SANCAnews.id

Presiden RI Joko Widodo melantik Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR/Repro 

SANCAnews.id – Dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mendapat pesan khusus dari ayahnya yang juga Ketua Dewan Tinggi Partai Demokrat dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu diungkapkan sosok yang akrab disapa AHY itu usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2). AHY akan menjabat Menteri ATR sisa masa jabatan 2019-2024.

"Beliau (SBY) berpesan agar kesempatan yang baik ini bisa menjadi ruang yang baik buat keluarga besar Partai Demokrat untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Jokowi di masa akhir jabatannya," kata AHY.

"Sekaligus menjadi bagian penting dari transisi kepemimpinan bangsa ke depan secara nasional," sambung Ketua Umum Partai Demokrat itu.

AHY juga mengaku dipesankan orangtuanya untuk bekerja dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan amanah sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju dan membantu Presiden Joko Widodo.

"Beliau berharap saya bisa segera menjalin komunikasi, termasuk koordinasi dengan berbagai pemimpin lintas sektor, lintas lembaga dan kementerian," tukasnya.

SBY sendiri tak hadir saat AHY dilantik menjadi Menteri ATR/BPN. Selain Annisa Pohan istri AHY, perwakilan Cikeas yang hadir yakni sang adik, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

SBY tak hadir karena baru saja tiba di Cikeas usai serangkaian kunjungan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun demikian, SBY telah memberikan restu dan doa kepada AHY yang kini mengemban tugas sebagai Menteri ATR. (rmol)

Buku Sampul Merah 2023 Berisi Kritik Susilo Bambang Yudhoyono SBY terhadap Jokowi 

SANCAnews.id – Buku bersampul merah tahun 2023 yang berisi kritikan Soesilo Bambang Yudhoyono terhadap Jokowi kembali mengemuka setelah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik menjadi Menteri ATR/BPN mulai hari ini.

Pelantikan AHY, putra sulung SBY, mengakhiri perlawanan Demokrat terhadap Jokowi selama 9 tahun. Sah! Jokowi Lantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam dan AHY sebagai Menteri ATR/BPN

Ya, partai Demokrat selama ini kerap memberikan kritik pedas kepada pemerintahan Jokowi. Sikap Demokrat berubah setelah Anies Baswedan tak mengajak AHY jadi cawapres.

Ayah AHY, presiden ke-6 SBY bahkan sempat merilis buku dengan cover merah dengan judul 'Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi'. Buku yang terbit sekitar Juni 2024 itu kemudian jadi gunjingan publik. Salah satu penggiat sosial media, Jhon Sitorus lewat akun twitter mengingatkan kembali memori orang-orang tentang buku tersebut.

Ia pun menyarankan agar buku tersebut baiknya ditarik dari peredaran. "Belum setahun buku ini terbit, sepertinya peredarannya harus segera ditarik secara massif," kicau Jhon.

"Berbahaya untuk kesehatan mental AHY nantinya. Lucu sekali tontonan politik ini," tambahnya.

 Memang mengapa buku merah SBY itu harus ditarik? Apa saja isinya?

Pada 26 Juni 2023, Presiden ke-6 SBY merilis buku dengan judul Pilpres 2024 dan Cawe-cawe Presiden Jokowi. Buku ini dirilis di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta. Kala itu, Herzaky Mahendra Putra sebagai jubir Partai Demokrat mengatakan bahwa buku tersebut untuk menambah wawasan para kader Demokrat untuk memahami situasi di Pemilu 2024.

"Tulisan ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman para pimpinan dan kader Demokrat mengenai situasi Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi," jelasnya dalam keterangan tertulis. Isi buku dengan total 27 halaman itu ternyata berisi pemikiran serta pandangan SBY sebagai mantan Presiden melihat polah Jokowi di Pemilu 2024.

Poin-poin menarik buku merah

Salah satu poin menarik dari buku tersebut ialah pendapat SBY terkait anggapan ketidaksukaan Jokowi kepada Anies Baswedan. SBY dalam buku itu tegas menuliskan bahwa tidak ada yang boleh melarang dan tak menyalahkan Jokowi jika memang benar tidak suka dengan Anies Baswedan.

Di buku itu juga SBY menyoroti sejumlah hal, pertama soal pernyataan Jokowi bakal cawe cawe di Pilpres 2024 demi kepentingan bangsa. Poin kedua perihal Jokowi ingin sebenarnya Pilpres 2024 hanya mempertemukan dua pasangan calon. Lalu ada pendapat SBY soal anggapan Jokowi berikan dukungan untuk paslon tertentu.

Serta pandangan SBY soal Jokowi yang dianggap jadi pihak penentu siapa capres-cawapres yang harus diusung oleh sejumlah parpol. (glc)

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin bersama para tokoh dalam konferensi pers menolak pemilu curang, di Jakarta, Rabu (21/2/2024).  

SANCAnews.id – Kelompok masyarakat Gerakan Pemilu Bersih menolak penerapan pemungutan suara curang. Hal itu dibenarkannya dalam jumpa pers di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

“Kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara Pilpres 2024 yang sedang berlangsung dan kelanjutannya," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

Di samping itu, kelompok Gerakan Pemilu Bersih turut prihatin dengan pelaksanaan Pilpres 2024. Pasalnya, penyelenggaraan pemilu saat ini jauh dari nilai-nilai demokrasi bangsa yang jujur dan berkeadilan.

"Serta etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan," ujarnya, menegaskan.

Din pun menyebut kecurangan Pilpres 2024 sudah terpantau jauh sebelum masa kampanye berlangsung. Karena itu, ia menilai bentuk kecurangan ini dapat dikategorikan sudah terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Hal demikian ditandai adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik," ungkapnya.

Selain itu, ia menyoroti dugaan kecurangan rekapitulasi suara berasal dari luar negeri. Hal tersebut didukung oleh keterangan para ahli saat menganalisa masalah yang terjadi dalam alat bantu, yakni Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU.

"Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri dan dirancang menguntungkan paslon 02," tuturnya.

Dalam acara deklarasi setidaknya terdapat 100 tokoh bangsa yang turut meramaikan. Di antaranya ada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, mantan Menteri Agama Fachrul Razi, dan mantan Wakapolri Komjen Oegroseno. (inilah)

Ratusan tokoh berbagai elemen dorong DPR gulirkan hak angket, di Jakarta, 21 Februari 2024. 

SANCAnews.id – Ratusan tokoh dari berbagai elemen lewat aksinya mendesak DPR segera menggelar hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Keistimewaan khusus DPR RI adalah diharapkan dapat mengungkap secara gamblang dugaan kecurangan dalam kontestasi politik.

"Mendukung usulan berbagai pihak agar DPR-RI menggunakan hak angket (penyelidikan) terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pilpres 2024 agar proses pengusutan kecurangan bersifat komprehensif, baik hukum maupun politik," kata mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin yang memimpin pembacaan sikap tersebut di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. 

Mereka berharap terdapat konsekuensi bila dugaan kecurangan itu terjadi melalui proses di DPR. Hasilnya diharapkan berujung pada pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dari hasil penggunaan hak angket tadi, kami mendukung setiap penegakan konsekwensi hukum atas para pelaku pelanggaran termasuk jika berakibat pada pemakzulan presiden," ujar Din. 

Di sisi lain, mereka juga mendesak agar dilakukan audit forensik terhadap IT Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lalu, pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang terbukti melakukan pelanggaran. 

Berikutnya, mendesak pengulangan penghitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah diverifikasi keabsahannya secara terbuka. Lalu, mendesak penghentian hasil penghitungan quick count hingga real count.Baca juga : Daulat Rakyat atas Isu Pemakzulan Presiden

"Penghentian pengumuman Hasil Hitung Cepat (Quick Count), dan Hasil Hitung Riil (Real Count) oleh KPU sampai adanya penyelesaian masalah," ucap Din. 

Para tokoh tersebut juga menyuarakan menolak Pilpres 2024. Mereka menilai kontestasi politik itu penuh dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). 

"Sebagai konsekuensi dari penolakan terhadap kecurangan pilpres TSM, kami menolak secara kategoris penyelesaian sengketa Pilpres 2024 melalui Mahkamah Konstitusi yang kami yakini tidak bersikap adil, objektif, imparsial, dan tidak akan lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif," jelas Din. 

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 135 tokoh. Mereka klaim masih banyak tokoh yang akan ikut teken sikap tersebut ke depannya.(mi)

Tangkapan layar raibnya suara salah satu calon anggota DPD Jatim. 

SANCAnews.id – Ratusan ribu suara calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Timur, Mohammad Trijanto, mendadak hilang dari real count resmi KPU.

"Aneh, suara saya tiba-tiba hilang ratusan ribu di real count resmi KPU. Senin (19/2) sekitar pukul 08.00 WIB ada 601.466 (proses penghitungan 74,10 persen), satu jam kemudian sekitar pukul 09.00 WIB tinggal 596,725 (proses penghitungan 74,18 persen)," kata Trijanto, seperti dikutip dari Kantor Berita RMOLJatim, Rabu (21/2).

Pantauan redaksi hari ini, Rabu (21/2), di situs KPU https://pemilu2024.kpu.go.id/pemilu_dpd/hitung-suara, perolehan suara Trijanto bahkan berkurang sangat tragis, tersisa 246,703, proses penghitungan 77,82 persen.

"Pemilu 2024 super gila, super brutal, super kejam, super masif," tegasnya.

Menurunnya jumlah suara pada penghitungan tabulasi situs KPU itu sangat mengejutkan Trijanto.  Ketua Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK) itu bahkan menyebut Pemilu 2024 merupakan implementasi demokrasi abal-abal.

"Akankah proses Pemilu ini menghasilkan calon pemimpin yang mempunyai legitimasi kuat di mata rakyat. Aneh, kok terasa seperti pesta demokrasi abal-abal yang dimainkan para bandit demokrasi saja," tandasnya.

Melihat jumlah suara yang turun dalam hitungan satu jam itu, dia menduga sistem yang ditampilkan situs KPU dimainkan.

“Saya yakin, suara saya dimainkan penyelenggara Pemilu," katanya.

Selain itu, berdasar bukti-bukti yang telah dikumpulkan, Trijanto yakin permainan tidak hanya terjadi di Sirekap, tapi juga di formulir C1.

"Ada penyelenggara Pemilu yang berani mengubah C1. Untuk itu kami akan mengumpulkan bukti terkait salinan C1 yang ada di TPS, kita jadikan bukti bahwa ada pelanggaran oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Timur,” tegas Trijanto lagi.

Dia berharap ada digital forensik terkait hal itu. Semua calon DPD harus diberi informasi terkait history upload rekapitulasi yang ditampilkan pada website. Digital forensik bisa dijadikan sebagai salah satu bukti, jika ada pelanggaran dalam rekapitulasi.

“Intinya kita hanya butuh keadilan, menginginkan lahirnya senator yang memang berasal dari pilihan rakyat, tanpa campur tangan dan menghalalkan segala cara demi mendapat suara terbanyak. Saya tetap menghormati siapapun senator yang dipilih rakyat, tetapi jangan sampai menggunakan cara yang tidak beretika. Ayo buka digital forensik,” pungkasnya. (rmol)