SANCAnews.id

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh didampingi jajaran pengurus partai memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Kamis (5/10/2023) 

SANCAnews.id – Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengatakan, sudah menjadi kewajiban hukumnya untuk mendukung inisiatif hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan pada Pilpres 2024. 

Diketahui, inisiatif penggunaan hak angket pertama kali disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

"Saya pikir wajib, wajib ya. Bukan hanya sekadar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional (berupa penggunaan hak angket) itu," ujar Surya kepada wartawan di Wisma Nusantara, Jumat (23/2).

Menurutnya akan sangat disayangkan apabila ada hak untuk menggunakan hak angket bila kemudian tidak digunakan. Meskipun hal itu pertama kali disampaikan Ganjar yang merupakan kader PDI-P. 

"Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Cak Imin dalam Koalisi Perubahan jelaslah memberikan support memberikan katakanlah dukungan," tegas Surya.

"Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir saja secara natural saja," tandasnya. 

Sebelumnya, calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden (pilpres) 2024 di DPR. Adapun partai pengusung pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang berada di DPR saat ini adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024 yang sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). 

Ganjar menegaskan, dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR. 

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar di Jakarta, Senin (19/2) kemarin. (jawapos)

Dok Foto/Net 

SANCAnews.id – Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) memiliki dua daerah pemilihan (dapil) untuk Pemilihan Umum Legislatif (Pileg). Peta kekuatan partai politik di provinsi ini mengalami pergeseran.

Pada Pemilu Legislatif 2019, Gerindra meraih juara provinsi dengan persentase 20,67 persen. Namun pada Pemilu Legislatif 2024, provinsi yang beribu kota Padang ini memiliki perolehan suara terbanyak yang diperoleh Partai Nasdem.

Berdasarkan pantauan Kantor Berita Politik RMOL, dalam real count KPU pukul 02.25 WIB, Kamis (22/2), Partai Nasdem memperoleh 180.852 suara di daerah pemilihan Sumbar I. Kemudian di dapil Sumbar II, partai besutan Surya Paloh itu memperoleh suara 70/965.

Dengan demikian, partai pertama pengusung Calon Presiden Anies Baswedan memperoleh 251.817 suara di dua daerah pemilihan Sumbar.

Sedangkan di posisi kedua, ditempati Gerindra yang meraup total suara di dua dapil Sumbar sebesar 207.716. Kendati Caleg Petahana Gerindra, Andre Rosiade meraup posisi terbanyak dengan 60.122 suara, namun masih belum mampu mengejar perolehan suara total Partai Nasdem.

Lisda Hendrajoni dan M. Shadiq Pasadigoe menjadi bintang Nasdem di Dapil Sumbar I dengan masing-masing perolehan suara 56.842 dan 30.724. Sedangkan di Dapil Sumbar II terdapat nama Cindy Monica Salsabila Setiawan sebagai pemuncak klasemen Partai Nasdem dengan 47.385 suara.

Diduga kuat hegemoni Nasdem di provinsi ini berkat ekor jas keterpilihan Anies Baswedan.. Sejak 2019, provinsi ini selalu berseberangan dengan calon yang diusung pemerintah.

Sedangkan di peringkat ketiga dan keempat teratas provinsi ini diduduki oleh PAN dan Golkar, yang masing-masing memperoleh suara total di dua dapil yakni 201.397 dan 194.900. (*)

Ekonom senior sekaligus Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

 

SANCAnews.id – Ekonom senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Prof. H. Didin S. Damanhuri, S.E., MS., DEA. menyatakan keikutsertaannya dalam “Gerakan Pemilu Bersih: Seratus Tokoh Menolak Pilpres Curang yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif” sebagai wujud sumbangsihnya kepada negara dalam mewujudkan keadilan melalui jalur demokrasi.

“Karena memang saya termasuk yang ingin dalam hidup ini, lama sekali saya konsen terhadap soal-soal keadilan bagi rakyat. Dan demokrasi salah satu pilihan yang bisa membawa kepada keadilan bagi rakyat,” kata Prof. Didin kepada KBA News usai Konferensi Pers Gerakan Pemilu Bersih: Seratus Tokoh Menolak Pilpres Curang Terstruktur, Sistematis, dan Masif di Golden Ballroom The Sultan Hotel, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2024.

Menurut Prof. Didin, penyelenggaraan Pemilu khususnya Pilpres 2024 dinodai dengan begitu banyak kecurangan yang dipertontonkan secara telanjang di etalase publik. Bersama para tokoh yang hadir, ia berpendapat bahwa kecurangan tersebut terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

“Bersama-sama ratusan tokoh maka saya menjadi bagian untuk berikan sebuah pressure dan memberikan bukti-bukti secara akademis bahwa Pemilu 2024 khususnya Pilpres itu memang saya mempunyai bukti-bukti kuat tentang adanya TSM ya, Terstruktur kemudian Sistematik dan Masif,” terang Guru Besar Ilmu Ekonomi Pembangunan di Universitas Pertanian Bogor (IPB). (glc)

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Net 

SANCAnews.id – Perang dingin antara Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) diyakini akan terus berlanjut.

Hal itu terlihat dari ketidakhadiran Moeldoko saat pelantikan AHY di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2) lalu. Diketahui, beberapa waktu lalu Moeldoko berupaya merebut Partai Demokrat dari kepemimpinan AHY.

“Ketidakhadiran Moeldoko dipastikan karena memang ia tidak memprioritaskan hadir. Perang dingin Demokrat dengan Moeldoko akan terus berlanjut,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Kamis (22/2).

Menurut pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, ketidakhadiran Moeldoko pada pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Hadi Tjahjanto itu membuat Moeldoko di KSP merasa terganggu.

Sebab, dengan masuknya AHY ke Kabinet Indonesia Maju maka pertemuan keduanya semakin intens dalam rapat-rapat Kabinet Indonesia Maju.

“Moeldoko bisa saja terganggu dengan penunjukan AHY meskipun berdurasi pendek,” pungkas Dedi.(rmol)

Mahkamah Konstitusi/Ist 

SANCAnews.id – Sekretaris Jenderal DPP PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyambut baik wacana hak angket DPR RI, untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024.

Menurut Aboe, dengan kondisi saat ini, hak angket merupakan jalan yang lebih baik dibandingkan menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, di MK ada Anwar Usman yang notabene merupakan paman Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2, dari Prabowo Subianto.

"Ini menarik, angket ini bagus. Dari pada kita ke MK ada pamannya. Lebih baik kita ke angket, cantik. Iya kan," kata Habib Aboe di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Aboe mengatakan, partainya telah berpengalaman terlibat hak angket di parlemen. Kendati demikian, PKS menunggu sikap PDIP sebagai fraksi terbesar di DPR.

"Kita tunggu lokomotifnya ya, bangsa ini lagi butuh suasana aura keberanian, untuk menbenahi situasi yang ada saat ini," tandas dia.

Tiga Parpol Pengusung AMIN Siap Gabung PDIP Gulirkan Hak Angket

Tiga Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai politik koalisi perubahan pendukung capres-cawapres nomr urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN), yakni Nasdem, PKB dan PKS menggelar rapat di Nasdem Tower, Jakarta pada Kamis (22/2/2024).

Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim mengatakan dalam pertemuan itu, salah satu yang dibicarakan adalah kemungkinan penggunaan hak angket di DPR yang diinisiasi oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo atas dugaan. Hak angket itu bertujuan mengusut dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Tiga partai dalam koalisi perubahan pun menyatakan akan ikut bergabung dengan Ganjar dan PDIP dalam menggulirkan hak angket tersebut.

“Kemudian kita sharing seperti yang anda pikirkan, kita juga berbicara kemungkinan penggunaan hak angket yang diinisiasi oleh pak Ganjar Pranowo,” kata Hermawi dalam konferensi pers, Kamis.

“Semangat kami sebagai satu kesatuan yang utuh 3 partai solid berkoalisi, semangat kami seperti semangat yang kemarin dinyatakan pak Anies, kita siap bersama inisiator PDIP untuk menggulirkan angket,” jelas dia.

Nasdem, PKS dan PKB pun kata Hermawi, sudah menyiapkan data-data dan hal-hal kecil lainnya. Tiga partai kini menunggu tindaklanjut atas inisiasi hak angket itu oleh PDIP selaku parpol terbesar.

“Jadi, posisi kami data sudah siap, hal-hal kecil sudah siap, tinggal menunggu tindaklanjutnya. Kawan-kawan PDIP partai besar sebagai inisiator, bagaimana tindaklanjutnya,” ujar Hermawi.

Ganjar Usul Pengguliran Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024

Sebelumnya, capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR RI.

Ganjar mengatakan, pihaknya juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Menurut dia, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait kecurangan Pemilu 2024. 

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, dalam keterangan resmi, Senin (19/2/2024). 

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud, dalam hal ini PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), telah disampaikannya dalam rapat koordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, pada 15 Februari 2024 lalu. 

Pada kesempatan itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk kepada dirinya dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024. 

Maka, Ganjar mendorong PDI Perjuangan dan PPP untuk mendorong hak angket di DPR yang merupakan hak anggota DPR untuk melakukan penyelidikan atas dugaan kecurangan pemilu yang melibatkan lembaga negara. 

Dalam hal ini, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui praktik kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pemilu. 

Ganjar juga mendorong anggota dewan di Parlemen untuk menggelar sidang atau memanggil para penyelenggara Pemilu untuk diminta pertanggungjawaban. Hal itu, menjadi fungsi kontrol dari DPR. 

“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” tegas Ganjar. (tribunnews)