SANCAnews.id

Wakapolri Komjen Agus Andrianto dalam acara Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan Polri Presisi untu Negeri" di Stadion Temenggung Abdul Jamal, Batam, Jumat 2 Februari 2024./Net

SANCAnews.id – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mengajak masyarakat memilih calon presiden dan wakil presiden yang dinilai dapat melanjutkan berbagai pembangunan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Pernyataan itu ia sampaikan saat memberikan sambutan pada acara penyaluran bantuan sosial sembako (bansos) yang dilakukan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di Stadion Temenggung Abdul Jamal, Kota Batam, Jumat, 2 Februari 2023.

Tak hanya sekali, Ansar kembali mengulang ajakan memilih calon presiden yang akan melanjutkan program Jokowi sepanjang pidatonya.

"Kami mengajak kita semua untuk berkomitmen presiden yang akan datang adalah pemimpin yang benar-benar memahami program-program yang telah dijalankan oleh Presiden kita saat ini (Joko Widodo)," kata Ansar dalam sambutannya pada acara yang bertajuk "Kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan Polri Presisi untuk Negeri”.

Ansar mengatakan, jika masyarakat memilih presiden yang memahami program-program Jokowi akan memungkinkan pembangunan dilanjutkan. 

"Sayang (pembangunan) jika dimulai dari awal lagi, dengan sibuk meminta ini dan itu. Saatnya kita melanjutkan pembangunan dan menuju pelabuhan kesejahteraan yang kita impikan," ujarnya.

Ansar mengajak masyarakat untuk berdoa agar terjadi pilpres satu putaran. Menurut dia, pemilihan dalam satu putaran dapat menghemat anggaran hingga Rp27 triliun. 

“Jika Rp 27 triliun itu dialokasikan untuk provinsi di Indonesia, sudah banyak infrastruktur yang dapat dibangun," katanya.

Ia juga mengajak warga berdoa dengan harapan pemilu berjalan baik dan mendapatkan presiden yang melanjutkan program-program pembangunan Jokowi.

Ceritakan Kesuksesan Kerja Jokowi

Di depan puluhan ribu masyarakat, Ansar menyampaikan beberapa kinerja Jokowi yang dia anggap sukses selama 10 tahun ke belakang. Mulai dari pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga Tol Trans Sumatera. 

“Di masa lalu orang ke Pekanbaru butuh waktu 5 jam, sekarang hanya 1 jam," ujar Ansar. 

Ia menyinggung pula bantuan penelitian dari pemerintah untuk proyek jembatan Batam-Bintan yang diharapkan proses lelangnya bisa dimulai tahun depan. Selain itu, Ansar mengungkit kebijakan pembagian sertifikat tanah gratis oleh pemerintah pusat serta bantuan dana untuk pembangunan sejumlah sarana dan prasarana di Kepulauan Riau yang jumlahnya hampir Rp 700 miliar pada 2023.

Ansar mengklaim di masa kepemimpinan Jokowi Indonesia bisa bersaing di berbagai ajang internasional.

Soal Ibu Kota Nusantara

Ansar juga menyinggung terkait kebijakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan di era Jokowi. Menurut dia, hal ini tidak perlu diperdebatkan lagi karena sudah ada undang-undangnya.

Ansar berujar beberapa penelitian menyebutkan Jakarta sudah terlalu padat. Jika diteruskan menjadi ibu kota bahkan kemacetan tidak akan bisa diurai lagi. 

"Di Jakarta itu sekali macet bisa berkilo-kilo meter, beribu-ribu kendaraan, berapa polusi udara yang dihasilkan setiap hari, berapa bahan bakar minyak yang terbuang setiap hari," kata Ansar. 

Oleh karena itu kata Ansar, sudah tepat pemerintah menetapkan Jakarta sebagai pusat pengembangan ekonomi dan bisnis, sementara Ibu Kota dipindahkan di luar Pulau Jawa. (tempo)

Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo (tengah) menyampaikan Deklarasi Kebangsaan Kampus Perjuangan di Gedung Rektorat Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Jumat, 2 Februari 2024./Net 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendapat kritik dari civitas akademika jelang pemilu 2024. Kritik tersebut antara lain datang dari kalangan akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Petisi Bulaksumur dan dari Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI).

Lantas siapa saja akademisi UGM dan UI yang mengkritik Jokowi?

Tokoh akademisi UGM layangkan kritik untuk Jolowi

Kalangan akademisi UGM yang terdiri dari sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa membuat Petisi Bulaksumur untuk mengingatkan Presiden Jokowi. Mereka berkumpul di Balairung UGM untuk membacakan petisi tersebut pada Rabu, 31 Januari 2024. Petisi dilayangkan lantaran Jokowi dinilai menyimpang.

Sejumlah sivitas akademika yang hadir antara lain Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar, mantan Rektor UGM Sofian Effendi, Antropolog UGM Bambang Hudayana, dan PM Laksono. Selain itu hadir pula mantan Rektor UNY Rochmat Wahab dan Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor.

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada,” kata Guru Besar Psikologi UGM Koentjoro membacakan isi Petisi Bulaksumur.

Profil Koentjoro

Dilansir dari laman resmi Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro merupakan profesor psikologi UGM. Ia lahir pada 27 Februari 1955 di Yogyakarta. Gelar S1 didapatnya dari Fakultas Psikologi UGM sebelum melanjutkan studi S2 dan S3 LaTrobe, Australia. Adapun Koentjoro mengambil program S2 Bidang Ilmu Perilaku dan S3 Bidang Pekerjaan Sosial & Kebijakan Sosial.

Saat ini, selain mengajar di Fakultas Psikologi, profesor di bidang Relasi Sosial dan Psikologi Pendidikan ini juga menjabat sebagai Ketua Dewan Guru Besar UGM. Sebagai pengajar, sejumlah mata kuliah yang digawangnya antara lain: Psikologi Sosial, Psikologi Lingkungan & Energi, Psikologi Komunitas & Perubahan Sosial.

Sementara sebagai peneliti, Prof. Drs. Koentjoro, MBSc., Ph.D. telah menyumbangkan pemikiran dan pengetahuannya melalui berbagai publikasi di jurnal-jurnal terkemuka. Tiga jurnal terakhir yang mencatat karyanya:

- The Teachings of The Naqsabandiyah Khalidiyah Tarekat as a therapy to improve worship: Psychology of counseling (2023)

- Perspective of Justice among Advocates of Rape Victims (2022)

- Transformation of women’s leadership through producing natural-dyed hand-woven fabrics (ethnographic study on Palue weavers) (2021).

Selain aktif dalam penelitian, Koentjoro juga terlibat dalam penerbitan buku dan bab dalam buku yang relevan dengan bidangnya. Misalnya saja, dia andil dalam buku Pidana Mati Berdasarkan Asumsi: Kajian Putusan Perkara Ferdy Sambo & Putri Candrawathi dan bab dalam buku Persepsi, Pengetahuan dan Kesiapan Warga Terhadap Bencana: Suatu Pendekatan Psikologi.

Tokoh akademisi UI kritik Jokowi

Sivitas akademika Universitas Indonesia atau UI juga menyampaikan kritik kepada Presiden Jokowi. Mereka mengutarakan keresahan dan keprihatinan terhadap hancurnya tatanan hukum dan demokrasi menjelang pemilu 2024. Hal itu disampaikan dalam pernyataan sikap Dewan Guru Besar UI di pelataran Gedung Rektorat UI, Depok, Jumat, 2 Januari 2024.

Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo mengatakan lima tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024, pihaknya kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri ini, kata dia, tampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa.

Menurut Tuti, sapaannya, sivitas akademika UI prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi. Kemudian, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik dan berbagai kelayakan hidup.

Dia juga mengungkapkan keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan yang telah menyebabkan semakin punahnya sumberdaya alam hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir semua kekayaan bangsa.

“Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau dan pantai, ada orang-orang, flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat, bangsa kita,” katanya.

Profil Harkristuti Harkrisnowo

Dikutip dari Law.ui.ac.id, Harkristuti Harkrisnowo merupakan pengajar di Fakultas Hukum UI sejak 1981. Ia memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum UI. Lalu Gelar Master of Arts in Criminology and Corrections dan Doctor of Philosophy in Criminal Justice dari Sam Houston State University. Sedangkan jabatan Guru Besar dianugerahkan UI kepadanya pada 2002.

Selain mengajar di bidang hukum pidana dan kriminologi, Prof. Harkristuti juga pengajar dan inisiator mata kuliah hak asasi manusia (HAM) dan metode penelitian hukum empiris. Pengalaman mengajar di internasional, antara lain sebagai dosen tamu di Pannasastra University Law School (Kamboja), Beijing University di (Cina), South Carolina University Law School (Amerika Serikat), dan Research Fellow pada NUS Law School (Singapura).

Harkristuti memiliki banyak pengalaman terlibat dalam tugas dan pengabdian di lingkungan Fakultas Hukum maupun di UI. Dia adalah Ketua Guru Besar UI sejak 2015 hingga sekarang, pernah pula jadi Ketua Senat Akademik UI (2006), Ketua Program Doktor FHUI (2005), Ketua Senat Akademik FHUI (2005), Anggota Senat Akademik FHUI (2005-2014), dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FHUI (1990-1993).

Sembari menjalankan karier akademisnya, Harkristuti Harkrisnowo juga mendapatkan banyak kepercayaan dari pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusiam antara lain:

- Direktorat Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum Kemenkumham (2015).

- Kepala Badan Pengembangan SDM Kemenkumham (2014).

- Dirjen HAM Kemenkumham (2006-2014).

- Anggota Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia (2000-2001)

- Deputi Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (2000-2007).

- Staf Ahli dan Anggota Konsorsium Ilmu Hukum (1991-1998). (tempo)

UMY Sebut Pemilu Terindikasi Tak Netral, Bakal Terjunkan Mahasiswa Awasi TPS/Net 

SANCAnews.id – Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menilai ada indikasi penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) tidak netral. UMY juga akan menerjunkan mahasiswanya di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketua Guru Besar Prof Dr Sunyoto menegaskan, karena pihak penyelenggara pemilu sudah mengindikasikan tidak netral, maka pihaknya akan memantau keseluruhan prosesnya nanti. Pihaknya akan memantaunya sejak dini untuk menghasilkan kepemimpinan yang bisa diterima.

"Pemimpin yang bisa menyejahterakan masyarakat itu diawali dengan proses penyenggaraan pemilu yang jujur adil dan bermartabat bagi semuanya," tuturnya, Sabtu (3/2/2024). 

Sebagai bagian dari Persyarikatan Muhammadiyah yang mengedepankan high politik maka UMY meminta agar bagaimana pelaksanaan Pemilu bisa berjalan dengan jujur adil dan bermartabat sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. 

UMY sebagai bagian dunia pendidikan tinggi bakal mempromosikan nilai-nilai normatif moral high politik sehingga nanti dapat mewujudkan praktek kenegaraan yang menjunjung nilai keluhuran dan itu dipertanggungjawabkan bersama untuk melestarikan negara yaitu Indonesia. 

Rektor UMY Dr Ir Gunawan Budiyanto menambahkan pihaknya sudah meminta perguruan tinggi Muhammadiyah dan aisyiah untuk menurunkan mahasiswanya untuk melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu nanti. 

Alasannya, arena muhammadiyah memiliki sumber daya yang banyak terutama mahasiswa.  Baca Juga Mahasiswa Unpad Siap Turun ke Jalan jika Petisi untuk Jokowi Tak Diindahkan. 

"Beberapa kantong suara seperti Jabodetabek Jawa Barat dan Jawa Tengah maka proses pemilihannya harus diawasi. Oleh karena itu mereka akan diterjunkan apakah dalam program magang atau KKN untuk mengawasi," katanya, Sabtu (3/2/2024). 

Pengawasan ini penting agar supaya ada trust bahwa  ada pihak mitra yang mengawasi proses ini. Sehingga apapun hasilnya akan lebih legitimate karena lebih banyak orang yang mengawasi. 

"Proses mitigasi pemilu sangat diperlukan. Untuk jumlah per TPS diserahkan ke perguruan tinggi Muhammadiyah atau Aisyiah terdekat," tuturnya.  (inews)

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/Net

SANCAnews.id – Civitas alumni dan sivitas akademika UIN Syarif Hidayatullah mengkritik Presiden Joko Widodo terkait penyelenggaraan pemilu 2024 serta kondisi manajemen pemerintahan dan demokrasi di Indonesia.

Dalam keterangan resminya, dikemukakan beberapa poin penting yang menekankan pentingnya profesionalisme dan netralitas dalam proses pemilu, serta tuntutan agar presiden dan aparat negara bersikap netral dan berkomitmen terhadap kepentingan nasional pada pemilu 2024.

"Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasar prinsip keadilan," tegas salah saeorang anggota Komnuitas Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ray Rangkuti dalam keterangannya, Sabtu (3/2).

Komunitas alumni dan civitas academika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/Net

Menurut Ray, sikap netral Presiden tersebut lebih dari sekedar tidak menggunakan fasilitas negara. Netral dalam hal ini bukan saja tidak mengutarakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden.

"Terutama tidak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi paslon tertentu," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Infonesia ini.

Lebih jauh, komunitas alumni dan civitas academika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga mendesak Presiden Jokowi agar dengan sungguh?sungguh mengelola pemerintahan demi dan untuk kepentingan nasional.

"Bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional," pungkas Ray yang juga Aktivis 1998 ini. (rmol)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

SANCAnews.id – Petisi masyarakat sipil mendesak untuk menyelamatkan Indonesia dari kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarganya, dan kroni-kroninya. Petisi tersebut juga meminta agar Indonesia dikembalikan demi kemaslahatan rakyat secara keseluruhan.

Petisi tersebut dibuat oleh 130 tokoh dan 145 lembaga swadaya masyarakat. Pengamat Politik Ikrar Nusa Bhakti meyakini Indonesia dibangun dan didirikan bukan untuk kepentingan segelintir orang, kelompok atau keluarga, melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Di negara ini kekuasaan tidak boleh hanya dimonopoli, didominasi, dan dikuasai oleh kalangan terbatas, karena hal tersebut bertentangan dengan semangat dan cita-cita pendirian negara Indonesia,” kata Ikrar kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (1/2/2024).

“Fakta-fakta historis dan kekinian dengan sangat jelas menunjukkan bahwa penguasaan negara dan sumber daya di dalamnya oleh segelintir orang, keluarga, dan penguasa telah meminggirkan dan merampas hak-hak rakyat di negara ini,” sambungnya.

Ikrar menyebutkan, cukup sekali saja rakyat mengalami rezim otoriter yang dipimpin oleh Soeharto bersama kroni-kroninya selama 32 tahun. Ia menyebut berbagai kasus pelanggaran HAM berat terjadi pada masa Orde Baru dan kekayaan negara pada masa itu dinikmati secara terbatas oleh segelintir elite yang berada dalam lingkaran kekuasaan Soeharto.

Ikrar menegaskan bahwa TAP MPR XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan negara semasa Pemerintahan Soeharto telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha.

Sehingga, kata dia, merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. TAP MPR menegaskan bahwa hal itu tidak boleh terulang di masa depan.

“Kami masyarakat sipil menilai majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto nyata-nyata mengabaikan agenda reformasi 1998. Pencalonan Gibran sarat dengan praktik KKN, serta melanggar etika Konstitusi,” ungkapnya.

“Tidak ada kepentingan rakyat yang diwakilinya, karena kepentingan utamanya adalah untuk mengamankan dan melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroni Jokowi. Ini jelas tidak sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam konstitusi dan mengancam hak-hak konstitusional warga,” tegas dia.

Sementara itu, pegiat ICW Al Araf menilai Gibran tidak layak menjadi Calon Wakil Presiden, sebab lahir dari proses yang merusak etika kehidupan bangsa dan tidak konstitusional.

“Pencalonan Gibran menginjak-injak akal sehat kita dalam berbangsa dan bernegara serta mengingkari Konstitusi. Hal ini terlihat secara terang benderang ketika terjadi pembajakan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) oleh kekuasaan untuk memuluskan langkah pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi,” tuturnya.

“Pembajakan yang sarat dengan nepotisme tersebut sulit dibantah mengingat Anwar Usman, Ketua Majelis Hakim dalam persidangan MK saat itu, memiliki hubungan kekerabatan dengan Presiden Jokowi dan putranya Gibran Rakabuming Raka,” imbuhnya.

Dengan demikian, kata dia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memberi dan memuluskan jalan bagi Gibran untuk maju sebagai Cawapres Prabowo Subianto jelas sarat KKN. Ia menjelaskan Putusan MKMK yang jelas menyatakan terjadi pelanggaran etik berat tidak digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi, bahkan membatalkan pencalonan Gibran sebagai Cawapres.

Pada realitasnya, Gibran tetap dan terus dicalonkan. “Hal ini sesungguhnya menunjukkan bagaimana kekuasaan Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya benar-benar telah membajak lembaga negara.

Mereka tidak lagi memperdulikan etika dan prinsip-prinsip dasar dalam Konstitusi Negara. Semua hal diakali demi mengamankan dan melanggengkan kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya,” ucapnya.

Sementara Prabowo, lanjut dia, juga sesungguhnya tidak pantas untuk mencalonkan diri dan dipilih sebagai Presiden Indonesia mendatang, mengingat dia merupakan orang yang bertanggungjawab dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998.

Ia menegaskan fakta sejarah telah membuktikan bahwa Prabowo Subianto dipecat dari dinas kemiliteran karena terlibat dalam peristiwa penculikan aktivis tersebut. Hingga saat ini, Prabowo cenderung menghindar dari proses hukum yang dilakukan oleh Komnas HAM.

“Di sisi lain selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto juga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan hidup melalui proyek Food Estate, terutama di Kalimantan Tengah. Proyek tersebut telah menyebabkan deforestasi besar-besaran dan konflik agraria,” jelasnya.

“Kami masyarakat sipil menyatakan bahwa pasangan Prabowo-Gibran tidak pantas dan tidak layak dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2024. Sudah saatnya demokrasi dan konstitusi diselamatkan, agar negara ini tidak hanya dikuasai oleh Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya, akan tetapi dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia seluruhnya,” pungkasnya. (sindonews)