pejuang perubahan pendukung capres-cawapres 01 dan relawan capres-cawapres 03 bersama gerakan rakyat menolak Pilpres 2024," ujar Marlin, perwakilan relawan Ganjar-Mahfud saat membacakan pernyataan sikap.

Menurut Marlin, Pilpres 2024 telah menyimpang dari arah demokrasi. Dia mengatakan ini disebabkan penyalahgunaan wewenang Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Praktik nepotisme keluarga Presiden, menurut Marlin, telah merusak tatanan kebangsaan yang berkeadilan.

Pelita, relawan Anies-Muhaimin, menyatakan kubu 01 dan 03 menolak cara-cara curang dalam Pemilu 2024. Dia menilai kecurangan itu dilakukan oleh rezim dengan melibatkan penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.

"Menolak hasil Pilpres 2024 dari hasil KKN dan pelanggar konstitusi dan mendesak DPR melakukan usulan diskualifikasi kepada capres-cawapres hasil Pilpres 2024 tersebut," ujar Pelita. Pasangan yang dia maksud adalah Prabowo-Gibran.

Pelita menyatakan para peserta pertemuan itu mendukung DPR mreakukan proses tahapan Pemilu putaran kedua. Dia meminta, Pemilu ronde berikutnya itu hanya diikuti pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Relawan dua kubu itu juga mendukung usulan pemakzulan Presiden. Pelita meminta DPR segera merealisasi usulan itu. "Demi kebaikan bangsa dan negara, kami mendesak DPR melakukan pemakzulan kepada Presiden Jokowi atas tindakan-tindakannya dalam Pilpres 2024," kata Pelita.

Tak berhenti di situ, Pelita juga menyatakan relawan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mendesak DPR segera mengajukan hak angket soal kecurangan pemilu. Dia juga meminta DPR memanggil Jokowi untuk segera diperiksa atas dugaan kecurangan itu.

Pelita juga menyatakan merekam mendesak DPR memanggil dan memeriksa semua komisioner KPU yang terlibat dalam Pemilu curang.(tempo)

Roy Suryo dkk memberi keterangan pers 

 

SANCAnews.id – Pakar telematika Roy Suryo menuding Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) KPU sengaja dimatikan sementara pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024, untuk mengatur tampilan penghitungan suara Pilpres 2024 seperti hasil quick count berbagai lembaga survei.

Roy Suryo menilai Sirekap saat itu tidak mengalami serangan siber atau diretas.

“Sebenarnya bukan di-hack tapi memang dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena untuk memasukan skrip, untuk memasukan program colongan,” ujar Roy dalam konferensi pers bersama Koalisi Masyarakat Penyelamat Demokrasi Indonesia di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

“Pada pukul 19 sekian, pada tabulasi di Sirekap sudah muncul persentase sama seperti quick count, yaitu paslon 01 sebesar 24 persen, paslon 02 sebesar 58 persen dan paslon 03 sebesar 17 persen. Padahal itu hari pertama jam 7 malam, belum ada data TPS yang masuk, ada buktinya,” tambah dia.

Roy menjelaskan, penghentian sementara sistem penghitungan tersebut membuat jumlah suara yang masuk ke Sirekap tidak berubah atau mentok di angka awal meskipun ada penambahan suara.

“Pada 14 Februari itu sengaja di-hold. Kemudian semua hal yang keluar akan masuk dalam perhitungan tadi, 24 persen, 58 persen, 17 persen. Jadi mau kapanpun, angkanya segitu. Ini tidak masuk akal,” kata Roy. (okezone)

Jokowi Sematkan Jenderal Penuh ke Prabowo Subianto, Pengamat Rocky-Ggerung/Ist

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung menilai kenaikan pangkat khusus yang diberikan Presiden Jokowi kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dari letnan jenderal menjadi jenderal merupakan syarat kepentingan.

"Itu maksud yang langsung kita tahu. Kan sebetulnya ngapain dikasih ke Prabowo kalau Prabowo udah jadi presiden dia kan udah jadi panglima tertinggi. Tapi bagi Jokowi ini semacam nanam saham, kira-kira begitu," katanya dikutip dari tayangan YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu, 28 Februari 2024. 

Walaupun, kata Rocky, hal itu sekedar menunjukkan Jokowi masih mampu untuk memasangkan pangkat di pundak Prabowo. 

"Itu pangkat kehormatan yang orang anggap nggak ada poin lagi di situ. Orang justru berfikir karena Jokowi cemas maka dia berupaya untuk merangkul Prabowo. Kan itu rangkulan yang secara politis nggak ada gunanya lagi itu," ujarnya.

"Lain lagi kalau memang Prabowo di awal dikasih pangkat itu. Prabowo saat ini dalam posisi saya merasa sudah jadi presiden, dia bisa pasang sendiri nanti pangkatnya," sambung Rocky Gerung.

Menurut Rocky Gerung, keputusan ini menunjukan bahwa Jokowi sudah kehilangan kepercayaan diri.

"Tapi sekali lagi, kita tahu semakin kita lihat bagaimana Jokowi itu kehilangan kemampuan untuk percaya pada diri sendiri. Itu dibaca oleh publik, termasuk publik internasional," timpalnya lagi. 

Adapun yang dimaksud mantan dosen Universitas Indonesia (UI) itu adalah, bahwa Jokowi akhirnya membaca Prabowo agar jangan melupakan dirinya.

"Tapi bagi Prabowo pangkat itu enggak ada pentingnya bagi seorang yang memulai untuk jabatan presiden." (viva)

Presiden Joko Widodo sematkan pangkat jenderal kehormatan kepada Menhan Prabowo Subianto dalam rapim TNI-POLRI 2024 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu (28/2/2024). 

 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan gelar kehormatan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Gelar kehormatan yang diberikan Presiden Jokowi kepada Prabowo adalah jenderal bintang empat.

Gelar tersebut diberikan Presiden Jokowi kepada Prabowo pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2024 yang digelar di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengkritisi sebutan tersebut. Isnur meminta Presiden Jokowi membatalkan pemberian gelar kehormatan kepada Prabowo.

"Pemberian jenderal kehormatan oleh Presiden Jokowi kepada Prabowo merupakan bentuk pengkhianatan mandat dari Komnas dan Kejaksaan Agung," kata Isnur dalam keterangannya di IG YLBHI yang sudah diizinkan Tribunnews.com kutip, Rabu (28/2/2024).

Menurut Isnur, selama ini lembaga tersebut bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam dugaan-dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Tentu ini juga membuat langkah mundur. Dimana bagian dari menutup langkah upaya-upaya untuk menghukum terduga-terduga jenderal pelanggar HAM berat," jelas Isnur.

Isnur menerangkan bahwa pemberian penghargaan itu juga bagian dari pemberian imunitas. Pemberian kekebalan bagi orang-orang atau siapapun yang terlibat dalam dugaan terhadap pelanggaran HAM di masa lalu. Berdasarkan dari hal itu, Presiden Jokowi untuk membatalkan penghargaan tersebut.

"Kami mengecam dan mendesak Pak Jokowi untuk membatalkan pemberian penghargaan tersebut," ujar Isnur.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menyematkan bintang empat tanda kenaikan pangkat istimewa untuk Menteri Pertahanan RI (Menhan) sebagai Jenderal TNI Kehormatan (Purn) Prabowo Subianto.

Penyematan pangkat Jenderal TNI Kehormatan untuk Prabowo Subianto itu berlangsung dalam acara Rapat Pimpinan TNI-Polri 2024. Adapun acara Rapim TNI-Polri itu digelar di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

"Saya ingin menyampaikan kenaikan pangkat secara istimewa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto," kata Presiden Jokowi dalam sambutan di acara Rapim TNI-Polri 2024, Rabu (28/2/2024).

Setelah menyatakan hal demikian, Prabowo Subianto terlihat langsung berdiri dari kursinya. Presiden Jokowi lantas menyematkan tanda bintang empat kepada Prabowo yang turut mengenakan seragam perwira TNI.

Prabowo Subianto Terima Kasih ke Presiden Jokowi Atas Gelar Jenderal Kehormatan

Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah memberikan gelar Kehormatan jenderal.

Prabowo Subianto juga mengucapkan terima kasih kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia, serta seluruh prajurit TNI dan Polri di seluruh Indonesia dalam pemberian gelar kehormatan Jenderal tersebut.

“Terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) atas anugerah dan kehormatan ini, terima kasih kepada Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, serta seluruh prajurit TNI dan Polri di seluruh Indonesia,” kata Prabowo Subianto dalam keterangannya Rabu (28/2/2024).

Prabowo pun menceritakan bahwa sejak umur 18 tahun dia sudah mengucap sumpah untuk selalu setia kepada Negara, Bangsa dan Rakyat Indonesia.

Prabowo bersumpah akan mendharma bhaktikan dan mempersembahkan jiwa raganya untuk negara tercinta. Capres 02 itu pun berjanji akan selalu memegang sumpah itu kapanpun.

Sebelumnya Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, pemberian pangkat akan dilakukan saat rapat pimpinan TNI-Polri di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta. Tanda kehormatan itu akan diberikan secara langsung melalui keputusan presiden.

”Pak Prabowo diputuskan diusulkan oleh Mabes TNI kepada Presiden untuk diberikan jenderal penuh dan insya Allah besok Pak Prabowo akan menerima tanda kehormatan kenaikan pangkat istimewa di Mabes TNI,” ujar Dahnil lewat tayangan video, Selasa (27/2/2024).

Kenaikan pangkat menjadi jenderal merupakan tanda kehormatan istimewa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Hal serupa pernah diberikan kepada Susilo Bambang Yudhoyono, Hendropriyono, dan sejumlah tokoh militer lain.

Menurut Dahnil, kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada Prabowo berdasarkan dedikasi dan kontribusinya dalam dunia pertahanan dan keamanan.

”Pemberian jenderal penuh kepada Pak Prabowo didasarkan pada dedikasi dan kontribusi Pak Prabowo selama ini di dunia militer dan pertahanan,” katanya. (wartakota)