SANCAnews.id

Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Dharma Pongrekun (Photo : YouTube: Richard Lee) 

SANCAnews.id – Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komisaris Jenderal (Komjen) Dharma Pongrekun menyatakan, Ahli Biokimia dan Penemu PCR, Kary Mullis dibunuh karena menolak menggunakan alatnya untuk menguji gejala COVID-19.

Pernyataan Komjen Dharma tersebut bertolak belakang dengan informasi yang beredar, Kary Mullis meninggal dunia karena pneumonia pada usia 74 tahun pada 7 Agustus 2019. 

“PCR (polymerase chain reaction) tujuannya bukan buat tes virus, ini cuma garis-garis, ini kloni DNA, penemunya dokter Kary Mullis, tahun 1993, dia mendapatkan nobel,” kata Komjen Dharma di YouTube Richard Lee. 

“5 bulan sebelum COVID, dia dibunuh. Memang tidak akan dikatakan dia dibunuh, dia mati karena dia protes tak mau alatnya digunakan,” sambungnya dilihat Selasa, 30 Januari 2024. 

Jenderal Polisi Bintang 3 itu membantah saat pernyataannya dinilai cocoklogi dan sambunglogi oleh Richard Lee. “Time will tell (waktu yang akan menjawab),” tegasnya. 

Lebih lanjut, Komjen Dharma blak-balan menyebut pandemi COVID 19 sudah direncanakan sejak 2010 oleh Rockefeller Foundation.

“Covid sudah direncanakan sejak 2010 oleh Rockefeller Foundation dan disimulasikan tahun 2015, lalu dimainkan tahun 2020 untuk Indonesia, tapai kalau di luar sudah disosialisasikan tahun 2019,” kata dia.

Dharma menilai COVID-19 sengaja diciptakan atau disosialisasikan ke seluruh negara untuk percepatan program digitalisasi. Dia mengklaim bahwa data yang ia sampaikan merupakan hasil temuan intelijen. 

“Makanya kenapa COVID di belakangnya ada ‘ID’ Identity Digital. ‘oh itu cocoklogi’ lihat aja, time will time (waktu yang akan menjawab). Kelemahan sains di situ, kalu belum ada data, bukti dan jurnal dia belum bisa melihat benang merah,” kata dia. 

“COVID itu adalah singkatan dari Certificate of Vaccine Identity Digital. Lihat sekarang, siapa yang sudah kena (suntik vaksin) akan menerima sertifikat sebagai identitas digital untuk menjadi persyaratan boleh kemana-mana,” pungkasnya. (viva)

Butet Kertaradjasa dilaporkan ke Polda DIY oleh relawan Jokowi pada Selasa (30/1/2024) 

SANCAnews.id – Butet Kertaradjasa dilaporkan ke Polda DIY oleh relawan Jokowi pada hari ini, Selasa (30/1/2024). Tokoh budaya asal Bantul ini dinilai melontarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo saat memberikan pidato pada kampanye Ganjar-Mahfud di Kulonprogo, pada Minggu (28/1). 

Ketua Pro Jokowi (Projo) DIY, Aris Widiyartanto menjelaskan, pelaporan ini dilakukan oleh beberapa unsur relawan Jokowi di DIY, antara lain Projo DIY, Sedulur Jokowi, dan Jokowi Arus Bawah. Pelaporan juga diawasi langsung oleh Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DIY.

“Dari video-video yang beredar, Mas Butet terbukti melakukan upaya penghinaan terhadap Bapak Jokowi,” katanya, dikutip dari Harian Jogja.

Butet memang melontarkan kalimat kasar karena mengucapkan "asu" dan "wedus". Sayangnya kalimat tersebut dibarengi dengan sejumlah keadaan yang mengarah ke Presiden Jokowi.

“Itu tidak elok dilakukan oleh seorang budayawan ya. Seharusnya kalau beliau menyandang gelar budayawan harusnya memberikan contoh budaya yang baik kepada generasi muda minimal karena pengguna media sosial kebanyakan juga dari generasi muda,” ungkapnya.

Kegiatan kampanye menurutnya perlu dilakukan dengan cara yang santun dan lebih menonjolkan program paslon.

“Kita akan menyiapkan kegiatan untuk mobilisasi massa yang besar 2 Februari, kita akan memberi contoh kepada Mas Butet maupun ke pendukung pasangan lain tentang bagaimana cara berkampanye yang menyejukkan,” paparnya.

Di sisi lain, Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi TKD Prabowo-Gibran, Romi Habie, menuturkan pihaknya turut mengawal pelaporan ini sebagai pendamping hukum.

“Jadi karena Sedulur Jokowi ini kan juga meminta kepada TKD untuk mengawal dari beliau. Sehingga kami diminta ketua TKD untuk mengawal beliau agar proses ini bisa berjalan secara normal,” katanya.

Pelaporan mengacu pada kriminal umum yakni pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.

“Relawan meminta agar supaya kriminal umum yang diajukan dalam hal ini perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik, pasal 218 KUHP,” ungkapnya.

Adapun alat bukti yang disiapkan yakni saksi yang menyaksikan langsung orasi Butet dan ada rekaman video yang sudah banyak beredar.

“Sebagai bentuk supaya ini tidak main hakim sendiri, maka kami lebih elegan menyampaikan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian,” katanya. (gelora)

Jokowi dan Prabowo makan bakso/Net 

SANCAnews.id – DPP PDIP angkat bicara terkait pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah, Senin (29/1/2024).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, banyak pihak yang merespons pertemuan Jokowi dan Prabowo dinilai sebagai tindak lanjut dari pernyataan Jokowi yang menyebut presiden bisa berpihak dan berkampanye di Pilpres 2024.

“Kemudian memunculkan suatu respons sentimen negatif yang begitu besar,” ungkapnya di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Hasto lantas berkelakar mengaitkan pertemuan itu dengan proyek food estate garapan Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dianggap gagal.

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu mengatakan pertemuan Jokowi dan Prabowo itu seharusnya sambil makan jagung. Namun, karena proyek food estate gagal kemudian menunya diganti dengan bakso.

“Kemarin, ketika makan, karena yang mau dimakan mungkin jagung, tapi enggak tumbuh-tumbuh, maka dapatnya makan bakso,” ungkap Hasto.

Sementara itu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan pertemuan tersebut menjadi simbol kuat dukungan Jokowi terhadap Prabowo di Pilpres 2024. Terlebih, cawapres Prabowo adalah Gibran Rakabuming Raka yang juga putra sulung Jokowi.

“Ya saya kira itu simbol yang makin meyakinkan dukungan Pak Jokowi ke mana,” ungkap Ganjar di Ambon, Maluku, Senin (29/1/2024).

Di sisi lain, mantan Gubernur Jawa Tengah itu tidak merasa khawatir bila Jokowi mendukung Prabowo. Dia pun menghormati pertemuan Jokowi dan Prabowo tersebut. Ganjar lantas berkelakar bahwa Jokowi dan Prabowo akan bertemu lagi sambil makan bersama.

“Buat kami makin bagus apalagi kalau ada statement terbuka sehingga nanti tidak ada interpretasi lain dan kami sangat menghormati itu. Mungkin habis itu makan soto, habis itu makan gudeg, gitu ya, boleh saja,” jelas Ganjar. (tvone)

Capres nomer urut 01 Anies Baswedan berdialog dalam agenda desak Anies dengan para pekerja di JI Expo Kemayoran (Senin-29-01-2024) 

SANCAnews.id – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan angkat bicara soal bus yang disewa simpatisan kampanye akbar di JIS, Jakarta Utara, Sabtu (10/2/2024).

"Ya, kami mendengar laporan-laporan tentang pembatalan sepihak atas bus-bus itu. Tapi semua tantangan itu tidak akan menghentikan semangat semua relawan dan pejuang," ujar dia, di JI-Expo, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).

Eks Gubernur DKI Jakarta ini pun juga mengatakan semangat para simpatisan semakin besar dan dia mengajak para rakyat untuk menyaksikan kampanye akbar.

"Betapa kebebasan dalam menjalankan kegiatan kampanye terganggu, bukan kah kita mau menjaga iklim demokrasi yang sehat," jelasnya.

Anies pun menyatakan bahwasanya perlu diberi kesempatan yang sama dengan seluruh pihak Paslon.

"Pertanyaan, apakah praktik ini mau dibiarkan, apakah cara seperti ini mau dilanjutkan, justru ini membuatnya kita semakin yakin Indonesia perlu perubahan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Pesanan bus kampanye calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) tiba-tiba dibatalkan. 

Hal ini diungkapkan Juru Bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN Said Didu melalui akun X miliknya @msaid_didu pada Sabtu (27/1/2024). 

Said mengatakan pesanan itu tiba-tiba dibatalkan padahal pihaknya sudah memesan dari jauh-jauh hari. Bahkan, pesanan bus itu sudah dibayar.

“Tim saya sudah pesan bus untuk acara kampanye akbar pasangan AMIN di JIS tanggal 10 Februari 2 hari lalu dan sudah dibayar. Hari ini kami ditelepon bahwa dibatalkan dengan alasan yang tidak masuk akal. Tekanan makin jauh?” cuitnya. (tvone)

Kuasa hukum Presiden Joko Widodo, Firmanto Laksana/rmol 

SANCAnews.id – Gugatan yang dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) atas pelanggaran hukum terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dinilai hanya mencari sensasi belaka.

Tim kuasa hukum Presiden Joko Widodo selaku salah satu tergugat dari Firma Otto Hasibuan Firmanto Laksana mengatakan, sebelumnya tergugat dan penggugat telah melakukan mediasi namun belum menemukan solusi.

"Hari ini kita setelah sebelumnya melakukan mediasi, dan memang mediasi sampai dengan kemarin belum didapat kesepakatan," kata Firmanto di PN Jakarta Pusat,  Senin (29/1).

Firmanto menuturkan, apa yang disampaikan tim penggugat terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden Joko Widodo tidak mendasar.

"Yang disampaikan tadi, menurut kami atau tanggapan kami tidak berdasar. Jadi gugatannya yang disampaikan tadi tidak ada dasar yang bisa kita tanggapi," katanya.

Menurutnya, para penggugat hanya mencari sensasi semata di tengah memanasnya suhu politik saat ini. Pasalnya, Jokowi sama sekali tidak melakukan pelanggaran hukum, apalagi tidak ada bukti mengintervensi penyelenggara pemilu dan MK.

"Bagaimana bisa Bapak Ir Joko Widodo menanggapi apa yang dilakukan KPU, dan begitu juga dengan Bapak Anwar Usman. Jadi menurut kami ini hanya sensasi saja. Kalau secara hukum gugatannya menurut kami tidak berdasar," demikian Firmanto Laksana. (rmol)