SANCAnews.id

Pasangan Capres-cawapres Nomor Urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar/Ist 

SANCAnews.id – Lautan Massa pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Jakarta International Stadium (JIS) saat acara kampanye akbar Amin merupakan pejuang perubahan.

Hal tersebut disampaikan Muhaimin alias Cak Imin saat memberikan sambutan dalam kampanye akbar bertema "Kumpul Akbar, Ber1 Berani Berubah", Sabtu (10/2).

"Semua yang hadir di sini adalah para pejuang perubahan. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang ikhlas, datang dengan penuh kerelawanan," kata Cak Imin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu lantas mengibaratkan pendukung Amin seperti suporter sepak bola. Di mana suporter sepak bola datang memberikan dukungan tanpa imbalan, malah beli tiket sendiri untuk hadir ke Stadion.

"Kita berkumpul untuk meneguhkan bahwa suara perubahan tidak bisa dielakkan lagi. Suara perubahan adalah harapan rakyat, suara perubahan adalah mandat rakyat. Harapan perubahan adalah wujud nyata keinginan rakyat," tandas Cak Imin.

Jagoan Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memiliki hak pilih untuk mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari.

"Kita semua kompak bersatu. Insya Allah 14 Februari Amin menang," pungkasnya. (rmol)

SANCAnews.id – Pemimpin Front Persaudaraan Islam Rizieq Shihab mengaku empat polisi yang mendatangi kediamannya di Petamburan, Jakarta. Menurut Rizieq, keempat anggota polisi tersebut berasal dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Salah satu polisi yang datang berpangkat komisaris besar atau kombes.

"Beberapa hari yang lalu, saya didatangi oleh 4 anggota polisi. Dipimpin oleh seorang Kombes, mereka yang 2 berasal dari Mabes Polri, yang 2 lagi dari Polda Metro Jaya," kata Habib Rizieq dalam acara Istighotsah Kubro di Pademangan, Jakarta Utara, Kamis, 8 Februari 2024.

Acara ini ditayangkan secara langsung melalui kanal Youtube Islamic Brotherhood Television. Dalam siaran tersebut, Rizieq menyebut, inilah untuk pertama kalinya polisi berani datang menemui dirinya setelah insiden penembakan di KM 50 yang menewaskan 6 anggota FPI yang saat itu masih bernama Front Pembela Islam.

"Semenjak kasus KM 50, belum ada polisi yang berani datang ke rumah saya, baru kemarin datang lagi," ujar Rizieq dalam acara bertajuk Munajat Rakyat untuk Keselamatan NKRI dan Kemenangan Palestina. 

Rizieq mengatakan menyambut empat polisi itu dengan baik. Mereka, empat polisi itu, menurut Rizieq datang dengan sopan santun. Selanjutnya, polisi itu menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya.

"Jadi mereka sampaikan kepada saya satu, visi misi yang sangat bagus. Beliau sampaikan kami dari kepolisian punya program cooling system," cerita Rizieq kepada para massa jemaah ang memenuhi istighosah.

"Saya tanya apa maksudnya, mereka katakan karena ini mau Pilpres, suasana politik luar biasa panasnya, setiap saat bisa terjadi benturan di masyarakat. Maka kami ditugaskan oleh Kapolri dan semua jajaran untuk bagaimana menciptakan cooling system, artinya umat tetap sejuk umat tetap damai," ujar Rizieq mengulang penjelasan polisi.

Kepada Rizieq, rombongan polisi itu menyatakan meminta dukungan dari habaib dan ulama untuk program pemilu damai. "Saya terima saya puji dia punya program kemudian saya berikan nasihat," katanya.

Rizieq pun menitipkan pesan ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. "Saya katakan kepada mereka, sampaikan saja kepada Bapak Kapolri kalau ingin Pemilu damai, maka gelar lah Pemilu yang jujur dan adil. Kalah Pemilunya jujur dan adil, niscaya akan damai. Tapi kalau kita teriak Pemilu damai tapi ente curang, yeee, kapan mau damai," seru Rizieq.

Ia berulang kali menegaskan bahwa pemilu harus jujur dan adil agar pemilu bisa berjalan damai. 

Dalam kesempatan menerima empat polisi itu, Rizieq menyatakan bakal membantu TNI-Polri untuk mengawal terciptanya pemilu damai. Ia siap mengerahkan massa jika ada yang hendak mengacaukan pemilu.

"Kami sampaikan saya akan ajak umat Islam seluruh Indonesia untuk mendukung TNI, Polri, di dalam menciptakan Pemilu yang jujur dan adil. Kalau ada yang coba-coba mau mengacaukan Pemilu, kami siap bantu TNI-Polri mengamankan siapapun yang ingin berbuat curang di Pemilu yang akan datang," ucap Habib Rizieq. (tempo)

Habib Rizieq menyerukan kepada seluruh umat Islam agar mencoblos Anies-Cak Imin di Pilpres. Di depan polisi, Rizieq sebut siap menang dan siap kalah kalau pemilu jurdi. Tapi kalau pemilu curang rakyat marah. Hal itu dikatakan Rizieq saat acara Istigasah Kubro Persaudaraan Alumni (PA) 212, di Lapangan Parkir di Jalan Benyamin Sueb, Blok C3, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2024) malam. 

SANCAnews.id – Tokoh besar Front Persaudaraan Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengimbau seluruh umat Islam untuk memilih atau mencoblos calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 kali ini.

Hal itu disampaikan Habib Rizieq pada acara Istigasah Kubro Persaudaraan Alumni (PA) 212, di halaman parkir Jalan Benyamin Sueb, Blok C3, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2024) malam.

Menurut Habib Rizieq, dukungan terhadap Anies-Cak Imin merupakan keputusan hasil konsensus ulama dan tokoh nasional.

"Bahwa ijtima ulama sebagai forum musyawarah dalam mengambil keputusan tentang permasalahan bangsa. Bahwa perlunya umat Islam berperan aktif memberikan usulan calon pemimpin nasional," kata Habib Rizieq saat menyampaikan mukadimah surat keputusan ijtima ulama di hadapan ribuan jemaah, Kamis.

"Bahwa untuk menjamin program pembangunan sebagaimana yang direkomendasikan oleh para ulama dan tokoh dalam ijtima, maka perlu dinyatakan secara tertulis komitmen para pejabat publik dan pimpinan nasional dalam pakta integeritas," katanya.

Menurut Habib Rizieq keputusan ijtima ulama dalam menetapkan Anies-Cak Imin sebagai sosok capres cawapres 2024-2029, telah memerhatikan saran dan fakta yang berkembang dalam sidang pleno 2 ulama dan tokoh nasional.

Yang mana, kata Habib Rizieq sidang pleno itu telah dilaksanakan pada 18 November 2023 di Masjelis Az-Zikra, Sentul, Bogor.

"Memutuskan, menetapkan. Satu, merekomendasikan Dr. H. Anies Rasyid Baswedan dan Dr. Abdul Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan wakil presiden RI periode 2024-2029, untuk didukung dalam konstestasi Pemilu 2024," kata Habib Rizieq.

Kedua, lanjut dia, mengikat seluruh peserta ijtima ulama dan tokoh nasional 2023 untuk memberikan dukungan pada capres cawapres 2024-2029, yang direkomendasikan sesuai dengan keputusan tersebut.

"Dan menyosialisasikan keputusan ini kepada umat Islam seluruh Indonesia setelah ditandatanganinya pakta integritas," jelas Habib Rizieq.

"Dan alhamdulillah Anies dan Muhaimin sudah menandatangai pakta integritas dengan ijtima ulama," lanjutnya.

Habib Rizieq juga meminta agar umat Islam tidak hanya mendukung capres dan cawapres yang disetujui ijtima ulama, melainkan juga calon legislatif (caleg) yang mendukung pasangan 01.

"PKS, PKB, Partai Ummat, Nasdem. Tolong jangan pilih di luar itu. Dukung caleg yang dukung ijtima ulama," katanya.

Disambangi Polisi, Habib Rizieq Sebut Siap Menang Atau Kalah

Habib Rizieq juga bercerita soal kedatangan empat orang anggota polisi yang dipimpin oleh seorang berpangkat Kombes ke rumahnya beberapa waktu lalu.

Menurut Habib Rizieq, keempat polisi itu berasal dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.

"Semenjak kasus kilometer 50, belum ada polisi yang datang ke rumah saya. Baru kemarin datang lagi," kata Habib Rizieq.

"Tentunya sebagai tamu kami hormati, kami sambut dengan baik karena mereka datang dengan sopan, dengan santun, dan mereka menyampaikan visi misinya," lanjutnya.

Habib Rizieq mengatakan para polisi itu menyampaikan sebuah program yang bertajuk 'cooling system' atau sistem kedamaian.

"Saya tanya apa maksudnya cooling system? Mereka katakan, 'Habib karena ini mau pilpres (pemilihan presiden), suasana politik luar biasa panasnya, setiap saat bisa terjadi benturan di tengah masyarakat," kata Habib Rizieq menirukan ucapan sang polisi yang datang ke rumahnya.

"Maka kami ditugaskan Kapolri dan semua jajaran kepolisian se-Indonesia, untuk bagaimana menerapkan cooling sistem," tambah Habib Rizieq masih menirukan pernyataan polisi.

Menurut Rizieq, polisi menjelaskan cooling system adalah sistem agar bagaimana umat tetap sejuk, damai, sehingga pemilu yang akan datang tidak menimbulkan keributan, bentrok, serta kerusuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

Pada momen tersebut, kata Habib Rizieq, keempat polisi itu meminta dukungannya dan para ulama untuk menyukseskan pemilu damai.

"Saya terima, saya pakai programnya, kemudian saya beri nasihat. Saya katakan kepada mereka, 'Sampaikan saja kepada Bapak Kapolri, kalau ingin Pemilu damai, maka gelarlah Pemilu yang jujur dan adil'," kata Habib Rizieq.

Sebab menurut Habib Rizieq hanya dengan pemilu yang jujur dan adil saja, kedamaian bisa didapatkan.

Sehingga apabila pada saat pelaksanaan diliputi kecurangan, maka tokoh besar Front Persaudaraan Islam (FPI) itu tak segan menyerukan perang.

"Jadi saya sampaikan saya akan mengajak umat Islam seluruh indonesia untuk mendukung TNI, Polri untuk mendukung pemilu yang jujur dan adil," kata Habib Rizieq.

Bahkan, Habib Rizieq mengaku tak segan membantu TNI-Polri melakukan pengamanan apabila terjadi kekacauan dalam Pemilu 2024 ini.

"Kalau pemilunya jujur dan adil, siapapun yang terpilih kami hormati. Umat Islam siap menang, siap kalah," ujar dia.

"Tapi kalau Pemilu curang, enggak jujur dan adil, jangan salahkan rakyat kalau akan berkobar, rakyat akan marah se-Indonesia," kata Habib Rizieq. (wartakota)

Presiden Joko Widodo berswafoto dengan warga saat mengunjungi Pasar Mungkid, Magelang, Jawa Tengah, Senin (29/1/2024) 

SANCAnews.id – Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk Keadilan Pemilu menyimpulkan serangkaian pelanggaran dan penyimpangan proses pemilu 2024 tidak bisa begitu saja dikategorikan sebagai kecurangan pemilu, melainkan kejahatan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Koalisi LSM untuk Keadilan Pemilu menilai para penyelenggara negara mulai dari presiden, menteri, kepala daerah, aparatur sipil negara di semua tingkatan, hingga kepala desa dan camat terlibat kejahatan pada pemilu 2024.

Berdasarkan hasil pemantauan sejak penetapan calon presiden/cawapres pada 13 November 2023 hingga 31 Januari 2024, Koalisi LSM menemukan 121 kasus pelanggaran. Jumlah tersebut disebut meningkat 300 persen dibandingkan periode Mei-November 2023 yang mencapai 56 kasus.

”Begitu kandidat capres/cawapres ditetapkan, ada mobilisasi aparat besar-besaran,” kata Halili Hasan dari Setara Institute, Kamis (8/2/2024).

Ada tiga bentuk penyimpangan aparatur negara yang teridentifikasi, yaitu pelanggaran netralitas, kecurangan pemilu, dan pelanggaran profesionalitas. Dari tiga bentuk penyimpangan tersebut, Koalisi LSM menetapkan 31 kategori tindakan.

Adapun jumlah tindakan pelanggaran yang paling banyak dilakukan adalah dukungan ASN terhadap kandidat (38 kasus), kampanye terselubung (16 kasus), dukungan terhadap kandidat tertentu (14 kasus), politisasi bansos (8 kasus), dukungan pejabat terhadap kontestan tertentu (9 kasus), penggunaan fasilitas negara (5 kasus), dan dukungan penyelenggara negara terhadap kontestan tertentu (2 kasus).

Halili menyampaikan, dari segi pelaku, Presiden RI Joko Widodo menjadi salah satu pelaku terbesar penyimpangan atau pelanggaran. Jokowi dinilai telah memobilisasi sumber daya negara untuk pemenangan kandidat tertentu.

Berdasarkan catatan Koalisi LSM, Presiden tercatat melakukan 11 kasus pelanggaran atau urutan keempat dari subjek pelanggar. Pelaku penyimpangan netralitas pertama dilakukan oleh ASN pemerintah kabupaten (13), menteri (13), lurah atau kepala desa (12), presiden, polisi (9 kasus), ASN pemerintah provinsi (8 kasus), anggota TNI (7 kasus), bupati (4 kasus), wali kota (4 kasus), dan camat (4 kasus).

Sementara itu, Armand Suparman dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai bahwa aspek terstruktur, sistematis, dan masif sudah terpenuhi dalam berbagai pelanggaran beberapa bulan belakangan.

”Aspek terstrukturnya terpenuhi. Dia yang punya kewenangan untuk mengatur anggaran yang dialokasikan, didistribusikan. Di mana dan kapan, siapa saja targetnya. Jadi, secara sistematis ada kebijakan yang menopang, baik langsung maupun tidak langsung, kecurangan-kecurangan yang ada dan itu menguntungkan salah satu pasangan calon,” kata Armand dikutip Kompas.id.

Sedangkan aspek masif pelanggaran pemilu disebutnya dapat dilihat dari banyaknya kasus terdokumentasi yang terjadi di masyarakat.

Armand menekankan, laporan Koalisi LSM ini seharusnya menjadi wake up call bahwa proses Pemilu 2024 tidak baik-baik saja. Temuan-temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa alat negara digunakan, sumber daya dipakai, jabatan/kewenangan/fasilitas/anggaran/kebijakan juga dimanfaatkan untuk kepentingan pemenangan pasangan calon tertentu.

”Ini bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu yang seharusnya ditegakkan,” kata Armand.

Al Araf dari Centra Initiative menilai bahwa "kejahatan pemilu" dilakukan sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres. Ia menilai kekuasaan telah mempermainkan konstitusi secara banal dan brutal.

”Ini kecurangan dan kejahatan konstitusional pertama yang telanjang dan terbuka di depan publik. Tidak ada di antara kita yang membantah bahwa ada nepotisme di kasus tersebut,” kata Al Araf.

Al Araf pun mengaku khawatir pemilu kali ini sulit diharapkan menjadi pemilihan yang jujur dan adil, terutama sejak pelanggaran etik yang dikonfirmasi putusan Majelis Kehormatan MK dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pencalonan Gibran.

”Kekuasaan telah berkepentingan terhadap pemilu sejak putusan 90. Sejak itu diikuti dengan semua rangkaian peristiwa yang terjadi, mulai dari penurunan baliho lawan politik, kemudian intimidasi dan kekerasan (terhadap simpatisan calon lain) di Boyolali, netralitas aparat," kata Al Araf.

"Itu akumulasinya. Tangan-tangan kekuasaan bekerja untuk memenangkan pasangan calon nomor 02 karena ada putra presiden di situ dalam kontestasi pemilu,” pungkasnya.

Koalisi LSM untuk Keadilan Pemilu sendiri terdiri dari organisasi Setara Institute, Imparsial, Kontras, Centra Initiative, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), dan Inklusif. (kompas)

Aksi unjuk rasa dua kelompok mahasiswa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/2)/rmol 

SANCAnews.id – Pemilu Serentak 2024 yang tinggal 5 hari lagi diiringi demonstrasi mahasiswa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Kantor KPU RI diserang dua kelompok mahasiswa yakni Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Berdasarkan pantauan Kantor Berita Politik RMOL di lokasi, aksi unjuk rasa yang dilakukan PB HMI MPO itu dihadiri puluhan kader. Begitu pula dengan BEM SI yang mendatangkan pasukan hingga puluhan mahasiswa yang menggunakan almamater berbeda.

Menariknya, dua kelompok ini memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikan aksi demontrasinya di depan kantor KPU RI.

PB HMI MPO membawa poster-poster dan beberapa spanduk yang misalnya bertuliskan; "PB HMI MPO Melawan" dipasang di tembok pagar kantor KPU RI yang menutup tulisan "Komisi Pemilihan Umum".

Selain itu, terdapat juga tulisan di spanduk yang mereka bawa adalah; "KPU Harus Netral", "Kapal Karam Demokrasi Tanpa Perlawanan", "Politik Gagal Mengabarkan Harapan Kebangsaan", "Biarkan Hati Ini Saja yang Hancur, Jangan Demokrasi".

Dalam aksinya tersebut, PB HMI MPO juga melakukan aksi membakar ban, dan menyampaikan orasi terkait dinamika di kontestasi Pemilu Serentak 2024.

"Ada intervensi kekuasaan yang memuluskan salah satu paslon. MK diperkosa, dihabisi, dihilangkan marwah lembaga hukum tertinggi Indonesia," kata salah satu orator.

Sementara, kelompok BEM SI melakukan aksi menginjak spanduk Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, tepat di depan kantor KPU RI.

Para mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI membentangkan spanduk berukuran besar yang memuat foto Jokowi yang nampak di dalam jeruji besi, dan bertuliskan "Tahanan Rakyat, Jokowi Penjahat Demokrasi".

Dalam aksinya tersebut, massa aksi BEM SI mempersilahkan motor serta mobil untuk menginjak spanduk tersebut yang dibentangkan di tengah jalan.

"Injak, injak, injak, injak, injak," teriak puluhan massa aksi BEM SI. (*)