SANCAnews.id

Ketua BEM UI 2024, Verreluziel saat menanggapi aksi Dewan Guru Besar dan Sivitas Akademik soal Pemilu 2024 Jujur dan adil, Jumat (2/2/2024). 

SANCAnews.id – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI mendukung seruan Dewan Guru Besar dan Civitas Akademika UI untuk menjaga pemilu 2024 yang jujur dan adil.

Ketua BEM UI 2024 Verreluziel mengatakan seruan Dewan Guru Besar menjadi semangat mahasiswa untuk menyikapinya dengan tegas.

"Tentunya ini merupakan semangat kita (mahasiswa) bersama, kami melihat ada permasalahan yang menghampiri bangsa kita," katanya di UI, Jumat, (2/2/2024).

Sebagai generasi penerus bangsa, Verrel mengaku BEM UI perlu menyikapi secara tegas dan konkrit agar demokrasi Indonesia tidak rusak.

BEM UI diakui Verrel tidak hanya berdiam diri dan bakal menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah.

Namun demikian, pria almamater kuning tersebut mengaku BEM UI masih menaruh sedikit rasa percaya kepada pemerintah bahwa aspirasinya bakal didengar.

"Pemerintah harus menjaga rasa kepercayaan yang kami berikan," ungkapnya.

Lelaki berkemeja batik itu menambahkan, jika aspirasinya tidak didengar dan direspon oleh pemerintah maka BEM UI bakal turun ke jalan.

"Sejauh ini kami masih dalam tahap pembahasan (mementukan sikap turun ke jalan atau tidak). Turun ke jalan bakal kami lakukan tapi bukan opsi pertama," imbuhnya. (tribunnews)

Ketua Dewan Guru Besar UI Prof. Harkristuti Harkrisnowo di Rektorat UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024). (Sumber: Fadel Prayoga/Kompas TV) 

SANCAnews.id – Civitas akademika Universitas Indonesia (UI) yang tergabung dalam Dewan Guru Besar UI menyoroti dugaan praktik kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan Pemilu 2024.

Salah satu yang menarik adalah gerakan mengerahkan aparatur sipil negara atau ASN, TNI dan Polri untuk memenangkan salah satu pasangan calon (paslon) pada Pilpres 2024.

"Menuntut agar semua ASN, Pejabat Pemerintah, ABRI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon," kata Ketua Dewan Guru Besar UI Prof. Harkristuti Harkrisnowo di Rektorat UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024). 

Selain itu, ia bersama sivitas akademika UI juga mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. 

"Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan," katanya.  

Tuti juga mengimbau agar seluruh perguruan tinggi di Indonesia mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan. 

"Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan  pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing."

"Mari kita jaga bersama demokrasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan," katanya. 

Menurut dia, dalam lima tahun terakhir, utamanya menjelang Pemilu 2024, pihaknya kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak.  

"Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa, nihil  etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa."

"Kami, Sivitas Akademika Universitas Indonesia prihatin atas hancurnya tatanan hukum, dan demokrasi. Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama  korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan, dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup," katanya. 

Ia menambahkan, keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan, telah menyebabkan semakin punahnya sumberdaya alam hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir semua kekayaan Indonesia. 

"Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau dan pantai, ada orang-orang, flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat, bangsa kita," katanya. (kompas)

Tangkapan layar Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di sela-sela kunjungan di Pasar Kota Wonogiri, Jawa Tengah, pada Kamis (1/2/2024). 

SANCAnews.id – Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai agresivitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras atau bantuan langsung tunai (BLT) jelang pemungutan suara pemilu 2024 tentu tidak bisa menghindari dugaan adanya politisasi.

"Meskipun presiden dan pemerintah menolak pandangan tersebut. Karena faktanya, dengan menggencarkan program tersebut di tengah kontestasi pemilu ada paslon capres tertentu yang diuntungkan," kata Gufron kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Jumat (2/2/2024).

Dia menekankan, politisasi bansos tentunya tak dapat dibenarkan dalam apapun bentuknya mengingat bansos memang sudah seharusnya menjadi hak masyarakat. 

"Jika politisasi tersebut benar adanya, hal ini merupakan kejahatan politik karena sumber daya negara yang seharusnya untuk publik, tapi secara terselubung dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral," tegasnya.

Ia juga menegaskan publik harus paham bansos tersebut memang program pemerintah, bukan pemberian Jokowi semata.

"Masyarakat jangan dimanipulasi oleh narasi bahwa bansos tersebut adalah bansos Jokowi. Ini harus diluruskan, jangan sampai publik terkecoh. Bansos merupakan hak rakyat dan dananya dari APBN," jelasnya.

Meski begitu, saat ditanya lebih lanjut perihal pelanggaran pemilu terkait tindakan presiden ini, Gufron menyebut di sini letak kelemahan UU Pemilu, khususnya Pasal 282.

"Nah itu ada kelemahan UU pemilu kita dalam menjangkau, semua tindakan kecurangan dalam pemilu, khususnya penggunaan sumber daya negara untuk politik pemilu," ucap dia.

Oleh karena itu, tambah dia, tentu hal ini menjadi catatan serius bagi DPR dan pemerintah ke depan dalam merevisi UU Pemilu. (*)

Pengamat politik Rocky Gerung/Ist 

SANCAnews.id – Pandangan tajam pengamat politik Rocky Gerung muncul saat mengkritik keras pemerintahan Jokowi.

Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) mulai angkat bicara, menilai penyalahgunaan kekuasaan terlalu ambisius.

Dalam kanal YouTube resminya, Rocky Gerung menyampaikan kritik yang menjadi inspirasi pemakzulan paling memalukan itu. 

Senat Guru Besar UGM kembali menemukan nilai akademisnya dan menilai Jokowi melanggar etika ketatanegaraan.

Dalam pernyataan resmi, mereka menggerakkan seluruh aktivitas akademis untuk menilai bahwa Jokowi tidak layak memimpin. Rocky Gerung memberikan apresiasi pada keputusan guru besar tersebut. 

"Selamat pada teman-teman Profesor di UGM yang menemukan kembali nilai akademisnya." 

"Mungkin setelah 2 bulan, senat guru besar menganggap, 'Kenapa kita kalah moral dengan mahasiswa?' Ini adalah keadaan di Indonesia yang memunculkan momentum penting. Bagaimana pun, lebih baik telat daripada tidak sama sekali." 

Dalam petisi Bulak Sumur, Jokowi diingatkan sebagai alumni UGM untuk menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. 

"Presiden Joko Widodo sebagai alumni seharusnya berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila." Meskipun akhirnya diakui sebagai alumni memalukan, keputusan tersebut dinilai sebagai "tidak layak." 

"UGM menganggapnya memalukan, meskipun akhirnya diakui sebagai alumni. Mungkin ini adalah momentum untuk menilai moralitas dan etika konstitusi," ujarnya. 

"Seharusnya Jokowi datang dengan pengakuan dosa bahwa saya bersalah, saya telah mengkhianati konstitusi, dan saya terlalu ambisius. Pengakuan ini dapat menjadi momentum untuk perubahan," ungkap Gerung. 

Rocky Gerung juga menyoroti Pratikno, mantan rektor UGM dan operator politik Jokowi.  Keputusan Pratikno untuk tetap dalam kabinet dianggap sebagai kehilangan moral.  

"Mungkin sudah waktunya para guru besar dan akademisi menilai kembali nilai akademis dan moralitas mereka," ungkapnya. 

Gerung menyoroti pentingnya menjaga integritas sebagai suatu keharusan, terlepas dari affiliasi politik. 

"Pratikno sebetulnya lebih berguna jika mengundurkan diri dari Jokowi, memberikan kesempatan pada Jokowi untuk mengubah dirinya." 

Guru besar UGM dan UII membentuk momentum kritis, mengumumkan bahwa Jokowi tidak layak memimpin.  Gerakan moral ini diharapkan menjadi domino efek, merespons kesalahan-kesalahan moral pemerintahan Jokowi.  

"Orkestrasi moral oleh para Profesor di UGM akan diikuti oleh mereka yang masih berakal sehat." 

Dalam kesimpulan, Rocky Gerung menyoroti betapa Jokowi kehilangan dukungan moral dan aura positifnya.  Jokowi dianggap terlalu ambisius, mengabaikan nilai-nilai demokrasi dan etika.

 "Jika Jokowi bisa mengakui kesalahannya, mengubah pola pikirnya, dan meminta maaf kepada rakyat, mungkin masih ada harapan untuk memulihkan reputasinya," jelas rocky Gerung. 

Gerakan moral dari UGM dan UII diharapkan menjadi pendorong untuk perubahan dan evaluasi moral di pemerintahan. (viva)

Habib Bahar vs Panglima Manguni, Andy Rompas/Ist 

SANCAnews.id – Perseteruan yang terjadi antara Habib Bahar dengan Panglima Ormas Adat Manguni Makasiow Andy Rompas nampaknya tak kunjung reda.

Belakangan, tokoh ormas adat Minahasa itu bahkan kembali melontarkan tantangannya kepada Habib Bahar.

Seperti diketahui, konflik yang terjadi antara Habib Bahar dan Panglima Manguni Andy Rompas diduga akibat bentrokan di Kota Bitung, Sulawesi Utara pada November 2023

Pasca kejadian itu, Habib Bahar menyinggung soal eksistensi Manguni yang diduga sebagai biang kerok kerusuhan. 

Ia bahkan sempat pula loh menyinggung sosok Andy Rompas yang diketahui sebagai Panglima Manguni.   

Tak hanya itu saja, belum lama ini Habib Bahar juga sempat mengatakan bahwa dirinya sempat mencari-cari Andy Rompas, namun tidak ketemu.  

Video pernyataan Habib Bahar itu diunggah YouTube Pasukan bin Smith. (viva)