SANCAnews.id

Massa aksi demonstrasi di Kantor Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/2)/rmol 

SANCAnews.id – Aksi unjuk rasa dilakukan ratusan orang di depan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), Jumat (16/2). Berdasarkan pantauan Kantor Berita Politik RMOL, para pengunjuk rasa terdiri dari kelompok anak muda dan ibu-ibu. Mereka tidak menyebutkan nama kelompok tersebut.

Terlihat mobil komando tempat pengunjuk rasa menyampaikan orasi terkait pemungutan dan penghitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Salah seorang orator mengulas soal hasil hitung cepat lembaga survei yang terpublikasi mencatat perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul.

"Kita harus akui, dari hasil versi quick count, kami mengucapkan selamat kepada Prabowo dan Gibran sebagai yang tertinggi," ujar orator tersebut di depan Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/2).

"Kedua saya ucapkan kepada Anies dan Muhaimin yang terpilih kedua berdasarkan hasil quick count. Dan ketiga saya ucapkan kepada Ganjar-Mahfud sebagai pemenang ketiga berdasarkan versi quick count," sambungnya.

Orator itu menyampaikan harapannya atas penyelenggaraan pemilu yang telah diikuti masyarakat Indonesia, khususnya yang terdata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai pemilih Pemilu Serentak 2024 sejumlah 203.056.748 orang.

"Kita jangan sampai terpecah belah karena pada akhirnya mereka nanti akan kembali bahu-membahu untuk Indonesia," tuturnya.

Untuk itu, sang orator meminta agar pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menerima hasil Pilpres 2024.

"Mari kita rekonsiliasi untuk Indonesia sebagai generasi emas anak bangsa," tandasnya. (rmol)

Massa aksi demonstrasi di depan Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/2)/rmol 

SANCAnews.id – Massa yang menamakan diri Masyarakat Sipil Peduli Pemilu dan Demokrasi itu menggelar aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/2).

Berdasarkan pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, massa aksi yang terdiri dari kelompok ibu-ibu dan anak muda menyampaikan tuntutannya melalui sejumlah atribut yang dibawanya.

Mereka menilai pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 bersifat curang. Sebab, diduga ada upaya penyelenggara pemilu dan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

Bahkan, salah satu pernyataan yang dibunyikan massa aksi menyebut KPU hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak netral sehingga tidak lagi diperlukan.

Saat ini, situasi di depan kantor KPU RI ditutup menggunakan barrier berlapis-lapis. Di lapisan pertama, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, ditutup barrier setinggi 80 centimeter. Sementara, di lapisan kedua ditutup barrier setinggi 2 meter.

Upaya menghalau massa aksi, juga dilakukan KPU RI dengan menggandeng aparat kepolisian dari satuan Sabhara dan Brimob, yang disiagakan di depan kantornya dengan jumlah ratusan personel.

Para aparat kepolisian itu dibekali senjata antihuru-hara seperti tembakan gas air mata hingga motor patroli. Dilengkapi dengan dua unit kendaraan taktis (Rantis) yang diparkir di depan kantor KPU RI. (*)

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengungkapkan rasa prihatin atas kualitas Pilpres 2024 yang tak sesuai harapan. Institusinya menemukan pelanggaran netralitas ASN yang luar biasa. 

SANCAnews.id – Harapan agar Pilpres 2024 berlangsung jujur dan adil (jurdil) hanyalah isapan jempol belaka. Harapan tersebut pupus karena ditemukannya pelanggaran luar biasa yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN). Demikian diungkapkan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty, Rabu (14/2/2024).

Menurut Lolly, netralitas ASN merupakan salah satu pelanggaran pemilu yang paling mencolok. Dari data yang dimilikinya, pelanggaran netralitas ASN menempati urutan kedua terbesar setelah pelanggaran etik penyelenggara pemilu.

“Dari 1.200 lebih penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu, pelanggaran netralitas ASN itu menjadi kedua yang terbesar setelah pelanggaran etik penyelenggara pemilu,” kata Lolly kepada Kompas.com di Cianjur, Rabu (14/2/2024) petang.

Menurut Lolly, pelanggaran ASN ini perlu kajian mendalam karena dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Kendati demikian, pelanggaran netralitas ASN bisa terjadi atas inisiatif sendiri atau karena terkondisikan.

“ASN itu juga kan manusia, person to person, ya. Kita tidak tahu," ujarnya.

"Dalam proses inilah maka Bawaslu selalu melakukan upaya penanganan pelanggaran untuk memastikan itu tadi, bahwa kita mau melihat siapa, ada apa, dan bagaimana," katanya lagi.

“Itu kan bagian yang memang harus ditempuh Bawaslu untuk menentukan sebuah perkara ini memenuhi pelanggaran atau tidak,” imbuhnya. (wartakota)

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar/Net 

SANCAnews.id – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dikabarkan sujud syukur atas kemenangannya pada Pilpres 2024 yang berdasarkan hasil quick count. Hal itu diungkapkan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani saat ditanya wartawan soal suasana spiritual Prabowo, saat ditemui di Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (14/2).

"Pak Prabowo berterima kasih, dan tentu saja Pak Prabowo menyampaikan ini sebagai sebuah anugerah dan beliau sujud syukur atas kemenangan itu," ungkap Muzani.

Namun, dia menyebut jajaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sedang berkonsolidasi tentang penghitungan real count sebagai data resmi KPU.

"Karena itu yang akan digunakan KPU sebagai alas untuk menetapkan capres (terpilih)," ujar Muzani kepada media di Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu malam (14/2).

Cak Imin Melontarkan Sindiran

Terpisah, Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar menyinggung capres yang sudah sujud syukur meski hasil Pilpres 2024 belum tuntas.

Omongan Cak Imin itu seorang menyindir Prabowo yang diketahui juga pernah sujud syukur karena yakin menang di Pilpres 2019.

"Sama dengan pemilu yang lalu. Belum apa-apa sudah ada yang sujud syukur," sindir Cak Imin saat konferensi pers di Rumah Perubahan, Jalan Diponegoro X, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/2) malam.

Cak Imin pun meminta pendukungnya untuk tidak terprovokasi dengan hasil penghitungan suara yang masih terus berjalan.

"Jangan lengah, jangan terprovokasi, jangan terhipnotis oleh berita-berita maupun berbagai perkembangan yang dimainkan," kata dia.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun meminta pendukungnya untuk waspada karena proses tersebut masih panjang.

Dia juga meminta para saksi, caleg PKB, Nasdem, PKS, dan partai-partai lain untuk terus mengawal suara.

"Amankan suara AMIN dan PKB, amankan kursi-kursi yang akan menjadi kepercayaan yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Jangan lengah," tutur Cak Imin. (jpnn)

Bawaslu Kota Malang/Net 

SANCAnews.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Malang menerima laporan adanya penggelembungan suara pada Pilpres dan Wakil Presiden. Permasalahan ini terjadi di tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.

Demikian diungkapkan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Malang, Hasbi Ash Shiddiqy, Kamis (15/2/2024).

"Salah satu saksi melapor, bahwa adanya hasil data yang ditampilkan KPU di salah satu TPS di Kecamatan Blimbing, ada (suara) salah satu paslon meningkat dua kali lipat," tutur Hasbi.

Peningkatan tersebut terungkap dari hasil rekapitulasi sebesar 620 suara. Angka tersebut, sambung dia, tidak mungkin terjadi.

"Tidak mungkin ada pemilihan suara per TPS di atas 300. Itu bisa sampai 620," ungkap dia.

Namun, saat Bawaslu Kota Malang melakukan pengecekan, ditemukan fakta bahwa penggelembungan suara terjadi karena kesalahan dari rekapan melalui aplikasi Sirekap.

Di sisi lain, Bawaslu Kota Malang masih terus melakukan pemeriksaan setiap TPS selama penghitungan suara masih berlanjut.

"Pegangan kita kan C salinan hasil. Dari situ pegangan kita," tutup dia.(kompas)