SANCAnews.id

Ketua KPU bersama paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka/Net 

SANCAnews.id – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, mendesak dilakukan investigasi forensik IT dan audit Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Diketahui, masyarakat banyak menyoroti dugaan kecurangan dan kekacauan yang terjadi pada pelaksanaan pemilu 2024.

"Sehubungan dengan tuduhan bahwa IT KPU terprogram (by design) untuk menggelembungkan suara Paslon 02, dan servernya terhubung dengan pihak di LN (RRT dan Singapura), kami mengajak seluruh rakyat peduli Pemilu Damai, Jujur dan Adil untuk mendesak dilakukannya Audit Forensik IT KPU," kata Din Syamsudin, Minggu (18/2/2024).

Din Syamsudin juga memberi rekomendasi jika indikasi kekacauan Pemilu 2024 benar terjadi agar komisioner KPU harus diganti. Kemudian kemenangan Paslon 02 jika terbukti ada upaya penggelembungan suara harus dibatalkan demi hukum dan etika.

"Jika hasil investigasi itu terbukti benar maka (1) Komisioner KPU harus diganti, dan (2) kemenangan Paslon 02 Prabowo-Gibran  (yang diuntungkan dengan penggelembungan suara tersebut) harus dinyatakan batal demi hukum dan etika," ujarnya.

Lebih lanjut, Din Syamsudin menegaskan agar terus tegakkan etika kebenaran, kejujuran dan keadilan.

Sebagai informasi, paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dari paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD versi quick count atau hitung cepat Pemilu 2024.

Namun, indikasi kecurangan mencuat ke publik usai beredar sejumlah laporan dari berbagai daerah mulai dari tidak sinkronnya input data dari C1 TPS ke sistem Sirekap milik KPU dan lainnya. (okezone)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan/Net 

SANCAnews.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangsel menemukan pelanggaran yang dilakukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Ironisnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tangel tak memperdulikan temuan tersebut.

Dari video yang diterima Tempo, seorang pemuda dan beberapa orang lainnya asyik mengotak-atik kotak suara dan kertas. Saat ditanya, petugas pun mengaku tidak mengetahuinya.

Ketua Bawaslu Kota Tangsel Muhamad Acep mengatakan, pelanggaran tersebut ia temukan saat melakukan pemantauan di Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, kemarin.

"Jadi kita sedang melakukan monitoring ke seluruh kecamatan dan mampir ke kelurahan Jelupang, karena menurut informasi Kelurahan Jelupang itu bagian dari rapat pleno untuk rekapitulasi, kemarin," ujar Acep saat dijumpai, Minggu 18 Februari 2024. 

Namun, kata Acep, saat dirinya datang ke lokasi tersebut rapat pleno belum dimulai. Namun ironisnya kotak suara tengah dibuka oleh petugas KPPS. 

"Dan saya bertanya kenapa dibukain, mereka jawab ini buat di upload ke Sirekap. Saya bertanya kenapa bisa dan atas perintah siapa mereka menjawab tidak tahu," ujarnya. 

Atas temuan ini Acep mengaku geram. Apalagi hal tersebut jelas melanggar aturan yang telah ditetapkan. 

"Disitulah mulai saya tanya ke KPPS ternyata itu untuk di upload ke Sirekap. Karena pas hari pemungutan tidak bisa di upload," ujarnya. 

Meskipun berdalih untuk kepentingan Sirekap, kata Acep, dirinya memastikan hal tersebut seharusnya tidak diperbolehkan. 

"Tapi ini tetap menyalahi prosedur karena dilarang untuk membuka kotak suara kecuali untuk direkapitulasi dan kedua kepentingan Bawaslu untuk mengawasi. Atas rekomendasi bawaslu atau rekomendasi MK," kata dia.  

Meskipun telah melakukan peneguran, tambah Acep, dirinya mengaku KPU abai dalam hal ini. Dirinyapun memastikan akan tetap menyikapi pelanggaran ini. 

"Akhirnya dilakukan oleh KPPS itu saya sudah tegur. Sayangnya KPU tidak melakukan peneguran apapun terhadap kejadian tersebut. Itu sudah pelanggaran makanya sikap Bawaslu itu sebuah pelanggaran tinggal bagaimana KPU menyikapinya. Belum ada sikap dari KPU dan langkah kami akan memproses dugaan pelanggaran tersebut," tutupnya. (tempo)

Anies Baswedan (kiri) dan Surya Paloh (kanan) di acara deklarasi capres 2024 pilihan Partai NasDem di NasDem Tower, Senin (3/10/2022) 

SANCAnews.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memanggil Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ke Istana Kepresidenan pada Minggu (18/2/2024) petang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelumnya pada Jumat (16/2/2024) Paloh menggelar pertemuan dengan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies mengatakan pertemuannya dengan Paloh untuk membahas fakta terkait pemilu.

"Kami diskusi tentang perkembangan dan saling mencocokkan pandangan," katanya di Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Menurut Sahroni, pertemuan itu bersifat silaturahmi yang biasa dilakukan.

"Silaturahmi biasa saja," ujarnya.

Belum diketahui apa pembicaraan antara Paloh dengan Jokowi dalam pertemuan itu. Pertemuan ini ditengarai pertama kali dilakukan Jokowi dengan Paloh usai penyelenggaraan Pemilu 2024.

Saat berita ini ditayangkan, pihak Istana belum memberikan informasi terkait pertemuan tersebut. (tvone)

Denny Siregar Ungkap Kengeriannya/Ist 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Denny Siregar menghebohkan publik di media sosial X baru-baru ini. Melalui akun @Dennysiregar7, Minggu (18/2/2024), ia tiba-tiba meminta maaf kepada budayawan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun.

Ternyata permintaan maaf Denny bukan tanpa alasan. Ia meminta maaf karena sempat menghina Cak Nun yang sempat menyebut Presiden Jokowi mirip Firaun beberapa waktu lalu.

"Ijinkan saya meminta maaf sebesar2nya kepada cak Nun karena dulu mengolok2 beliau akibat mengatakan adanya firaun. Saya dulu buta, sampai akhirnya kepala saya terantuk tembok besar yang bernama fakta," cuitnya.

Denny Siregar pun mengaku tak sadar dengan apa yang dilakukan dahulu.

"Tanpa sadar saya membangun berhala manusia dalam pikiran kecil saya. Cak Nun sadar lebih dahulu, jauh sebelum orang2 berfikir tentangnya. Maafkan saya yg kerdil ini, mbah.. " sambung yang pernah menjadi pendukung Jokowi ini.

Dalam cuitannya itu, Denny juga menampilkan video yang memberitakan pernyataan Cak Nun yang menyindir pemerintahan Jokowi seperti Firaun. Unggahan pegiat media sosial ini kemudian diserbu komentar beragam warganet.

"Sdhlah Bang Den, jgn memperburuk keadaan. Krn ini sdh mirip2 cak islah. Terima saja kekalahan dgn lapang dada, bukan terus menghina2. Bukankah kita semua makhluk hina?" kata warganet.

"Semoga permohonan maaf ini menjadi langkah awal menuju pemahaman yang lebih dalam dan saling pengampunan." sahut yang lain.

"Kita juga masih menunggu permintaan maaf dari denny ke imam besar," sentil netizen. 

Sebelumnya, viral di media sosial potongan video ceramah Cak Nun yang menyebut Jokowi sebagai Firaun dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Haman.

Sebelumnya, Denny Siregar menuliskan pesan mendalam terkait kekalahan Ganjar-Mahfud di quick count Pilpres 2024. Dalam akun X atau Twitternya, Denny Siregar tampak menenangkan para pendukung Ganjar-Mahfud.

"Kita sudah melawan sebaik-baiknya. Sehormat-hormatnya," cuitnya dikutip Sabtu (17/2/2024).

Ia juga mengucaokan rasa hormatnya terhadap para pendukung Ganjar-Mahfud yang sudah berjuang bersama-sama.

"Salam hormat, buat kawan-kawan," lanjutnya.

Dalam unggahan lainnya, Denny Siregar juga tampak mengungkap isi percakapannya dengan Ganjar soal ke depannya.

"Di satu kesempatan saya ketemu sama Ganjar. Saya bertanya satu hal penting, 'Pak, jika seandainya bapak benar kalah dan diajak gabung di kabinet, apakah bapak bersedia?'" tulis Denny Siregar.

"Jawabnya, 'Tidak. Saya akan menjadi oposisi sejati. Baguslah, pak. Karena kalau anda disana, saya yang akan berhadapan dengan bapak'," sambungnya.

Netizen pun tampak mengomentari cuitan Denny Siregar itu.

"Gw rasa gak semua org bisa konsolidasi dan gabung ke kabinet. Itu harus turunin ego, makan hati jir kl abis kalah. Dan gw setuju pak Ganjar jd opisisi itu bermartabat dan keren," tulis netizen.

"Bohong banget? Gmn cara dia jadi oposisi? Dia bukan anggota DPR, dia bukan ketua umum Partai. Terkait sikap PDIP, ya tergantung keluarga Ibu Mega lah," tulis netizen lain.

"Ishhh, PD banget, emang bakal diajak?" tulis lainnya.

"Syukurlah! Semoga PDIP bener2 teguh dengan jati dirinya oposisi lebih terhormat dari pada gabung pelanggar konstitusi," tulis netizen.

"Oposisi lebih terhormat daripada membebek kekuasaan yg menang dengan segala cara," tulis lainnya.

Diberitakan sebelumnya, Terkait Sirekap yang kerap bermasalah, Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar-Mahfud, Aria Bima memberikan peringatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia meminta agar KPU dan Bawaslu tidak mempermainkan suara rakyat di Pemilu 2024. Bahkan Aria Bima menyebut KPU dan Bawaslu bisa terkena azab bila bertindak curang dan mempermainkan rakyat.

 Hal itu disampaikan Aria menanggapi berbagai kejanggalan pada Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik KPU.

"Untuk rekap, saya sekali lagi pakai ilmu wong Jowo yang main-main dengan suara rakyat, suara di TPS, itu bisa kena azab."

"Yang main-main dengan suara rakyat tidak hanya menyalahi hukum, tapi juga dosa, vox populi vox dei," kata Aria menanggapi berbagai kejanggalan Sirekap milik KPU di Media Center Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, pada Jumat (16/2/2024).

Tak hanya satu kejanggalan, politisi PDIP itu mengatakan ada banyak yang membuat masyarakat bingung dengan Sirekap.

"Secara fisik ada yang mati. Karena ini urusan tidak hanya urusan duniawi, tapi juga urusan hak yang diberikan Tuhan. Jangan dimain-mainkan," tegasnya.

Menurutnya ada dua opsi untuk menanggapi soal Sirekap tersebut. Airia menyebut terdapat indikasi kecurangan dalam Sirekap.

"Ada dua persepsi, apakah perlu ditampilkan seperti QC itu rekapnya atau dihentikan dulu, supaya tidak mengacaukan situasi penghitungan secara bertahap," ungkapnya.

"Tapi selalu muncul di media sosial tentang segala kecurangan yang ada. Ini yang perlu saya sampaikan, untuk hal-hal yang terkait dengan rekap manual penghitungan berjenjang saat ini. Saksi-saksi banyak usulan untuk tidak menandatangani karena banyak kecurangan-kecurangan yang ada tidak dalam proses penghitungan di TPS," jelas Aria Bima.

Sudah Lapor KPU dan Bawaslu

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengungkap pihaknya sudah melapor ke KPU RI dan Bawaslu RI atas dugaan kecurangan di Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap), sebagai alat bantu penghitungan suara Pemilu 2024.

Pihaknya mendesak Bawaslu untuk segera melakukan investigasi terhadap indikasi kecurangan di Sirekap tersebut.

“Kami sudah melaporkan ini baik ke KPU dan Bawaslu. Kami minta kepada Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap hal ini supaya kita tidak dicurangi, supaya publik juga tidak dicurangi,” ujar Todung di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Dia mengatakan kecurangan yang terjadi di Sirekap itu bahkan sudah tersebar di media sosial. Dia menyebut kecurangan yang paling banyak tersebar di media sosial itu menunjukkan adanya tambahan suara bagi paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Ini yang paling banyak kita temukan dalam pemberitaan-pemberitaan terutama di media sosial disertai dengan video yang bisa kita saksikan,” tegas Todung.

Menurut Todung, jika kecurangan ini dibiarkan maka akan menghapus integritas Pemilu itu sendiri.

“Dan kami berpendapat bahwa ini sangat tidak sehat dan sangat tidak fair dan mengancam pemilu dan pilpres jurdil (jujur dan adil),” tandasnya. (tvone)

Partai PSI/Ist 

SANCAnews.id – Pakar politik sekaligus pendiri PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah menduga ada indikasi kecurangan pada pemilu legislatif (pileg) 2024, untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar memenuhi ambang batas parlemen atau ambang batas 4 persen.

Dikatakan, jika PSI mampu mencapai ambang batas 4 persen, maka parpol pimpinan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangerap itu, akan punya wakil di DPR RI. Namun berdasarkan hasil hitung cepat, perolehan suara PSI berkisar antara 2,5 persen hingga 2,6 persen sehingga masih jauh dari ambang batas parlemen.

“Kami dapatkan data dari KPU untuk Pilpres maupun Pileg untuk DPR RI. Hasil per TPS untuk Pilpres, lengkap kami dapatkan dari lebih dari 800 ribu TPS. Tidak ada yang kurang, tetapi berbeda dengan hasil Pileg, data yang diterima ada satu lubang yang sangat serius membuat hasil itu tidak lengkap per TPS,” ujar Eep dilansir dari kanal Youtube Keep Talking, Minggu (18/2/2024).

Lubang itu adalah tidak adanya angka perolehan pencoblos tanda gambar atau parpol saja. Seperti diketahui, ada tiga cara mencoblos untuk Pileg, yakni mencoblos partainya saja, mencoblos calon saja, dan mencoblos caleg dan partai.

Eep melanjutkan, ketika pemilih mencoblos caleg dan partai, maka setiap caleg akan memiliki data suara per TPS. Jika suara ini dipindahkan atau dicuri, maka caleg akan berteriak karena mereka menjaga suaranya.

Menurut Eep, bagi partai yang memiliki saksi dan tim pengaman yang kuat tentu saja akan ada protes. Tapi, bagi partai yang pengamanan suara lemah, maka tidak ada yang teriak ketika suara partai tertentu dipindah ke partai lain.

“Ini potensi kecurangan atau kejahatan pemilu yang selama ini mungkin tidak pernah dibicarakan atau diungkap ke permukaan secara detail,” lanjutnya.

Tanpa menuduh penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum/KPU) atau siapa pun, Eep menyebut bahwa data yang berlubang pada Pileg 2019, pemilih partai atau pencoblos tanda gambar tidak ada datanya, maka bisa ada dugaan ini salah satu cara untuk pencurian suara.

Dikaitkan dengan lolos atau tidaknya PSI ke DPR RI, Eep mengingatkan bahwa berdasarkan hasil hitung cepat Pileg 2024, PSI kemungkinan tidak lolos ambang batas parlemen.

“Tetapi kalau tiba-tiba kemudian memperoleh 5% atau 6%, maka patut kita curigai apa yang terjadi. Ini adalah salah satu modus operandi. Saya tidak menuduh penguasa dengan aparaturnya sedang membantu PSI. Sebagai warga negara saya berhak membunyikan alarm sehingga semua orang mendengar,” ungkapnya.

Eep menambahkan, tanda-tanda dugaan penyelewengan kekuasaan dalam Pemilu 2024 sudah terlihat sejak jauh hari, seperti dana bansos yang membengkak menjadi Rp560,36 triliun sejak tahun 2023 hingga penyelenggaraan pemilu.

“Padahal, pada Pemilu 2019 (Pilpres periode kedua Jokowi) jumlah bansos yang dikucurkan Rp194,76 triliun, sedangkan pada Pemilu 2014 jumlah bansos yang digulirkan Rp78,3 triliun,” pungkasnya. (okezone)