Latest Post

SANCAnews.id – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud membuka peluang untuk mengajukan gugatan kecurangan pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun saat ini Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud yang dipimpin Todung Mulya Lubis sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk mengajukan gugatan.

 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua TPN Andika Perkasa kepada wartawan di Posko Pemenangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).

 

"Sampai dengan beberapa hari lalu, belum lagi yang terjadi tadi pagi, dan yang sekarang sedang berlangsung, ini juga masih ada. Masih kita dalami lagi. Jadi banyak sekali. Ratusan, lah," kata Andika.

 

Mantan Panglima TNI itu juga mengungkapkan, TPN Ganjar-Mahfud bahkan sudah menjalin komunikasi informal dengan kubu paslon nomor urut 1, Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar (Amin) untuk menindaklanjuti gugatan.

 

Andika menyebut komunikasi informal sudah dijalin sebelum proses pencoblosan Pemilu 2024.

 

"Komunikasi informal sudah. Tim hukum pun sudah bertemu sebelum hari ini. Jadi, menurut saya komunikasi sudah dilakukan dan masih akan terus dilanjutkan. Sampai sejauh mana kita lihat saja," ungkap Andika.

 

Kendati demikian, Andika mengatakan pihaknya tak ingin terburu-buru memutuskan melayangkan gugatan kecurangan hasil pemilu 2024 karena lebih dahulu menunggu rekapitulasi final dari KPU.

 

"Ini, kan, masih berjalan, karena memang itu, kan, hasil yang akan diumumkan terakhir berdasarkan perhitungan manual, sementara itu kami juga terus mengumpulkan semua yang bisa kami kumpulkan dari semua masyarakat Indonesia yang menemukan kelainan-kelainan," demikian Andika. (rmol)


Sejumlah pendukung pasangan AMIN  deklarasi kemenangan di Markas Timnas AMIN, Jakarta, Rabu (14/2/2024) malam. Bahkan bakal melawan kecurangan pada Pemilu 2024. 

 

SANCAnews.id – Sejumlah pendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) mendeklarasikan kemenangan di Markas Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN, Jakarta, Rabu (14/2/2024) malam.


Selain mendeklarasikan kemenangan, Timnas AMIN juga spontan melakukan perlawanan terhadap kecurangan pada pemilu 2024. Mereka secara spontan menaiki panggung di lokasi setelah sejumlah masyarakat melakukan ajakan untuk melakukan deklarasi.


Aksi itu merespons pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang menggelar kegiatan di Istora Senayan secara bersamaan.


"Kalau mereka deklarasi menang, kami juga deklarasi menang," kata sukarelawan AMIN Frits Alor Boy yang merupakan Ketua Relawan Anies Presiden Indonesia (API). Mereka secara bersama-sama menaiki panggung sambil meneriakkan, "Lawan yang curang!" 


Dalam deklarasi itu, Frits mengaku memiliki banyak laporan terkait dengan kecurangan dalam pencoblosan yang berlangsung tadi pagi hingga siang.   


Selain itu, dia lebih mempercayai penghitungan suara resmi oleh KPU ketimbang hasil hitung cepat yang sejauh ini menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran unggul. "Kami percaya kalau kami menang," pungkasnya.   


Sebelumnya, Anies Baswedan menyatakan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu menghormati proses yang sedang dilakukan KPU. Anies akan melihat terlebih dahulu perkembangan karena saat ini masih terlalu awal. "Kami hormati proses, positive thinking saja," beber Anies. 


Pemberitaan sebelumnya menyebutkan bahwa hasil dari sejumlah lembaga survei menempatkan pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara lebih dari 50 persen dalam hitung cepat. 


Charta Politika Indonesia mencatat pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 itu unggul 57,11 persen dalam hitung cepat (quick count) dari 60,2 persen data yang masuk per pukul 16.01 WIB. 


Hasil quick count sementara lembaga survei Indikator Politik Indonesia hingga pukul 15.48 WIB juga menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran memimpin perolehan suara sebanyak 57,97 persen.   


Selain itu, Populi Center per pukul 15.30 WIB juga merilis hasil quick count dengan menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran memperoleh suara 60,67 persen. 


Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. 


Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. 


Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. 


Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. 


KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3. 


Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024. (tvone)


Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Menhan Prabowo Subianto ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (13/2/2024). 

 

SANCAnews.id – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terkait dugaan kasus korupsi kontrak pengadaan pesawat Mirage 2000-5 di Kementerian Pertahanan (Kemenhan).


"Melakukan pelaporan pengaduan dugaan tindak pindana korupsi (Tipikor) dalam hal pembelian pesawat Mirage 2000-5 sebagaimana ramai dibicarakan," ujar Koordinator Program di Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, di Gedung Merah Putih KPK K4, Jakarta Selatan, Selasa (13/2/2024).


Turut ikut mengadukan , Peneliti ICW Kurnia Ramadhana berharap lembaga antirasuah mengusut kasus ini hingga terang, apakah ada unsur pidana dalam pengadaan pesawat tersebut atau tidak. Ia juga meminta KPK untuk bekerjasama dengan lembaga penegakan hukum luar negeri dalam mengusut perkara ini.


"Iya sejauh ini tadi karena kami punya keterbatasan untuk mengakses dokumen, mendapatkan keterangan dari pihak terkait, maka dari itu kami limpahkan dokumen-dokumen yang tercecer di publik itu melalui kanal-kanal pemberitaan kepada KPK," jelas dia.


Diketahui, Prabowo dikabarkan terseret kasus dugaan korupsi pengadaan pembelian pesawat bekas Indonesia-Qatar. Hal ini terungkap dari laman META NEX dengan judul ‘Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation’ yang terbit hari ini, Jumat (9/2/2024).


Dalam laman tersebut menyebut jika lembaga anti korupsi Uni Eropa The Group of States against Corruption (GRECO) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait pembelian bermasalah 12 pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar. Kasus ini menyeret nama Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Capres Prabowo Subianto.


Sebagai informasi, pembelian pesawat bekas tersebut telah disepakati dengan nilai US$ 792 juta atau sekitar Rp12,3 triliun. Sehingga satu unit pesawat bekas itu senilai US$ 66 juta atau sekitar Rp1,03 triliun.


Dalam laman tersebut menyebut jika kesepakatan pembelian pesawat bekas asal Qatar itu dijembatani oleh perusahaan Ceko yakni Excalibur Internasional, anak perusahaan Czechoslovak Group (CSG) yang dimiliki keluarga Strnad. Pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar akan diterima Indonesia pada 2025. (inilah)


Netizen dihebohkan dengan kemunculan Bjorka yang tak memilih caleg PDIP 

 

SANCAnews.id – Netizen dihebohkan dengan seorang hacker yang mengaku bernama Bjorka. Bahkan, satu hari lagi, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi lima tahunan pada 14 Februari 2024.


Tentu saja kemunculannya mengejutkan publik. Aksi hacker ini mengaku sebagai Bjorka yang menyasar sejumlah website Tanah Air dengan nuansa politik, Selasa 13 Februari 2024.


Kehadiran Bjorka kali ini mengklaim dirinya sebagai Gerakan Sosial Politik para Generasi Muda untuk menggagalkan caleg PDIP. 


Berawal dari salah satu website https://seleksijpt.perpusnas.go.id/, hacker yang mengatasnamakan dirinya Bjorka muncul dan membuat geger warganet.


Aksi peretasan yang dilakukan oleh Bjorka menampilkan sejumlah daftar caleg dari partai berlambang banteng. Sampai detik ini, masih belum diketahui apa motif dibaliknya.


Tidak hanya situs Perpusnas Aksi peretasan hacker Bjorka ini menyasar sejumlah banyak situs lainnya, diantaranya Provinsi Kalimantan Utara, Kota Bukittinggi dan Bappenas. Peretasan ini dilakukan tepat saat pemilu 2024 akan digelar esok.


Tentunya, aksi Bjorka ini mendapat sorotan dari warganet dan masyarakat Indonesia yang akan merayakan pesta demokrasi. Dalam situs yang diretas oleh Bjorka, terpampang sederet nama caleg yang akan berkontestasi.


Kasus ini mengingatkan publik pada kemunculan awal Bjorka di Indonesia. Gerakannya selalu didasari pada rasa kekecewaan terhadap pejabat negara. Kali ini berbeda, Bjorka menyasar sejumlah caleg partai yang dipimpin oleh Megawati. (harianterbit)


KPU Kota Medan Dikangkangi Papan Iklan yang mengindikasikan Paslon 02/Istimewa 

 

SANCAnews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan mengaku belum mengetahui apa-apa, termasuk soal logo KPU yang terpasang di baliho tersebut.


Seperti diketahui, baliho yang terletak di lokasi aset Pemko Medan, Sumut, itu menampilkan iklan imbauan warga untuk tidak golput pada pemilu 2024.


Namun imbauannya menjadi viral karena terlihat dalam tayangan tersebut menyorot angka 02 yang menandakan pasangan calon Prabowo-Gibran.


Pada iklan imbauan tertulis tanggal pemilu 14-02-2024, pada bagian bulan terlihat jelas bahwa angka 02 didesain lebih tebal dan besar dibandingkan angka lainnya.


"Kasih coklat untuk orang yang tersayang udah biasa. Datang ke TPS sama orang tersayang baru luar biasa," demikian tulisan dalam iklan tersebut.


Kadis Kominfo Medan Arrahman Pane mengakui lokasi reklame tersebut merupakan aset Pemkot, namun soal pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta.


"Iya (aset Pemkot Medan, papan iklan dibangun menggunakan CSR)," kata Arrahmaan seperti dikutip dari detik Sumut, Selasa (13/2).


Sementara itu, KPU Medan memastikan reklame yang terpasang di Jalan S Parman itu bukan dari pihaknya.


"Iya. bukan, itu bukan (iklan KPU)," ujar Ketua KPU Medan Mutia Atiqah, Selasa.


Dia juga menegaskan KPU Medan tidak membuat iklan imbauan ajakan tak golput itu. Selain itu, dia mengklaim tak tahu menahu soal logo KPU yang ada dalam iklan itu. 


"Kalau KPU Kota Medan enggak ada iklan itu," tuturnya.


Terkait pengelolaan iklan, Arrahmaan menyebutkan jika iklan dikelola oleh swasta. Namun demikian, dia akan memastikan lagi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.


"Itu swasta ku rasa, tapi nanti aku coba pastikan ke PTSP," ucapnya. (akurat)


SancaNews

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.