SANCAnews.id

KPU Kota Medan Dikangkangi Papan Iklan yang mengindikasikan Paslon 02/Istimewa 

SANCAnews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan mengaku belum mengetahui apa-apa, termasuk soal logo KPU yang terpasang di baliho tersebut.

Seperti diketahui, baliho yang terletak di lokasi aset Pemko Medan, Sumut, itu menampilkan iklan imbauan warga untuk tidak golput pada pemilu 2024.

Namun imbauannya menjadi viral karena terlihat dalam tayangan tersebut menyorot angka 02 yang menandakan pasangan calon Prabowo-Gibran.

Pada iklan imbauan tertulis tanggal pemilu 14-02-2024, pada bagian bulan terlihat jelas bahwa angka 02 didesain lebih tebal dan besar dibandingkan angka lainnya.

"Kasih coklat untuk orang yang tersayang udah biasa. Datang ke TPS sama orang tersayang baru luar biasa," demikian tulisan dalam iklan tersebut.

Kadis Kominfo Medan Arrahman Pane mengakui lokasi reklame tersebut merupakan aset Pemkot, namun soal pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta.

"Iya (aset Pemkot Medan, papan iklan dibangun menggunakan CSR)," kata Arrahmaan seperti dikutip dari detik Sumut, Selasa (13/2).

Sementara itu, KPU Medan memastikan reklame yang terpasang di Jalan S Parman itu bukan dari pihaknya.

"Iya. bukan, itu bukan (iklan KPU)," ujar Ketua KPU Medan Mutia Atiqah, Selasa.

Dia juga menegaskan KPU Medan tidak membuat iklan imbauan ajakan tak golput itu. Selain itu, dia mengklaim tak tahu menahu soal logo KPU yang ada dalam iklan itu. 

"Kalau KPU Kota Medan enggak ada iklan itu," tuturnya.

Terkait pengelolaan iklan, Arrahmaan menyebutkan jika iklan dikelola oleh swasta. Namun demikian, dia akan memastikan lagi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.

"Itu swasta ku rasa, tapi nanti aku coba pastikan ke PTSP," ucapnya. (akurat)

Surat Suara Direndam/Tangkapan layar media sosial 

SANCAnews.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menanggapi isu surat suara Pemilu 2024 di Arab Saudi yang terendam air sehingga videonya viral di internet. Seperti diketahui, surat suara basah kuyup sehingga tidak bisa digunakan.

Hasyim mengatakan, hal itu tidak sesuai aturan. Menurut Hasyim, sisa surat suara yang belum terpakai sebaiknya diberi tanda silang.

"Kalau tidak digunakan lagi kan dicoret, disimpan, nanti di hitung dan dimasukkan ke dalam penghitungan suara bahwa ada sekian surat yang tidak digunakan," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (12/2/2024).

"Itu harus diadministrasikan. Bisa dimusnahkan itu nanti, kalau sudah selesai, Kalau pejabat terpilih dilantik. Aturannya gitu,” tambah Hasyim.

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PLPN) yang mana dia menyebut alasan surat suara itu direndam karena kesepakatan antar pengurus partai.

“Saya minta walaupun sudah basah ya harus di administrasi kan. Kan harus disimpan lagi,” tandasnya.

Sebelumnya, dalam media sosial X, ditampilkan sisa surat suara di Arab Saudi direndam air untuk antisipasi kecurangan.

“Baru pertama kali di Arab Saudi surat suara lebih direndam biar tidak curang. Viralkan IDE YG BAGUS UTK TPS TERDEKAT KITA,” tulis akun tersebut yang diunggah Minggu (11/2). (okezon)

Massa Gerakan Aksi Pemakzulan (GAP) Joko Widodo saat gelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senin (12/2/2024). 

SANCAnews.id – Kelompok pro pemerintah melempari Gerakan Aksi Pemakzulan (GAP) Jokowi. Terduga pelaku mengaku sebagai anggota mahasiswa. Dua kelompok yang pro dan kontra Presiden Jokowi melakukan kerusuhan dua hari jelang Pilpres 2024.

Gerakan Aksi Pemakzulan Jokowi dilempari pakai botol air minum saat gelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2024). Massa kontra Jokowi dilempari saat kedua kelompok itu saling menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR RI.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi sekitar pukul 15.00 WIB, massa dari pro pemerintah itu menyuarakan soal pembelaannya terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Mereka menyatakan, rencana pemakzulan yang dilontarkan oleh massa GAP merupakan aksi makar terhadap pemerintah. Pernyataan itu diucapkan oleh salah seorang orator dari atas mobil komando.

Sementara itu di saat yang sama massa dari GAP menyatakan bahwa dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi telah terjadi sejumlah pelanggaran hukum termasuk di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Presiden Jokowi sebagai eksekutif telah menjalankan kekuasaan dengan menghalalkan berbagai cara," cetus orator dari massa GAP.

Lantaran penyampaian orasi itu berlangsung secara bersamaan sehingga suara mereka saling beradu. Baik dari massa pro pemerintah maupun massa GAP saling tak mau kalah. Mereka tampak tetap meneruskan orasinya masing-masing saat berunjuk rasa di depan DPR.

Namun sesaat kemudian terdengar orator dari massa pro pemerintah meneriaki massa dari GAP untuk berhenti berorasi dan menunggu selama 10 menit.

Akan tetapi massa dari GAP yang didominasi oleh ibu-ibu dan pria lanjut usia itu tak menghiraukan permintaan itu dan tetap melanjutkan orasi.

Merasa tak digubris orator dari massa pro pemerintah pun sempat mengancam massa GAP dengan memerintahkan anggotanya untuk menyerang.

Massa GAP pun tetap kekeuh dengan pendiriannya untuk tetap berorasi.

Namun tiba-tiba massa pro pemerintah itu menghujani massa GAP dengan lemparan botol air mineral yang masih terisi air.

Meskipun dilempari botol, tampak massa GAP tak membalas serangan itu, mereka memilih tetap melanjutkan orasi mereka menyuarakan agar Jokowi dimakzulkan. 

Masyarakat harus tenang

Hari pencoblosan hanya tinggal satu hari lagi. Masyarakat diimbau tetap tenang dan menjaga agar pemilu 14 Februari 2024 mendatang berjalan damai, jurdil, berkualitas dan berintegritas. 

Apalagi saat ini masih dalam situasi masa tenang dan kampanye tiga pasang capres telah selesai, masyarakat diimbau setop serang menyerang.

"Saat ini masa tenang saya sarankan kepada masyarakat mari kita berpikir tenang dan juga menjaga kebersamaan masing masing paslon karena mereka sudah selesai melaksanakan kampanye, jangan ada lagi serang menyerang dan juga saling fitnah memfitnah," ujar Pengamat Politik Jerry Massie, Senin(12/2/2024). 

Direktur Political and Public Policy Studies ini juga mengatakan kemunculan film dokumenter 'Dirty Vote' memang sempat membuat situasi menjadi tidak kondusif apalagi di masa tenang. 

"Apalagi kemarin muncul film Dirty Vote ini kan meresahkan pihak tertentu dan calon tertentu, " ujarnya. 

Oleh karena itu lanjut Jerry masyarakat harus tetap bersikap legawa siapapun presiden yang terpilih nanti dan tidak memunculkan fitnah serta upaya kampanye hitam atau 'Black Campaign'. 

"APK juga kan sudah diturunkan dan tidak ada kampanye marilah masyarakat miliki komitmen pilih capres terbaik sesuai hati nurani masing masing.

Siapa pun terpilih presiden kita yang akan memimpin bangsa ke depan tentu presiden terpilih bisa bawa dampak baik bagi Indonesia dan bekerja baik untuk rakyat dan memikirkan nasib rakyat.

Semboyan jurdil tetap ditegakkan. Marilah semua jangan ada saling serang menyerang karna masa tenang ini tidak ada lagi black campaign biar pemilu berjalan sesuai amanah undang undang," kata Jerry. (tribunnews)

Ribuan Massa Serukan Penghancuran Rezim Jokowi 

SANCAnews.id – Mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar Aksi Gejayan Memanggil Kembali di Pertigaan Gejayan, Jalan Kolombo, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (12/2/2024). 

Aksi yang dihadiri ribuan orang berpakaian serba hitam itu dengan lantang menyerukan agar rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihancurkan dan diadili.

Hal itu terungkap dari salah satu poster yang dipasang peserta aksi bertulisan "Hancurkan dan Adili Rezim Jokowi".

"Hari ini sisa kepemimpinan rezim Jokowi selama dua periode diwarnai dengan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) hari ini Presiden Jokowi menunjukkan selama dua periode beliau hanya menghancurkan demokrasi," teriak salah satu orator aksi.

Diketahui, Aksi Gejayan Memanggil Kembali digelar buntut kegeraman atas kekacauan demokrasi di era pemerintahan Jokowi.

Berikut berbagai tuntutan yang mengemuka dalam aksi seperti dituliskan akun Instagram @gejayanmemanggil:

-Praktik-praktik pemilu kotor dipertontonkan secara telanjang oleh Jokowi, para calon pemimpin, maupun partai-partai pengusung dengan turut serta menggandeng sejumlah tokoh masyarakat, mereka menipu hingga mengintimidasi rakyat.

-Di sisi lain, pengelolaan pembangunan semakin amburadul, kemiskinan rakyat tak pernah diatasi, ruang hidup terampas, dan pendidikan semakin mahal. Pelanggaran HAM juga tidak pernah selesai, bahkan terus bertambah.

-Bukannya mengatasi masalah-masalah rakyat, Jokowi dan kroni-kroninya malah membunuh demokrasi dengan sadis di akhir masa jabatannya. Pun, tengah melaksanakan dinasti politiknya.

-Demokrasi tengah berada dalam kondisi darurat. Otoritarianisme telah mencengkeram demokrasi rakyat. Inilah saatnya rakyat bersatu untuk memenggal otoritarianisme oligarki, sebagaimana Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 dan Reformasi Indonesia tahun 1998.

-Bukan lagi saat berdiskusi, apalagi bernegosiasi. Kami mengajak saudara-saudara sekalian turun ke jalan. Aksi sipil bersama ini harus menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, termasuk akademisi, guru besar, hingga tokoh agama. (inilah)

Massa Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah (Jateng) melempari polisi dengan celana dalam saat aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (12/2). 

SANCAnews.id – Massa Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah (Jateng) melemparkan celana dalam ke arah polisi saat aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (12/2). Simbol celana dalam itu artinya Presiden Jokowi tidak punya rasa malu.

Satu persatu celana dalam pria itu diarahkan ke barisan petugas yang berjaga di halaman Kantor Gubernur Jateng. Setidaknya ada empat celana dalam warna-warni yang dilempar massa.

Pelemparan tersebut bermula ketika Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jateng Danie Boedi Tjahjono yang enggan membacakan surat pernyataan pemakzulan Jokowi.

"DPRD sempak. Rak nduwe isin (tidak punya malu, red). Ini simbol kemaluan, juga simbol Jokowi tak punya malu," kata satu di antara orator.

Tampak peserta aksi juga membentangkan spanduk bergambar wajah Jokowi di Gerbang DPRD Provinsi Jateng. Wajah Jokowi tersebut dicoret-coret mahasiswa.

Spanduk kuning bertulis Derita Naik Seleher, Penguasa Menindas Di Luar Batas juga terlihat menutupi plang Kantor Gubernur Jateng.

Sejumlah peserta aksi juga menuliskan Rebut Demokrasi, Makzulkan Jokowi dengan cat semprot tepat di jalan akses masuk gerbang DPRD Provinsi Jateng.

"Perlu digarisbawahi DPR dan DPRD, kan, lain. Saya, kami itu dilantik pakai SK Kemendagri," kata Danie Boedi yang akrab disapa Bete.

Bete menyebut persoalan pemakzulan Jokowi bukan menjadi wewenangnya. Walau begitu, dia menyatakan akan tetap mendengarkan aspirasi penurunan Jokowi tersebut.

"Urusan pemakzulan saya tidak berani bicara, tetapi kalau mendengarkan saya siap," ujarnya.

Pantauan JPNN.com, unjuk rasa dimulai sekitar pukul 14.15 dan berakhir damai pukul 16.35 WIB. Massa dari berbagai kampus di Kota Semarang tersebut membongkar barikade kawat duri yang dipasang polisi.

Mereka memaksa ingin bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng Sumanto.

Namun, permintaan massa yang mayoritas mahasiswa tersebut tidak dikabulkan oleh aparat kepolisian. Massa makin merangsek barikade kepolisian.

Tampak dorong-dorongan antara massa dengan petugas kepolisian makin tak terkendali hingga aksi bakar ban. Barisan aparat dipukul mundur hingga ke halaman Gubernuran.

"Makzulkan Jokowi, hentikan represi aparat, tegakkan reformasi hukum dan kedaulatan rakyat wujudkan demokrasi , wujudkan hak asasi manusia," ujar Koordinator Lapangan Akmal Sajid. (*)