SANCAnews.id

KPU RI Menyatakan Sirekap Hanya Alat Bantu Publikasi (perludem.org) 

SANCAnews.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) menyebut ada selisih suara yang besar pada Pilpres akibat kerusakan di Sirekap. 

Sebab, jumlah suara pada formulir C1 yang diunggah ke Sirekap mengalami perubahan dan mengalami lonjakan.

"Jumlah suara dalam Formulir C1 yang diunggah melalui Sirekap berubah dan melonjak sehingga tidak mencerminkan perolehan suara yang asli," Kepala Divisi KontraS Rozy Brilian dalam konferensi pers di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).

Pemantauan sepanjang 14 Februari 2024 – 19 Februari 2024, lanjut Rozy, menemukan adanya selisih antara Sirekap dan formulir C1 pada 339 TPS sebanyak 230.286 suara. Tiga pasangan calon mendapatkan suara yang lebih besar setelah formulir C1 diunggah ke portal Sirekap. 

Baca Juga: Pembayaran Tanah di Kelurahan Mojoroto Kediri Terus Dikebut, Progres Pengadaan Lahan Tol Kediri-Tulungagung Belum 50 Persen

Adapun selisih suara itu yakni, Anies – Muhaimin (01) 65.682 suara atau 28,52 persen, Prabowo – Gibran (02) 109.839 suara atau 47,70 persen dan Ganjar – Mahfud (03) 54.765 atau 23,78 persen.

Ia menegaskan, kegagalan Sirekap dalam menyediakan informasi yang akurat berujung pada kontroversi meluas dan dugaan kecurangan melalui portal tersebut. Terlebih, penghitungan suara sempat dihentikan selama dua hari akibat kisruh Sirekap. 

"Perlu dicatat bahwa KPU menyatakan Sirekap tidak dijadikan landasan perhitungan suara, sehingga penundaan perhitungan suara menimbulkan pertanyaan besar. Terlebih lagi penundaan diputuskan melalui proses yang tidak patut, yaitu hanya melalui instruksi lisan. Penundaan perhitungan suara tanpa proses yang patut berpotensi membuka praktik kecurangan perhitungan suara," cetusnya.

Kendati Sirekap tidak dijadikan acuan untuk penghitungan suara, lanjut Rozy, cacatnya Sirekap menunjukkan kegagalan KPU dalam menyediakan informasi publik. KPU menyajikan portal keterbukaan informasi yang tidak siap untuk diakses oleh publik. 

"Padahal anggaran yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh publik sebesar Rp 3,5 miliar telah dihabiskan untuk Sirekap," pungkasnya. (jawapos)

Calon presiden dan calon wakil presiden (Capres - Cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bertemu para Ketua Umum Partai Politik dalam Koalisi Perubahan di Wisma Mandiri. 

SANCAnews.id – Calon presiden dan calon wakil presiden (Capres - Cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bertemu Ketua Umum Parpol Koalisi Perubahan di Wisma Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).

Dalam kesempatan itu hadir Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Dewan Syuro PKS Salim Segaf Aljufri.

Surya Paloh mengatakan banyak perbincangan yang terjadi dalam pertemuan tersebut. Awalnya, ia mengaku sudah lama tidak makan di restoran tersebut.

"Udah cukup lama enggak dateng ke restoran kahyangan ini, makan shabu-shabu. Karena memang sebelumnya sudah beberapa kali makan di tempat ini ya, rupanya kita kangen makanan tadi, ya kita makan," ujarnya santai usai melakukan pertemuan, Jumat (23/2).

Saat ditanya mengenai pembahasan yang dilakukan tokoh dalam Koalisi Perubahan itu, termasuk soal hak angket, ia menyebut banyak yang dibicarakan.

"Banyak pembahasannya, tidak hanya satu-dua masalah," ungkapnya. 

Salah satu pembahasan lainnya juga, kata Surya, adalah termasuk pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo. 

"Ada juga ditanya pada saya," tandasnya. (jawapos)

Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Net 

SANCAnews.id – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idam Khalik menyatakan pembacaan hasil plano Formulir C di aplikasi Sirekap kurang akurat karena kualitas kamera ponsel anggota KPPS.

Hal ini disampaikannya menyikapi banyaknya perbedaan data hasil Formulir C Plano dengan yang terdapat di Sirekap. Awalnya Idham menjelaskan tata cara penginputan data Sirekap berdasarkan formulir hasil C plano.

"Setelah selesai formulir model C hasil plano ini difoto dan diunggah ke aplikasi Sirekap kemudian sistem komputasi Sirekap membacanya," kata Idham, Jumat (23/2/2024).

Setelah diunggah, nantinya terdapat indikator berupa warna apakah yang tercantum di Formulir C hasil plano sesuai atau tidak.

"Kalau sekiranya ada warna merah di bagian akhirnya maka data hasil pembacaan terhadap foto formulir tersebut itu tidak akurat," ujarnya.

Idham melanjutkan, jika mendapati warna tersebut, anggota KPPS seharusnya langsung melakukan perbaikan. Perbaikan tersebut pun sudah tersedia di aplikasi Sirekap.

"Di sana ada fitur pulpen, fitur pulpen ini fitur yang memungkinkan KPPS mengkoreksi atau mengakurasi data sesuai dengan perolehan riil di TPS yang ada terdapat di dalam formulir model c hasil plano," terangnya.

"Tetapi karena kondisi KPPS yang sudah lelah dan sebagainya, maka pada akhirnya ketika data tersebut terunggah ke dalam aplikasi Sirekap KPPS langsung mengakurasinya," tambahnya.

Idham menjelaskan, ketidakakuratan pembacaan komputasi Sirekap dikarenakan kualitas smartphone anggota KPPS.

"Kenapa terjadi pembacaan yang tidak akurat, itu salah satu penyebabnya kualitas smartphone yang dimiliki oleh KPPS, khususnya kameranya," ucapnya.

Idham melanjutkan bahwa hal tersebut pun yang akan menjadi PR pihaknya dalam pelaksanaan Pilkada. (okezone)

Aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) 

SANCAnews.id – Pesan pada aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) hari ini, menyuarakan tuntutan agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya.

Berdasarkan pantauan Kantor Berita Politik RMOL, aksi yang dilakukan gabungan kelompok masyarakat sipil itu diduga ada permasalahan serius dalam pelaksanaan pemilu 2024.

Salah satu orator Gerakan Nasional Maritim menuding KPU RI menjadi bagian dari rezim Jokowi. Hal ini dinilai sejalan dengan permasalahan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) yang ada saat ini.

"Ada 10 ribu lebih kepulauan, desa pesisir 8 ribu tidak ada internet, tidak ada Sirekap, tidak ada tabulasi. Kita mencurigai di sana ada kecurangan pemilu yang massif, terstruktur, dan sangat cepat," ujar orator di depan Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).

Menurutnya, untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia maka aksi yang digelar hari ini menuntut Jokowi agar melepas jabatan presiden, meskipun masa baktinya hanya tinggal 8 bulan lagi.

"Kami meminta kepada Presiden Jokowi untuk mundur terlebih dahulu? Setuju?" seru orator dijawab "setuju" oleh massa aksi.

"Atau kalau tidak, kita terpaksa memakzulkan Jokowi. Karena mulai Pemilu 2014, 2019, sampai 2024 ini, pelaku kecurangan dan kebohongan adalah Presiden Jokowi," demikian orator menambahkan.

Dalam aksi tersebut, terdapat massa yang membawa spanduk dan juga poster-poster yang memuat pesan menohok kepada pemerintahan dan Jokowi.

Beberapa poster memuat pesan yang unik, seperti "Akibat Pemilu Curang, Rakyat Masuk Jurang", "Yang Curang akan Celaka", hingga yang berbunyi "Hak Angket Yes, Ke MK Sorry Ye". (*)

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh didampingi jajaran pengurus partai memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Kamis (5/10/2023) 

SANCAnews.id – Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengatakan, sudah menjadi kewajiban hukumnya untuk mendukung inisiatif hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. 

Diketahui, inisiatif penggunaan hak angket pertama kali disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

"Saya pikir wajib, wajib ya. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional (berupa penggunaan hak angket) itu," ujar Surya kepada wartawan di Wisma Nusantara, Jumat (23/2).

Menurutnya akan sangat disayangkan apabila ada hak untuk menggunakan hak angket bila kemudian tidak digunakan. Meskipun hal itu pertama kali disampaikan Ganjar yang merupakan kader PDI-P. 

"Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Cak Imin dalam Koalisi Perubahan jelaslah memberikan support memberikan katakanlah dukungan," tegas Surya.

"Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir saja secara natural saja," tandasnya. 

Sebelumnya, calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden (pilpres) 2024 di DPR. Adapun partai pengusung pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berada di DPR saat ini adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). 

Ganjar menegaskan, dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR. 

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar di Jakarta, Senin (19/2) kemarin. (jawapos)