SANCAnews.id

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendapat perhatian dari berbagai lapisan masyarakat, terutama dari kalangan akademisi dan aktivis demokrasi. 

Pasalnya, tingginya tensi pemilu 2024 disebabkan adanya rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai upaya agar putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Lolosnya Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024 membuat Anwar Usman yang juga paman Gibran, Rakabuming Raka, dipecat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. 

Begitu pula dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang mendapat sanksi berupa teguran keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Baik Anwar Usman maupun Hasyim Asy'ari terbukti melanggar kode etik yang melekat pada jabatannya.

Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El-Guyanie mengatakan, rezim Jokowi lebih parah dari rezim Soeharto. Hal ini didasarkan pada sikap Jokowi yang rakus akan kekuasaan, bahkan melebihi rakusnya Presiden Soeharto yang dikenal otoriter. 

“Kalau Soeharto wajar, dia tidak dibatasi oleh konstitusi, karena konstitusi sebelum amandemen. Karena tidak pernah ada batasan, tidak pernah ada norma yang membatasi Presiden berapa periode, hanya menyebut Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali. Tapi tidak lupa konstitusi itu membatasi beberapa kali,” kata Gugun El-Guyanie dalam Diskusi Daring bertajuk "Seruan Moral Bergema: Dejavu 98 Apakah Terulang?" yang digelar Forum Intelektual Muda, Senin (5/2/2024) malam. 

Sementara Jokowi, lanjut Gugun, karena lahir dari UU pasca amandemen, aturannya tegas bahwa Presiden dipilih lima tahun sekali dan tidak dapat dipilih kembali setelah menjabat dua periode. 

Namun, karena Jokowi haus kekuasaan, akhirnya aturan tersebut diotak-atik dimulai dari upaya amandemen UUD 1945, menambah jabatan presiden menjadi 3 periode, mantan presiden bisa maju sebagai wakil presiden, lalu yang lebih vulgar adalah mengabulkan batas usia capres menjadi di bawah 40 tahun bagi kepala daerah yang dipilih melalui Pemilu di MK. 

“Ketiga dengan cara yang vulgar juga, yakni mengakali agar anak Jokowi bisa menjadi Cawapres dengan cara minta pendapat MK atau memaksakan MK  agar membatalkan syarat usia cawapres. Itu dilakukan dengan cara meruntuhkan lembaga atau the garden of konstitusi,” tutur Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara di UIN Yogya ini. 

Gugun menegaskan bahwa Jokowi rakus kekuasaan melebihi Presiden Soeharto, dia mengorbankan Anwar Usman dan Ketua KPU Hasyim Asy’ari yang disidang karena etik imbas dari permainan politik Jokowi. 

Tak hanya soal Pemilu, Jokowi juga secara nyata telah merusak muruah KPK dengan merevisi UU tentang pemberantasan korupsi. Padahal, kata dia, KPK adalah salah satu lembaga yang mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. 

“Sikap Jokowi ini jelas merusak muruah KPK,” pungkasnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Co-Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia diambang kehancuran, akibat segelintir orang. Mereka berupaya menekan kekuatan rakyat agar tidak mengambil peranan di Pemilu 2024. 

“Padahal kita tahu bahwa demokrasi itu ya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rasanya itu jauh dari semangat penguasa saat ini,” ujarnya. 

Melalui diskusi bersama kelompok pemuda dan mahasiswa, Sutisna ingin mendorong agar ikhtiar menjaga demokrasi terus dilakukan. Baginya, akal sehat dan idealisme harus terus dipertahankan agar kemajuan Indonesia tidak terhambat oleh praktik KKN, yang mulai terlihat di negeri ini. 

“Kita akan terus berdiskusi  mengkritisi yang salah dari perjalanan demorkasi kita,” pungkasnya. 

Diketahui, Diskusi Daring bertajuk Seruan Moral Bergema: Dejavu 98 Apakah Terulang? yang digelar Forum Intelektual Muda menghadirkan Pemerhati Sosial Politik Surya Fermana, Akademisi UIN Sunan Kalijaga El Guyanie dan Aktivis 98 Prijo Wasono sebagai narasumber. 

Hadir pula puluhan pemuda dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia sebagai peserta dalam diskusi tersebut. (wartaekonomi)

Rocky Gerung/Ist 

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung tampak kesal saat suporter memintanya mengenakan jaket kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Dalam video tersebut terlihat Rocky Gerung memegang jaket AMIN di atas panggung. Selain Rocky Gerung, ada beberapa pembicara lainnya.

Rocky Gerung kemudian mempertanyakan keharusannya menggunakan jaket AMIN tersebut ketika hadir di acara tersebut. Diketahui acara tersebut ialah acara dari paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. 

Rocky dengan nada tingginya, mempertanyakan apakah pendukung AMIN senang melihatnya menggunakan jaket tersebut. 

Baca Juga : Makanan yang Sebaiknya Tidak Anda Makan Setiap Hari Gak perlu lagi gigi palsu! Veneer adalah cara terbaik untuk sekarang ini Samsung S23 adalah smartphone terbaik dengan harga murah Gak perlu lagi gigi palsu! Gigi patah dan gak rata? Veneer adalah cara terbaik untuk sekarang ini 

"Kalau saya pakai kalian senang?, tanya Rocky, seperti dilihat Selasa (6/2/2024). Kemudian Rocky melanjutkan jika apakah pendukung AMIN akan tidak senang ketika dirinya tidak menggunakan."Kalau tidak pakai, tidak akan senang," sambung Rocky kemudian. 

Rocky kemudian memastikan jika pendukung senang melihatnya menggunakan jaket tersebut, maka pendukung bersikap busuk. 

"Itu artinya kalian busuk. Itu artinya kalian tidak bisa melihat persahabatan orang," sambung Rocky Gerung kemudian. 

Bahkan politisi yang kerap mengkritik pemerintah ini memastikan apakah pendukung AMIN tidak pernah melihat kedekatannya dengan Anies. 

"Kalian hanya lihat kertas, kalian kayak Jokowi," sambung Rocky kemudian yang memastikan jika  jaket itu mirip bantuan langsung tunai (BLT)..

 Kemudian dalam potongan video, Rocky melemparkan jaket tersebut ke arah kerumunan orang dan pergi melenggang. (tvone)

Calon Presiden Anies Baswedan pada Pilpres 2024/Ist 

SANCAnews.id – Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai lawan calon presiden nomor satu Anies Baswedan di Pilpres 2024 bukanlah calon presiden nomor dua, Prabowo Subianto, melainkan calon presiden nomor tiga, Ganjar Pranowo.

Sebab berdasarkan survei, kemungkinan besar Prabowo Subianto akan lolos di putaran pertama jika Pilpres 2024 berlangsung dua putaran, sehingga Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo harus bersaing memperebutkan posisi kedua.

"Kenapa sih kubu @ganjarpranowo harus berpura-pura bahagia? Saat ini Ganjar diurutan ke 3, disalip Anies yang kini menduduki urutan ke 2. Ganjar angkanya 19 Anies angkanya di 22%, selisih 3%. Prabowo diurutan pertama, angkanya 51%. Selisih 29% Anies," ungkapnya.

"Jadi lawannya Anies itu bukan Prabowo lagi tapi Ganjar. Mereka saling berebut posisi 2, jika terjadi dua putaran, salah satu dari mereka akan masuk melawan Prabowo," imbuhnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Selasa (6/2).

Kenapa sih kubu @ganjarpranowo harus berpura-pura bahagia?

Saat ini Ganjar diurutan ke 3, disalip Anies yang kini menduduki urutan ke 2. Ganjar angkanya 19 Anies angkanya di 22%, selisih 3%.

Prabowo diurutan pertama, angkanya 51%. Selisih 29i Anies.

Jadi lawannya… https://t.co/OBOVwVjAAj

— Teddy Gusnaidi (@TeddGus) February 6, 2024

Untuk diketahui, berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menempati posisi pertama dengan elektabilitas 50,7 persen, artinya sudah melawati ambang batas satu putaran.

Di urutan kedua adalah pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar di angka 22 persen, dan disusul pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan 19,7 persen. Suara tidak sah atau salah mencoblos 0,7 persen dan masih merahasiakan pilihannya 6,9 persen.

"Elektabilitas Prabowo-Gibran sudah melewati magic number atau angka Pilpres satu putaran," kata Peneliti utama Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Al Faraby, dalam paparan di Jakarta, Selasa (30/1/2024), dikutip dari Republika.

Adjie mengatakan, LSI melakukan survei terbaru pada 16-26 Januari 2024 atau pascadebat cawapres kedua. Metodologi survei yang dilakukan oleh multitage random sampling dengan jumlah responden 1.200 orang, dan margin of error 2,3 persen.

Survei itu memakai kertas suara mirip dengan kertas suara yang dipakai saat Pilpres 14 Februari 2024 nanti yakni dengan memampa foto tiga pasangan capres-cawapres. "(Ada) 6,9 persen pemilih masih merahasiakan pilihannya," ucap Adjie. (populis)

Massa Apdesi saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/2/2024) 

SANCAnews.id – Demo jilid IV yang dilakukan massa Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/2/2024) hari ini tak berlangsung lama. Massa bubar setelah mendapat kepastian Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakomodir perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi delapan tahun.n.

Dilansir Inilah.com, massa Apdesi sudah berkumpul di depan pintu gerbang utama Gedung DPR RI, sejak pukul 09.00 WIB. Namun aksi tersebut hanya berlangsung sekitar dua jam. Massa bubar setelah perwakilan Apdesi meninggalkan Gedung DPR RI usai menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pimpinan DPR RI.

Diketahui, dalam aksi tersebut, Apdesi kembali menyuarakan dan mendesak DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa. Salah satu poin revisi mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun.

Perwakilan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi Agung Heri menyebut, aksi demo kali ini sudah final dan terakhir.

"Menurut kami aksi ini sudah final, artinya semua setuju, sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR, tidak ada aksi kembali," kata Agung.

Agung menjelaskan, pihaknya tinggal menunggu  pengesahan RUU Desa oleh DPR RI.

"RUU sudah selesai, secara konsep ini sudah selesai," ujar Agung menegaskan.

Diketahui, DPR dan pemerintah sepakat atas perpanjangan masa jabatan kades dari enam tahun menjadi 8 tahun. Masa jabatan ini bisa diperpanjang maksimal dua periode.

"Badan Legislasi (DPR) rapat kerja bersama pemerintah mengesahkan revisi kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (yang)) krusial adalah masa jabatan kades menjadi 8 tahun dalam satu periode, maksimal dua periode," kata Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi melalui keterangan tertulis.

Salah satu alasan DPR dan pemerintah menyetujui perpanjangan masa jabatan kades terkait pembangunan di desa. Kades dinilai akan lebih leluasa untuk merancang dan mewujudkan pembangunan. (*)

 Jakarta International Stadium (JIS) di Tanjung Priok, Jakarta Utara/Ist 

BARU saja teman dari Ciamis telepon. Dia cerita akan berangkat ke JIS (Jakarta International Stadium) di Tanjung Priok, Jakarta Utara, bersama 10 bus. Dia pun cerita massa dari Tasikmalaya lebih banyak, yaitu 20 bus. Dari Subang dan Garut masing-masing 10 bus. Itu yang terkordinir. Belum yang rombongan lain. Rata-rata setiap kabupaten di Jawa Barat mengirim 10-20 bus.

Beberapa hari lalu, saya sowan ke kiai saya di Sarang Rembang. Ketemu teman, katanya masyarakat Sarang akan datang ke JIS. Satu bus. Di kecamatan lainnya, ada beberapa bus. Komunikasi juga dengan teman dari Jepara, katanya mereka akan datang ke JIS dengan tiga bus.

Teman dari Kendal telepon. Mereka akan bawa rombongan ke Jakarta. Boleh nggak mampir? Tanyanya kepadaku. Pastilah, jawabku. Namanya teman mau silaturahmi. Rumah terbuka untuk siapa saja yang mau silaturahmi. Asal tepat waktunya saja.

Di sejumlah masjid dan penginapan di Jakarta mulai berbenah, karena dipesan oleh massa dari luar Jakarta sebagai tempat menginap. Begitu juga tempat parkir.

Dari Jabodetabek saja, kita nggak bisa membayangkan berapa juta yang akan hadir di kampanye terakhir Anies-Muhaimin. Ini bicara relawan. Bicara jumlah pendukung.

Belum bicara massa yang dikonsolidasikan oleh partai politik. PKS, PKB dan Nasdem punya basis massa yang tidak sedikit. Masing-masing bisa hadirkan ratusan ribu massa. Massa Nasdem saja dulu bisa membanjiri halaman GBK. Apalagi kalau bicara PKS dan PKB. Jauh lebih besar jumlah massanya. Massa pasti dan militan. Partai Ummat? Mungkin bisa nambah dikit.

Mereka, massa yang akan hadir di JIS ingin menyaksikan pidato kenegaraan Anies-Muhaimin. Sekaligus juga ingin menunjukkan unjuk kekuatan: bahwa pemilu tidak boleh curang.

Jika kalian melakukan kecurangan, 10 juta massa lebih bisa berkumpul, bersama-sama dengan massa lainnya. Ini akan menjadi protes massal yang bisa serius dampaknya.

Gelombang massa di JIS, tanggal 10 Februari mendatang, akan membuat sejarah baru bahwa ada capres-cawapres bisa berdiri di atas massa yang jumlahnya tembus 10 juta. Mereka militan dan kompak untuk memberi dukungan politik. Ini dahsyat, dan mungkin tidak pernah terjadi di dunia.

Massa 212 tahun 2016 itu dahsyat. Tapi, gelombang massa yang hadir di JIS mungkin lebih dahsyat lagi. Ada kekuatan yang menggerakkan mereka: yaitu semangat perubahan.

Kabarnya, mereka yang mau hadir ke JIS dipersulit. Busnya dibatalin, sebagian diintimidasi, dan seterusnya. Justru ini akan menjadi daya dorong yang semakin menguat buat pendukung Anies-Muhaimin untuk datang. Mereka aka lawan semua bentuk intimidasi. Mereka akan tetap datang ke JIS dengan cara mereka. Termasuk dengan jalan kaki.

JIS akan menjadi sejarah baru. Yaitu berkumpulnya puluhan juta massa untuk mendukung Anies-Muhaimin memimpin Indonesia. Butuh berapa puluh, bahkan ratusan tahun untuk menghadirkan puluhan juta massa mendukung capres-cawapres. Akankah massa pendukung Anies-Muhaimin di JIS bisa melampui jumlah massa 212?

(Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)