SANCAnews.id

Pengamat politik Rocky Gerung 

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung mengungkap maksud isu koalisi pasangan nomor satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dengan pasangan nomor tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Rocky Gerung mengatakan, isu koalisi AMIN dengan Ganjar-Mahfud bertujuan untuk membangun opini masyarakat bahwa pemilu 2024 akan curang, sekaligus untuk memastikan kesepakatan masyarakat terkait penggabungan keduanya guna mencegah kecurangan.

"Saya kira itu dalam upaya untuk membangun opini publik bahwa Pemilu ini curang, jadi sebetulnya upaya pertemuan-pertemuan setengah kamar antara PDIP dan AMIN dengan Anies Cs itu untuk dapat kepastian bahwa publik setuju kalau mereka bergabung untuk mencegah kecurangan," ungkapnya. 

"Bahwa di ujungnya tentu ada masalah-masalah lain, tapi itu minimal yang bisa dilakukan adalah kasih sinyal," sambung ahli filsafat itu, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (17/1).

Seperti diketahui, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto mengaku pihaknya terbuka untuk membentuk poros baru dengan kubu AMIN jika Pilpres 2024 berlangsung dua putaran.

Hasto menyampaikannya sekaligus untuk merespons komunikasi Ganjar-Mahfud dengan AMIN belakangan ini, termasuk komunikasi dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pasca debat Pilpres ketiga pada Minggu (7/1/2024).

"Tentu saja kami sangat welcome apa yang disampaikan Mbak Puan, dengan salaman dengan Pak Anies ini menunjukkan hal yang kontradiktif dengan Pak Prabowo yang tidak mau salaman dengan Pak Anies," kata Hasto di Jakarta Selatan, Jumat (12/1) dikutip dari CNN Indonesia.

Lebih lanjut, ia pun mengkritik sikap capres nomor urut dua Prabowo Subianto setelah debat capres-cawapres yang tampak meluapkan amarah untuk menyindir Anies pada sejumlah kesempatan.

"Bahkan bagi Pak Prabowo debat belum selesai, maka kemudian dia mengatakan goblok tolol. Itu yang seharusnya tidak boleh disampaikan oleh pemimpin. Kata-kata yang menggelorakan suatu semangat juang bukan kata-kata makian seperti yang disampaikan Pak Prabowo," tandasnya. (populis)

Anggota Komisi II DPR sekaligus Ketua Dewan Kehormatan (Wanhor) DPP PDIP, Komarudin Watubun 

SANCAnews.id – Anggota Komisi II DPR Komarudin Watubun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu, DKPP dan Kementerian Dalam Negeri menyinggung persoalan surat suara yang beredar di Taipei, beberapa waktu lalu sebelum jadwal yang ditentukan.

"Saya minta penjelasan yang sejelas-jelasnya soal surat suara di Taiwan, kok belum ada (penjelasannya). Kita (sudah susun) jadwal, semua sudah jelas, di sana (Taiwan) bisa bocor itu bagaimana jalan ceritanya? Itu satu," tegas Komarudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2024).

Selain itu, masih dalam persoalan surat suara yang merupakan permasalahan teknis KPU, politikus dari fraksi PDIP ini bahkan menyinggung sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terkesan ikut campur perihal peristiwa ini.

"Baru dalam sejarah, presiden menjelaskan masalah teknis KPU, itu setahu saya (baru dalam) sejarah di dalam republik ini dari pak Harto lah," ujarnya.

Menurutnya, yang berwenang menyampaikan perihal teknis surat suara adalah penyelenggara pemilu bukan kepala negara. "Pak Presiden jelaskan khawatir jangan sampai ini kantor pos tutup atau apa, itu menurut saya bukan kapasitas kepala negara," lanjutnya.

Oleh karena itu, baginya wajar bila publik menganggap sosok Presiden tidak netral. "Ya karena itu, cara (mengomentari wewenang KPU) seperti itu. Jadi tolong itu dijelaskan," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membenarkan adanya pengiriman suara lebih dulu ke Taipei, Taiwan. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan untuk mencegah penutupan pos yang cukup lama menjelang tahun baru.

“Tadi saya diceritakan bahwa memang ada kekhawatiran, karena ini tahun baru, kantor pos tutup agak lama disana. Sehingga dikirim mendahului,” kata Jokowi saat ditemui di Istora Senayan, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

Jokowi pun meminta awak media untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai masalah teknisnya ke Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari. "Tapi untuk teknisnya nanti biar Pak Ketua KPU yang menyampaikan,” ujarnya. (inilah)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa/Ist 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak mempertanyakan apakah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disandera kasus suap dana hibah dengan bergabung bersama pasangan calon nomor urut dua Prabowo Sibianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya, ada wakil Nahdatul Ulama (NU) di pasangan calon nomor urut satu dan tiga, namun Khofifah malah bergabung dengan Prabowo-Gibran, sehingga tak heran jika calon wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meragukan NU-nya. keanggotaannya dan tak heran jika ada dugaan dirinya disandera dalam kasus suap dana hibah.

"Wajar dong kalau Cak Imin ragu, ada perwakilan NU alias Cak Imin di 01, serta Mahfud MD di 03, eh Khofifah kok malah gabung 02? Apakah ada yang tersandera suap dana hibah?" ungkap Lukman dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Rabu (17/1).

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya merespons pernyataan cawapres Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang meragukan 'ke-NU-an' Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pada awalnya, Gus Yahya merespon pernyataan Cak Imin tersebut dengan menertawakannya. Dia pun menanggapi santai dengan mengatakan, yang meragukan ke-NU-an Khofifah malah tidak pernah menjadi pengurus NU.

"Yang meragukan ke-NU-annya Bu Khofifah gak pernah menjadi pengurus NU, kan celaka," kata Gus Yahya di kantor PWNU Jatim, Kota Surabaya, Senin (15/1/2024) dikutip dari Republika.

Gus Yahya menambahkan, dalam kontestasi Pilpres 2024, seperti saat ini, tidak jarang orang asal berbicara meskipun belum tentu kebenarannya. "Kalau dalam keadaan begini kan orang ngomong sak nemu-nemunya diomongkan," ujarnya. (populis)

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD/Net 

SANCAnews.id – Jurnalis senior Dandhy Laksono mengklaim calon wakil presiden nomor urut tiga sekaligus Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD merupakan contoh intelektual yang mencari keamanan pada jabatannya.

Pasalnya, Mahfud MD bungkam dan mengikuti rezim saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) membunuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun kini setelah menjadi calon wakil presiden ia berjanji akan mengembalikan UU KPK yang lama jika menang Pilpres 2024. pemilihan.

"Mahfud ini contoh intelektual yang cari aman demi jabatan. Saat KPK dihabisi Jokowi, dia membisu dan tetap ikut rezim," ucapnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Rabu (17/1).

"Kini ketika KPK (terbukti) busuk dan dia mengincar jabatan baru, dia akan ngomong apa saja. Termasuk jadi petugas partai yang justru inisiator revisi UU KPK," imbuh Dandhy.

Mahfud ini contoh intelektual yang cari aman demi jabatan. Saat KPK dihabisi Jokowi, dia membisu dan tetap ikut rezim.

Kini ketika KPK (terbukti) busuk dan dia mengincar jabatan baru, dia akan ngomong apa saja. Termasuk jadi petugas partai yang justru inisiator revisi UU KPK. https://t.co/wt71lKqfSE

— Dandhy Laksono (@Dandhy_Laksono) January 16, 2024

Sebelumnya, cawapres nomor urut tiga Mahfud MD berjanji akan mengembalikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK seperti dulu, sebelum dilakukan revisi.

"Untuk KPK yang sekarang kepercayaan agak kurang. Tapi menurut saya, KPK masih diperlukan karena dulu pernah berjaya dengan undang-undang yang dulu," kata Mahfud ketika Bedah Gagasan dan Visi Calon Pemimpin Bangsa yang digelar di Gedung Baruga Andi Pangeran Pettarani, Universitas Hasanuddin, Makassar, pada Sabtu, 13 Januari 2024 dikutip dari Tempo.

Untuk diketahui, pada tahun 2019 silam, DPR dan pemerintah merevisi UU KPK, dan hasilnya malam membuat kinerja lembaga anti rasuah itu dinilai melemah dan KPK seperti di bawah rumpun eksekutif.

Bersama capres Ganjar Pranowo, ia menilai penting untuk mengembalikan UU KPK lama agar kepercayaan publik kembali, karena mulai hilang setelah Ketua KPK non-aktif Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. "Saya terus terang undang-undangnya dikembalikan saja ke yang dulu. Itu yang penting," katanya.

Dan Mahfud MD menyatakan pengubahan UU KPK ke versi lama akan menjadi agenda utama ketika dirinya dan Ganjar menang Pilpres 2024. "Menurut saya, ke depan diperbaiki. Saya setuju ini diperbaiki. Agenda kita pertama nanti ubah UU KPK kembalikan ke yang lama dengan proses seleksi yang tidak usah terlalu banyak melibatkan DPR. Objektif saja," kata dia.(populis)

Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto/rmol 

SANCAnews.id – Pihak yang mendesak pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melapor ke Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD.

Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto mengatakan, pihaknya menilai pihak yang mendesak Mahfud MD melakukan pemakzulan salah alamat.

"Lagian salah alamat! Ngapain ngadu ke Menko Polhukam, mungkin mereka enggak baca UU," ucap Yandri kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/1).

Legislator dari Fraksi PAN ini menuturkan tidak ada alasan memakzulkan Presiden Joko Widodo lantaran Jokowi tidak melakukan pelanggaran berat sebagaimana tertuang dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

"Enggak ada alasannya, mereka itu enggak paham bernegara kali ya, cuman cari sensasi saja," demikian Yandri Susanto. (rmol)