SANCAnews.id

Ilustrasi/Net 

SANCAnews.id – Pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) berhak mengajukan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.

Hal tersebut diungkapkan BPJS Ketenagakerjaan dalam situs resminya, dikutip RMOL Jumat (19/1). Pemberian tunjangan pengangguran atau JKP merupakan amanat UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto mengatakan, negara hadir untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk di Indonesia.  

Terdapat 6 (enam) program dalam BPJS Ketenagakerjaan, yaitu: Jaminan Kesehatan Nasional, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Para pekerja yang terkena PHK akan mendapatkan; bantuan uang tunai, informasi lowongan kerja, dan pelatihan kerja.

Untuk bantuan uang tunai, pekerja yang disetujui sebagai penerima manfaat JKP setelah terkena PHK akan mendapatkan bantuan selama paling banyak 6 bulan. Perincian manfaat uang tunai yakni sebesar sebesar (45 persen x upah x 3 bulan) + ( 25 persen x upah x 3 bulan).

Sedangkan upah yang digunakan sebagai dasar adalah upah terakhir yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Meski demikian, jika mendapatkan upah tinggi, program ini memberi pembatasan upah sebesar Rp5 juta sebagai dasar perhitungan.

Untuk informasi lowongan kerja Peserta JKP juga akan diberikan layanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen dan konseling karir. Program ini diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Kemudian, untuk pelatihan kerja, program ini menyediakan pelatihan berbasis kompetensi kerja. Program pelatihan akan dilakukan bersama LPK baik milik pemerintah maupun swasta bersama Kementerian Tenaga Kerja.

Seluruh program harus diikuti oleh peserta JKP agar hak tunjangan penganggurannya dibayarkan. JKP saat ini menyasar pekerja formal alias penerima upah rutin seperti pekerja kantoran dan buruh pabrik.

Lalu siapa saja yang berhak atas tunjangan pengangguran tersebut?

Peserta yang berhak menerima adalah:

- WNI

- belum mencapai usia 54 tahun saat terdaftar menjadi peserta

- bekerja pada perusahaan Skala Usaha Menengah dan Besar yang sudah mengikuti 4 Program (JKK, JKM, JHT, dan JP).

- Pekerja pada perusahaan Skala Kecil dan Mikro dengan minimal ikut 3 program (JKK, JKM dan JHT)

- Terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah pada Badan Usaha Program JKN BPJS Kesehatan. (*)

Presiden Joko Widodo bersama Prabowo Subianto/Net 

SANCAnews.id – Puluhan menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) akan mengundurkan diri secara massal yang dinilai hanya sekedar isu untuk mengintimidasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelang pemilu 2024. Sebab, salah satu calon presiden dan wakil presiden yang diusung Jokowi berpotensial menang.

Demikian analisa Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL melalui telepon, Jumat (19/1).

“Saya melihatnya ini menggertak Jokowi. Keliatannya kubu 02 leading bisa menang. Maka dia akan diguncang dulu Jokowi yang mendukung Prabowo-Girban,” kata Ujang.

“Untuk mengganggu tren survei Prabowo-Gibran yang nyaris menembus 50 persen, diganggu agar Prabowo-Gibran bisa dikalahkan,” imbuhnya.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai, isu bakal mundurnya 15 menteri Jokowi ini masih berkaitan dengan wacana pemakzulan atau impeachment Presiden.

“Kalau menteri mundur kan pemerintahan gak stabil. 15 menteri mundur itu saya melihat isu saja,” ujar Ujang.

Di sisi lain, Ujang meyakini bahwa isu pengunduran menteri kabinet Jokowi tidak akan terjadi. Sebab menurutnya, para menteri akan berpikir ulang untuk mundur dari kekuasaannya sebagai menteri.

“Saya melihat tidak ada yang berani mundur. Karena menteri-menteri itu kalau mundur juga bisa dikasuskan juga, bisa bermasalah juga di KPK,” jelasnya.

“Ya kalaupun mundur juga Jokowi menggantikan, karena kalau di koalisi Prabowo-Gibran itu kalau gak salah kekuatannya 45 persen lah di parlemen, masih cukup kuat. Masih stabil dalam konteks pemerintahan,” demikian Ujang.

Viral di media sosial mengenai kabar 15 menteri bakal mundur dari kabinet Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut kali pertama disampaikan oleh Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri.

Faisal mengatakan bahwa kurang lebih terdapat 15 menteri dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang tengah berencana untuk hengkang meninggalkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di antaranya ada Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“Saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur," ujar Faisal dalam acara Political Economic Outlook 2024 yang diunggah di akun YouTube Progresif Idn pada Senin (15/1). (*)

17 tahun Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (18/1)/rmol 

SANCAnews.id – Aksi Kamisan kembali digelar kelompok masyarakat sipil. Memperingati ke-17 tahun aksi ini digelar di depan Istana Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis sore (18/1).

Berdasarkan pantauan Kantor Berita Politik RMOL di depan Istana Merdeka, ratusan pengunjuk rasa hanya berdiri dan tidak bersuara sama sekali.

Massa aksi yang kompak berpakaian hitam membawa sejumlah poster dan spanduk, sembari menggenggam payung hitam bertuliskan "Tragedi Talangsari 7 Februari 1989".

Massa di bagian paling depan, membawa poster bertuliskan "Jokowi Bohong" dan poster angka serta huruf yang dipegang satu persatu oleh massa aksi yang tersusun menjadi tulisan "17 Tahun Aksi Kamisan".

Tak cuma itu, terdapat foto-foto tokoh pergerakan nasional yang hilang akibat Tragedi Talangsari, dan belum kunjungan ditemukan hingga hari ini.

Di samping jejeran foto korban tragedi HAM tersebut, juga dipampang foto wajah sejumlah purnawirawan TNI yang diduga sebagai pelaku pelanggaran HAM berat di era sebelum reformasi.

Mereka di antaranya Wiranto, Prabowo Subianto, Hendropriyono, Try Sutrisno, dan Sutiyoso. Massa aksi kamisan hingga detik ini masih terus berdatangan, dan langsung bergabung dalam barisan.

"Mari bergabung dalam barisan, maju ke depan. Tujuh belas tahun kita berdiri di Istana, aksi diam ini tak akan berhenti di sini. Mari kita terus ramaikan Aksi Kamisan ini," ujar salah satu orator mengimbau. (*)

Seorang guru asal Papua mengkritik capres nomor urut 2 Prabowo Subianto di depan capres nomor urut 1 Anies Baswedan 

SANCAnews.id – Video seorang guru bahasa Inggris di Papua tiba-tiba viral di media sosial. Dalam video tersebut, seorang guru bernama Michael Jitmau asal Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya melontarkan kritik terhadap calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Kritik tersebut ia sampaikan di hadapan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Dalam kritiknya, ia menilai Prabowo belum mampu menyelesaikan permasalahan di Papua dengan baik saat ini. Apalagi, kata dia, jika nanti Prabowo terpilih menjadi presiden.

“Dia melihatnya sebagai persoalan (di Papua) separatisme. Seharusnya tidak. Sebab, ada hal spesifik yang justru perlu diatasi,” kata Michael dikutip pada Jumat (19/1/2024). 

Michael juga menyinggung soal pendekatan militer yang diambil pemerintah saat menangani masalah di tanah Papua. 

“Prabowo jangan pakai cara militer seperti di Timor Leste untuk selesaikan masalah di Papua. Itu tidak bagus,” kata dia. 

Lalu, Anies pun bertanya apa keinginan pemuda itu. Dia pun menjawab terdapat permasalahan psikologi yang harus ditangani oleh pemerintah. 

“Masalah psikologi itu harus diselesaikan dengan masyarakat secara baik-baik. Terutama yang berkaitan dengan keadilan,” ujarnya.  

Michael juga mengeluhkan soal stigma separatis yang kerap dituduhkan. 

“Semua terima kami bisa hidup dalam kebhinekaan, tapi selalu ada stigma separatis dan cara militer untuk mengeliminasi kami orang Papua,” kritik dia. 

Dia pun membeberkan contoh masalah separatis di beberapa negara seperti Inggris dan Skotlandia. Menurutnya, persoalan tersebut dapat diatasi melalui pendekatan yang lebih diplomatis. (tvone)

Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menyebut bagaimana aparat akan menjaga netralitas jika presiden dan kabinetnya tidak benar-benar netral, Kamis (18/1/20024). (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV) 

SANCAnews.id – Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti menyebut bagaimana aparat akan menjaga netralitas jika presiden dan kabinetnya tidak benar-benar netral.

Pernyataan Ikrar tersebut disampaikan dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Kamis (18/1/2024) bertema Membaca Netralitas Kabinet Jokowi.

Ikrar menjawab pertanyaan host Kompas Petang tentang pendapatnya mengenai netralitas dari kabinet Jokowi saat ini.

“Saya harus berterus terang ya, bahwa ya bagaimana kemudian aparat desa ataupun jajaran ASN di bawah ataupun juga TNI Polri di bawah bisa netral kalau  baik presiden maupun anggota kabinetnya benar-benar tidak netral,” bebernya.

“Khususnya dalam menggunakan kekuasan, baik itu kekuasaan ekonomi, misalnya kayak penggunaan bansos untuk politik atau kampanye.”

Ketidaknetralan tersebut, lanjut dia, juga dalam penggunaan kekuasaan eksekutif dalam mendapatkan dukungan masyarakat.

“Dan juga misalnya penggunaan juga kekuasaan eksekutif di dalam misalnya mendapatkan dukungan dari rakyat pada tingkatan yang di bawah.”

“Kalau kita lihat, Pak Airlangga ini bukan satu kali ini saja melihat beliau mengatakan seperti itu, tapi juga Menteri Predagangan Zulkifli Hasan, Pak Airlangga sendiri berkali-kali mengatakan bahwa bansos itu ngomongnya harus terima kasih kepada Presiden Jokowi,” tambahnya.

Mengenai hal itu, Ikrar kemudian juga mempertanyakan apakah pembagian bansos tersebut menggunakan uang pribadi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Pertanyaan saya, emangnya itu duitnya pribadi Presiden Jokowi? Kan nggak ya,” tambahnya.

“Itu adalah kebijakan pemerintah untuk menanggulangi, membantu rakyat miskin melaui bantuan langsung tunai itu ya, kalau dulu namanya bantuan langsung tunai atau BLT.”

Ikrar juga memastikan bahwa bansos pun dipolitisasi.

“Ya udah pastilah ya (politisasi bansos), apalagi kalau Anda tahu, bansos yang terkait dengan perubahan iklim, ini juga diperpanjang sampai pertengahan tahun ini,” tuturnya menjawab pertanyaan mengenai adanya politisasi bansos. 

“Kemudian juga ada juga bansos tentang bencana alam juga diberikan kepada daerah-daerah yang terkena  angin puyuh atau angin yang di wilayah utara Indonesia, termasuk Sulawesi Utara,” katanya. (kompas)