SANCAnews.id

Partai PSI/Ist 

SANCAnews.id – Pakar politik sekaligus pendiri PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah menduga ada indikasi kecurangan pada pemilu legislatif (pileg) 2024, untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) agar memenuhi ambang batas parlemen atau ambang batas 4 persen.

Dikatakan, jika PSI mampu mencapai ambang batas 4 persen, maka parpol pimpinan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangerap itu, akan punya wakil di DPR RI. Namun berdasarkan hasil hitung cepat, perolehan suara PSI berkisar antara 2,5 persen hingga 2,6 persen sehingga masih jauh dari ambang batas parlemen.

“Kami dapatkan data dari KPU untuk Pilpres maupun Pileg untuk DPR RI. Hasil per TPS untuk Pilpres, lengkap kami dapatkan dari lebih dari 800 ribu TPS. Tidak ada yang kurang, tetapi berbeda dengan hasil Pileg, data yang diterima ada satu lubang yang sangat serius membuat hasil itu tidak lengkap per TPS,” ujar Eep dilansir dari kanal Youtube Keep Talking, Minggu (18/2/2024).

Lubang itu adalah tidak adanya angka perolehan pencoblos tanda gambar atau parpol saja. Seperti diketahui, ada tiga cara mencoblos untuk Pileg, yakni mencoblos partainya saja, mencoblos calon saja, dan mencoblos caleg dan partai.

Eep melanjutkan, ketika pemilih mencoblos caleg dan partai, maka setiap caleg akan memiliki data suara per TPS. Jika suara ini dipindahkan atau dicuri, maka caleg akan berteriak karena mereka menjaga suaranya.

Menurut Eep, bagi partai yang memiliki saksi dan tim pengaman yang kuat tentu saja akan ada protes. Tapi, bagi partai yang pengamanan suara lemah, maka tidak ada yang teriak ketika suara partai tertentu dipindah ke partai lain.

“Ini potensi kecurangan atau kejahatan pemilu yang selama ini mungkin tidak pernah dibicarakan atau diungkap ke permukaan secara detail,” lanjutnya.

Tanpa menuduh penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum/KPU) atau siapa pun, Eep menyebut bahwa data yang berlubang pada Pileg 2019, pemilih partai atau pencoblos tanda gambar tidak ada datanya, maka bisa ada dugaan ini salah satu cara untuk pencurian suara.

Dikaitkan dengan lolos atau tidaknya PSI ke DPR RI, Eep mengingatkan bahwa berdasarkan hasil hitung cepat Pileg 2024, PSI kemungkinan tidak lolos ambang batas parlemen.

“Tetapi kalau tiba-tiba kemudian memperoleh 5% atau 6%, maka patut kita curigai apa yang terjadi. Ini adalah salah satu modus operandi. Saya tidak menuduh penguasa dengan aparaturnya sedang membantu PSI. Sebagai warga negara saya berhak membunyikan alarm sehingga semua orang mendengar,” ungkapnya.

Eep menambahkan, tanda-tanda dugaan penyelewengan kekuasaan dalam Pemilu 2024 sudah terlihat sejak jauh hari, seperti dana bansos yang membengkak menjadi Rp560,36 triliun sejak tahun 2023 hingga penyelenggaraan pemilu.

“Padahal, pada Pemilu 2019 (Pilpres periode kedua Jokowi) jumlah bansos yang dikucurkan Rp194,76 triliun, sedangkan pada Pemilu 2014 jumlah bansos yang digulirkan Rp78,3 triliun,” pungkasnya. (okezone)

Pengamat politik Rocky Gerung/Ist 

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung menilai Anies Baswedan tidak mungkin menjadi Presiden karena dihadang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rocky mengatakan perolehan suara Anies Baswedan akan diatur agar tidak bisa memenangkan Pilpres.

"Saya kasih kuliah di Malborn, lalu ada yang bertanya Anies menang gak. Lalu saya bilang Anies gak bakalan menang dia maksimal dapat 17 persen. Kalau sekarang dapat 24 persen" kata Rocky Gerung, dilansir dari sebuah dialog eksklusif di Metro TV, Minggu 18 Februari 2024.

"Saya bilang karena ada penghalangnya. Siapa penghalangnya ya Jokowi" imbuhnya. 

Rocky Gerung mengatakan, jika Anies Baswedan jadi Presiden maka bisa saja dalam dua minggu menjabat, langsung menjebloskan Jokowi di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Ketika kita lihat dari Awal tu Jokowi tidak bakal berikan ruang bagi Anies untuk jadi Presiden . Kan itu artinya begitu Anies jadi presiden dua minggu kemudian Jokowi ditangkap KPK" kata Rocky Gerung. 

Rocky melanjutkan,  itu bukan karena Anies tapi karena desakan politik tuntu Jokowi dipenjara. 

"Jadi semua ide perubahan itu diaklamasi-kan dalam suara Anies tuh. Maka orang akan tuntut pada Anies, bahwa Anda presiden 'kan, persoalkan money laundry yang pernah terduga pada keluarganya (Jokowi)" kata Rocky. 

Rocky menilai, berbeda dengan Ganjar Pranowo yang masih bisa dikendalikan Jokowi dan Partainya 

"Jadi bukan suara Anies dipindahkan,  tapi memang Anies akan dikendalikan alogaritmanya untuk tidak mungkin jadi presiden" pungkasnya. (fin)

Mahfud MD Cawapres nomor urut 03/Net 

SANCAnews.id – Calon Wakil Presiden nomor urut 03 Mahfud MD angkat bicara soal sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menegaskan, dalam sengketa pemilu, jika Mahkamah Konstitusi mempunyai bukti pelanggaran maka partai pemenang dapat didiskualifikasi atau memerintahkan pemilihan ulang.

Awalnya, Mahfud mengatakan, dalam setiap pemilu, pihak yang kalah akan mengajukan gugatan atas dugaan kecurangan. Namun terkadang kecurangan memang terjadi dan penggugat tidak selalu kalah.

"Tapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab, memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan," kata Mahfud MD setelah menyaksikan sidang pengukuhan tiga Guru Besar UI di Salemba Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2024). 

Hal itu dia contohkan ketika dirinya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menemukan bukti kecurangan yang dilakukan pihak pemenang sehingga dia memutus pembatalan hasil pemilu dan dilakukan pemilu ulang. 

"Ketika saya menjadi ketua MK, MK pernah memutus pembatalan hasil pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh, sehingga yang menang dinyatakan diskualified dan yang kalah naik," jelasnya.

Lebih detail Mahfud memberikan contoh hasil pemilu kepala daerah Jawa Timur 2008. Saat itu Khofifah dinyatakan kalah dari Soekarwo, kemudiam MK memerintahakan pemilu ulang dan hasilnya dimenangkan oleh Khofifah. 

Contoh lain ketika Pilkada Bengkulu Selatan. Saat itu yang menang didiskualifikasi dan yang kalah secara otomatis memenangkan dalam Pilkada tersebut. Contoh ketiga Pilkada Waringin Barat Kalimantan Tengah, yang hasil sidangnya mendiskualifikasi pihak yang menang dan memenangkan pihak yang kalah. 

"Tahun 2008 ketika MK memutus sengketa Pilgub antara Khofifah dengan Soekarwo, saya waktu itu hakimnya. Dan setelah menjadi dasar, vonis-vonis lain untuk selanjutnya masuk secara resmi di dalam hukum pemilu kita," jelasnya.  

"Jadi ini sudah menjadi Yurisprudensi dan juga menjadi aturan di undang-undang, di peraturan KPU, di peraturan Bawaslu itu ada. Pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif itu. Jadi ini bukan hanya Yurisprudensi sekali lagi, tetapi juga termasuk di dalam peraturan perundang-undangan. Dan buktinya banyak pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi," pungkasnya. (okezone)

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari (menggunakan mikrofon) saat konferensi pers di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/2/2024). 

SANCAnews.id – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan, larangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak ada orang yang berteriak soal kecurangan pada pemilu (pemilu) 2024 menjadi persoalan. Sebab di sisi lain, kata Feri, ada kontestan yang mengaku menang dan tidak dilarang oleh Jokowi.

"Kami dilarang teriak-teriak curang, tetapi yang lain boleh teriak-teriak sudah menang, itu masalah bagi saya," katanya saat konferensi pers di Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (17/2/2024).

Selain itu, Feri juga menyebut pernyataan Jokowi menunjukan dirinya tidak berimbang dalam menyikapi Pemilu 2024.

Sebab itu, Feri menilai pernyataan Jokowi sebagai bentuk ketidaktahuan atas hak warga negara untuk bersuara dan menyederhanakan peristiwa kecurangan yang terjadi.

"Jadi bagi saya ucapan presiden itu tidak tau hak warga negara dalam perlindungan hak sipil mereka dalam pemilu sehingga kemudian mengeluarkan pernyataan yang kesannya menyederhanakan masalah," imbuh dia.

Feri mengatakan, kecurangan pemilu yang kini terus diteriakan koalisi masyarakat sipil memiliki argumentasi kuat. Bahkan beberapa temuan juga mengindikasikan ada keterlibatan Jokowi dalam kecurangan pemilu tahun ini.

"Padahal kalau dilihat apa yang kami tampilkan dalam kecurangan pemilu, proses kecurangan terjadi luar biasa dan melibatkan presiden sebagai salah satu pelaku kecurangan," tandasnya.

Sebelumnya, Jokowi meminta agar pihak-pihak tertentu tidak hanya mengeluhkan soal pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang disebut banyak kekurangan.

Menurut Jokowi, jika ada bukti bahwa pelaksanaan pemilu curang maka langsung dibawa saja ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Yang pertama, mengenai kecurangan, caleg (calon anggota legislatif) itu ada saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Partai ada saksi di TPS, capres-cawapres (calon presiden-calon wakil presiden) kandidat ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya," ujar Jokowi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (15/2/2024).

"Saya kira, apa, pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi, kalau memang ada betul, ada mekanismenya untuk ke Bawaslu. Mekanisme nanti persidangan di MK. Nanti saya kira udah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak (pemilu) curang, ada bukti bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK," katanya lagi. (kompas)

Capres-Cawapres No Urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming /Net 

SANCAnews.id – Paslon nomor urut 02 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dalam quick count di berbagai lembaga survei. Tingginya hasil survei pada pemilu 2024 menimbulkan pro dan kontra di berbagai pihak.

Bahkan, tak sedikit masyarakat yang menilai hal tersebut telah dimanipulasi dan salah satu pasangan calon diduga melakukan kecurangan.

Kritikus politik Faizal Assegaf menyebut hasil quick count lembaga survei menjadi alat yang digunakan untuk melakukan kecurangan.

“Apa yang dilakukan oleh quick count bukan sesuatu yang baru. Ini suatu perangkat yang sudah disiapkan untuk melegalkan jalannya proses kecurangan,” kata Faizal Assegaf dikutip Youtube Abraham Samad SPEAK UP, Jumat, 16 Februari 2024.

Faizal Assegaf menyebut bahwa kecurangan hasil quick count ini sempat terjadi pada Prabowo Subianto, saat dirinya mencalonkan diri sebagai capres pada tahun 2014 dan 2019 silam.

Ia juga mengatakan bahwa pada tahun 2019 Prabowo Subianto beserta partainya pernah menyebutkan bahwa quick count adalah kebohongan.

“Pada tahun 2019 yang bertebaran di seluruh Indonesia Prabowo sudah lakukan sosialisasi bahwa quick count adalah kebohongan,” tandasnya.

Faizal menuturkan bahwa pernyataan Prabowo tersebut pernah dimuat dalam berbagai media nasional.

Namun, Faizal menyayangkan karena pernyataan Prabowo tersebut berbanding terbalik dengan apa yang terjadi saat ini.

“Tapi sekarang Prabowo bekerjasama dengan pembohong untuk bisa menang dengan cara kebohongan, dan kecurangan,” ungkapnya.

Dengan adanya hal ini Faizal menegaskan lembaga survei harus bisa mempertanggungjawabkan mengenai hasil quick count yang dikeluarkannya.

Diketahui, saat ini hasil quick count yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga survei. Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menempati angka tertinggi dari paslon yang lainnya. (ayojakarta)