SANCAnews.id

Pandji Pragiwaksono. Foto: Youtube Pandji 

SANCAnews.id – Komedian kenamaan Tanah Air, Pandji Pragiwaksono membuat video terbuka untuk Presiden Joko Widodo. Dalam video berdurasi hampir 25 menit yang diunggah pada Kamis, 25 Januari 2024 di kanal YouTube pribadinya, Pandji mengungkapkan keprihatinannya sebagai wakil rakyat Indonesia.

Selain tegas meminta Jokowi cuti dari jabatannya sebagai presiden, selebritis yang kini berdomisili di New York, Amerika Serikat itu juga mengimbau masyarakat tak perlu takut. Ia menyampaikan dengan sungguh-sungguh bahwa konten tersebut dibuat untuk mewakili kepentingan masyarakat dan memajukan Indonesia.

Pandji Pragiwaksono ke Masyarakat Indonesia: Anda Tidak Sendiri!

Pada kesempatan video terbuka itu, Pandji mengimbau publik, khususnya lebih dari 1,5 juta subscribers-nya di YouTube bahwa dia ada bersama-sama mengawal kepentingan rakyat sebagai bagian di dalamnya. "Kepada rakyat Indonesia yang menyaksikan, saya tuh cuma pengen bilang bahwa Anda tidak sendiri. Saya juga berpikiran sama seperti Anda. Video ini cuma mau bilang kepada Pak Jokowi, semuanya, kita ini tahu apa yang sedang terjadi. Kita ini tahu bahwa apa yang dikatakan itu salah," ujar Pandji Pragiwaksono.

Komika yang juga kerap mengkritik persoalan bangsa Indonesia lewat karya lagunya ini kembali menegaskan kepada masyarakat agar tidak takut menghadapi apa yang sedang terjadi. Sebagai informasi, sebelumnya dia menyebut soal keberpihakan Presiden Jokowi kepada capres nomor urut 2, Prabowo Subianto dalam video tersebut.

"Kita ini ngerti karena saya tuh juga enggak unik-unik banget, saya cuma satu dari sebagian rakyat Indonesia. Video ini cuma pengen bilang bahwa Anda enggak sendiri dan Anda enggak perlu takut," ujarnya mantap.

"Berpendapatlah, sekarang, sekarang adalah waktunya untuk memperjuangkan Tanah Air kita. Yang lain lagi pada sibuk memperjuangkan kepentingan, jabatan, akses terhadap project segala macam, kita cuma punya kepentingan: ada Tanah Air yang pengen kita bela," ujar Pandji dengan raut wajah serius karena prihatin dengan keberlangsungan negara ini mengingat banyaknya polemik di Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Imbau Rakyat Jangan Takut, Pandji: Ini Alasan Kita Bayar Pajak!

Melanjutkan penjelasannya mengapa rakyat Indonesia tidak boleh takut, menurut  selebritas berusia 44 tahun itu, publik sebaiknya bisa kritis dengan berpegang teguh bahwa mereka seharusnya tak bisa dibohongi. Harapannya, dia ingin pemikiran itu ada untuk mengubah keadaan agar Indonesia jadi lebih baik. 

Keadaan yang memang sudah sepantasnya kembali ke fitrahnya, ke jalan yang benar, yakni pemerintah yang takut dengan suara rakyat. Seperti kata istilah dalam bahasa Latin, "Vox Populi Vox Dei" yang diterjemahkan sebagai "Suara rakyat adalah suara Tuhan." Masyarakat harusnya ingat dengan hal itu dan tak boleh takut.

"Kita bikin pemerintah yang takut sama kita, pemerintah yang musti milih kata-kata ketika berhadapan dengan kita, pemerintah yang musti hati-hati. Bukan kita yang musti hati-hati dengan omongan kita!" ujar Pandji. 

Apalagi, rakyat juga berkewajiban untuk membayar pajak. Inilah yang menjadi poin penting pembahasan stand-up komedian pertama di Indonesia itu di videonya. Sebab seharusnya, pemerintah lah yang harusnya takut dengan rakyat karena presiden bekerja untuk rakyat. "Ini adalah alasan kenapa kita bayar pajak teman-teman karena duit kita sudah dikasih, kita punya hak. Kita punya hak untuk bersuara. Moga-moga."

Mengaku Ingin Jadikan Indonesia Lebih Baik 

Terakhir, Pandji kembali memberikan pengertian kepada para penonton soal tujuan pembuatan video terbuka untuk Jokowi itu. Dia mengaku hanya ingin membuat Indonesia jad lebih baik. Meski kini dia berada di Amerika untuk meniti karier sebagai stand-up komedian, dia tetap akan pulang ke Indonesia karena jadi satu-satunya Tanah Air bagi rakyatnya.

"Enggak punya negara lain kita, enggak punya Tanah Air lain. Lahir di sini meninggal di sini. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata, Indonesia. Terima kasih," tutur Pandji Pragiwaksono menutup videonya. (tempo)

Lautan manusia menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan saat berkampanye di Padang /Net 

SANCAnews.id – Lautan manusia kembali menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan saat berkampanye di Padang, Sumatera Barat, Kamis (25/1/2024). 

Dalam kunjungannya kali ini, ia menyampaikan bahwa semangat perubahan semakin tidak terbendung.

"Masyarakat Minang itu selalu berada di dalam barisan progresif. Karena itulah, kami makin merasa optimis gagasan perubahan yanh kami dorong makin kuat, memang semakin dibutuhkan di Indonesia," ujarnya pada wartawan di Bandara Minangkabau.

Melalui semangat perubahan itu, Anies ingin mengembalikan marwah Indonesia agar hukum tidak lagi diatur sesuai selera penguasa. Melainkan, menggunakan tata aturan, meninggikan etika, dan menghormati proses.

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu pun yakin bahwa gagasan tersebut bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Minang. Mengingat, tanah ini banyak melahirkan tokoh bangsa yang berintegritas.

"Putra putri Minang adalah pendiri republik ini. Mereka memiliki integritas yang tinggi dalam menjaga aturan 'main'. Sehingga republik ini bukan untuk keluarganya, tetapi seluruh masyarakat Indonesia," kata Anies.

"Karena itulah, saya bersyukur hari ini bisa sampai di Padang, tempat yang berhasil memunculkan pribadi-pribadi hebat sejak masa awal republik," pungkas Anies. (tvone)

Anies di Sumbar/Istimewa 

SANCAnews.id – Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Sumbar TIMNAS AMIN Rahmat Saleh optimis paslon Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) menang besar dan meraih 80 persen suara di Ranah Minang, pada Pilpres 2024. Namun, kata dia, target tersebut sudah pasti. diperoleh secara bertahap.

"Di survei pertengahan Januari elektabilitas AMIN sudah 60 persen. Dengan kehadiran Pak Anies kembali ke Padang, kami targetkan menjelang Februari di angka 70 persen," papar Rahmat di Bandara Minangkabau, Kamis (25/1).

Dengan antusiasme masyarakat yang kian besar, kata Rahmat, pihaknya optimis bahwa tepat saat pemilu nanti pada 14 Februari, suara AMIN di Sumbar bisa mencapai 80 persen.

"Dan pada akhirnya di 14 Februari, kita yakin. Insyaallah dengan antusiasme masyarakat yang ada, kita optimis 80 persen," tutupnya. (wartaekonomi)

Capres 02 Prabowo & Jokowi/Istimewa 

SANCAnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta mengajukan hak interpelasi dan hak angket untuk mengusut dugaan penyalahgunaan kekuasaan Presiden Jokowi pada Pemilu 2024. Hal itu dinilai perlu setelah Presiden Jokowi menyebut seorang Kepala Negara bisa berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon (paslon) pada Pilpres 2024.

Demikianlah Mahasiswa dan Aktivis Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara yang tergabung dalam CALS (Constitutional and Administrative Law Society) yang diwakili oleh Bivitri Susanti menanggapi pernyataan Presiden Jokowi terkait Kampanye Presiden.

“Kami mendesak, DPR RI mengajukan hak interpelasi dan hak angket kepada Presiden untuk menginvestigasi keterlibatan Presiden dan penggunaan kekuasaan Presiden dalam pemenangan salah satu kandidat pada Pemilu 2024,” ucap Bivitri mewakil CALS.

“Seluruh penyelenggara negara (presiden, menteri, gubernur, bupati, walikota) untuk tidak berlindung di balik pasal-pasal dan mengesampingkan etik. Mundur dari jabatan jauh lebih etis dan terhormat dalam situasi politik yang sangat tidak demokratis hari-hari ini.”

Dalam keterangannya, Bivitri juga meminta Bawaslu untuk menjalankan tugasnya dengan baik terkait dugaan kecurangan pemilu.

“Kami mendesak, Bawaslu menjalankan tugasnya dengan baik dan bersiap-siap untuk menelaah dan memperjelas indikasi kecurangan yang bersifat TSM untuk mengantisipasi sengketa pemilu dan sengketa hasil pemilihan umum,” ujar Bivitri.

Di sisi lain, Bivitri meminta Mahkamah Konstitusi mulai melakukan telaah mengenai perannya dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu nanti.

“Dalam kaitannya dengan kecurangan yang bersifat TSM, dengan melihat konteks penyalahgunaan jabatan (berikut kebijakan dan anggaran) yang semakin terlihat indikasinya pada Pemilu 2024 ini,” kata Bivitri.

Dalam keterangannya, Bivitri juga mendesak Presiden Jokowi untuk mencabut pernyataannya tentang kebolehan berkampanye dan memperhatikan kepatutan dalam semua tindakan dan ucapannya, dengan mengingat kapasitas jabatannya sebagai presiden.

Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga diminta untuk menghentikan semua tindakan jabatan dirinya maupun menteri-menterinya, yang telah dilakukan selama ini yang berdampak menguntungkan pasangan calon presiden.

Penjelasan Istana

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menilai pernyataan Presiden Jokowi soal kepala negara boleh ikut kampanye dan memihak di Pilpres 2024 sudah disalahartikan.

Ari menuturkan apa yang disampaikan Presiden Jokowi adalah jawaban untuk pertanyaan media tentang apakah boleh menteri ikut menjadi tim sukses pasangan calon di Pilpres 2024.

“Pernyataan Bapak Presiden di Halim, Rabu 24/01/2024, telah banyak disalahartikan. Apa yang disampaikan oleh Presiden dalam konteks menjawab pertanyaan media tentang Menteri yang ikut tim sukses,” kata Ari.

“Dalam merespon pertanyaan itu, Bapak Presiden memberikan penjelasan terutama terkait aturan main dalam berdemokrasi bagi Menteri maupun Presiden.”

Dalam pandangan Presiden, sebagaimana diatur dalam pasal 281, UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa Kampanye Pemilu boleh mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Artinya, Presiden boleh berkampanye. Ini jelas ditegaskan dalam UU.

“Tapi, memang ada syaratnya jika Presiden ikut berkampanye. Pertama, tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sesuai aturan yang berlaku. Dan kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara,” kata Ari. (kompas)

Aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen-Jokowi/Istimewa 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendapat perhatian dari para aktivis, akademisi, dan penggiat demokrasi. Sebab, dalam beberapa bulan terakhir, Jokowi menunjukkan oligarki dengan membangun dinasti politik bersama keluarganya.

Jokowi dinilai ingin melanggengkan kekuasaan dengan mendorong putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Begitu pula dengan ditunjuknya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), maka Jokowi mendukungnya.

Aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Patra M Zen mengaku tak pernah merasa khawatir sedikit pun terhadap kekuasaan Jokowi. Ia kemudian menyinggung gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang mampu menggulingkan Presiden Soeharto. Padahal, saat itu pergerakan mahasiswa sangat sulit. Jauh dibandingkan sekarang.

“Tahun 1996-1997 tidak ada media sosial, kalau kita demo itu kita sakit atau jatuh ke parit tidak ada yang tahu. Iya kan, roboh kok Soeharto,” kata Patra M Zen saat menjadi narasumber Diskusi Daring bertajuk Gelagat Presiden Jokowi di Pilpres 2024: Netral atau Tuna Netral? Rabu (24/1/2024). 

Aktivis 98 ini menolak narasi yang berkemang di kalangan aktivis penjaga demokrasi yang seolah Jokowi sangat kuat. Dia sangat yakin, kesewenang-wenangan Jokowi dan upaya membangun dinasti politik Jokowi sangat bisa dilawan serta dilemahkan melalui gerakan mahasiswa, anak-anak muda dan kelompok masyarakat sipil. 

“Penjaga demokrasi di otaknya ini seakan-akan Pak Jokowi kuat banget. Kata siapa? mahasiswa  ini sekarang bergerak lho. Ada forum intelektual muda lho. Masyarakat ini banyak yang muak, saya mau bilang semua upaya untuk menjaga demokrasi tidak akan sia-sia, hanya nunggu waktu. Maka inilah pemanasan ini, ini pemanasan,” tuturnya. 

Pria yang biasa disapa Bung Patra ini juga melihat bahwa media sosial dapat menjadi kekuatan untuk mendukung dan menyelamatkan demokrasi. Gerakan di dunia maya, lanjut dia, sangat efektif untuk memperjuangkan kebenaran dan hak-hak masyarakat. 

“Saya kasih contoh, kita (YLBHI) sidang bolak balik ke DKPP. Tidak ada media yang meliput. Eh kita mikir wah ada TikTok, kita buat akun TikTok penjaga.demokrasi. Belum 2 minggu followers-nya udah 10 ribu lebih, videonya ditonton 500 orang lebih. Bahkan sidang kita itu banyak yang tahu dari WA grup ngambil di TikTok,” pungkasnya. 

Kegiatan Diskusi Daring bertajuk Gelagat Presiden Jokowi di Pilpres 2024: Netral atau Tuna Netral? digelar Forum Intelektual Muda dengan menghadirkan Aktivis YLBHI Patra M Zen, Pendiri OM Institute Okky Madasari, CEO Founder Youth Society Bryan Pasek Mahararta dan Pengamat Politik Prof Ikrar Nusa Bhakti sebagai narasumber. Kegiatan ini juga diikuti puluhan mahasiswa dan pemuda dari berbagai daerah. 

Co Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna mengatakan, diskusi ini merupakan upaya membangun kesadaran kelompok intelektual terhadap sikap kesewenang-wenangan Jokowi dan upaya pelemahan demokrasi. Dia melihat bahwa Jokowi lebih mementingkan keluarga pribadinya ketimbang membangun bangsa dan negara. 

“Ini yang menjadi perhatian kita bersama,” ucapnya. 

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa presiden dan menteri mempunyai hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu. Hanya saja, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

Jokowi menyatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-cawapres) Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Sontak pernyataan presiden ini mendapatkan respons yang beragam dari berbagai tokoh dan masyarakat. Banyak yang menilai, pernyataan Jokowi ini semakin menegaskan keberpihakan Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. (wartaekonomi)