SANCAnews.id

Rocky Gerung/Ist 

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung tampak kesal saat suporter memintanya mengenakan jaket kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Dalam video tersebut terlihat Rocky Gerung memegang jaket AMIN di atas panggung. Selain Rocky Gerung, ada beberapa pembicara lainnya.

Rocky Gerung kemudian mempertanyakan keharusannya menggunakan jaket AMIN tersebut ketika hadir di acara tersebut. Diketahui acara tersebut ialah acara dari paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. 

Rocky dengan nada tingginya, mempertanyakan apakah pendukung AMIN senang melihatnya menggunakan jaket tersebut. 

Baca Juga : Makanan yang Sebaiknya Tidak Anda Makan Setiap Hari Gak perlu lagi gigi palsu! Veneer adalah cara terbaik untuk sekarang ini Samsung S23 adalah smartphone terbaik dengan harga murah Gak perlu lagi gigi palsu! Gigi patah dan gak rata? Veneer adalah cara terbaik untuk sekarang ini 

"Kalau saya pakai kalian senang?, tanya Rocky, seperti dilihat Selasa (6/2/2024). Kemudian Rocky melanjutkan jika apakah pendukung AMIN akan tidak senang ketika dirinya tidak menggunakan."Kalau tidak pakai, tidak akan senang," sambung Rocky kemudian. 

Rocky kemudian memastikan jika pendukung senang melihatnya menggunakan jaket tersebut, maka pendukung bersikap busuk. 

"Itu artinya kalian busuk. Itu artinya kalian tidak bisa melihat persahabatan orang," sambung Rocky Gerung kemudian. 

Bahkan politisi yang kerap mengkritik pemerintah ini memastikan apakah pendukung AMIN tidak pernah melihat kedekatannya dengan Anies. 

"Kalian hanya lihat kertas, kalian kayak Jokowi," sambung Rocky kemudian yang memastikan jika  jaket itu mirip bantuan langsung tunai (BLT)..

 Kemudian dalam potongan video, Rocky melemparkan jaket tersebut ke arah kerumunan orang dan pergi melenggang. (tvone)

Calon Presiden Anies Baswedan pada Pilpres 2024/Ist 

SANCAnews.id – Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai lawan calon presiden nomor satu Anies Baswedan di Pilpres 2024 bukanlah calon presiden nomor dua, Prabowo Subianto, melainkan calon presiden nomor tiga, Ganjar Pranowo.

Sebab berdasarkan survei, kemungkinan besar Prabowo Subianto akan lolos di putaran pertama jika Pilpres 2024 berlangsung dua putaran, sehingga Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo harus bersaing memperebutkan posisi kedua.

"Kenapa sih kubu @ganjarpranowo harus berpura-pura bahagia? Saat ini Ganjar diurutan ke 3, disalip Anies yang kini menduduki urutan ke 2. Ganjar angkanya 19 Anies angkanya di 22%, selisih 3%. Prabowo diurutan pertama, angkanya 51%. Selisih 29% Anies," ungkapnya.

"Jadi lawannya Anies itu bukan Prabowo lagi tapi Ganjar. Mereka saling berebut posisi 2, jika terjadi dua putaran, salah satu dari mereka akan masuk melawan Prabowo," imbuhnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Selasa (6/2).

Kenapa sih kubu @ganjarpranowo harus berpura-pura bahagia?

Saat ini Ganjar diurutan ke 3, disalip Anies yang kini menduduki urutan ke 2. Ganjar angkanya 19 Anies angkanya di 22%, selisih 3%.

Prabowo diurutan pertama, angkanya 51%. Selisih 29i Anies.

Jadi lawannya… https://t.co/OBOVwVjAAj

— Teddy Gusnaidi (@TeddGus) February 6, 2024

Untuk diketahui, berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menempati posisi pertama dengan elektabilitas 50,7 persen, artinya sudah melawati ambang batas satu putaran.

Di urutan kedua adalah pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar di angka 22 persen, dan disusul pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dengan 19,7 persen. Suara tidak sah atau salah mencoblos 0,7 persen dan masih merahasiakan pilihannya 6,9 persen.

"Elektabilitas Prabowo-Gibran sudah melewati magic number atau angka Pilpres satu putaran," kata Peneliti utama Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Adjie Al Faraby, dalam paparan di Jakarta, Selasa (30/1/2024), dikutip dari Republika.

Adjie mengatakan, LSI melakukan survei terbaru pada 16-26 Januari 2024 atau pascadebat cawapres kedua. Metodologi survei yang dilakukan oleh multitage random sampling dengan jumlah responden 1.200 orang, dan margin of error 2,3 persen.

Survei itu memakai kertas suara mirip dengan kertas suara yang dipakai saat Pilpres 14 Februari 2024 nanti yakni dengan memampa foto tiga pasangan capres-cawapres. "(Ada) 6,9 persen pemilih masih merahasiakan pilihannya," ucap Adjie. (populis)

Massa Apdesi saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/2/2024) 

SANCAnews.id – Demo jilid IV yang dilakukan massa Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/2/2024) hari ini tak berlangsung lama. Massa bubar setelah mendapat kepastian Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengakomodir perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi delapan tahun.n.

Dilansir Inilah.com, massa Apdesi sudah berkumpul di depan pintu gerbang utama Gedung DPR RI, sejak pukul 09.00 WIB. Namun aksi tersebut hanya berlangsung sekitar dua jam. Massa bubar setelah perwakilan Apdesi meninggalkan Gedung DPR RI usai menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pimpinan DPR RI.

Diketahui, dalam aksi tersebut, Apdesi kembali menyuarakan dan mendesak DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa. Salah satu poin revisi mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun.

Perwakilan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi Agung Heri menyebut, aksi demo kali ini sudah final dan terakhir.

"Menurut kami aksi ini sudah final, artinya semua setuju, sudah disepakati antara pemerintah dengan DPR, tidak ada aksi kembali," kata Agung.

Agung menjelaskan, pihaknya tinggal menunggu  pengesahan RUU Desa oleh DPR RI.

"RUU sudah selesai, secara konsep ini sudah selesai," ujar Agung menegaskan.

Diketahui, DPR dan pemerintah sepakat atas perpanjangan masa jabatan kades dari enam tahun menjadi 8 tahun. Masa jabatan ini bisa diperpanjang maksimal dua periode.

"Badan Legislasi (DPR) rapat kerja bersama pemerintah mengesahkan revisi kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (yang)) krusial adalah masa jabatan kades menjadi 8 tahun dalam satu periode, maksimal dua periode," kata Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi melalui keterangan tertulis.

Salah satu alasan DPR dan pemerintah menyetujui perpanjangan masa jabatan kades terkait pembangunan di desa. Kades dinilai akan lebih leluasa untuk merancang dan mewujudkan pembangunan. (*)

 Jakarta International Stadium (JIS) di Tanjung Priok, Jakarta Utara/Ist 

BARU saja teman dari Ciamis telepon. Dia cerita akan berangkat ke JIS (Jakarta International Stadium) di Tanjung Priok, Jakarta Utara, bersama 10 bus. Dia pun cerita massa dari Tasikmalaya lebih banyak, yaitu 20 bus. Dari Subang dan Garut masing-masing 10 bus. Itu yang terkordinir. Belum yang rombongan lain. Rata-rata setiap kabupaten di Jawa Barat mengirim 10-20 bus.

Beberapa hari lalu, saya sowan ke kiai saya di Sarang Rembang. Ketemu teman, katanya masyarakat Sarang akan datang ke JIS. Satu bus. Di kecamatan lainnya, ada beberapa bus. Komunikasi juga dengan teman dari Jepara, katanya mereka akan datang ke JIS dengan tiga bus.

Teman dari Kendal telepon. Mereka akan bawa rombongan ke Jakarta. Boleh nggak mampir? Tanyanya kepadaku. Pastilah, jawabku. Namanya teman mau silaturahmi. Rumah terbuka untuk siapa saja yang mau silaturahmi. Asal tepat waktunya saja.

Di sejumlah masjid dan penginapan di Jakarta mulai berbenah, karena dipesan oleh massa dari luar Jakarta sebagai tempat menginap. Begitu juga tempat parkir.

Dari Jabodetabek saja, kita nggak bisa membayangkan berapa juta yang akan hadir di kampanye terakhir Anies-Muhaimin. Ini bicara relawan. Bicara jumlah pendukung.

Belum bicara massa yang dikonsolidasikan oleh partai politik. PKS, PKB dan Nasdem punya basis massa yang tidak sedikit. Masing-masing bisa hadirkan ratusan ribu massa. Massa Nasdem saja dulu bisa membanjiri halaman GBK. Apalagi kalau bicara PKS dan PKB. Jauh lebih besar jumlah massanya. Massa pasti dan militan. Partai Ummat? Mungkin bisa nambah dikit.

Mereka, massa yang akan hadir di JIS ingin menyaksikan pidato kenegaraan Anies-Muhaimin. Sekaligus juga ingin menunjukkan unjuk kekuatan: bahwa pemilu tidak boleh curang.

Jika kalian melakukan kecurangan, 10 juta massa lebih bisa berkumpul, bersama-sama dengan massa lainnya. Ini akan menjadi protes massal yang bisa serius dampaknya.

Gelombang massa di JIS, tanggal 10 Februari mendatang, akan membuat sejarah baru bahwa ada capres-cawapres bisa berdiri di atas massa yang jumlahnya tembus 10 juta. Mereka militan dan kompak untuk memberi dukungan politik. Ini dahsyat, dan mungkin tidak pernah terjadi di dunia.

Massa 212 tahun 2016 itu dahsyat. Tapi, gelombang massa yang hadir di JIS mungkin lebih dahsyat lagi. Ada kekuatan yang menggerakkan mereka: yaitu semangat perubahan.

Kabarnya, mereka yang mau hadir ke JIS dipersulit. Busnya dibatalin, sebagian diintimidasi, dan seterusnya. Justru ini akan menjadi daya dorong yang semakin menguat buat pendukung Anies-Muhaimin untuk datang. Mereka aka lawan semua bentuk intimidasi. Mereka akan tetap datang ke JIS dengan cara mereka. Termasuk dengan jalan kaki.

JIS akan menjadi sejarah baru. Yaitu berkumpulnya puluhan juta massa untuk mendukung Anies-Muhaimin memimpin Indonesia. Butuh berapa puluh, bahkan ratusan tahun untuk menghadirkan puluhan juta massa mendukung capres-cawapres. Akankah massa pendukung Anies-Muhaimin di JIS bisa melampui jumlah massa 212?

(Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Basaria Panjaitan (tengah) saat membacakan pernyataan sikap dan imbauan Panca Laku bersama mantan pimpinan KPK lainnya di Gedung Anti Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Senin (5/2/2024). 

SANCAnews.id – Seruan keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang dinilai kehilangan pedoman moral, etika, dan orientasi hukum jelang pemilu 2024 terus santer terdengar. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2003-2019 ini turun menyampaikan keprihatinan dan imbauan moralnya kepada para pejabat negara, termasuk Presiden Joko Widodo.

Seruan moral disampaikan sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (5/2/2024). Mereka antara lain Taufiequrachman Ruki, Erry Riyana Hardjapamekas, Amien Sunaryadi, M Busyro Muqqodas, Abraham Samad, Chandra M Hamzah, Waluyo, Bibit Samad Riayanto, Mas Achmad Santosa, Basaria Panjaitan, Laode M Syarif, Adnan Pandu Praja, M Jassin, Haryono Umar. dan Zulkarnain.

Erry Riyana menjelaskan, seruan moral yang dinamakan ”Panca Laku” itu digagas baru-baru ini dalam sebuah pertemuan makan siang yang diikuti sejumlah pemimpin KPK periode 2003-2019. Mereka bersepakat untuk tidak diam saja melihat situasi bangsa dan negara belakangan ini.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2003-2007 Erry Riyana Hardjapamekas (kanan) memberikan pidato pembuka saat berkumpul bersama mantan pimpinan KPK lainnya dan menyatakan sikap terkait perkembangan situasi kehidupan berbangsa dan bernegara jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Gedung Anti Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Senin (5/2/2024). 

Taufiequrachman Ruki saat menjawab pertanyaan mengenai seburuk apa kondisi Indonesia sehingga mantan pimpinan KPK turun gunung mengungkapkan, hal tersebut terlihat dari sejumlah indikator yang dinilainya tidak menggembirakan. Dari sisi indeks persepsi korupsi, Indonesia pernah mencapai skor 40 (dari 0-100) pada 2019. Namun, dalam lima tahun terakhir, angka tersebut tidak naik, bahkan peringkat Indonesia malah turun.

”Artinya, negara lain maju, kita tidak maju-maju. Lalu, kita cari indeks lain, misalnya indeks demokrasi kita 6,7. Kita dinyatakan sebagai negara demokrasi yang gagal kalau menurut saya. Bukan cacat,” kata Ruki.

Mengacu pada hasil survei The Economist Intelegent Unit, Indonesia tergolong ke dalam negara flawed democracy atau demokrasi cacat. Sementara pada 2023 Varieties of Democracy Project juga menempatkan Indonesia dengan skor 25 dan menggambarkan Indonesia sebagai negara dengan praktik kartel partai politik (parpol) karena maraknya bagi-bagi kekuasaan di antara parpol dengan akuntabilitas yang sangat kurang terhadap pemilih.

Semua ini terkait dengan persoalan moral. Negara di ambang bahaya kalau ini dibiarkan terus. Oleh karena itu, pimpinan KPK merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu.

Ruki mengungkapkan, ada tiga faktor yang menyebabkan indeks persepsi korupsi Indonesia sulit naik, antara lain persoalan demokrasi politik, pelayanan publik, dan ketaatan hukum. Menurut dia, tiga hal tersebut tidak pernah disentuh oleh pemerintah.

”Semua ini terkait dengan persoalan moral. Negara di ambang bahaya kalau ini dibiarkan terus. Oleh karena itu pimpinan KPK merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu. Karena ini kami ini para mantan, ya, mengimbau dengan Panca Laku. Negara ini di tangan-tangan pejabat. Jangan biarkan terpuruk lagi,” kata Ruki.

Panca Laku

Dalam kesempatan itu, Basaria menguraikan Panca Laku, yakni pesan moral dari para mantan pimpinan KPK untuk Presiden Jokowi dan seluruh penyelenggara negara. Salah satunya adalah memperkuat agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu, menjadi teladan atau role model dalam menjalankan sikap antikorupsi serta menghindari segala bentuk kepentingan (conflict of interest) karena benturan kepentingan adalah akar dan langkah awal menuju praktik rasuah.

Mantan pimpinan lembaga antirasuah itu juga menyerukan agar Presiden dan penyelenggara negara memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya tata kelola penyaluran bantuan sosial (bansos). Bansos mesti diatur agar tepat sasaran, sesuai nama dan alamat.

”Tata kelola bantuan sosial akhir-akhir ini menjadi sorotan karena dilakukan dalam rentang waktu menjelang dilaksanakannya Pemilihan Umum 2024 dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip good governance,” kata Basaria.

Para mantan pimpinan KPK tersebut juga meminta para penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, serta TNI, bersikap imparsial, adil, dan tidak berpihak untuk memenangkan kandidat, baik capres dan cawapres maupun calon anggota legislatif (caleg) tertentu.

Sementara itu, Laode menegaskan, pesan moral tersebut disampaikan bukan untuk mendukung atau tidak mendukung pasangan calon tertentu. Menurut dia, mantan pimpinan KPK turun gunung karena melihat penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan semakin masif mendekati hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

”Sebagai orang tua, kami merasa masak, sih, diam saja atas kondisi penyelewengan seperti ini,” kata Laode saat didesak mengapa baru memberikan pernyataan sikap saat ini.

Para mantan pemimpin KPK mengingatkan rakyat agar menjadikan komitmen pemberantasan korupsi capres-cawapres sebagai pertimbangan dalam memilih. Mengenai siapa kandidat yang dinilai memiliki komitmen, Laode menyerahkannya kepada publik.

Ruki juga menyampaikan agar rakyat Indonesia berhati-hati dalam memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan. Masyarakat harus memilih presiden yang memiliki komitmen kuat dan konsisten memberantas korupsi. Sebab, Presiden merupakan panglima tertinggi sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemberantasan korupsi.

”Kalau kita pilih presiden yang tidak punya strong komitmen, yang cuma mengatakan kami akan pimpin sendiri pemberantasan korupsi, cuma pencitraan, enggak akan bergerak kita. Negeri ini akan semakin lama semakin terpuruk,” kata Ruki.

Bagi Ruki, pemerintahan yang berkuasa saat ini tidak memiliki kesadaran mengenai merosotnya indeks persepsi korupsi Indonesia. Seolah-olah, urusan menaikkan indeks persepsi korupsi adalah urusan KPK semata. Padahal, jebloknya IPK Indonesia lebih disebabkan adanya korupsi di sektor bisnis dan perizinan. ”Siapa yang mengelola bisnis, ya BKPM, ya Badan Pertanahan, dan segala macamnya. Izin-izin segala macam itu,” kata Ruki.

Sayangnya, aparatur pemerintahan saat ini tidak memiliki komitmen untuk memperbaiki IPK. ”Siapa yang harus berkomitmen? Ya, presiden,” ujarnya.(kompas)