SANCAnews.id

Tangkapan layar Jokowi 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Jhon Sitorus menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini berupaya menjadikan putra bungsunya, Kaesang Pangarep dan menantunya, Bobby Nasution, menjadi gubernur setelah berhasil memenangkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Pasalnya, menurut Jhon, jembatan yang dimaksud Jokowi dalam pertemuannya dengan Surya Paloh adalah dirinya sendiri yang menjadi jembatan antara Partai NasDem dengan Kaesang dan Bobby jelang pemilihan gubernur (Pilgub).

"Saya bantu terjemahkan: Jokowi jadi jembatan antara Nasdem dan Kaesang dan Bobby Nasution menjelang Pilgub Jateng/DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Kemarin kan sudah HABIS-HABISAN untuk anak sulung, giliran anak bungsu dan menantu jadi Gubernur. Selamat bekerja Pakde," ucapnya, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Selasa (20/2).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pertemuannya dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang terjadi pada Minggu (18/2/2024) baru awal. Ia mengatakan bahwa dirinya hanya menjadi jembatan antara elite partai politik.

"Ini baru awal-awal, nanti kalau sudah final nanti kami... tapi itu sebetulnya saya itu sebetulnya hanya jadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai, partai-partai," kata Jokowi usai meresmikan RSPPN Panglima Besar Soedirman di Jl. Veteran Raya, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Senin (19/2), dikutip dari CNN Indonesia.

Jokowi mengatakan hanya ingin menjadi jembatan semua pihak ketika ditanya lebih lanjut, dan terkait masalah politik merupakan ranah partai politik. "Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Kalau urusan politik itu urusan partai," katanya.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pada Minggu (18/2/2024) malam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Merdeka, Jakarta.

Ia menyebut Surya Paloh yang meminta untuk bertemu Jokowi setelah gelaran Pemilu 2024. "Sebelumnya, Bapak Surya Paloh menyampaikan permohonan untuk menghadap Bapak Presiden," ucapnya.

"Sebagai tanggapan atas permohonan tersebut, Bapak Presiden mengalokasikan waktu untuk menerima Bapak Surya Paloh, malam hari tadi di Istana Merdeka," ujarnya menambahkan.

Kemudian ketika ditanya pembahasan antara Jokowi dengan Surya Paloh, Ari tidak menjawabnya, ia hanya mengatakan pertemuan berlangsung sekitar satu jam. "Pertemuan sudah selesai," katanya. (populis).

PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Gedung Pendopo Balai Kota Jakarta/Net 

SANCAnews.id – Warga Kampung Susun Bayam (KSB) melaporkan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ke Ombudsman Republik Indonesia (RI).

Pelaporan ini sangat disayangkan karena Heru Budi Hartono belum menanggapi tuntutan warga KSB untuk berdialog memperjuangkan keinginannya untuk tinggal di tempat sebelumnya.

"Alhamdulillah, hari ini kami sudah melaporkan terkait polemik Kampung Bayam," kata perwakilan Kampung Bayam, Furqon di Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Furqon mengatakan, data yang dimiliki sudah cukup lengkap, namun masih ada yang kurang yaitu surat kuasa dari perwakilan warga KSB yang melaporkan.

"Surat secara tertulis yang pernah kami kirimkan kepada Pj Gubernur yang tidak pernah direspons itu,” ujar Furqon.

Furqon pun menambahkan bahwa warga KSB akan kembali ke Ombudsman RI untuk menyerahkan berkas yang sudah dilengkapi.

Ia menjelaskan warga Kampung Bayam hanya menginginkan dialog terbuka antara Pj Gubernur dan Jakpro terkait nasib mereka yang terlunta-lunta akibat belum mengantongi kunci Kampung Susun Bayam hingga hari ini.

Pihaknya pun berharap setelah warga melengkapi dokumen yang diperlukan, Ombudsman RI dapat mengambil sikap tegas sebagai pengawas pelayanan publik dan berpihak kepada rakyat miskin.

Menurut dia, setelah berbagai usaha warga KSB dalam mengajak PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi berdialog mulai dari menyurati sampai menyambangi langsung ke kantornya di Balai Kota tapi hasilnya nihil.

Ia mengatakan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar Ombudsman RI melakukan tugas pengawas pelayanan kepada publik. 

"Negara memiliki tugas dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan pemenuhan kebutuhan tersebut diwujudkan melalui pelayanan publik," kata Furqon. (kompas)

Habib Bahar Siap-Siap ke Manado/Ist 

SANCAnews.id – Pernyataan Panglima Manguni Andy Rompas yang menyatakan akan meladeni Habib Bahar usai pemilu masih menyedot perhatian publik. Nah rupanya sang khatib sendiri berniat berangkat ke Manado pada Februari 2024.

Seperti diketahui, publik dihebohkan dengan perseteruan yang terjadi antara Habib Bahar dan Panglima Manguni, Andy Rompas.

Konflik kedua tokoh berpengaruh tersebut diduga dipicu oleh bentrokan yang terjadi di Kota Bitung, Sulawesi Utara pada November 2023. Sejak saat itu, Habib Bahar dan Andy Rompas saling adu mulut di media sosial.

Bahkan, pimpinan ormas adat Minahasa itu pun menyampaikan tantangannya secara terang-terangan kepada Habib Bahar. Ia menegaskan siap meladani pada Habib Bahar secara adat usai pemilu 2024.

"Jadi kalau si Bahar itu bilang yang mau memprovokasi umat muslim enggak usah pakai provokasi-provokasi umat muslim kan kayak gitu tanggapannya seperti itu gampang saja," kata Andy Rompas melalui akun Facebook pribadinya.  

"Tapi ingat, saya hanya pesan satu, nanti kita selesaikan secara adat setelah pemilu ini. Setelah pemilu selesai, saya Andy Rompas kita akan selesaikan secara adat, itu saja dari saya," sambung dia.

Nah kekinian, Habib Bahar sendiri rupanya memang berniat ke Manado pada akhir Februari nanti. Hal itu terucap ketika dirinya ditanya oleh netizen saat menggelar live di media sosial.

"Bulan ini. Ana (saya) ke Manado akhir bulan ini. Ana punya ponakan mau menikah akhir bulan ini. Ana ke Manado pulang kampung," katanya dikutip siap.viva.co.id dari tayangan channel YouTube Sayyid Bahar Bin Sumaith Official. (viva)

Aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/2)/rmol. 

SANCAnews.id – Aksi demonstrasi dua kelompok berbeda terjadi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/2).

Berdasarkan pantauan Kantor Berita Politik RMOL, kedua kelompok yang menggelar aksi berada di Jalan Imam Bonjol arah Bundaran Hotel Indonesia (HI), dan Jalan Imam Bonjol menuju Jalan Diponegoro.

Kelompok di Jalan Imam Bonjol menuju Bundaran HI ini merupakan massa pengunjuk rasa yang menolak hasil pemilu karena menduga telah terjadi kecurangan.

Mereka terlihat membawa bendera kuning yang biasa digunakan untuk menandakan ada yang meninggal.

Salah satu orator menyampaikan sebuah tuntutan, yang isinya meminta pertanggung jawaban Ketua KPU RI Hasyim Asyari atas semua masalah yang terjadi pada Pemilu Serentak 2024.

Dalam orasinya, Hasyim disebut sebagai bagian dari rezim yang memuluskan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Republik ini sudah ditunggangi, Ketua KPU Hasyim Asyari harus mundur," demikian salah seorang orator menuntut di atas mobil komando.

Sementara, kelompok yang berada di Jalan Imam Bonjol arah Jalan Diponegoro, merupakan aksi massa yang pro dengan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Kelompok itu memandang, pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 sudah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga hasil penghitungan suara sudah benar.

"Kami memilih untuk berkomitmen bahwa akhir-akhir ini ada penggiringan opini untuk menolak atau tidak mempercayai KPU dalam hal perhitungan suara yang sedang berlangsung," demikian salah satu orator menyampaikan di atas mobil komando.(*)

SANCAnews.id – Penghentian proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi tanda tanya dan menimbulkan kecurigaan. Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendesak KPU menjelaskan hal tersebut.

Peraturan perundang-undangan mengatur penghitungan suara dilakukan secara manual dengan tahapan yang sangat panjang dan menjadi hasil resmi pemilu 2024. Penghentian penghitungan suara rawan infiltrasi dan melanggar administrasi pemilu serta kejahatan.

"Terlebih selama ada berbagai kejadian temuan ribuan kotak suara yang tidak tersegel menjelang pemungutan suara digelar. Bahkan banyak juga temuan ribuan surat suara pilpres yang sudah tercoblos paslon tertentu, khususnya Paslon 02,” ujar Ketua Umum Tim Hukum AMIN Ari Yusuf Amir dalam jumpa pers di Jalan Brawijaya X, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Tim Hukum AMIN menilai KPU juga tidak serius merespons meluasnya keresahan di tengah masyarakat, dan hal itu semakin memperkuat dugaan adanya desain besar kecurangan pemilu. Tim Hukum AMIN mendesak agar dilakukan audit terhadap sistem KPU secara keseluruhan.

Tim Hukum AMIN berpandangan, permasalahan pada Sirekap tidak boleh membuat rekapitulasi di kecamatan ditunda. Kedua hal itu merupakan variabel yang berbeda dan tidak boleh saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Sama seperti quick count, Sirekap hanyalah alat bantu dan bukan data resmi hasil pemilu. Menurut Ari, UU Pemilu menegaskan Sirekap bukanlah basis data dalam rekapitulasi suara manual berjenjang.

Meski demikian, Tim Hukum AMIN juga meminta persoalan Sirekap segera dituntaskan. Kekacauan yang terjadi, di mana banyak sekali kasus penggelembungan suara melalui Sirekap, telah memunculkan kekhawatiran dan kecurigaan.

Tim Hukum AMIN kembali meminta KPU menjelaskan berbagai pertanyaan soal buruknya sistem Sirekap serta problem keamanan data, terkait dugaan keberadaan server Sirekap di luar negeri.

"Maka kami minta KPU segera tuntaskan persoalan Sirekap yang bermasalah itu,”tegas Ari. (liputan6)