Latest Post

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja (kanan), di dampingi anggota Bawaslu, Totok Hariyono/rmol 

 

SANCAnews.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkali-kali disebut dalam film dokumenter "Dirty Vote" yang disutradarai Dandhy Laksono. Film dokumenter ini mengungkap desain kecurangan pemilu 2024.


Tiga pakar hukum tata negara tampil dalam film tersebut, yakni Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari yang menilai Bawaslu tidak kompeten dalam mengawasi proses pemilu 2024.


Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja berterima kasih atas kritik yang disampaikan. Tapi, menurutnya, sejauh ini pihaknya sudah bekerja maksimal.


"Alhamdulillah mengkritik kami. Proses sedang berjalan, kami juga tidak mau proses-proses ini dianggap tidak benar, tapi pada titik ini Bawaslu telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik," kata Rahmat Bagja, di kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (11/2).


Lebih lanjut dikatakan, Bawaslu RI tidak punya kemampuan mengatur perspektif masyarakat. Sehingga, jika ada masyarakat yang menyampaikan kritik, hal itu lumrah saja.


Di sisi lain, Bawaslu berharap hal-hal yang bisa menimbulkan konflik harus dihindari. Jangan sampai gara-gara karya dokumenter justru mengganggu pemungutan suara yang tinggal menghitung hari.


"Tapi kebebasan berekspresi, berpendapat, merupakan hal yang dijamin konstitusi. Demikian juga hak dan kewenangan Bawaslu, juga dijamin dan diatur undang-undang," katanya.


Film Dirty Vote mengungkap berbagai instrumen kekuasaan yang digunakan untuk tujuan memenangkan Pemilu dan merusak tatanan demokrasi.

 

Penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang demi mempertahankan status quo. Bentuk-bentuk kecurangan diurai dengan analisa hukum tata Negara. (rmol)


Presiden Joko Widodo saat membagikan sembako di depan Istana Negara Jakarta/Ist 

 

SANCAnews.id – Film Dirty Vote dirilis hari ini, Minggu 11 Februari 2024. Film dokumenter garapan Dandy Laksono ini mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024. Dirty Vote baru tayang pada pukul 11.39 WIB, lebih lambat dari jadwal semula pukul 11.00 WIB.


Film tersebut berkisah tentang Presiden Joko Widodo yang diduga mengerahkan lembaga negara untuk membantu calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, putra sulungnya, meraih kemenangan. Sederet dugaan kecurangan disampaikan tiga ahli hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari.


Salah satu isu yang disorot dalam film ini adalah dugaan penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa. Zainal Arifin menyebut, desa menjadi wilayah pertarungan untuk memperebutkan suara.


Ia lantas mengatakan ada sejumlah wewenang kepala desa yang bisa disalahgunakan. Meliputi data pemilih, penggunaan dana desa, data penerima bantuan sosial (Bansos), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai atau BLT, serta wewenang alokasi Bansos.


"Kasus penyelewenangan dana desa sangat mungkin dikonversi menjadi alat tukar dukungan politik," kata Zainal.


Zainal menjelaskan, dari sekian banyak sektor tindak pidana korupsi (tipikor) sepanjang 2022, kasus terbesar ada pada Anggaran Pendapaan Belanja Desa atau APBDes. Karena itu, ia mengatakan fenomena ini sangat mungkin menjadi bagian untuk menekan kepala desa yang bermasalah, dibarter dengan dukungan politik. Caranya, dengan memberi imbalan untuk tidak melanjutkan proses hukum kepala desa tersebut.


"Kami merekam kesaksian kepala desa yang diminta memenangkan paslon tertentu," kata Zainal.


Dirty Vote menampilkan rekaman suara dari kepala desa tersebut. Dengan identitas yang disamarkan, kepala desa itu bersaksi bahwa ada tekanan dari kubu pasangan calon presiden-calon wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 02, Prabowo-Gibran, dan 03, Ganjar Pranowo-Mahfud Md.


Dalam kesaksiannya, ia menyebut tekanan dari kubu 02 berupa arahan untuk membentuk teknis penyaluran bantuan beras secara tiba-tiba.


"Itu sangat tiba-tiba dan datanya entah dari mana. Tidak sesuai dengan data kemiskinan di desa," kata kepala desa itu. 


Walhasil, bantuan itu menjadi polemik di desa.


"Kami, kepala desa di paguyuban bingung. Kami yang repot sendiri karena itu tidak sesuai data kebutuhan di desa," katanya. 


Tak cuma itu, ia mengaku dihubungi pihak kepolisian yang meminta izin penggunaan balai desa untuk deklarasi dukungan Capres-Cawapres 02. Ia juga berujar ada beberapa kepala desa tersangkut korupsi dan menjadi sasaran. 


"Kita (kami) senantiasa diawasi Polda," katanya.


Kepala desa juga diminta menyiapkan laporan penggunaan dana desa dari tahun 2021 hingga 2023. 


Sementara itu,  ia berujar, tekanan dari kubu Capres-Cawaprs nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfd MD berupa arahan langsung dari bupati untuk memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 3. Bahkan, ditargetkan mendapat suara minimal 50 persen plus 1 untuk kemenangan 03 di satu desa. 


"Itu melaui camat. Camat menghubungi paguyuban kepala desa," ujarnya. (tempo)


Ilustrasi pelecehan 


SANCAnews.id – Seorang jurnalis perempuan mengaku mendapat pelecehan seksual dari terduga ajudan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat kampanye akbar Hajatan Rakyat Ganjar-Mahfud yang digelar di Simpang Lima Semarang, Sabtu (11/2/2024).


Momen tersebut terjadi saat Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani sedang melakukan sesi wawancara doorstop dengan wartawan.


Sontak, salah satu jurnalis perempuan itu berteriak saat menyadari area intimnya dipegang oleh seorang ajudan berseragam krem dengan in-ear menempel di telinganya.


“Jangan pegang-pegang. Ini tuh kemaluan," teriak korban langsung pada oknum ajudan pada saat itu.


Kemudian, ajudan itu diketahui meninggalkan lokasi dan korban juga berteriak menangis histeris. Menurut pengakuan korban, sentuhan oknum ajudan itu yang menyentuh di ranah intimnya itu terjadi dua kali.


“Setelah dua kali itu dia bilang 'sorry, sorry'. Aku sempat bilang 'ini kemaluan lho mas'. Orangnya langsung pergi," ungkapnya.


Adapun, salah seorang jurnalis lainnya, juga sempat melihat terduga pelaku meninggalkan backdrop atau belakang panggung tersebut usai swafoto doorstop.


"Dugaanku ADC karena pakai seragam pakai earphone dan HT," katanya.


Kejadian ini sontak menggegerkan puluhan awak media yang berada di lokasi. Pasalnya, korban langsung menangis histeris usai kejadian tersebut.


Hingga kini, pihak Puan pun tengah mengidentifikasi siapa oknum ajudan tersebut untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. (gatra)


Pantauan Drone Emprit: Kampanye Akbar di JIS Lebih Unggul Dibanding Masa di GBK. (Foto: Kilat.com) 


SANCAnews.id – Pada Sabtu (10/2/2024), dua pasangan calon menggelar kampanye akbar penutup di Jakarta. Paslon nomor urut satu berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), sedangkan paslon nomor urut dua berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).


Dua event besar ini mendapat sorotan tajam dari analis media sosial Drone Emprit. Observasi terhadap kata kunci 'JIS' dan 'GBK' di media sosial menunjukkan ketertarikan yang lebih tinggi pada kampanye di JIS, yang diikuti oleh pasangan calon nomor urut 1, Anies-Muhaimin Iskandar, daripada kampanye di GBK yang dihadiri oleh pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.


Menurut Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN), Billy David, "Yang bisa masuk di dalam pastinya 100 ribuan orang."


Meskipun sulit untuk mengonfirmasi angka resmi, media sosial dipenuhi dengan pembicaraan seputar JIS dan GBK pada Sabtu (10/2). Namun, mana yang lebih unggul?


Ismail Fahmi, Pendiri Drone Emprit, mengungkap bahwa JIS mendapat lebih banyak perhatian di berbagai platform media sosial dan media online.


Analisis mereka mencakup Twitter, Instagram, YouTube, dan media online selama periode Rabu (7/2/2024) hingga Sabtu (10/2).


Perbandingan Tren


Twitter:

JIS unggul dalam volume percakapan dengan 310 ribu (77 persen) berbanding 93 ribu (23 persen) di GBK.


Media Online:

Pada periode yang sama, media online lebih banyak menyebut JIS daripada GBK. JIS mencapai 13.600 mention (82 persen), sementara GBK hanya 3.000 mention (18 persen).


Instagram:

Meskipun awalnya tren mention tentang JIS lebih tinggi, menjelang hari H kampanye, tren JIS dan GBK menjadi seimbang.


Namun, volume mention JIS (340 mention) masih lebih tinggi daripada GBK (227 mention).


YouTube:

Jumlah video yang mengangkat JIS selalu lebih banyak daripada GBK. Pada hari H, ada setidaknya 417 video tentang JIS dan 150 video tentang GBK.


Totalnya, JIS mendapat 1.033 video (77 persen), sementara GBK hanya 312 video (23 persen).


Google Trends: Pencarian tentang JIS sedikit lebih tinggi daripada GBK dalam 7 hari terakhir.


Meskipun tren media sosial dan pencarian online menunjukkan minat yang lebih tinggi terhadap kampanye di JIS, laporan publikasi dari lembaga survei sering kali mengklaim bahwa pasangan Prabowo-Gibran mengungguli elektabilitas dari kedua paslon yang menjadi lawan utamanya.


Fenomena ini menunjukkan kompleksitas dinamika politik dan digital dalam menghadapi pemilihan umum, di mana kampanye online dapat mencerminkan ketertarikan publik yang berbeda dari apa yang tercermin dalam survei elektabilitas formal.


Hal ini menegaskan pentingnya memahami berbagai sumber informasi dan mekanisme yang terlibat dalam proses politik kontemporer. (pojokbaca

 

Jokowi saat berada di lanud Halim Perdanakusuma Jjakarta/Net 

 

SANCAnews.id – Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan pengamat militer dan intelijen Connie Rahakundini Bakrie menyebut potensi pengkhianatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, demi memudahkan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden.


Awalnya ia bercerita betapa terkejutnya dirinya saat diminta Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Rosan Roeslani untuk ikut mendukung paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, Rosan mengatakan jika kubu nomor urut 2 menang, maka Prabowo hanya diberi kesempatan menjabat selama dua tahun.


Dikutip dari akun media X/Twitter, @Jangkaru911, Connie membeberkan kronologi permintaan Rosan beberapa waktu lalu dalam video berdurasi 1.30 detik.


Dalam video, Connie mengaku enggan untuk menerima pinangan Rosan lantaran latar belakangnya sebagai seorang akademisi menuntut dirinya untuk bersikap netral. “Saya mau tanya emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama?,” ujar Connie dikutip dari video, Jakarta, Minggu (11/2/2024).


Connie melanjutkan, Rosan kemudian menjelaskan rencana kubu nomor 2 jika berhasil memenangkan Pilpres 2024 ini. Ia mengaku bahwa Prabowo tidak akan menuntaskan tugasnya sebagai kepala negara sesuai dengan yang diatur dalam konstitusi. “Jadi rencananya dua tahun, tiga tahun berikutnya diikuti oleh Gibran,” ungkap Connie.


Mendengar pernyataan tersebut, Connie mengaku sangat terkejut. Ia justru mempertanyakan apakah mungkin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menepati perjanjian tersebut melihat jejak politiknya yang justru dianggap menusuk dari belakang PDIP.


“Kalau saya jadi Gibran atau Pak Jokowi, saya matiin (Prabowo) besok. Kalau dia bisa mengkhianati Ibu Megawati Soekarnoputri dengan segala perjuangan yang menjadikan dia ada di istana sampai dua kali, ada jadi gubernur Jakarta, ada jadi wali kota, apa bedanya dia (Jokowi) bisa bunuh Pak Prabowo di tengah jalan?” tutur Connie.


Atas pernyataan Rosan tersebut, Connie semakin meyakini bahwa Menteri Pertahanan tersebut hanya menjadi alat politik Jokowi untuk dapat tetap berkuasa. Oleh karenanya, ia pun juga enggan untuk bergabung dengan kubu nomor 2.


“Makanya statement saya kan jadi kuat, bahwa Pak Prabowo itu digunakan, bahwa Gibran itu memberatkan. Itu kan bahasa-bahasa saya dan saya of course saya bilang sama Pak rosan, saya enggak mungkin ada di sana (TKN),” tuturnya. (inilah). 



SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.