SANCAnews.id

Butet Kartaredjasa Ingatkan Jokowi Agar Tak Bandel/Ist 

SANCAnews.id – Tak henti-hentinya seniman dan budayawan Butet Kartaredjasa mengkritik Presiden Jokowi. Kali ini, dia mengingatkan Jokowi agar tidak membandel.

Kritik Butet itu tak lepas dari aksi panggungnya lewat pembacaan pantun, saat Hajatan Rakyat di Kulon Progo, Minggu (28/1/2024), yang berujung dilaporkan ke polisi.

Dalam hal ini, Butet Kartaredjasa tak menampik, aksi panggungnya saat itu merupakan kritik dan ungkapan kekecewaannya terhadap Presiden Jokowi yang didukungnya pada pemilu 2014 dan 2019.

"Melaporkan saya tidak apa-apa, semua warga boleh melakukan apapun karena dijamin undang-undang," pungkas Butet kepada awak media, Selasa (30/1/2024). 

Selain itu, dia menuturkan kritik sangat berbeda dengan penghinaan.  

"Kita harus bisa membedakan mana ujaran kebencian, mana penghinaan, dan mana kritik," kata dia. 

Bahkan, budayawan asal Jogja itu, mengklaim setiap karya seninya selalu mengandung muatan kritik.  

"Tapi cara saya menyajikan kritik itu dalam kultur Jawa disebut Guyon Parikeno, ada unsur bercanda," pungkasnya. "Saya (dalam berkesenian) menempatkan diri sebagai Punakawan," sambungnya. 

Untuk diketahui, peran Punokawan dalam dunia pewayangan adalah mengingatkan ksatria utama lewat candaan dengan harapan ksatria tersebut tidak sakit hati dan sadar diri.  

"Tapi kalau kstarianya dicubit tidak merasa sakit, ya dijewer, atau tendang bokonge (pantatnya), gitu loh,” ujar Butet. 

"Jadi cara mengingatkan itu ada progesinya, ada tahapan-tahapannya, itu yang namanya Guyon Parikeno," sambungnya. 

Lanjut Butet mengatakan, bahwa mengkritik lewat candaan juga selama ini ia terapkan di Teater Gandrik yang diasuhnya. 

 "Teater Gandrik isinya bercanda-bercanda saja, orang nonton ngakak-ngakak (terbahak bahak), tapi ada muatannya, itulah tradisi Guyon Parikeno yang menjadi bagian kultur Jawa yang hebat," pungkas Butet.  

Kemudian, di saat disinggung soal pelaporan ke polisi membuatnya berhenti mengkritik Jokowi? 

"Saya itu cuma menyatakan kejujuran, saya belum terlatih untuk berdusta dan berbohong, yang saya ucapkan selama ini hanya kejujuran hati dan pikiran," ucap Butet. 

"Nanti kalau saya sudah terampil bohong dan berdusta mungkin saya akan memamerkan kemunafikan saya," sambungnya. 

Di samping itu, Butet ingatkan Jokowi agar tak jumawa ketika masih berkuasa.  Ia menyinggung bagaimana dulu Orde Baru di bawah kepimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun akhirnya tumbang secara tragis akibat gelombang protes rakyat yang terus membesar. 

"Pak Harto (Soeharto) yang berpengalaman 7 kali jadi presiden pun tumbang, jadi kalau Pak Jokowi tetap bandel (dengan manuvernya dalam Pemilu Presiden 2024), nanti sejarah akan membuktikan," pungkas Butet. 

Menyikapi kemungkinan pelaporan atas dirinya terus berlanjut, Butet pun siap dengan skenario terburuk. 

"Itu sudah menjadi risiko (jika kritis dipolisikan)," ucapnya. 

Menurut Butet, advokat senior yang juga Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis telah menyatakan siap mendampinginya jika ia diproses hukum atas aksi panggungnya.

 - Istana Pasang Badan 

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi sindiran dari budayawan Butet Kartaredjasa yang diduga ditujukan kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, sikap Presiden Jokowi biasa-biasa saja lantaran sudah sering menerima sindiran dari sejumlah pihak. 

"Sudah sering Pak Jokowi terima sindiran," kata Ari kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/1/2024). 

Selain itu, Ari menyampaikan,  Jokowi menerima banyak hal sejak 2014, mulai dari kabar bohong atau hoaks, ujaran kebencian hingga fitnah, namun bersikap biasa saja. 

"Banyak hal dari 2014 kan, hoaks, ujaran kebencian, bahkan hal lain, fitnah, tapi bapak selama ini biasa-biasa saja," ujarnya. (tvone)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak menyindir Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang mengaku kesulitan memahami bantuan sosial (bansos) dengan stiker pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Lukman menyindir, jika Bawaslu berhasil mengusut bansos berstiker Prabowo-Gibran, sanksi yang diberikan bisa jadi hanya berupa ancaman, sehingga pelanggaran akan terulang kembali.

"Kalaupun berhasil didalami, Bawaslu emang bisa ngapain? Paling cuma ngancam "Awas Loe!", lalu terjadi lagi pelanggaran ke sekian," ucapnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Senin (29/1).

Kalaupun berhasil didalami, Bawaslu emang bisa ngapain ? Paling cuma ngancam "Awas Loe !", lalu terjadi lagi pelanggaran ke sekian ???? pic.twitter.com/dV9Rzy4KHj

— Lukman Simandjuntak (@hipohan) January 29, 2024

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) diketahui belum menemukan fakta tentang bansos dengan stiker pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan foto yang tersebar di media sosial perlu ditelusuri untuk memastikannya, apalagu lokasi penyaluran bansos yang tertera di dalam gambar tersebut.

"Kan itu perlu telusuri. Satu, bentuknya foto, terus di mana dan bagaimana kan belum jelas," kata dia, di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, Jakarta Pusat, Senin, 29 Januari 2024, dikutip dari Tempo.

Ia pun menjelaskan yang perlu diselidiki adalah asal usul foto. "Apakah kemudian foto itu didapat A dan B atau kemudian benarkan foto demikian? Atau bagaimana kan kita enggak ngerti juga," kata dia.

Lebih lanjut, ia mengaku mencari tahu foto yang memuat stike Prabowo-Gibran dalam bansos sulit. Rahmat menyatakan sedang mencari tahu kebenaran informasi terkait hal tersebut di Kementerian Sosial dan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Dan pengunggah foto akan dipanggil saat Bawaslu menemukan adanya pelanggaran dalam penyebarannya. "Kemungkinan dipanggil kalau sudah ada temuannya," ujar dia. (populis)

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja 

SANCAnews.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyayangkan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengabaikan saran perbaikan terkait jumlah penonton jelang debat mendatang.

“Kami sudah sampaikan agar tidak mengganggu, dan juga yang kita perlu dengar adalah perdebatan para capres dan cawapres bukan teriakan para pendukung,” ujar Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja di kawasan Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).

Menurutnya, tidak masalah jika penonton atau pendukung yang hadir sebagai bentuk menyemangati para paslon saat debat, akan tetapi pada praktinnya tidak demikian.

“Kalau menyamangati para kandidat, ya silakan, biar ramai. Tapi pertanyaannya kalau sudah mengganggu kan inti debat jadi hilang,” tuturnya.

Meskipun begitu, ia mengaku pasrah seraya meyakini bahwa KPU memiliki solusi lain untuk menangani keriuhan pendukung saat debat terakhir mendatang. “Saran perbaikan kami itu tidak (diindahkan). Tapi mungkin KPU punya pendapat lain,” kata dia.

Sebelumnya, Bawaslu meningatkan keriuhan penonton debat rentan menganggu konsentrasi kandidat Pilpres 2024, sebagaimana gelaran debat keempat pilpres pada Minggu (21/1/2024) lalu.

“Catatannya noise (berisik) aja, supporternya yang terlalu noise. Bahkan cenderung mengganggu,” ujar dia kepada wartawan, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Namun, Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa format pada debat terakhir mendatang tidak akan berubah dari format sebelumnya.

“Format debat termasuk penyelenggaranya tetap.Tetap ada tim pasangan calon yang jumlahnya 75 orang, jadi tetap,” ujar Hasyim saat ditemui awak media di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2024). (inilah)

Fahri Hamzah, Fungsionaris Partai Gelora 

SANCAnews.id – Sebuah video yang memperlihatkan petinggi Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengobrol dan menyebut Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan menjadi tersangka pasca Pilpres 2024 membuat heboh dan menghebohkan internet.

Video itu mendapat reaksi netizen, khususnya pengguna X. Di awal-awal video itu diunggah akun X @Gojekmilitan, Fahri langsung mendapat serangan balik netizen. 

“Tampang Lu kusut bener @Fahrihamzah sampai kalap statment lu,” komentar @macanutara_. 

“@Fahrihamzah Tenang rakyat lagi mengusahakan semua masuk termasuk benih benur,” imbuh @tatargaluh77 menyinggung kasus yang kerap dikaitkan dengan sang politisi. 

Ada juga yang menilai gesture Fahri. “Gesturnya bimbang, rambut memutih, muka kusam, mimik membosankan… ciri-ciri bentar lagi dipanggil Tuhan,” kata @Oddy2Ruddy. 

Yang lain menganggap apa yang dilontarkan sebagai bentuk aksi menjilat. “Jilatannya ngerihhhhh… Saking takutnya kasus benur diungkap…. Mirip prabowo yg dl macan skrng jadi meong…… Gw bilang si @Fahrihamzah  tolol setolol tololnya orang,” kritik @pejoeangretjeh. 

“Dari  rambut  yang  udah  memutih  itu  menandakan @Fahrihamzah  sangat  lelah  nyebokin  belimbing sayur  dan Omon – omon,” ujar @WiberMelayu. 

“Warga “X” mengatakan, pasca Pemilu, Para ketua partai yg mendukung Paslon 02 akan jadi tersangka, karena membela penculik aktivis 98,” tegas @LamsijanReborn. 

Diberitakan sebelumnya, dalam video yang salah satunya dibagikan akun X @Gojekmilitan tampak Fahri Hamzah sedang duduk dengan orang-orang mengobrol dengannya sambil merekam pendukung Prabowo-Gibran tersebut. 

Di bagian lain tempat itu terlihat tiga pria ikut menyimak perbincangan mereka. Video berdurasi 1 menit 33 detik itu diawali dengan pernyataan Fahri bahwa Anies dan Muhaimin akan jadi tersangka. 

“Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin,” kata Fahri. 

Lawan bicaranya yang terdengar adalah dua pria kemudian sempat bertanya sebaliknya nanti kalau Anies menang situasinya bagaimana. Mereka juga menyinggung soal proyek Food Estate. 

Obrolan itu sedikit terpotong dan tampaknya mereka menanyakan kemungkinan Food Estate ini juga nantinya berproses hukum. 

“Ndak ada. Belum pernah diperiksa. Itu tidak ada fakta hukumnya. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin,” tegas Fahri mengomentari pertanyaan itu. 

“Sudahlah bos, Anda ini bayes, Anda tidak suka Jokowi. Ini pendukung-pendukungnya Prabowo lama itu, nggak Suka Jokowi akhirnya benci Prabowo. 

Pendukung-pendukung Ganjar itu intinya sama, nggak suka Prabowo akhirnya benci Prabowo,” ujar Fahri. 

Kedua pria yang mengobrol dengan Fahri kemudian berkata, “Kami tidak seradikal itu juga Bang.” 

Tidak diketahui di mana video itu direkam dan kapan. Juga belum diketahui soal keasliannya dan siapa yang mengobrol dengan Fahri. 

Namun, soal adanya capres tersangka setelah pilpres sudah pernah dilontarkan Fahri lewat tweet-nya di akun X pribadinya beberapa waktu lalu. (herald)

Klose Jokowi vs Roky Gerung 

SANCAnews.id – Pengamat politik terkemuka Rocky Gerung melontarkan kritik pedasnya terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rocky Gerung menyoroti strategi kontroversial Jokowi yang menggunakan program bantuan sosial (Bansos) sebagai alat politik untuk mendukung putranya, Gibran, sebagai calon wakil presiden pada 2024.

"Sejarah akan mencatat bahwa pemilu di ujung masa Pak Jokowi ternyata hanya sebuah permainan makelar kekuasaan, bukan tindakan seorang negarawan". 

Rocky Gerung menyatakan bahwa pemberian Bansos kepada rakyat seolah menjadi alat untuk membeli dukungan agar suara pada pemilu nantinya jatuh pada Jokowi. 

"Rakyat diijon oleh duitnya sendiri, itu gila. Tidak ada dana presiden, hanya uang rakyat yang dimanfaatkan untuk menipu rakyat". 

Ia menyebutnya sebagai taktik makelar kekuasaan yang memanfaatkan dana rakyat untuk tujuan politik pribadi. Rocky Gerung menyoroti ironi bahwa dana presiden, yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara, justru menjadi instrumen untuk menipu rakyat. 

"Bansos sebagai alat politik, memperlihatkan betapa busuknya strategi kekuasaan hanya untuk meneruskan legasi politik dinasti". 

Ia menyatakan bahwa strategi ini memperlihatkan ketidaksempurnaan persiapan Jokowi, yang akhirnya memanfaatkan sisa-sisa kekuasaan untuk mencapai ambisinya. 

"Pak Jokowi memanfaatkan kemiskinan dan ketiadaan pendidikan rakyat untuk mencapai ambisinya. Itu kejam dan tidak etis". 

RockyGerung juga menyoroti dampak sosial dari kebijakan tersebut, terutama terkait Bansos beras yang dijanjikan sebelum hari pencoblosan.  

"Politik dirusak oleh presiden sendiri, negara dijadikan percobaan untuk menanam benih kekuasaan yang hanya bisa tumbuh melalui ambisi pribadi". 

Ia menilai hal tersebut sebagai pameran kekuasaan dan festival politik yang merusak tatanan demokrasi. 

"Penggunaan Bansos sebagai alat untuk mendukung Gibran menunjukkan kekacauan dan kekacauan berpikir dalam rezim ini". 

Rocky Gerung mengkritik kebijakan ini sebagai penggunaan uang rakyat untuk kepentingan politik pribadi, yang menunjukkan busuknya strategi kekuasaan yang semata-mata untuk meneruskan dinasti.  

"Rakyat tidak hanya menjadi saksi, tapi juga korban dari politik yang memanfaatkan uang mereka demi kepentingan politik pribadi". 

Ia menegaskan bahwa rakyat seharusnya tidak menjadi korban dari ambisi politik yang tidak etis. Rocky Gerung menyebut bahwa perubahan politik di masa depan harus mempertanggungjawabkan tindakan Sri Mulyani, menteri keuangan yang terlibat dalam alokasi dana tersebut.  

"Sri Mulyani terpaksa menjadi kasir yang mengetahui ketidaksempurnaan kebijakan, namun tunduk pada perintah Pak Jokowi." 

Rocky Mengatakan bahwa mencerminkan keprihatinan terhadap kemungkinan keterlibatan aparat negara dalam kepentingan politik yang dapat merugikan rakyat. (viva)