SANCAnews.id

Konflik dipicu akibat pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon nomor urut 2 yang berbentuk baliho dianggap menutupi APK Paslon nomor urut 1 

SANCAnews.id – Konflik pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Paslon) pada Pemilu 2024 terjadi di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sejumlah relawan paslon nomor urut 1 (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) dan relawan paslon nomor urut 2 (Prabowo-Gibran) terlibat adu mulut.

Konflik tersebut dipicu oleh pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Paslon Nomor Urut 2 berupa baliho yang dianggap menutupi APK Paslon Nomor Urut 1. Pertengkaran antar pendukung paslon ini pun tak terelakkan. Peristiwa ini terjadi di Desa Sumberadi, Kecamatan/Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (25/1/2024).

Selain di Desa Sumberadi, pemasangan baliho yang saling menutupi juga banyak ditemukan di Desa Kalirejo, Kecamatan/Kabupaten Kebumen. Lokasi penutupan baliho paslon AMIN dengan baliho Prabowo-Gibran disebut-sebut merupakan jalur yang dilintasi Gibran saat berkampanye di Kebumen, Rabu (24/1/2024) lalu.

"Kami tentu menyesalkan kejadian penutupan baliho Amin yang dilakukan oleh pendukung pihak nomor 2, 100 % dempet [gandeng]," kata Askhamudin, Koordinator Divisi Kampanye Anies-Muhaimin (AMIN) di Kabupaten Kebumen.

Menurutnya, kejadian tersebut tentu bertentangan dengan apa yang sudah dilakukan, yaitu deklarasi Pemilu damai. Dengan adanya pemasangan baliho yang semacam itu, sangat rawan kalau tidak disikapi secara dewasa. "Kami tentu dari pihak AMIN sangat menyesalkan," ujar Askhamudin.

Askhamudin mengatakan, penutupan baliho APK AMIN di Sumberadi terjadi di 4 titik, 3 diantaranya di Desa Kalirejo. Bahkan dia mengklaim masih ada kejadian sama di lokasi lain.

"Penutupannya [baliho] itu 100% tidak ada ruang sedikit pun, artinya tidak ada spasi, tidak ada jarak dan itu diikat dengan kawat. Baliho AMIN dengan baliho 02 diikat dengan kawat jadinya menyatu, kalau tidak ada unsur kesengajaan, saya kira mustahil," ujarnya.

Menanggapi hal tersbut, admin DPC Partai Gerindra Kebumen, Rahmawati, mengatakan, jika pihaknya patuh dengan aturan.

"Saya yakin dari Gerindra itu patuh dengan aturan. Saya ikut aturan, kalau suruh lepas, saya lepas, kalau ditahan monggo. Saya, pokoknya saya ikuti peraturannya saja,  ya..mungkin buat relawan-relawan supaya patuhilah peraturan yang sudah berlaku, karena itu juga menyangkut Paslon kita," kata Rahmawati.

Pihak DPC Partai Gerindra Kabupaten Kebumen, telah meminta maaf atas insiden adu mulut tersebut. Pihak Gerindra mengaku tidak tahu-menahu terkait baliho Paslon yang diusungnya menutupi baliho Paslon lain. Diduga, pemasangan dilakukan oleh relawan yang belum mengetahui aturan pemasangan APK.

Pihak Bawaslu Kebumen, melalui Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Eka Rahmawati, mengakui adanya konflik antarpendukung Paslon ini.

"Di Desa Sumberadi ada baliho 02 yang menutupi APK 01, tapi dari dua titik yang ada di Desa Sumberadi, kemarin sudah berhasil digeser," katanya.

 Eka menyampaikan, sengketa antarpeserta tersebut telah diproses dan telah selesai. Ketika APK yang satu menutupi APK yang lain, sudah digeser dan sudah dipindah maka permasalahan sudah selesai.

"Kalau kemarin yang di Sumberadi ada dua titik yang menutupi, jumlahnya satu," kata Eka.

Pihak Bawaslu, menurit Eka, juga mendengar adanya hal serupa di Kedungbener. Petugas dari Bawaslu pun telah mendatangi lokasi untuk menindaklanjuti.

"Sebenarnya kami sudah mengimbau ya dari awal bahwa partai politik ini untuk pemasangannya agar dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Eka.

Bawaslu Kebumen menyatakan, permasalahan telah selesai begitu baliho yang menutup baliho lain dipindahkan. (gatra)

Potret Istri Panglima ManguniNancy Angela Hendriks/Ist 

SANCAnews.id – Usai menghebohkan jagat media sosial dengan saling adu tantangan dan ancaman dengan Habib Bahar bin Smith, kini istri Panglima Manguni Masiouw Andy Rompas menjadi sorotan karena mengeluarkan pernyataan soal Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Seperti diketahui, Panglima Manguni Masiouw Andy Rompas kembali membuat heboh media sosial melalui postingan di akun Facebooknya menanggapi pernyataan Habib Bahar bin Smith yang berujung saling tanding dan menebar ancaman.

Saat ini, istri Andy Rompas juga menjadi sorotan karena melontarkan pernyataan menohok terhadap calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, sehingga sukses menyedot perhatian publik.

Istri Panglima Ormas Adat Manguni Makasoaiw Andy Rompas, Nancy Angela Hendriks meluapkan emosinya pada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.  

Disitat dari unggahan video di Facebook pribadinya, Nancy Angela Hendriks rupanya kesal dengan Anies dan Ganjar yang dianggap tidak paham dengan rahasia negara. 

Adapun pernyataan istri Panglima Manguni itu terkait dengan debat capres beberapa waktu lalu.  

"Debat capres yang baru-baru ini bertema pertahanan dan dalam debat itu Bapak Prabowo dipaksa untuk membuka sistem pertahanan dalam waktu 1 menit oleh Anis dan Ganjar. Lucu ya, masa pertahanan negara harus dipublikasikan di depan umum," katanya.  

Kemudian, Nancy Angela Hendriks juga menyinggung soal etika. 

"Nih saya jelasin ya Anis dan Ganjar dan akan saya jelaskan sesingkat-singkatnya." 

Menurut Nancy, masalah pertahanan adalah strategi keamanan negara dan harus menjadi rahasia untuk negara. Itu tidak bisa dibuka di hadapan publik. 

"Nih dengerin telinga kalian dan pakai otak kalian biar pintar. Amerika Serikat mempunyai pangkalan militer di dunia sebanyak 750 dari 80 negara dan Indonesia sudah dikepung oleh pangkalan militer Amerika."  

Mereka, kata Nancy, mempunyai pangkalan militer di Singapura, Filipina, Australia dan Diego Garcia. Itu baru Amerika, belum negara Cina yang juga mempunyai pangkalan militer di Kamboja. 

"Jadi pada buka otak ya jangan hanya karena ambisi menghalalkan segala cara. Indonesia baru membuat kendaraan perang mobil Maung itu aja udah menjadi perhatian dunia."  

"Terus apakah rahasia-rahasia pertahanan negara seperti strategi bangsa ini harus dipublikasikan? Mikir," sambungnya lagi.  

Nancy Angela Hendriks lantas memberi contoh seperti India. 

"India saja baru mengumumkan negaranya bikin nuklir setelah jadi. Makannya baca sejarah bukan asal omon-omon," tegasnya. 

Namun demikian, hingga kini unggahan tersebut belum terkonfirmasi. (viva)

Klose Andi Rompas menantang UAS di Minahasa 

SANCAnews.id – Diskusi publik terus dihebohkan dengan ketegangan yang melibatkan Habib Bahar bin Smith dan Panglima Adat Manguni, Andy Rompas. Akar konflik ini dapat ditelusuri dari peristiwa kerusuhan 25 November 2023 di Bitung, Sulawesi Utara.

Pada hari itu, Badan Persaudaraan Muslim (BSM) yang dipimpin Bahar bin Smith menggelar konvoi solidaritas untuk Palestina.

Kejadian itu berubah menjadi chaos ketika Laskar Manguni mengibarkan bendera terlarang Israel, memicu bentrokan yang sayangnya berujung dugaan korban jiwa. Namun, yang menarik perhatian adalah bahwa konflik tidak hanya terbatas pada insiden Bitung.

Andy Rompas, Panglima Adat Manguni, dengan berani menantang Ustaz Abdul Somad melalui unggahan kontroversial di Facebook.

"Kenapa Si Somad dilarang masuk di sini ya..? Bisa masuk kok ini, loe si Mad bibir ngak di filter.. ditolak masuk ke negara orang, tapi sebenarnya bukan hanya di negara orang, mainlah ke Minahasa, nanti kita sambut," ujar Andy Rompas.  

Meski postingan ini belum mendapatkan konfirmasi dari kedua belah pihak, namun ketegangan yang semakin meruncing membuat publik semakin penasaran akan kelanjutan konflik ini. (viva) 

Presiden Joko Widodo-sembako/Ist 

SANCAnews.id – “Penyakit” perilaku Presiden Joko Widodo yang dianggap banyak bicara dan menjanjikan kebohongan bahkan seperti melanggar hukum, bisa menular ke pejabat di tingkat Rukun Tetangga (RT).

"Ibarat penyakit perilaku Jokowi yang banyak berkata dan berjanji bohong, dan suka tabrak hukum, maka dampak negatif yang ditimbulkan adalah dapat menyebar secara langsung maupun tidak langsung dari satu orang ke orang lainnya," kata pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/1).

Sehingga, kata Damai, perilaku Jokowi yang kerap kali menabrak aturan, apalagi belakangan ini menyatakan bahwa presiden boleh ikut berkampanye dan memihak, akan berdampak menular hingga ke pimpinan tingkat RT.

"Oleh karenanya justru perilaku kepemimpinan yang buruk, akan kuat menarik lalu mengontaminasi orang di sekelilingnya dan level yang banyak di bawahnya. Ibarat penyakit, semua bisa terkena infeksi atau CDS atau yang biasa disebut juga sebagai penyakit infeksius dari gabungan berbagai penyakit," terang Damai.

Menurut Damai, hukum tanpa moral adalah sia-sia belaka. Apalagi, Jokowi sebagai seorang presiden sangat mudah melanggar norma-norma dan mengelak dari sanksi hukum.

"Oleh sebab itu, menghentikannya tentunya membutuhkan tindakan atau langkah yang super luar biasa, termasuk super keberanian, yakni melalui kesadaran dengan kekuatan terakhir, kekuatan kedaulatan di tangan rakyat," kata.

"Rakyat butuh gunakan pola bersatu turun ramai-ramai hentikan kelucuan tingkah Jokowi hingga ia turun panggung lalu tiarap," sambungnya. (*)

Presiden Joko Widodo saat membagikan sembako di depan Istana Negara Jakarta/Ist 

SANCAnews.id – Pembagian sembako di depan Istana Negara dan pernyataan presiden bisa berkampanye dan berpihak dianggap sebagai kode kecurangan Pilpres 2024 yang akan terjadi.

Demikian analisa Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, terkait berbagai pernyataan dan sikap yang mulai ditunjukkan Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024 yang akan segera berlangsung.

"Pembagian sembako di depan Istana di saat pilpres dan pernyataan presiden boleh kampanye dan memihak, dugaan saya itu kode keras untuk memenangkan pilpres satu putaran untuk menangkan paslon anak haram konstitusi," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/1).

Karena, kata Muslim, publik mengetahui bahwa presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang seharusnya netral sebagaimana sikap Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin.

"Di saat bicara presiden boleh kampanye dan memihak, di sampingnya ada Menteri Pertahanan yang sedang capres dan Panglima TNI ada di sampingnya. Dapat diartikan Joko Widodo sedang kampanye untuk 02 dan TNI harus amankan perintah 'itu'," terang Muslim.

Muslim pun curiga, sembako yang dibagikan Presiden Jokowi di depan Istana merupakan alat untuk upaya menyogok rakyat.

"Di saat ada pembagian sembako di depan Istana, artinya Istana sedang kirim pesan terselubung bahkan terang-terangan dukung anaknya yang sedang berjuang sebagai cawapres," tutur Muslim.

Dengan dua peristiwa itu kata Muslim, dapat diartikan sebagai sinyal keras bahwa Presiden Jokowi sedang melakukan kampanye terselubung.

"Maka kalau sejumlah lembaga survei yang rilis angka tinggi bagi paslon 02 adalah upaya mencocokkan antara kode Istana terhadap KPU, Bawaslu dan DKPP? Walaupun kampanye sepi massa, tapi kalau pilpres diklaim menang satu putaran, itu artinya rancangan dan desain curang sedang diumumkan agar rakyat paham," jelas Muslim.

"Kampanye tidak penting banyak massa. Yang penting sebar sembako dan amankan perintah presiden untuk menangkan calon tertentu? Dengan dua kode keras itu, apakah dijamin pilpres tidak curang? Jika demikian yang terjadi, rakyat jangan berharap ada demokrasi. Selamat datang kekacauan di republik ini? Apakah itu yang diimpikan oleh Joko Widodo di akhir kekuasaannya?" sambung Muslim menutup. (*)