SANCAnews.id

Presiden Joko Widodo/ist

SANCAnews.id – Pengamat politik sekaligus CEO sekaligus Pendiri Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengaku sudah lama mengkhawatirkan ketidaknetralan penjabat kepala daerah, baik di Jawa Tengah maupun Jawa Timur.

"Nah sumber kekuasaan Plt adalah Presiden dan menteri. Jadi ada potensi Pj itu disalahgunakan, untuk kepentingan politik elektoral oleh capres atau oleh presiden yang sedang berkuasa berpotensi untuk melakukan abuse of power," terang Pangi kepada inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Senin (15/1/2024).

Ia menyebut tentu hal ini sangat mungkin dilakukan, mengingat putra presiden, Gibran Rakabuming Raka turut bertarung di Pilpres 2024. "Pj kepala daerah ini rawan disalahgunakan, karena sumber kekuasaan, legitimasi kekuasaannya bukan dari rakyat, tapi dari presiden," ujarnya.

Maka, tutur Pangi, wajar saja jika muncul sekelompok masyarakat yang menginginkan agar Presiden Jokowi dimakzulkan. "Saya pikir wajar juga pandangan publik mengatakan supaya pemilu ini fair, tidak diskriminatif, lapangannya datar, tidak becek ya Presiden Jokowi-nya harus dimakzulkan," jelasnya.

"Karena ada potensi kelewatan ya partisan semuanya aparatnya, kemudian penyelenggara pemilu, pengawas pemilunya, kemudian dianggap partisan juga oleh publik maksudnya dalam konteks diskriminatif ya tidak proporsional," lanjutnya.

Soal dugaan Pj kepala daerah disalahgunakan, menurutn dia, bukan isapan jempol semata melainkan dilakukan secara terang-benderang, yakni adanya mobilisasi perangkat kepala desa untuk memilih salah satu paslon. "Jadi intimidasi, kemudian merongrong aparat supaya tidak netral, ini juga memang mengganggu ya, membuat demokrasi kita menjadi kelam ya," ucap dia.

"Oleh karena itu, ya presiden harus kembali pada track-nya, karena memang saya sudah yakin juga ketika anak presidennya maju, ya sulit untuk presiden tidak bersifat partisan," pungkas Pangi.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Pj kepala daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur dicopot karena tidak mau berpihak ke pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

Menurutnya, kepala daerah yang dicopot itu diminta untuk berpihak ke Prabowo-Gibran. Meski demikian, mereka tetap ingin independen menjelaskan tugasnya. Dia meyakini tindakan-tindakan intimidasi yang digunakan oleh kubu Prabowo-Gibran seperti mencopot Pj kepala daerah tidak akan berpengaruh. Sebab, masyarakat Indonesia yang menyaksikan berbagai intimidasi malah akan berbalik melawan Prabowo-Gibran.

"Ada Pj-pj yang sebenarnya netral tetapi kemudian karena tidak mau menjalankan suatu keberpihakan kepada 02 (Prabowo-Gibran), itu diganti. Itu terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah, juga di Jawa Timur," ujar Hasto di Jakarta, Minggu (14/1/2024). (inilah)

Sejumlah massa berdemonstrasi menuntut Presiden Joko Widodo mengundurkan diri/Net 

SANCAnews.id – Wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disuarakan sejumlah aktivis gerakan diyakini bisa saja terjadi. Pasalnya, keresahan masyarakat terhadap sikap Presiden Jokowi yang berupaya melanggengkan kekuasaannya semakin meluas.

“Kemungkinan hal ini membesar bisa saja terjadi. Di tengah masyarakat, khususnya di kalangan elit dan kelas menengah, kegelisahan ini mulai menjalar,” kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (15/1).

Ray menyebut, sejumlah tokoh agama dan para tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menemui Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) KH Maruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, pada Kamis kemarin (11/1).

“Ditambah dengan makin meluasnya aksi-aksi mahasiswa yang menolak dinasti politik. Melihat perkembangan ini, nampaknya, hanya butuh waktu dan tiga pemicu maka desakan itu akan makin menguat,” kata aktivis 98 ini.

Pertama, Ray menilai, pemicu yang dimaksud ialah bisa berupa meningkatnya ketidakpuasan masyarakat atas kinerja pemerintah. Meskipun, berkat Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketidakpuasan itu masih bisa ditekan oleh pemerintah.

Kedua, lanjut pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, meningkatnya pandangan ketidaknetralan pemerintah dalam Pilpres 2024 yang dapat menimbulkan delegitimasi terhadap hasil pemilu juga masih menjadi sebuah ancaman terjadinya impeachment Jokowi.

“Ketiga, makin banyak warga yang menghadapi proses hukum akibat sikap kritis mereka. Maka, 3 faktor ini dapat menjadi sebab menguatnya tuntutan pemakzulan,” demikian Ray.

Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 datang menemui Menko Polhukam, Mahfud MD.  Mereka mengajukan permintaan pemakzulan Jokowi karena sang presiden dianggap terlalu ikut campur.

Para tokoh itu meminta Pemilu 2024 dilakukan tanpa Jokowi. Sebab, kepala negara dinilai tak netral usai mengimbau jangan ada serangan personal. Di mana hal ini seolah-olah membuatnya berpihak kepada paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

"Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta Pemilu (dilakukan) tanpa Pak Jokowi," ungkap Mahfud kepada wartawan saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (9/1). (rmol)

Presiden Kongres Pemuda Indonesia (KPI) Pitra Romadoni Nasution/Ist

SANCAnews.id – Munculnya gagasan pemakzulan Presiden Joko Wododo jelang pemilu 2024 menuai kontroversi. Wacana pemakzulan muncul setelah koalisi masyarakat sipil yang menamakan dirinya Petisi 100 mengunjungi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Presiden Kongres Pemuda Indonesia (KPI) Pitra Romadoni Nasution menilai upaya atau niat untuk memakzulkan Presiden Jokowi merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dapat digolongkan sebagai upaya makar terhadap pemerintahan yang sah.

Pitra mengatakan, hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yang berbunyi: “Makar (aanslag) yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintahan (omwenteling), dihukum penjara paling lama lima belas tahun. Pemimpin dan pengatur makar dimaksudkan dalam ayat pertama, dihukum penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

"Untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara, Polri harus melakukan penyelidikan atas niatan upaya pemakzulan Presiden Jokowi tersebut dan menangkap pemimpinnya," kata Pitra dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/1).

Apalagi, lanjut Pitra, Pemilu 2024 tinggal beberapa hari lagi. Menurutnya, apabila ide pemakzulan Presiden Jokowi tidak diusut, maka dikhawatirkan akan mengancam ketertiban umum yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi rakyat pada 2024.

"Apabila dibiarkan akan menjadi parasit dan bola salju yang mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menimbulkan perpecahan dimana-mana," pungkas Pitra yang juga kader Partai Bulan Bintang (PBB) ini. (rmol)

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD/Ist

SANCAnews.id – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD dinilai punya panggung khusus untuk mendongkrak popularitasnya di isu pemakzulan Presiden Joko Widodo.

Pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim mengatakan, isu pemakzulan terhadap Jokowi sebagai Presiden RI menarik perhatian masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data Google Trend selama tujuh hari terakhir, kata Wildan, hal tersebut bisa tergambar. Rupanya netizen Tanah Air mulai mencari berita terkait pemakzulan Jokowi sejak 7 Januari 2024.

"Isu ini sebenarnya bisa menjadi peluang menarik buat seorang Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam. Mahfud bisa mendapatkan panggung spesial jika bisa merespons isu ini untuk menaikkan popularitasnya dari perspektif sifat kenegawaranan dan kepakarannya di bidang hukum serta politik," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/1).

Menurut dosen ilmu komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia ini, pernyataan Mahfud ditunggu publik dan itu bisa memengaruhi opini publik.

"Sebagai salah satu pembantunya Jokowi, tentu Mahfud MD tidak akan setuju dengan ide pemakzulan ini. Nah, penjelasan Mahfud yang netral dan berkualitas seputar sikapnya ini yang sedang ditunggu masyarakat pemilih menjelang Pilpres 2024," tutur Wildan.

Wildan menjelaskan, data dari Google Trend menggambarkan dengan jelas bahwa pemakzulan seorang presiden terlebih menjelang pemilu dan pilpres bisa menghangatkan sekaligus mengaduk-aduk opini publik.

Sebagai sebuah topik perbincangan kata Wildan, pemakzulan presiden pasti mengundang atensi. Namun kata Wildan, ide pemakzulan tersebut hanya sebatas diskusi dan tidak akan dilanjutkan dengan aksi nyata dari politisi.

"Kembali ke data Google Trend, warganet yang paling banyak mencari berita seputar pemakzulan Jokowi ini berasal dari Sultra, DKI Jakarta, Sulsel, Jawa Timur, dan DIY. Isu pemakzulan Jokowi berelasi kuat dengan pencarian dengan sejumlah kata kunci yakni petisi 100, Mahfud MD, Gibran Rakabuming Raka, Prabowo, dan Anies," pungkas Wildan. (rmol)

Capres Anies Baswedan 
 

SANCAnews.id –  Sekjen  Partai Nasional Demokrat (NasDem) Hermawi Taslim mengatakan strategi calon presiden nomor 1 Anies Baswedan dalam debat kemarin sudah sesuai dengan arahan tim. Dia menyebut strategi debat yang cenderung menyerang lawan itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk saling menguji penguasaan tema debat. Hermawi mengatakan strategi yang digunakan Anies dalam penampilan debat kemarin mencerminkan ketajaman dan kecerdasan yang dimilikinya sebagai pemimpin.

Menurut Hermawi, watak seorang pemimpin tergantung bagaimana pembawaannya ketika dihadapkan pada berbagai situasi. Seorang pemimpin, kata dia, memang perlu ketegasan dan ketajaman berpikir. Namun, perlu dibarengi dengan pembawaan diri yang tenang dan mampu mengelola emosi.

"Banyak yang memuji ketajaman dan kecerdasan Anies. Terlihat bernas, bergizi, tetapi tetap santun, tidak emosi. 

Yang penting kan itu. Kita selalu ingatkan itu ke Pak Anies soal penguasaan diri dan emosi. Dia berhasil mengontrol itu," ujar Hermawi kepada Media Indonesia saat ditemui di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (8/1). 

"Yang penting itu rileks. Anies bisa membuktikan dia terlihat rileks di situ. Hampir di semua survei dan opini publik jadi lebih banyak bersimpati. Karena Anies tampil sesuai aslinya, bicara apa adanya. Semua kecerdasannya keluar. Banyak memuji kok penampilannya penampilannya. Baru dapat kabar masyarakat Gorontalo suka kok," tambahnya. 

Terkait strategi debat kelima, 4 Februari 2024 mendatang Hermawi menyampaikan Timnas Amin masih dalam proses diskusi. Hasil performa debat kemarin, kata dia, juga masih dievaluasi oleh seluruh tim. 

"Itu (debat capres kemarin) nanti kita evaluasi. Hari Rabu kita evaluasi, menunggu perkembangan opini, menunggu masukan dari banyak pihak. Baru kita lihat nanti seperti apa, lalu kita pertimbangkan. Yang debat keempat nanti kan masih debat cawapres. Kelima nanti baru presiden lagi. Yang kelima itu, kami yakin Anies pasti unggul. Karena bidang pendidikan dan bidang lainnya. Itu bidang dia semua lah," pungkasnya. 

Diketahui, debat selanjutnya merupakan debat keempat untuk kandidat cawapres. Debat itu akan diselenggarakan pada 14 Januari 2024. Dalam debat keempat itu tema yang akan dibawakan terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. 

Untuk jadwal debat capres kelima akan diselenggarakan pada 4 Februari 2024. Terkait tema yang akan dibawakan seputar kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan Inklusi. (Dis/Z-7). (mediaindonesia)