SANCAnews.id

Ratusan mahasiswa melakukan aksi bakar ban dekat halte UNJ, Rabu (28/2). 

SANCAnews.id – Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Hafid Abbas dan dosen Fakultas Sosial dan Ilmu Politik UNJ Ubedilah Badrun turun ke jalan dalam aksi menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatannya.

Aksi tersebut dilakukan bersama mahasiswa UNJ dan perguruan tinggi se-Jabodetabek di depan halte UNJ, Rawamangun, Jakarta Timur.

"Jadi aksi hari ini adalah aksi Seruan Rawamangun yang di mana kita bekerja sama dengan civitas academica, yaitu guru besar kita, pak profesor Hafid Abbas dan Pak Ubedillah juga beberapa dosen lainnya," ujar Komandan Green Force UNJ Bidang Sosial Politik Muhammad Kholid Hidayatulloh kepada wartawan, Rabu (28/2).

Selain itu, ia mengatakan bahwa massa aksi juga berasal dari Tangerang, Karawang, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, hingga Jakarta Timur.

"Kita bekerja sama untuk melaksanakan aksi simbolis, yaitu Seruan Rawamangun yang bertujuan untuk memastikan sebuah pergerakan di beberapa daerah lainnya," ungkap Kholid.

Ia menegaskan bahwa aksi ini adalah untuk mengajak seluruh elemen bergabung dalam aksi berikutnya yang lebih besar untuk mendesak Jokowi turun dari jabatannya sebagai Presiden. 

"Jadi aksi ini simbolik untuk sebuah seruan untuk memanggil kawan-kawan kita setiap elemen, mahasiswa, buruh, masyarakat, untuk bergabung satu suara, kita satuman barisan menyuarakan hal yang sama, yaitu menurunkan bahan pokok kemudian menurunkan biaya pendidikan dan kesehatan. Kemudian penurunan Jokowi," tandasnya. (jawapos)

Rizieq Shihab. (Dok. Salman Toyibi) 

SANCAnews.id – Mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Muhammad Rizieq Shihab alias Habib Rizieq mengajak para santri dan laskar se-Indonesia untuk membantu mahasiswa melawan aksi premanisme yang akhir-akhir ini sering terjadi.

Pernyataan tersebut disampaikan Habib Rizieq dalam ceramah yang ditayangkan di YouTube IBTV, dikutip Rabu (28/2).

“Semakin hari semakin panas. Semakin hari demo semakin besar. Semakin hari akan menjadi sebab terjadinya bentrokan, keributan. Apalagi sekarang sudah mulai ada yang berani mengerahkan preman. Preman dikerahkan, mahasiswa dibubarkan. Dipikir kita takut kali sama preman,” terang Rizieq dalam ceramah yang disiarkan oleh YouTube IBTV, dikutip Rabu (28/2). 

Aksi premanisme salah satunya terjadi pada kegiatan konsolidasi mahasiswa di Kalibata, Jakarta Selatan pada 3 Februari 2024 silam. Dalam akun instagram @blokpolitikpelajar yang membagikan video viral itu mengabarkan bahwa seorang mahasiswa menjadi korban. 

Rizieq juga menegaskan, aksi premanisme memang sudah ada sejak dulu. Mereka diduga dikerahkan oleh penguasa untuk melakukan aksi-aksi penyaluran aspirasi dari masyarakat maupun mahasiswa.

“Saya mau kasih tahu dulu kita bertempur. Peristiwa Ketapang, Tambora, kita lawan preman. Preman-preman mau ngacak-ngacak Jakarta, kita turun. Laskar-laskar, santri-santri melawan. Terjadi pertempuran. 15 menit. Begitu ada yang mati, yang lain lari preman itu,” kenangnya. 

Lebih lanjut, Rizieq berharap cara-cara atau aksi premanisme tidak lagi digunakan di Indonesia. 

“Sudahlah jangan macam-macam preman di Jakarta. Kita siap lawan preman, siap hantam preman, takbirrrr,” demikian Rizieq di akhir ceramahnya. (jawapos)

Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab/Net 

SANCAnews.id – Ulama Muhammad Rizieq Shihab atau Habib Rizieq berharap DPR RI sebagai wakil rakyat bisa segera menggunakan proses politik, hak angket untuk mengatasi dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024.

Habib Rizieq menegaskan, tindakan tersebut harus segera dilakukan agar masyarakat tidak terpecah belah bahkan berujung pada kerusuhan di Tanah Air.

“Ini kecurangan orang buta saja bisa melihat, orang budek aja mendengar. Artinya kecurangannya udah luar biasa. Dan ini harus diselesaikan,” kata dia dalam ceramah yang disiarkan oleh YouTube Islamic Brother Hood Television (IBTV) yang dikutip pada Selasa (26/2). 

“Kita pengen negara kita tetap bersatu, tetap damai, negara kita tetap tenang. Caranya selesaikan kecurangan ini. Bukan damai dengan kecurangan. Enak aja lu yang curang, kita disuruh damai,” sambung Habib Rizieq. 

Dilanjutkan, pengguliran proses politik melalui hak angket oleh DPR harus segera dilakukan mengingat proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah ternodai akibat ulah Hakim MK, Anwar Usman yang merupakan Paman dari Gibran Rakabuming Raka. 

“Jadi kalau kalian wakil rakyat, bekerjalah sebagai wakil rakyat. Selesaikan kecurangan ini di DPR sesegera mungkin sebelum menjadi bara api yang akan menyala dan menciptakan kerusuhan di mana-mana. Kalau anda merasa tidak curang jawab di angket bukan membuat gaduh bikin bingung masyarakat,” tegasnya. 

Lebih jauh, Rizieq berharap, pihak-pihak tertentu tidak mencegah terjadinya hak angket. 

“Kalau memang nantinya hasil angket tidak ada kecurangan, rakyat terima kok. Tapi kalau memang ada kecurangan ya tindak. Kalau memang kecurangannya TSM, maka presiden mesti dilengserkan, harus dilengserkan. MK, KPU, Bawaslu bubarkan saja,” tandasnya. (jpnn)

Arisan Emak-Emak menggeruduk gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (27/2)/rmol 

SANCAnews.id – Sejumlah ibuk-ibuk yang tergabung dalam organisasi Arisan Emak-Emak menggerebek gedung DPR RI sekitar pukul 13.00 WIB, Selasa (27/2).

Berdasarkan pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, sebanyak puluhan ibu-ibu tersebut menggunakan panci dan ketel yang diletakkan di atas kepala sambil membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan tertulis kepada pemerintah.

Salah satu ibu-ibu yang menjadi koordinator aksi, bernama Merry, mengatakan mereka menuntut pemerintah mengatasi kelangkaan beras di pasaran.

"Sekarang yang kita ambil adalah, bagaimana kelangkaan beras, harga beras dengan mekanisme yang mereka atur, dan merekayasa, hingga beras itu langka. Rakyat antri untuk beli beras, aneh," kata Merry di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Menurutnya, Indonesia tidak pantas mengalami kelangkaan beras lantaran 80 persen tanahnya merupakan lahan pangan padi.

"Indonesia ini Swasembada pangan dari zaman ke zaman sampai sekarang, harusnya beras tidak langka, tapi kenapa diatur kok kita lebih banyak impor harganya kok tinggi. Jangan begitulah Pak kita ini manusia, Bapak juga umurnya kan belum tentu besok masih ada Betul kan," tegasnya.

Selain itu, para emak-emak ini mengeluhkan tarif BBM yang naik serta harga listrik yang perlahan naik tanpa disadari masyarakat.

"Kami emak-emak ini menangis, apa-apa mahal, BBM tarif listrik yang namanya Token itu nggak ngerti lagi kita. Jadi kita minta harga-harga diturunkan, kita minta kelangkaan sembako itu tidak ada," tutupnya. (*)

SANCAnews.id – Pakar Politik dan Pemerintahan Prof Ryaas Rasyid mengatakan polisi harus menindak Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari terkait kecurangan pemilu yang sangat jelas, terstruktur, sistematis, dan masif. (TSM).

Ryaas mengatakan, Hasyim harus mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemilu 2024 yang tidak kredibel dan penuh kecurangan.

Hal ini antara lain terlihat dari pendistribusian surat suara melalui pos ke luar negeri yang tidak berjalan dengan baik sehingga menghilangkan puluhan ribu hak pilih Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, penipuan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang melibatkan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), hingga kejanggalan pada Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi Suara).

"Ini kan sudah jelas kecurangannya dilakukan oleh jajaran KPU sampai ke TPS secara TSM di seluruh Indonesia bahkan luar negeri. Jadi, berdasarkan tanggung-jawabnya, Ketua KPU harus ditangkap. Polisi harus menangkap Ketua KPU karena sudah jelas kok referensi kecurangan di Pemilu 2024," kata Ryaas di Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Menurut dia, berbagai kecurangan Pemiku 2024 yang dibuka publik di berbagai platform media sosial (medsos) dan juga pemberitaan media massa dapat menjadi referensi bagi polisi untuk menangkap Ketua KPU dan jajarannya, tanpa perlu menunggu laporan atau aduan dari peserta pemilu.

Dia menjelaskan, penangkapan Ketua KPU akan menjadi jalan masuk untuk menyelidiki penyebab kecurangan pada Pemilu 2024 yang berlangsung secara TSM. Jangan sampai Ketua KPU mengetahui tapi membiarkan saja karena ada campur tangan pihak lain.

"Bisa saja terjadi Ketua KPU tahu dan membiarkan atau mendiamkan pihak lain atau sindikat yang masuk untuk bekerja di bawah tangan dan menggerogoti penyelenggaraan Pemilu 2024. Nah nanti dalam pemeriksaan Ketua KPU bisa diperiksa semua yang terlibat dan bisa ketahuan apakah sudah dilaporkan ke presiden karena Ketua KPU bertanggung-jawab langsung kepada presiden," tutur Ryaas.

Harus Berani

Dia mengungkapkan, kecurangan Pemilu 2024 secara TSM hanya bisa terjadi jika KPU dikontrol oleh penguasa atau terpaksa membiarkan hal itu terjadi karena tekanan.

Ryaas mendorong Ketua KPU harus berani membuka siapa sebenarnya yang membuatnya mendiamkan atau berani membiarkan semua kecurangan pemilu terjadi secara TSM.

"KPU tidak bisa diam. Anda harus mengatakan siapa yang memerintahkan ini atau siapa membuat Anda berani membiarkan semua ini terjadi. Harus ada keberania dari KPU sendiri untuk membongkar berbagai kecurangan demi menjaga nama baik dan legitimasi atas hasil pemilu 2024," tutur Ryaas.

Dia juga mendorong kepolisian bertindak cepat dalam penyelidikan dan memproses berbagai kecurangan di Pemilu 2024 yang juga mengarah pada tindak kriminal.

"Kami tahu polisi itu loyal pada perintah atasan, dan kita tahu pimpinan tertinggi kepolisian itu presiden, tapi jangan sampai polisi jadi alat politik penguasa," kata Ryaas.

"Kondisi negara ini dalam bahaya kalau untuk pemilu yang tujuannya menghasilkan pemerintahan yang bersih dan dapat memimpin negara ini ke depan, ternyata penuh kecurangan dan dibiarkan begitu saja bahkan oleh pihak kepolisian," ungkap Ryaas.

Dia menambahkan, pihak kepolisian seharusnya tidak takut membongkar kecurangan Pemilu 2024 karena kepolisian sedang melakukan tugas dalam mengayomi serta menjaga keamanan, dan ketertiban masyarakat. (tribunnews)