SANCAnews.id

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Basaria Panjaitan (tengah) saat membacakan pernyataan sikap dan imbauan Panca Laku bersama mantan pimpinan KPK lainnya di Gedung Anti Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Senin (5/2/2024). 

SANCAnews.id – Seruan keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang dinilai kehilangan pedoman moral, etika, dan orientasi hukum jelang pemilu 2024 terus santer terdengar. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2003-2019 ini turun menyampaikan keprihatinan dan imbauan moralnya kepada para pejabat negara, termasuk Presiden Joko Widodo.

Seruan moral disampaikan sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (5/2/2024). Mereka antara lain Taufiequrachman Ruki, Erry Riyana Hardjapamekas, Amien Sunaryadi, M Busyro Muqqodas, Abraham Samad, Chandra M Hamzah, Waluyo, Bibit Samad Riayanto, Mas Achmad Santosa, Basaria Panjaitan, Laode M Syarif, Adnan Pandu Praja, M Jassin, Haryono Umar. dan Zulkarnain.

Erry Riyana menjelaskan, seruan moral yang dinamakan ”Panca Laku” itu digagas baru-baru ini dalam sebuah pertemuan makan siang yang diikuti sejumlah pemimpin KPK periode 2003-2019. Mereka bersepakat untuk tidak diam saja melihat situasi bangsa dan negara belakangan ini.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2003-2007 Erry Riyana Hardjapamekas (kanan) memberikan pidato pembuka saat berkumpul bersama mantan pimpinan KPK lainnya dan menyatakan sikap terkait perkembangan situasi kehidupan berbangsa dan bernegara jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Gedung Anti Corruption Learning Center (ACLC) KPK, Jakarta, Senin (5/2/2024). 

Taufiequrachman Ruki saat menjawab pertanyaan mengenai seburuk apa kondisi Indonesia sehingga mantan pimpinan KPK turun gunung mengungkapkan, hal tersebut terlihat dari sejumlah indikator yang dinilainya tidak menggembirakan. Dari sisi indeks persepsi korupsi, Indonesia pernah mencapai skor 40 (dari 0-100) pada 2019. Namun, dalam lima tahun terakhir, angka tersebut tidak naik, bahkan peringkat Indonesia malah turun.

”Artinya, negara lain maju, kita tidak maju-maju. Lalu, kita cari indeks lain, misalnya indeks demokrasi kita 6,7. Kita dinyatakan sebagai negara demokrasi yang gagal kalau menurut saya. Bukan cacat,” kata Ruki.

Mengacu pada hasil survei The Economist Intelegent Unit, Indonesia tergolong ke dalam negara flawed democracy atau demokrasi cacat. Sementara pada 2023 Varieties of Democracy Project juga menempatkan Indonesia dengan skor 25 dan menggambarkan Indonesia sebagai negara dengan praktik kartel partai politik (parpol) karena maraknya bagi-bagi kekuasaan di antara parpol dengan akuntabilitas yang sangat kurang terhadap pemilih.

Semua ini terkait dengan persoalan moral. Negara di ambang bahaya kalau ini dibiarkan terus. Oleh karena itu, pimpinan KPK merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu.

Ruki mengungkapkan, ada tiga faktor yang menyebabkan indeks persepsi korupsi Indonesia sulit naik, antara lain persoalan demokrasi politik, pelayanan publik, dan ketaatan hukum. Menurut dia, tiga hal tersebut tidak pernah disentuh oleh pemerintah.

”Semua ini terkait dengan persoalan moral. Negara di ambang bahaya kalau ini dibiarkan terus. Oleh karena itu pimpinan KPK merasa terpanggil untuk berbuat sesuatu. Karena ini kami ini para mantan, ya, mengimbau dengan Panca Laku. Negara ini di tangan-tangan pejabat. Jangan biarkan terpuruk lagi,” kata Ruki.

Panca Laku

Dalam kesempatan itu, Basaria menguraikan Panca Laku, yakni pesan moral dari para mantan pimpinan KPK untuk Presiden Jokowi dan seluruh penyelenggara negara. Salah satunya adalah memperkuat agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain itu, menjadi teladan atau role model dalam menjalankan sikap antikorupsi serta menghindari segala bentuk kepentingan (conflict of interest) karena benturan kepentingan adalah akar dan langkah awal menuju praktik rasuah.

Mantan pimpinan lembaga antirasuah itu juga menyerukan agar Presiden dan penyelenggara negara memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya tata kelola penyaluran bantuan sosial (bansos). Bansos mesti diatur agar tepat sasaran, sesuai nama dan alamat.

”Tata kelola bantuan sosial akhir-akhir ini menjadi sorotan karena dilakukan dalam rentang waktu menjelang dilaksanakannya Pemilihan Umum 2024 dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip good governance,” kata Basaria.

Para mantan pimpinan KPK tersebut juga meminta para penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, serta TNI, bersikap imparsial, adil, dan tidak berpihak untuk memenangkan kandidat, baik capres dan cawapres maupun calon anggota legislatif (caleg) tertentu.

Sementara itu, Laode menegaskan, pesan moral tersebut disampaikan bukan untuk mendukung atau tidak mendukung pasangan calon tertentu. Menurut dia, mantan pimpinan KPK turun gunung karena melihat penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan semakin masif mendekati hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

”Sebagai orang tua, kami merasa masak, sih, diam saja atas kondisi penyelewengan seperti ini,” kata Laode saat didesak mengapa baru memberikan pernyataan sikap saat ini.

Para mantan pemimpin KPK mengingatkan rakyat agar menjadikan komitmen pemberantasan korupsi capres-cawapres sebagai pertimbangan dalam memilih. Mengenai siapa kandidat yang dinilai memiliki komitmen, Laode menyerahkannya kepada publik.

Ruki juga menyampaikan agar rakyat Indonesia berhati-hati dalam memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan. Masyarakat harus memilih presiden yang memiliki komitmen kuat dan konsisten memberantas korupsi. Sebab, Presiden merupakan panglima tertinggi sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemberantasan korupsi.

”Kalau kita pilih presiden yang tidak punya strong komitmen, yang cuma mengatakan kami akan pimpin sendiri pemberantasan korupsi, cuma pencitraan, enggak akan bergerak kita. Negeri ini akan semakin lama semakin terpuruk,” kata Ruki.

Bagi Ruki, pemerintahan yang berkuasa saat ini tidak memiliki kesadaran mengenai merosotnya indeks persepsi korupsi Indonesia. Seolah-olah, urusan menaikkan indeks persepsi korupsi adalah urusan KPK semata. Padahal, jebloknya IPK Indonesia lebih disebabkan adanya korupsi di sektor bisnis dan perizinan. ”Siapa yang mengelola bisnis, ya BKPM, ya Badan Pertanahan, dan segala macamnya. Izin-izin segala macam itu,” kata Ruki.

Sayangnya, aparatur pemerintahan saat ini tidak memiliki komitmen untuk memperbaiki IPK. ”Siapa yang harus berkomitmen? Ya, presiden,” ujarnya.(kompas)

Uskup Agung Jakarta Kardinal Mgr Ignatius Suharyo menanggapi terkait sejumlah sivitas akademika yang mengkritik pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelang Pemilu 2024. 

SANCAnews.id – Uskup Agung Jakarta Kardinal Mgr Ignatius Suharyo menanggapi sejumlah akademisi yang mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi jelang pemilu 2024.

Suharyo mengatakan, penyampaian sikap politik terhadap penguasa sebenarnya sudah ada sejak zaman para nabi.

"Dalam perspektif iman Kristiani, dalam sejarah itu selalu ada kerajaan. Dan kerajaan itu sama dengan kekuasaan. Kita semua tahu kekuasaan itu berbahaya kalau tidak dijalankan dengan baik," kata Suhayo usai menyampaikan seruan terkait Pemilu 2024 di Grha Oikoumene, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024). 

"Maka ketika ada institusi kerajaan, pada waktu itu raja-raja tidak bagus, munculah nabi-nabi. Itulah yang menyerukan kebenaran, keadilan," ujarnya.

Ia pun menilai setiap zaman berjalan seperti itu, sehingga, jika para akademisi menyerukan kritik terkait moral, itu tanggung jawab mereka dan ditujukan kepada institusi yang memegang kekuasaan.

"Dinamika seperti itu dalam sejarah selalu ada. Semoga seruan-seruan seperti itu didengarkan. Kalau tidak didengarkan dalam sejarah juga jelas, ketika kekuasaan tidak mendengarkan kritik-kritik bahanyanya adalah tumbang. Bukan hanya di Indonesia, tetapi di mana pun akan terjadi," jelasmya.

Sebab itu, ia menilai kekuasaan dan kritik merupakan dua hal yang mesti berjalan bersama-sama.

Sementara, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud dalam kesempatan yang sama, mengatakan kritik merupakan hal yang biasa dan merupakan vitamin yang menyehatkan demokrasi.

"Kritik itu biasa, karena kritik itu adalah vitamin. Kalau vitaminnya pas, itu akan menyehatkan bangsa ini, akan menyehatkan demokrasi ini," ujar Marsudi.

Ia pun menyebut kritik yang disampaikan sejumlah sivitas akademika bukan untuk merobohkan melainkan membangun Indonesia yang lebih baik.

"Atas kritik yang banyak, kritik itu membangun, kritik itu bukan merobohkan, tapi untuk memperkuat, untuk membangun," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya,  sivitas akademika berbagai kampus di Indonesia bersuara untuk mengkritik demokrasi pada era penghujung pemerintahan Presiden Joko Widodo.  

Kritik tersebut mulai disampaikan usai Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh berpihak dan berkampanye.

Sebelumnya, sivitas akademika sejumlah kampus seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Andalas (Unand), hingga Asosisasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) bersuara karena resah dengan situasi kebangsaan, khususnya pelaksanaan demokrasi di Tanah Air belakangan ini. (kompas)

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyapa para pendukungnya saat kampanye terbuka di Lapangan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (5/2/2024) 

SANCAnews.id – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengajak seluruh pendukungnya dari seluruh daerah di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk meramaikan kampanye di hari terakhir Pilpres 2024 di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Februari.

"Pergi ke JIS bukan wajib, yang bisa berangkat ke JIS, berangkat ke JIS; tetapi, yang lebih penting mengamankan suara di tiap-tiap TPS (tempat pemungutan suara) dan lebih penting juga menambah suara di tiap-tiap TPS, betul?" kata Anies Baswedan saat kampanye akbar di Lapangan Karang Pule, Kota Mataram, NTB, Selasa (6/2/2024).

Anies mengaku banyak mendapatkan kabar dari para pendukungnya yang sudah mulai berangkat ke Jakarta untuk menghadiri kampanye akbar pamungkas di JIS tersebut.

"Hari ini, saya banyak menerima kabar, ada yang berangkat naik sepeda, ada yang jalan kaki, ada yang menyewa kendaraan; semua berangkat menuju JIS untuk tanggal 10 Februari 2024," katanya.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun berpesan kepada para pendukungnya yang akan hadir di JIS untuk selalu menjaga nama baik, ketulusan, dan keikhlasan selama berada di Jakarta.

"Saya sampaikan kepada semua, jaga niat baik; dan bagi yang tidak berangkat, jumlahnya lebih banyak, tambahkan suara di tiap TPS, jaga suara di TPS, berkumpul di RT, RW, desa, kampung, kompleks, tambahkan suara untuk nomor satu, AMIN. Insyaallah kita berhasil nanti pada 14 Februari 2024," ujarnya.

Ikut menemani Anies Baswedan dalam kampanye di Kota Mataram itu ialah istrinya, Fery Farhati, dan putrinya, Mutiara Annisa Baswedan. Tak hanya itu, sejumlah kader dan pengurus partai Koalisi Perubahan juga tampak hadir, di antaranya pengurus Partai NasDem, PKB, PKS, dan Partai Ummat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pilpres 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. (inilah)

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan/Ist 

SANCAnews.id – Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku kaget dengan antusiasme yang ditunjukkan masyarakat Sulawesi Utara saat tiba di Kota Manado.

Sebab, meski tiba di bandara pukul 03.00 Wita, masyarakat yang hadir menyambut Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 masih sangat ramai.

"Saya tidak membayangkan jam 3 pagi begitu banyak masyarakat di Bandara, saya sampai terharu melihatnya," kata Anies pada wartawan di NasDem Tower, Manado, Sulawesi Utara, Senin (5/2/2024). 

Menurutnya, sudah terbiasa disambut masyarakat jika hadir ke suatu daerah pada pukul 7 atau 8 pagi, namun untuk kali ini sangat mengejutkan. 

 "Kalau kita bilang jam 8 pagi ramai orang di Bandara itu normal, tapi kalau jam 3 pagi dan ramai artinya mereka sedang menjemput harapan," tegas Anies. 

 Dia juga menyebutkan tindakan masyarakat tersebut tergerak dari hati bukan karena sebuah bayaran.  "Tidak ada yang bisa seperti ini dengan bayaran. 

Ini datang dengan sepenuh hati, datang dengan membawa semangat dan itu membuat saya berangkat dari Manado meneruskan perjalanan dengan membawa semangat teman-teman di sini," tuturnya. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 14 November 2023 telah menetapkan tiga pasangan capres dan cawapres menjadi peserta Pilpres 2024. 

Ketiganya adalah pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3. 

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. (tvone)

Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (IKA Fisipol) UKI, Marlen Sitompul/Ist 

SANCAnews.id – Alumni Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini tidak pernah memihak atau menyatakan dukungan terhadap Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-cawapres) Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IKA Fisipol) UKI Marlen Sitompul menegaskan pihaknya tidak akan mendukung calon presiden atau wakil presiden yang rekam jejaknya bermasalah dan melanggar konstitusi.

“Tidak ada toleransi bagi capres dan cawapres yang melanggar etika dan konstitusi hanya untuk melanggengkan kekuasaan,” tegasnya dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (6/2).

"Paman Gibran Anwar Usman sebagai mantan Ketua MK dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari juga dinyatakan melanggar etika terkait pencalonan Gibran sebagai Cawapres. Lantas apa yang diharapkan dari seorang pemimpin yang secara jelas pencalonannya melanggar etika," imbuhnya.

Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen periode 2020-2022 ini menegaskan, Gibran merupakan buah dari demokrasi yang dipaksakan. Dia juga merupakan representasi dari politik dinasti yang dirancang oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Gibran lolos sebagai Cawapres dengan cara tidak terhormat. Bagaimana konstitusi kita diperkosa hanya untuk kepentingan putra Jokowi tersebut," tegasnya.

Marlen juga menyoroti keberpihakan Presiden Jokowi kepada Prabowo-Gibran. hal tersebut dinilainya sangat tidak etis. Terlebih, cara-cara yang tidak elok untuk memenangkan Prabowo-Gibran juga dipertontonkan Jokowi secara terang-terangan.

"Seperti kita lihat Presiden Jokowi dengan ugal-ugalan membagikan Bansos di sejumlah daerah, tujuannya apa kalau bukan untuk mendongkrak keterpilihan Prabowo-Gibran. Presiden Jokowi dengan tidak ada rasa malu menggunakan APBN untuk memenangkan putranya," tegasnya lagi.

Marlen juga menyesalkan langkah sejumlah alumni yang mengatasnamakan alumni UKI dan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Karenanya, dia meminta, agar alumni tidak mengatasnamakan tidak menggunakan UKI untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

“Karena selaku ketua IKA Fisipol UKI, setahu saya hingga saat ini DPP IKA UKI belum memutuskan dukungan kepada pasangan capres-cawapres tertentu,” tandas Marlen. (rmol)