SANCAnews.id

Klose Andi Rompas menantang UAS di Minahasa 

SANCAnews.id – Diskusi publik terus dihebohkan dengan ketegangan yang melibatkan Habib Bahar bin Smith dan Panglima Adat Manguni, Andy Rompas. Akar konflik ini dapat ditelusuri dari peristiwa kerusuhan 25 November 2023 di Bitung, Sulawesi Utara.

Pada hari itu, Badan Persaudaraan Muslim (BSM) yang dipimpin Bahar bin Smith menggelar konvoi solidaritas untuk Palestina.

Kejadian itu berubah menjadi chaos ketika Laskar Manguni mengibarkan bendera terlarang Israel, memicu bentrokan yang sayangnya berujung dugaan korban jiwa. Namun, yang menarik perhatian adalah bahwa konflik tidak hanya terbatas pada insiden Bitung.

Andy Rompas, Panglima Adat Manguni, dengan berani menantang Ustaz Abdul Somad melalui unggahan kontroversial di Facebook.

"Kenapa Si Somad dilarang masuk di sini ya..? Bisa masuk kok ini, loe si Mad bibir ngak di filter.. ditolak masuk ke negara orang, tapi sebenarnya bukan hanya di negara orang, mainlah ke Minahasa, nanti kita sambut," ujar Andy Rompas.  

Meski postingan ini belum mendapatkan konfirmasi dari kedua belah pihak, namun ketegangan yang semakin meruncing membuat publik semakin penasaran akan kelanjutan konflik ini. (viva) 

Presiden Joko Widodo-sembako/Ist 

SANCAnews.id – “Penyakit” perilaku Presiden Joko Widodo yang dianggap banyak bicara dan menjanjikan kebohongan bahkan seperti melanggar hukum, bisa menular ke pejabat di tingkat Rukun Tetangga (RT).

"Ibarat penyakit perilaku Jokowi yang banyak berkata dan berjanji bohong, dan suka tabrak hukum, maka dampak negatif yang ditimbulkan adalah dapat menyebar secara langsung maupun tidak langsung dari satu orang ke orang lainnya," kata pengamat hukum dan politik Mujahid 212, Damai Hari Lubis kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/1).

Sehingga, kata Damai, perilaku Jokowi yang kerap kali menabrak aturan, apalagi belakangan ini menyatakan bahwa presiden boleh ikut berkampanye dan memihak, akan berdampak menular hingga ke pimpinan tingkat RT.

"Oleh karenanya justru perilaku kepemimpinan yang buruk, akan kuat menarik lalu mengontaminasi orang di sekelilingnya dan level yang banyak di bawahnya. Ibarat penyakit, semua bisa terkena infeksi atau CDS atau yang biasa disebut juga sebagai penyakit infeksius dari gabungan berbagai penyakit," terang Damai.

Menurut Damai, hukum tanpa moral adalah sia-sia belaka. Apalagi, Jokowi sebagai seorang presiden sangat mudah melanggar norma-norma dan mengelak dari sanksi hukum.

"Oleh sebab itu, menghentikannya tentunya membutuhkan tindakan atau langkah yang super luar biasa, termasuk super keberanian, yakni melalui kesadaran dengan kekuatan terakhir, kekuatan kedaulatan di tangan rakyat," kata.

"Rakyat butuh gunakan pola bersatu turun ramai-ramai hentikan kelucuan tingkah Jokowi hingga ia turun panggung lalu tiarap," sambungnya. (*)

Presiden Joko Widodo saat membagikan sembako di depan Istana Negara Jakarta/Ist 

SANCAnews.id – Pembagian sembako di depan Istana Negara dan pernyataan presiden bisa berkampanye dan berpihak dianggap sebagai kode kecurangan Pilpres 2024 yang akan terjadi.

Demikian analisa Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, terkait berbagai pernyataan dan sikap yang mulai ditunjukkan Presiden Joko Widodo jelang Pilpres 2024 yang akan segera berlangsung.

"Pembagian sembako di depan Istana di saat pilpres dan pernyataan presiden boleh kampanye dan memihak, dugaan saya itu kode keras untuk memenangkan pilpres satu putaran untuk menangkan paslon anak haram konstitusi," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/1).

Karena, kata Muslim, publik mengetahui bahwa presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang seharusnya netral sebagaimana sikap Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin.

"Di saat bicara presiden boleh kampanye dan memihak, di sampingnya ada Menteri Pertahanan yang sedang capres dan Panglima TNI ada di sampingnya. Dapat diartikan Joko Widodo sedang kampanye untuk 02 dan TNI harus amankan perintah 'itu'," terang Muslim.

Muslim pun curiga, sembako yang dibagikan Presiden Jokowi di depan Istana merupakan alat untuk upaya menyogok rakyat.

"Di saat ada pembagian sembako di depan Istana, artinya Istana sedang kirim pesan terselubung bahkan terang-terangan dukung anaknya yang sedang berjuang sebagai cawapres," tutur Muslim.

Dengan dua peristiwa itu kata Muslim, dapat diartikan sebagai sinyal keras bahwa Presiden Jokowi sedang melakukan kampanye terselubung.

"Maka kalau sejumlah lembaga survei yang rilis angka tinggi bagi paslon 02 adalah upaya mencocokkan antara kode Istana terhadap KPU, Bawaslu dan DKPP? Walaupun kampanye sepi massa, tapi kalau pilpres diklaim menang satu putaran, itu artinya rancangan dan desain curang sedang diumumkan agar rakyat paham," jelas Muslim.

"Kampanye tidak penting banyak massa. Yang penting sebar sembako dan amankan perintah presiden untuk menangkan calon tertentu? Dengan dua kode keras itu, apakah dijamin pilpres tidak curang? Jika demikian yang terjadi, rakyat jangan berharap ada demokrasi. Selamat datang kekacauan di republik ini? Apakah itu yang diimpikan oleh Joko Widodo di akhir kekuasaannya?" sambung Muslim menutup. (*)

Salam dua jari yang diduga dilayangkan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (Jokowi) dari dalam mobil kepresidenan RI 1/Ist 

SANCAnews.id – Viral di media sosial terkait sapaan dua jari yang diduga dilayangkan Ibu Negara Iriana Joko Widodo (Jokowi) dari dalam mobil kepresidenan RI 1.

Dalam video yang beredar, terlihat seseorang berpakaian putih mengeluarkan tangan dari mobil presiden saat Jokowi berkunjung ke Salatiga, Jawa Tengah.

Sosok dalam video tersebut melakukan pose dua jari dari dalam mobil yang dikenal sebagai sapaan kepada pendukung paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi.

Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyesalkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak mengambil sikap tegas terkait sapaan dua jari Iriana Jokowi.

"Tak jelas sikap apalagi tindakan Bawaslu terkait acungan dua jari dari mobil dinas kepresidenan. Pernyataan Bawaslu soal person siapa yang mengacungkan jari itu justru menyiratkan bahwa Bawaslu sendiri belum melakukan tindakan atas hal ini," kata Ray Rangkuti kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (28/1).

Ray juga menyayangkan Bawaslu belum mengambil sikap tegas atas pelanggaran kampanye tersebut.

"Tentu disayangkan. Untuk kasus yang mestinya dilihat sebagai kasus penting dan urgent, hingga empat hari telah berlalu, malah tak terdengar proses pengawasannya," kata Ray.

Atas dasar itu, Ray mendesak Bawaslu agar mengusut tuntas pelanggaran pemilu oleh penyelenggara negara tersebut.

"Bawaslu segera menuntaskan kasus ini. Meminta keterangan sesegera mungkin siapa yang mengacungkan dua jari dari mobil kepresidenan. Apakah ia pejabat negara atau tidak. Jangan dijadikan sekedar polemik oleh ketua Bawaslu," tutupnya. (*) 

Dalam podcast bersama Novel Baswedan, Tom mengatakan tentang kutukan periode kedua yang menjadi masa untuk menguangkan kekuasaan. -Tangkapan layar youtube@ Novel Baswedan 

SANCAnews.id – Tom Lembong merupakan salah satu tim Amin yang namanya terus disebut-sebut di media sosial. Bahkan Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI dan Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi RI turut mengomentari pernyataan Co-Captain Timnas AMIN yang bernama lengkap Thomas Trikasih Lembon.

Dalam podcast bersama Novel Baswedan, Tom bercerita tentang kutukan periode kedua. Kutukan periode kedua diungkap Tom Lembong yang menjelaskan sudah waktunya menguangkan kekuasaan.

Menurut Tom, masa jabatan kedua merupakan peluang untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya.

“Ini merupakan fenomena legendari yaitu second term curse atau kutukan periode kedua, setelah dipilih kembali dan sudah konsolidasi kekuasaan kemudian muncul motifasi untuk memaksimalkan peluang untuk menguangkan kekuasaan,” tambahnya.

“Para pejabat di periode kekedua berlomba-lomba gimana menguangkan peluang yang masih ada karena masa kekuasaan hanya tersisa berapa tahun,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Tom juga menjelaskan bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo berubah pada periode kedua.

“Sangat-sangat berubah sekali, mulai dari suasana di pemerintahan serta kultur di pemerintahan itu,” uangkapnya.

Menurut Tom, Pergeseran tersebut dari gaya pemerintahan yang teknokratis yang mendorong banyak profesional untuk menjabat ke arah yang lebih politisasi.

“Para pejabat lebih berorientasi pada loyalis serta political appointment,” terangnya.

Pada periode pertama, menurut pengalamnya banyak menteri-menteri yang profesional ditunjuk oleh Parpol.

Meskipun ada juga menteri yang bukan dari Parpol namun figurnya serta individunya memiliki integritas serta kompeten.

Sedangkan Luhut mengomentari Tom terkait dengan pengakuannya atas contekan yang diberikan pada Jokowi dalam menyampaikan berbagai pidato.

Selain itu, Luhut juga mengatakan jika penyataan Tom atas Tesla yang menggunakan baterai LFP untuk mobil listriknya tidaklah benar.

Tidak sampai disitu, Luhut juga menuding jika Tom meninggalkan cabinet dengan kondisi pekerjaan yang terbengkalai, salah satunya adalah program OSS atau Online Single Submission yang sistim penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem.

“OSS saja kan tidak selesai dan kami yang membereskan semuanya,” terang Luhut di akun instagramnya.

Tak ketinggalan Bahlil yang juga menyinggung jika Tom meninggalkan kabinet dan tidak menyelesaikan investasi yang mencapai ratusan miliar yang kahirnya diselesaikan oleh timnya. (disway)