SANCAnews.id

SANCAnews.id – Penghentian proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi tanda tanya dan menimbulkan kecurigaan. Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendesak KPU menjelaskan hal tersebut.

Peraturan perundang-undangan mengatur penghitungan suara dilakukan secara manual dengan tahapan yang sangat panjang dan menjadi hasil resmi pemilu 2024. Penghentian penghitungan suara rawan infiltrasi dan melanggar administrasi pemilu serta kejahatan.

"Terlebih selama ada berbagai kejadian temuan ribuan kotak suara yang tidak tersegel menjelang pemungutan suara digelar. Bahkan banyak juga temuan ribuan surat suara pilpres yang sudah tercoblos paslon tertentu, khususnya Paslon 02,” ujar Ketua Umum Tim Hukum AMIN Ari Yusuf Amir dalam jumpa pers di Jalan Brawijaya X, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Tim Hukum AMIN menilai KPU juga tidak serius merespons meluasnya keresahan di tengah masyarakat, dan hal itu semakin memperkuat dugaan adanya desain besar kecurangan pemilu. Tim Hukum AMIN mendesak agar dilakukan audit terhadap sistem KPU secara keseluruhan.

Tim Hukum AMIN berpandangan, permasalahan pada Sirekap tidak boleh membuat rekapitulasi di kecamatan ditunda. Kedua hal itu merupakan variabel yang berbeda dan tidak boleh saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Sama seperti quick count, Sirekap hanyalah alat bantu dan bukan data resmi hasil pemilu. Menurut Ari, UU Pemilu menegaskan Sirekap bukanlah basis data dalam rekapitulasi suara manual berjenjang.

Meski demikian, Tim Hukum AMIN juga meminta persoalan Sirekap segera dituntaskan. Kekacauan yang terjadi, di mana banyak sekali kasus penggelembungan suara melalui Sirekap, telah memunculkan kekhawatiran dan kecurigaan.

Tim Hukum AMIN kembali meminta KPU menjelaskan berbagai pertanyaan soal buruknya sistem Sirekap serta problem keamanan data, terkait dugaan keberadaan server Sirekap di luar negeri.

"Maka kami minta KPU segera tuntaskan persoalan Sirekap yang bermasalah itu,”tegas Ari. (liputan6)

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024) 

SANCAnews.id – Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di parlemen. 

Hal itu dilakukan untuk mendorong penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Komunikasi ini dilakukan karena ia menyadari pasangan calon (paslon) nomor urut 3 tidak bisa menyerahkan hak angket ke DPR sendirian.

Adapun partai pengusung calon nomor urut 1 semuanya ada di DPR yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sedangkan paslon nomor urut 3 hanya didukung oleh dua partai politik parlemen, yakni PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara Hanura dan Perindo saat ini belum masuk parlemen.

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (19/2/2024).

Dia menjelaskan, dengan keterlibatan Nasdem, PKS, PKB, serta PDI-P dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.

Menurut Ganjar, hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penyelenggaraan Pilpres 2024.

Pasalnya, dia mengatakan, penyelenggaraan Pilpres kali ini sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menegaskan bahwa dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 mesti disikapi, dan parpol pengusung dapat menggulirkan atau mengusulkan hak angket di DPR.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ujar Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar mengungkapkan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung telah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) pada 15 Februari 2024.

Pada kesempatan itu, Ganjar juga membeberkan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat berupa foto, dokumen, atau video atas berbagai dugaan kecurangan yang terjadi di Pilpres 2024.

Oleh karenanya, Ganjar menegaskan bahwa ketelanjangan dugaan kecurangan Pilpres 2024 tidak boleh didiamkan begitu saja oleh DPR, terlepas apa pun kepentingan politik dan dukungan pada paslon tertentu.

“Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus (panitia khusus), minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” katanya. (kompas)

Potret Rocky Gerung/Ist 
 

SANCAnews.id – Hasil quick count dan real count yang menunjukkan pasangan calon presiden nomor urut 02 lebih unggul dari dua rivalnya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.

Apalagi, partai dari kedua kubu yakni pasangan calon presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo sibuk berlomba-lomba mengeluarkan pernyataan terkait indikasi dugaan kecurangan pada pemilu 2024.

Terkait hal itu, pengamat politik Rocky Gerung lantang menyebut apakah kedua pasangan yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berani menolak hasil pemilu 2024.

“Kita mau tuntut, dua pasangan ini, datang dong ke publik, katakan bahwa memang itu curang. Maka kami menolak hasilnya, bukan nunggu hasil akhirnya nanti,” kata Rocky dalam acara Rosi kompas tv belum lama ini.

Bahkan Rocky Gerung juga mendorong agar penolakan itu harus dilakukan secepatnya dan meminta kepada kedua pasangan itu agar sampaikan ke publik atas penolakan mereka.

Karena Menurut Rocky Gerung, jika Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud tidak segera melakukan itu maka ada beberapa kemungkinan terjadi seperti misalnya ada pihak-pihak yang justru diam-diam merapat ke kubu Prabowo-Gibran.

“Kalau nunggu hasil akhirnya negosiasi sudah panjang, itu sudah ada bocor halus ke Ganjar atau bocor gede ke Anies, lalu transaksi kecil-kecil. NasDem pasti merasa, sudahlah, sudah kalah mending mendekatlah, kira-kira begitu," tandasnya. (viva)

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas (Unand) Padang, Feri Amsa/Ist 

SANCAnews.id – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas (Unand) Padang, Feri Amsari mengungkapkan, Pemilu 2024 telah menipu ratusan juta masyarakat Indonesia.

Menurut Feri, kecurangan pada pemilu 2024 yang digelar pada 14 Februari 2024 tidak bisa diterima karena alasan keamanan negara.

"Karena yang ditipu bukan hanya pemilih tapi seluruh rakyat Indonesia," ucap Feri, Senin (19/2/2024).

Dosen Fakultas Hukum Unand itu menuding bahwa penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) sengaja membiarkan input data jumlah suara yang tidak masuk akal ke dalam sistem teknologi informasi (TI).

Dia juga mengungkapkan beberapa modus kecurangan pada Pemilu 2024, di mana  pada satu tempat pemungutan suara (TPS) maksimal ada 300 pemilih, tapi pada kenyataannya  ada pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang mendapat 600 suara.

Seharusnya, sistem TI KPU tidak bisa menerima jumlah suara lebih dari 300 pada satu TPS.

“Luar biasa kecurangan, ketidaksiapan KPU, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang dilanggar itu hancur semua,” kata Feri.

“Ini kok bisa KPU menerima sistem input data yang tidak masuk akal. Artinya KPU membuat algoritma yang membiarkan kecurangan terjadi, sehingga pada hari penghitungan, input data meledak suara paslon 02. Secara psikologis politik dia sudah dianyatakan menang. Padahal ini multiple kecurangan,” lanjutnya.

Gandakan Perolehan Suara

Mantan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas itu mengatakan, ada psikologi politik bermain untuk seolah-olah memenangkan pertarungan.

Dikatakan, jika salah satu paslon dibuat menang dengan menggandakan perolehan suara berkali lipat, dan setelah dilakukan perbaikan data, ternyata suaranya tidak cukup, maka paslon yang mengklaim menang akan heboh sendiri. 

Apalagi, ada paslon yang mendeklarasikan kemenangan. Padahal, fakta-fakta kecurangan pemilu nyata dan tidak masuk akal.

“Saya mohon maaf kepada KPU dengan membiarkan input data yang tidak masuk akal dalam sistem mereka, berarti KPU sengaja membiarkan data itu terproses oleh sistem. Padahal sistemnya sederhan saja, setiap suara lebih dari 300 ditolak, diperbaiki dulu,” paparnya.

Feri  membandingkan sistem input data hasil pemilu oleh masyarakat sipil untuk membuat program pendataan C hasilnya jauh lebih canggih dibandingkan  KPU, yang mengelola dana miliaran rupiah.

“Bagi saya ini aneh, jangan-jangan KPU terlibat, menyengajakan ini untuk kemudian seseorang bisa dikatakan menang,” ujarnya

Menurut Feri, ada permainan pada sistem TI. Itulah sebabnya, kata dia, KPU tidak pernah berani membuka sistem TI untuk dilakukan cek dan ricek semacam audit forensik TI. (tvone)

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli/Ist 

SANCAnews.id – Penayangan hasil quick count yang dilakukan berbagai lembaga survei untuk mengetahui hasil pemilu 2024 menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli mengibaratkan quick count seperti pisau yang bisa digunakan untuk membantu pekerjaan atau untuk tujuan negatif seperti merugikan orang lain.

Sayangnya, Taufik menilai hasil quick count yang ditayangkan di berbagai televisi nasional justru merusak iklim demokrasi.

"Dalam hal ini 'pisau' quick count telah digunakan untuk tujuan mencuci otak manusia bahwa hasil quick count adalah harus dipakai sebagai hasil Pemilu," kata Taufik seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Senin (19/2).

Padahal hasil penghitungan suara pemilu belum selesai. Hasil pemilu disebut selesai ketika semua suara sudah dihitung dan direkap atau real count.

“Parahnya penghitungan real count yang sedang berjalan di bawah komando KPU berjalan lambat dan amburadul. Sistem Sirekap yang dipakai KPU sangat bermasalah," beber Taufik.

Hal ini membuat para petugas KPPS di lapangan stres termasuk para saksi dari paslon capres/cawapres dan partai/caleg. Kalau ini berlangsung berlarut-larut, dikhawatirkan para petugas KPPS ambil jalan pintas dengan mencontek hasil quick count.

"Kalau itu terjadi maka Pemilu 2024 adalah gagal!” tegasnya.

Karena itu, politikus partai berlambang padi dan bulan sabit ini meminta agar penayangan hasil quick count disetop.

"Lalu perbaiki proses real count dengan maksimal dan proses harus transparan terhadap publik,” demikian Taufik Zoelkifli. (rmol)