SANCAnews.id

Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan/Istimewa 

SANCAnews.id – Keputusan mundur yang diambil Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD, dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, diperkirakan akan diikuti oleh calon presiden atau wakil presiden yang saat ini masih memegang jabatan publik.

Hal itu disampaikan Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo saat berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (31/1).

“Mudah-mudahan ini jadi contoh yang baik dan menjadi sebuah pertanggungjawaban yang barangkali yang lain bisa mengikuti," ucap Ganjar.

Ganjar mengapresiasi langkah yang diambil oleh pasangannya di Pilpres 2024 tersebut. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah ini, sikap tersebut menunjukkan kalau Mahfud adalah sosok pemimpin yang berintegritas.

"Saya hormat pada Pak Mahfud. Anda orang yang integritasnya hebat," ucapnya.

Saat disinggung langkah Mahfud seharusnya diikuti Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka yang notabene merupakan pasangan Capres-cawapres Nomor Urut 2, Ganjar membenarkan hal tersebut.

"Iya, termasuk. Siapapun yang saya omongkan sejak awal, mereka yang punya potensi conflict of interest sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud," tegas Ganjar.

Lebih jauh, Ganjar menyatakan bahwa sebenarnya rencana Mahfud mundur dari jabatan Menko Polhukam tersebut sudah lama dibicarakan. Namun, masih menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan.

"Tapi meski baru mundur sekarang, apakah yang lain ada yang mundur lebih dulu? Kan tidak. Maka Pak Mahfud lah yang selalu pertama," pungkasnya. (rmol)

Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan/Istimewa 

SANCAnews.id – Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang menaikkan gaji pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri.

"Setiap kenaikan tentu kita sambut positif," kata Anies di sela kampanyenya di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rabu (31/1).

Jagoan Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu pun mengajak ASN dan TNI/Polri untuk bersyukur atas kenaikan gaji ini.

"Tentu ASN, TNI/Polri bersyukur, dan kita juga bersyukur," sambungnya.

Meski demikian, capres yang diusung Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa ini tetap menilai kenaikan gaji seharusnya tidak hanya dilakukan jelang pelaksanaan pemilu.

"Sesungguhnya ini dibutuhkan bukan hanya menjelang tanggal pemilu, tapi dibutuhkan oleh PNS, TNI Polri, sepanjang perjalanan mereka kemarin," kritik Anies.

Untuk kenaikan gaji TNI tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional.

Sementara besaran gaji Polri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (rmol)

Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Yogyakarta beberapa hari lalu/Ist
 

SANCAnews.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpeluang menggantikan Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam, relevan jika Partai Demokrat masuk dalam struktur pemerintahan, karena sudah tergabung dalam jajaran koalisi pemerintah.

“Sebab, Presiden Jokowi perlu menambah awak di pemerintahan untuk mengantisipasi jika isu mundurnya sejumlah menteri kian mengancam stabilitas pemerintahannya,” kata Khoirul Umam kepada wartawan, Rabu (31/1).

Khoirul Umam menilai saat ini Presiden Jokowi tidak mempunyai beban untuk mengajak Partai Demokrat masuk ke pemerintahan, setelah beberapa kesempatan sebelumnya kerap diveto oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Lanjut Khoirul Umam, pertemuan antara AHY dan Jokowi di Kota Yogyakarta beberapa waktu lalu merupakan sinyal tegas akan masuk kabinet dengan memegang jabatan Menko Polhukam.

“Dengan kalkulasi ini, pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Yogyakarta beberapa hari lalu, bisa saja menjadi sinyal bagi Jokowi untuk menggelar karpet biru bagi masuknya AHY di posisi menteri di pemerintahan Jokowi saat ini,” tutup Khoirul Umam. (rmol)

Unjuk rasa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di DOR berlangsung ricuh. (Liputan6.com) 

SANCAnews.id – Aksi demonstrasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berlangsung ricuh. Massa melemparkan Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ario Seto dengan miniatur botol air dan kayu. Peristiwa itu terjadi di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat pada Rabu (31/1/2024).

Saat itu, Brigjen Suyudi berdiri untuk menenangkan emosi massa yang memaksa masuk ke gedung DPR. Massa merobohkan pagar menggunakan tambang. Tali diikatkan pada salah satu besi, lalu ditarik bersama-sama.

Saat itulah, Brigjen Suyudi berusaha menghadang aksi tersebut. Salah seorang anggota bergegas memanjat memotor tambang menggunakan pisau sangkur.

Tindakan kepolisian memicu amarah massa, sehingga sewaktu tali terputus, massa melempar dengan botol air mineral, kayu, hingga batu ke arah Wakapolda Metro Jaya.

Spontan, anggota yang lain langsung melindunginya dengan tameng plastik dan diarahkan menjauh dari lokasi.

Karena situasi semakin tak terkendali, polisi melepaskan water canon ke arah pengunjuk rasa. Sementara itu beberapa anggota polisi yang mengawal jalannya aksi unjuk rasa dilaporkan terluka.

Hal ini disampaikan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat mengimbau massa.

"Anggota kami terluka beberapa. Tolong mundur," kata Susatyo di lokasi.

Susatyo meminta massa aksi untuk melakukan unjuk rasa secara damai. "Mohon sekali lagi tidak melempari, tidak merusak pagar DPR," ujar Susatyo.

Demo Apdesi Ricuh

Massa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengasahan Revisi Undang-Undang (RUU) Desa. Aksi demo Apdesi ini dilaksanakan di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (31/1/2024).

Situasi kian panas, massa memaksa masuk ke dalam kompleks parlemen untuk menemui anggota DPR. Berbagai cara dilakukan oleh massa, mulai dari menjebol tembok menggunakan palu hingga merusak pagar-pagar yang menjadi pembatas antara massa aksi dengan petugas kepolisian di dalam.

Sementara itu, dari atas mobil komando orator mendesak agar bisa bertemu dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Massa meminta Puan segera menjadwalkan pengesahan Revisi Undang-Undang Desa.

Bahkan, massa aksi demo mengancam akan bermalam di Gedung DPR bila tuntutan tak terpenuhi.

"Ibu Puan tanda tangan hari ini, jika tidak ada tanda tangan jangan berharap kami tinggalkan tempat ini," ujar orator.

Orator juga menghasut peserta unjuk rasa untuk menduduki Gedung DPR. Massa mengikat pagar dengan tali tambang, kemudian ditarik secara bersama-sama dengan instruksi dari orator.

"Kita masuk semua, majuuuu" kata orator demo Apdesi dari atas mobil komando.

Akibatnya, pagar-pagar rusak dan nyaris roboh. Polisi dengan cepat, memotong tambang.

Namun, aksi polisi justru memantik emosi massa. Mereka meluapkan emosinya melempari polisi dengan batu dan botol air mineral. Polisi lantas menyemprotkan mobil water canon untuk memukul mundur massa. (liputan6)

Butet Kartaredjasa Ingatkan Jokowi Agar Tak Bandel/Ist 

SANCAnews.id – Tak henti-hentinya seniman dan budayawan Butet Kartaredjasa mengkritik Presiden Jokowi. Kali ini, dia mengingatkan Jokowi agar tidak membandel.

Kritik Butet itu tak lepas dari aksi panggungnya lewat pembacaan pantun, saat Hajatan Rakyat di Kulon Progo, Minggu (28/1/2024), yang berujung dilaporkan ke polisi.

Dalam hal ini, Butet Kartaredjasa tak menampik, aksi panggungnya saat itu merupakan kritik dan ungkapan kekecewaannya terhadap Presiden Jokowi yang didukungnya pada pemilu 2014 dan 2019.

"Melaporkan saya tidak apa-apa, semua warga boleh melakukan apapun karena dijamin undang-undang," pungkas Butet kepada awak media, Selasa (30/1/2024). 

Selain itu, dia menuturkan kritik sangat berbeda dengan penghinaan.  

"Kita harus bisa membedakan mana ujaran kebencian, mana penghinaan, dan mana kritik," kata dia. 

Bahkan, budayawan asal Jogja itu, mengklaim setiap karya seninya selalu mengandung muatan kritik.  

"Tapi cara saya menyajikan kritik itu dalam kultur Jawa disebut Guyon Parikeno, ada unsur bercanda," pungkasnya. "Saya (dalam berkesenian) menempatkan diri sebagai Punakawan," sambungnya. 

Untuk diketahui, peran Punokawan dalam dunia pewayangan adalah mengingatkan ksatria utama lewat candaan dengan harapan ksatria tersebut tidak sakit hati dan sadar diri.  

"Tapi kalau kstarianya dicubit tidak merasa sakit, ya dijewer, atau tendang bokonge (pantatnya), gitu loh,” ujar Butet. 

"Jadi cara mengingatkan itu ada progesinya, ada tahapan-tahapannya, itu yang namanya Guyon Parikeno," sambungnya. 

Lanjut Butet mengatakan, bahwa mengkritik lewat candaan juga selama ini ia terapkan di Teater Gandrik yang diasuhnya. 

 "Teater Gandrik isinya bercanda-bercanda saja, orang nonton ngakak-ngakak (terbahak bahak), tapi ada muatannya, itulah tradisi Guyon Parikeno yang menjadi bagian kultur Jawa yang hebat," pungkas Butet.  

Kemudian, di saat disinggung soal pelaporan ke polisi membuatnya berhenti mengkritik Jokowi? 

"Saya itu cuma menyatakan kejujuran, saya belum terlatih untuk berdusta dan berbohong, yang saya ucapkan selama ini hanya kejujuran hati dan pikiran," ucap Butet. 

"Nanti kalau saya sudah terampil bohong dan berdusta mungkin saya akan memamerkan kemunafikan saya," sambungnya. 

Di samping itu, Butet ingatkan Jokowi agar tak jumawa ketika masih berkuasa.  Ia menyinggung bagaimana dulu Orde Baru di bawah kepimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun akhirnya tumbang secara tragis akibat gelombang protes rakyat yang terus membesar. 

"Pak Harto (Soeharto) yang berpengalaman 7 kali jadi presiden pun tumbang, jadi kalau Pak Jokowi tetap bandel (dengan manuvernya dalam Pemilu Presiden 2024), nanti sejarah akan membuktikan," pungkas Butet. 

Menyikapi kemungkinan pelaporan atas dirinya terus berlanjut, Butet pun siap dengan skenario terburuk. 

"Itu sudah menjadi risiko (jika kritis dipolisikan)," ucapnya. 

Menurut Butet, advokat senior yang juga Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis telah menyatakan siap mendampinginya jika ia diproses hukum atas aksi panggungnya.

 - Istana Pasang Badan 

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi sindiran dari budayawan Butet Kartaredjasa yang diduga ditujukan kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, sikap Presiden Jokowi biasa-biasa saja lantaran sudah sering menerima sindiran dari sejumlah pihak. 

"Sudah sering Pak Jokowi terima sindiran," kata Ari kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/1/2024). 

Selain itu, Ari menyampaikan,  Jokowi menerima banyak hal sejak 2014, mulai dari kabar bohong atau hoaks, ujaran kebencian hingga fitnah, namun bersikap biasa saja. 

"Banyak hal dari 2014 kan, hoaks, ujaran kebencian, bahkan hal lain, fitnah, tapi bapak selama ini biasa-biasa saja," ujarnya. (tvone)