SANCAnews.id

Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran vs Jokowi-Gibran/Ist 

SANCAnews.id – Gerakan moral yang disuarakan civitas akademika berbagai perguruan tinggi menjadi sinyal bagi rezim Presiden Joko Widodo untuk menghentikan pelanggaran etik dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan.

Hal ini disampaikan Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/2). Hal tersebut disampaikan Direktur Lembaga Penelitian Lanskap Politik Indonesia Andi Yusran saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (5/2).

"Beberapa episode pelanggaran tersebut secara kasat mata diperlihatkan oleh elite pemerintahan dengan tanpa rasa malu seperti upaya personifikasi bantuan sosial yang seakan berasal dari pasangan salah satu paslon," kata Andi.

Bahkan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan juga sempat berujar bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) merupakan pemberian Presiden Jokowi.

Terkait upaya penyalahgunaan kekuasaan, analis politik Universitas Nasional itu membeberkan, aparatur negara diduga kuat dimanfaatkan menjadi garda pemenangan salah satu paslon.

"Saran saya sebaiknya Jokowi mengambil sikap dan memilih salah satu dari dua opsi pilihan, yakni kembali ke istana dan menjadi pengayom bangsa sebagai kepala negara atau mengundurkan diri dan fokus untuk pemenangan anaknya dalam Pilpres 2024," tegas Andi. 

"Tindakan tersebut adalah jauh lebih terhormat, ketimbang cara yang dilakukan seperti saat ini," pungkas Andi.

Sebelumnya, civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan petisi yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Para guru besar itu menyoroti pernyataan kontradiktif presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik, antara netralitas dan keberpihakan.

Lalu menyinggung soal pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi (MK) dan keterlibatan aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang bergulir.

Langkah civitas akademika UGM itu pun segera melahirkan keberanian Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), yang juga mengaku kecewa atas intervensi penguasa terhadap aparatur negara.

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta juga menilai, saat ini Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi.

Bahkan pada hari ini, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Ciputat turut bersuara terkait kondisi kekinian kebangsaan dan bernegara. (*)

Seniman Butet Kartaredjasa. 

SANCAnews.id – Seniman Butet Kertaradjasa menanggapi perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Ketua Umum Relawan Pro Joko Widodo (Projo) Budi Arie Setiadi yang memintanya mencabut laporan polisi terhadap Butet Kartaredjasa. 

Butet menyatakan, pencabutan laporan juga harus ditujukan kepada Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud, Aiman Witjaksono.

”Seharusnya pencabutan itu tidak hanya untuk kasus saya saja. Tapi juga untuk kawan-kawan yang bergerak ingin menegakkan demokrasi dan konstitusi seperti pelaporan Mas Aiman, Palti Hutabarat semua harus dicabut dong,” kata Butet dalam konferensi pers di Media Center, TPN Ganjar-Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/2).

Butet menilai, perintah Presiden Jokowi tersebut juga bermakna agar para relawannya tidak sibuk mencari muka dan menjilat.

“Perintah Jokowi seharusnya tidak hanya untuk saya, perintah Jokowi itu bermakna juga supaya relawan-relawan jangan sibuk menjilat, jangan sibuk cari muka kepada presiden. Stop cari muka,” tegasnya.

Butet juga menekankan, agar guru-guru besar perguruan tinggi di Indonesia tidak dilecehkan dan dianggap sedang berupaya mendongkrak elektoral pasangan calon (paslon) tertentu.

“Semua orang itu termasuk saya adalah orang-orang yang mengapresiasi pencapaian Pak Jokowi. Orang-orang yang mencintai Pak Jokowi. Itu sebabnya karena kami mencintai, kami mengingatkan, mengeritik supaya Pak Jokowi dalam track di jalan demokrasi dan tidak mengkhianati konstitusi. Ini yang penting,” ucap Butet.

Butet juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak mengkhianati konstitusi. 

“Kawan-kawan yang mungkin dikecewakan oleh praktik-praktik mutakhir Pak Presiden Jokowi ingatkan Jokowi supaya tetap di jalan demokrasi tidak mengkhianati konstitusi,” ujar Butet.

Butet mengutrakan, jika keputusan kepolisian memutuskan menghentikan kasusnya akan jauh lebih baik. 

“Saya dan kawan-kawan di Jogjakarta dan kepolisian di Jogja sudah bikin komitmen tidak bikin Jogja berisik tapi Jogja yang asik. Lha kalau saya diperiksa di Polda Jogja kan saya ketemu kawan sendiri. Polisi-polisi di Jogja itu sahabat-sahabat para seniman,” urai Butet.

Sebelumnya, Ketua Umum relawan Projo Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa Presiden Jokowi meminta agar pihaknya mencabut pelaporan terhadap budayawan Butet Kartaredjasa di Polda Jogjakarta. Budi menyatakan, Presiden Jokowi tak ingin ada kegaduhan di tengah publik.

“Jangan bikin ramai di publik. Saya yang jadi sasaran omongan Pak Butet saja, tidak mengadukan ke polisi, kok," ungkap Budi Arie menirukan penjelasan Jokowi, Senin (5/2).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menekankan, Presiden Jokowi yang menjadi sasaran tidak mau membuat laporan. Padahal, sebagai kepala negara, Jokowi berhak membuat pengaduan.

Menurutnya, Butet Kertaradjasa merupakan sahabat. Karena itu, Projo bertekad mencabut pelaporan tersebut.

"Apalagi, Pak Butet itu kan kawan kita sendiri. Jadi kita bangun suasana kondusif dan persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa," tegas Budi Arie.

Sebagaimana diketahui, DPD Projo Jogjakarta sebelumnya melaporkan Butet Kertaradjasa ke Polda Jogja buntut orasi dan pantun yang disampaikan saat acara kampanye capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Alun-alun Wates, Kulon Progo, Minggu (28/1). Pengaduan itu disampaikan Projo me SPKT Mapolda Jogja, pada Selasa (30/1) siang.

Butet dianggap telah menghina Presiden Jokowi usai menyamakannya dengan binatang. Butet diduga melanggar Pasal 315 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. (jawapos)

Cawapres Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam pertemuan Ulama Lintas Ormas di IPHI, Nglorok, Sragen, Senin (5/2)/Ist

SANCAnews.id – Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) mengaku berhutang banyak kepada rakyat, bukan kepada oligarki.

Hal tersebut dibenarkan Muhaimin alias Cak Imin saat menghadiri pertemuan Lintas Organisasi Ulama di IPHI, Nglorok, Sragen, Senin (5/2).

"Anies-Muhaimin tidak disumbang siapapun, tetapi disumbang rakyat," ungkap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Cak Imin menegaskan, dirinya tidak mempunyai ikatan sama sekali dengan pihak manapun. Sehingga dirinya dan Anies Baswedan tak merasa dibebani dengan berbagai bentuk titipan oligarki.

Jagoan Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu lantas mengucapkan terima kasih kepada rakyat yang selama ini setia berikhtiar untuk memenangkan pasangan Amin.

"Amin ini bertekad hanya mengabdi kepada satu, yaitu rakyat," tegas Cak Imin. (rmol)

Pasangan Calon Nomor Urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 

SANCAnews.id – Setahun berkeliling Indonesia, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengaku bertemu jutaan orang yang membawa harapan dan menginginkan perubahan lebih baik.

Demikian pidato penutup yang disampaikan Capres Anies Baswedan, di penghujung debat Capres, di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu malam (4/2).

"Kami keliling Indonesia, jumpa jutaan rakyat. Mereka tidak mengharap bayaran, tapi membawa harapan, menginginkan ada perubahan, kondisi hidup yang lebih baik, bisa lebih makmur," kata Anies, didampingi Muhaimin Iskandar.

Selama keliling itu, sambungnya, ada orang tua, ketika malam hari melihat anaknya tidur dalam kondisi miskin. Orang tua itu melihat sambil membayangkan, akankah si anak tetap miskin seperti saat ini, dan bisakah anaknya hidup lebih baik.

"Maka, kami berjuang untuk perubahan, agar orang tua yang miskin itu bisa melihat anaknya tidur sambil berkata, syukur Alhamdulillah, walau saya miskin, walau saya kelas menengah, tapi negara hadir untuk membantu anak saya agar punya masa depan yang cerah," paparnya.

Perjalanan keliling Indonesia itu, kata dia, merupakan perjalanan spiritual, mengingat setiap jabat tangan, pelukan, membawa pesan yang dititipkan kepada Anies-Muhaimin, yakni mengingatkan pentingnya Indonesia yang lebih baik dan lebih adil.

"Dan kami tau, Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, menginginkan kekuasaan yang welas asih, yang cinta kasih. Karena itu kami yakin, bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, akan memberikan kekuasaan kepada yang dikehendaki," kata Anies.

Anies pun mengutip penggalan ayat Al Quran, surat Ali Imran ayat 26, yang berarti, Tuhan akan memberikan dan mencabut dari yang dikehendaki.

"Karena itu kami dalam berjuang, menyadari betul, cinta kasih, welas asih, ketulusan, keteguhan, menjadi bagian dari perjuangan ini," pungkas Anies. (rmol)

OLEH: BEATHOR SURYADI

JANGANKAN berharap paslon nomor 2 menang satu putaran, bisa ikut di putaran kedua saja sudah bersyukur.

Gerakan dari kampus ke kampus oleh para profesor, guru besar saling bersambut. Hingga hari ini, sudah hampir 50 kampus. Ini adalah herakan melawan Jokowi, perusak kehidupan bernegara.

Tampaknya Bu Mega sudah punya info valid, bahwa dia akan ditangkap jika Prabowo-Gibran kalah, pada Pilpres 2024 ini.

Dalam pidato akbar kemenangan di GBK Sabtu 3 Februari 2024, hal itu telah disampaikannya secara blak-blakan, Apakah kalian berani?

Pidato di hadapan ratusan ribu kadernya itu, juga disaksikan Opa Sidarto, Wantimpres, mantan ajudan Presiden Soekarno.

Sebagai Presiden ke-5 dan Ketua Partai Besar, tentu Bu Mega tidak asal ngebacot tentang info akan ditangkap tersebut.

Bu Mega masih punya orang orang kepercayaannya di Istana Merdeka.

Salam juang. 

(Penulis adalah politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; Mantan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi)