Latest Post

Ilutrasi Gedung MK. 


SANCAnews.id – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4% tidak berlaku pada pemilu 2029.


Hal ini tertuang dalam keputusan no. 116/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, diajukan oleh Direktur Eksekutif Persatuan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati selaku pemohon.


“Dalam pokok permohonan, satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).


Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu berbunyi, “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR”.


MK menyatakan norma pasal tersebut konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR RI 2029 dan pemilu berikutnya.


Kendati demikian, norma pasal tersebut dinyatakan konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024. Artinya, ambang batas 4% tetap berlaku pada kontestasi pemilu tahun ini.


“Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya,” lanjut Suhartoyo.


Sebelumnya, Perludem mempermasalahkan bahwa penerapan parliamentary threshold tersebut menyebabkan hilangnya suara rakyat atau besarnya suara pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR.


Mahkamah akhirnya menilai ketentuan ambang batas tersebut tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. (bisnis)


Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Yayasan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Prabowo Subianto, saat menghadiri wisuda UKRI pada Kamis (29/2/2024) 

 

SANCAnews.id – Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Yayasan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI), Prabowo Subianto angkat bicara soal kepemimpinan. 


Ia menyebutkan, jika kinerja bawahannya kurang baik, maka itu salah pemimpinnya.


"Di dalam tentara, ada suatu pepatah, tidak ada prajurit yang jelek, yang ada hanya komandan-komandan yang jelek," kata dia dalam kegiatan wisuda UKRI di Kota Bandung, pada Kamis (29/2).


Prabowo pun mengutip pepatah lain dalam dunia kemiliteran soal pentingnya sosok pemimpin dengan mengibaratkan kambing dan harimau.


"Seribu harimau dipimpin oleh kambing, maka harimau akan mbeek [mengembik] semua. Seribu kambing dipimpin oleh harimau, kambingnya akan roar [mengaum] semua. Artinya, faktor pemimpin," ucap dia.


Maka dari itu, Prabowo menitipkan pesan pada generasi muda di masa mendatang agar menjadi pemimpin yang tangguh, cerdas dan pintar. 


"Saudara-saudara sekalian, saya katakan, cita-cita yang besar tapi kadang pengorbanan besar, halangan besar, hambatan besar, kunci yang ingin saya sampaikan pada anak-anak muda kita butuh anak-anak muda yang tangguh, cerdas, pinter," kata dia. (kumparan)


Relawan pendukung pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfu 


SANCAnews.id – Relawan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud berkumpul di Gedung Gerakan Bhineka Nasionalis, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Februari 2024. 


Mereka memprotes kecurangan Pilpres 2024 dan menuntut digelarnya Pilpres putaran kedua, dengan pasangan Prabowo-Gibran didiskualifikasi.


"Pejuang perubahan pendukung capres-cawapres 01 dan relawan capres-cawapres 03 bersama gerakan rakyat menolak Pilpres 2024," ujar Marlin, perwakilan relawan Ganjar-Mahfud saat membacakan pernyataan sikap.


Menurut Marlin, Pilpres 2024 telah menyimpang dari arah demokrasi. Dia mengatakan ini disebabkan penyalahgunaan wewenang Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Praktik nepotisme keluarga Presiden, menurut Marlin, telah merusak tatanan kebangsaan yang berkeadilan.


Pelita, relawan Anies-Muhaimin, menyatakan kubu 01 dan 03 menolak cara-cara curang dalam Pemilu 2024. Dia menilai kecurangan itu dilakukan oleh rezim dengan melibatkan penyelenggara Pemilu. Dalam hal ini, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.


"Menolak hasil Pilpres 2024 dari hasil KKN dan pelanggar konstitusi dan mendesak DPR melakukan usulan diskualifikasi kepada capres-cawapres hasil Pilpres 2024 tersebut," ujar Pelita. Pasangan yang dia maksud adalah Prabowo-Gibran.


Pelita menyatakan para peserta pertemuan itu mendukung DPR mreakukan proses tahapan Pemilu putaran kedua. Dia meminta, Pemilu ronde berikutnya itu hanya diikuti pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.


Relawan dua kubu itu juga mendukung usulan pemakzulan Presiden. Pelita meminta DPR segera merealisasi usulan itu. "Demi kebaikan bangsa dan negara, kami mendesak DPR melakukan pemakzulan kepada Presiden Jokowi atas tindakan-tindakannya dalam Pilpres 2024," kata Pelita.


Tak berhenti di situ, Pelita juga menyatakan relawan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud mendesak DPR segera mengajukan hak angket soal kecurangan pemilu. Dia juga meminta DPR memanggil Jokowi untuk segera diperiksa atas dugaan kecurangan itu.


Pelita juga menyatakan merekam mendesak DPR memanggil dan memeriksa semua komisioner KPU yang terlibat dalam Pemilu curang.(tempo)



Roy Suryo dkk memberi keterangan pers 
 

SANCAnews.id – Pakar telematika Roy Suryo menuding Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) KPU sengaja dimatikan sementara pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024, untuk mengatur tampilan penghitungan suara Pilpres 2024 seperti hasil quick count berbagai lembaga survei.


Roy Suryo menilai Sirekap saat itu tidak mengalami serangan siber atau diretas.


“Sebenarnya bukan di-hack tapi memang dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena untuk memasukan skrip, untuk memasukan program colongan,” ujar Roy dalam konferensi pers bersama Koalisi Masyarakat Penyelamat Demokrasi Indonesia di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).


“Pada pukul 19 sekian, pada tabulasi di Sirekap sudah muncul persentase sama seperti quick count, yaitu paslon 01 sebesar 24 persen, paslon 02 sebesar 58 persen dan paslon 03 sebesar 17 persen. Padahal itu hari pertama jam 7 malam, belum ada data TPS yang masuk, ada buktinya,” tambah dia.


Roy menjelaskan, penghentian sementara sistem penghitungan tersebut membuat jumlah suara yang masuk ke Sirekap tidak berubah atau mentok di angka awal meskipun ada penambahan suara.


“Pada 14 Februari itu sengaja di-hold. Kemudian semua hal yang keluar akan masuk dalam perhitungan tadi, 24 persen, 58 persen, 17 persen. Jadi mau kapanpun, angkanya segitu. Ini tidak masuk akal,” kata Roy. (okezone)


Jokowi Sematkan Jenderal Penuh ke Prabowo Subianto, Pengamat Rocky-Ggerung/Ist

 

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung menilai kenaikan pangkat khusus yang diberikan Presiden Jokowi kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dari letnan jenderal menjadi jenderal merupakan syarat kepentingan.


"Itu maksud yang langsung kita tahu. Kan sebetulnya ngapain dikasih ke Prabowo kalau Prabowo udah jadi presiden dia kan udah jadi panglima tertinggi. Tapi bagi Jokowi ini semacam nanam saham, kira-kira begitu," katanya dikutip dari tayangan YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu, 28 Februari 2024. 


Walaupun, kata Rocky, hal itu sekedar menunjukkan Jokowi masih mampu untuk memasangkan pangkat di pundak Prabowo. 


"Itu pangkat kehormatan yang orang anggap nggak ada poin lagi di situ. Orang justru berfikir karena Jokowi cemas maka dia berupaya untuk merangkul Prabowo. Kan itu rangkulan yang secara politis nggak ada gunanya lagi itu," ujarnya.


"Lain lagi kalau memang Prabowo di awal dikasih pangkat itu. Prabowo saat ini dalam posisi saya merasa sudah jadi presiden, dia bisa pasang sendiri nanti pangkatnya," sambung Rocky Gerung.


Menurut Rocky Gerung, keputusan ini menunjukan bahwa Jokowi sudah kehilangan kepercayaan diri.


"Tapi sekali lagi, kita tahu semakin kita lihat bagaimana Jokowi itu kehilangan kemampuan untuk percaya pada diri sendiri. Itu dibaca oleh publik, termasuk publik internasional," timpalnya lagi. 


Adapun yang dimaksud mantan dosen Universitas Indonesia (UI) itu adalah, bahwa Jokowi akhirnya membaca Prabowo agar jangan melupakan dirinya.


"Tapi bagi Prabowo pangkat itu enggak ada pentingnya bagi seorang yang memulai untuk jabatan presiden." (viva)


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.