SANCAnews.id

Potongan video lain menampilkan suasana di dalam bus yang terisi penuh anggota Muslimat NU. Pesannya mereka siap mensukseskan harlah Muslimat NU di GBK Jakarta dan siap memenangkan AMIN di pilpres 2024 

SANCAnews.id – Perayaan Hari Lahir (Harlah) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) ke-78 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (20/1) tak bisa dilihat sebagai wujud dukungan penuh sayap organisasi NU terhadap presiden. pasangan calon (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Deklarasi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa terhadap Prabowo-Gibran dibayangi acara Istigasah puluhan ribu anggota Muslimat NU yang dihadiri istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh , di Jatim Expo, Surabaya, Jumat (19/1)

"Bahkan acara di Surabaya itu dianggap saingan (harlah) di Jakarta. Jadi kira-kira 03 (Ganjar-Mahfud) juga ingin memberi sinyal bahwa mereka didukung oleh Muslimat. Artinya ada yang pecah juga," kata guru besar ilmu politik Universitas Airlangga Kacung Marijan kepada Media Indonesia.

Muslimat NU diketahui berdiri sejak 29 Maret 1946. Perayaan harlah di hari ini atau kurang dari sebulan sebelum pemungutan suara Pemilu 2024 dinilai bermuatan politis. Kendati demikian, Kacung berpendapat percepatan itu masuk akal. Sebab, Maret mendatang sudah memasuki bulan puasa.

Di sisi lain, Kacung juga menilai politisasi Muslimat sebagai hal yang wajar. Ia menilai perayaan Harlah Muslimat NU ke-78 di Jakarta adalah upaya untuk memamerkan kekuatan organisasi tersebut yang memiliki massa besar, "Bahkan kekuatan Muslimat dalam sisi jumlah untuk mobilisasi lebih hebring dibandingkan dengan NU-nya. Soal motif politik, ya wajar saja, itu sangat bisa dipahami. Apalagi Ketua Muslimat (Khofifah) kan sudah declare dukung 02 (Praowo-Gibran)," pungkas Kacung.

Sementara itu, meskipun Ketua Muslimat menyatakan dukungan ke Prabowo-Gibran, para kader Muslimat di akar rumput tetap setia mendukung pasangan Anies Baswedan-Gus Muhaimin Iskandar (AMIN). Hal itu terlihat ketika para anggota Muslimat NU Jawa Timur membuat video yang menampilkan video bersama ibu-ibu lainnya menyatakan dukungan pada AMIN di tengah-tengah peringatan harlah di GBK.

Untuk persoalan pilpres, mereka mengaku tidak ingin berkompromi dan diintervensi. Meski ketumnya menyatakan dukungan ke Prabowo-Gibran, tidak dengan para kader Muslimat di akar rumput. Mereka memilih berseberangan dengan Khofifah, dengan mendukung Paslon 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

“Kami Muslimat NU Jatim berharlah di GBK Jakarta. Tetapi kami semua, Muslimat NU Jatim siap memenangkan AMIN, Anies-Gus Muhaimian di 2024,” kata seorang ibu yang dijawab menang, menang, menang oleh ibu-ibu yang lain.

Hal serupa ternyata tidak hanya ditampilkan dalam satu potongan video saja. Ada video lain menampilkan suasana di dalam bus yang terisi penuh anggota Muslimat NU. Pesannya sama, mereka siap mensukseskan harlah Muslimat NU di GBK Jakarta dan siap memenangkan AMIN di pilpres 2024.

“Tetap setia, memenangkan Anies-Muhaimin, AMIN, menang, menang, menang,” teriaknya memimpin semua anggotanya. (mediaindonesia)

Cegah Banjir di Mantup,TNI, Polri dan Masyarakat Bergerak 

SANCAnews.id – Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan masyarakat bergerak melakukan pembersihan di sepanjang aliran sungai di Dusun Balong, Desa Sumberdadi, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Jumat (19/1).

Kerja bakti tersebut bentuk pengabdian kepada masyarakat ini diadakan sebagai antisipasi banjir pada musim hujan yang saat ini terjadi di Lamongan. Istimewa. (rmol)

Jokowi di Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur/Net 

SANCAnews.id – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla alias JK mengomentari pembangunan Ibu Kota Negara Republik Indonesia (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

JK paham setiap presiden punya cita-cita. Ia pun mendukung pemimpin selanjutnya untuk melanjutkan program-program yang dinilai baik. Namun bagi IKN, JK punya pandangan berbeda.

"(IKN) Harus dievaluasi," tegas JK dalam program Karni Ilyas yang disiarkan tvOne dengan tema manuver king maker Jusuf Kalla di pusaran Pilpres 2024, Jumat malam (19/1).

Pernyataan JK ini sependapat dengan pandangan Capres Nomor Urut 1 Anies Baswedan yang ingin meninjau ulang pembangunan IKN karena bisa menimbulkan ketimpangan baru.

Politikus senior Partai Golkar ini lantas menyarankan pemerintah untuk bisa menyederhanakan biaya pembangunan IKN. Dia tidak mau Indonesia bernasib sama seperti Brasil yang gagal pindahkan ibu kota negara.

"Ekonomi kita tidak terlalu bagus, pindahnya dengan biaya besar. Nah inilah yang harus hati-hati lah," tegas JK. (rmol)

Tumpukan gas LPG 3 kilogram bersubsidi 

SANCAnews.id – Pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG dinilai banyak menimbulkan dampak negatif. Terutama dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Sektor yang paling terkena dampak penurunan daya beli itu adalah pelaku UMKM. Bisa banyak UMKM kita yang bakal bangkrut," ujar Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino dalam keterangan tertulis, Kamis (18/1). 

Oleh karenanya, Arjuna menekankan subsidi BBM dan LPG masih dibutuhkan oleh pelaku UMKM, agar pelaku UMKM tetap menjalankan usahanya.

"Jika subsidi dihapus, UMKM bisa terpukul, terjepit tidak bisa menjalankan usahanya dengan kompetitif," jelasnya.

Kebijakan yang digaungkan pasangan capres Prabowo Subianto dan cawapres Gibran Rakabuming Raka akan menggerus daya beli masyarakat beli masyarakat. Sehingga, berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.

"Jadi jangan salah dalam pengelolaan, pembatasan hingga pengawasan malah rakyat miskin yang jadi korban. Ini tidak adil," tuturnya.

Sebelumnya, pasangan capres Prabowo dan cawapres Gibran berencana menekan anggaran subsidi untuk merealisasikan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal ini dilakukan di tengah besarnya nilai utang yang telah tembus Rp 8.000 triliun lebih.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan efisiensi harus dilakukan di tengah besarnya utang pemerintah. Utang tersebut dampak dari masa pandemi covid-19.

"Subsidi kita itu masih terlalu besar dan tidak tepat sasaran, ini adalah salah satu yang akan kita sisir ke depannya untuk mendapatkan efisiensi APBN ke depan," kata Eddy dikutip Kamis, 11 Januari.

Eddy memastikan, subsidi yang akan diefisiensikan ialah subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran dan cukup banyak memakan anggaran. Misalnya, subsidi BBM jenis Pertalite, serta tabung gas LPG 3 kg. (mediaindonesia)

Syamsuddin Haris Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK/Net 

SANCAnews.id – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK mengungkapkan, ada pihak yang mengatur dan melak
ukan kegiatan pungutan liar atau pungli di Rutan KPK. Hal itu diungkapkan Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi usai sidang etik terhadap 93 pegawai KPK yang diduga melakukan pungli.

“Iya, jadi tahanan itu ada semacam koordinatornya yang menjaga tahanan, ada pembagian tugasnya. Biasalah di setiap rumah tahanan kayak begitu. Kalau Pak Lurah itu petugas rutan yang senior,” kata anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris di Gedung C1 KPK, Jumat, 19 Januari 2024.

Haris menjelaskan, Pak Lurah menjalankan dan menjaga aktivitas pungli bersama para koordinator di dalam Rutan KPK. “Dia yang senior, yang dituakan. Dia yang membagi-bagikan uang hasil pungli itu ke anak buahnya. Koordinator itu di bawah Pak Lurah, iya betul,” kata Haris.

Sementara anggota Dewas KPK Albertina Ho tak menjawab lugas sosok Pak Lurah itu dan jabatannya. Ia meminta agar menunggu sidang putusan. “Nanti putusan juga bisa lihat ya, nanti kalau sudah putusan jelas. Enggak bukan (Karutan). Penjaga juga, sesama penjaga tapi ada yang mengkoordinir itu,” kata Albertina, Jumat.

Sebelumnya, Albertina tak menampik para pegawai KPK itu menerima uang atau pungutan liar agar tahanan Rutan KPK mendapatkan fasilitas dalam artian bisa membawa ponsel. “Ya pegawainya. Jadi kalau ibaratnya tutup mata lah jadi orang itu bawa HP, kita tidak usah lihat. Pura-pura tak lihat, seperti itu. Kemudian makanan boleh masuk, tak pada waktunya,” katanya, Kamis, 18 Januari 2024.

Albertina menuturkan dalam Rutan KPK ada semacam koordinator yang mengatur berjalannya kegiatan pungli itu. Sementara untuk alat elektronik lainnya, menurut Albertina tak ada melainkan hanya pungli saja. 

“Tidak-tidak (laptop). HP misalnya terus nanti disuruh, HP itukan perlu daya kan ada powerbank, nge-cas powerbank nanti harus bayar juga,” katanya. (tempo)