SANCAnews.id

Pembangunan IKN Nusantara/Istimewa 

SANCAnews.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) angkat bicara terkait video yang viral di media sosial tentang masyarakat yang menghentikan proses pembangunan proyek IKN.

Dalam video yang diunggah akun @Zer0Failed, diceritakan pemilik lahan menghentikan paksa pekerja bangunan yang sedang memasang pipa air karena belum menerima uang ganti rugi pembebasan lahan.

"Welcome to IKN. Seorang warga di desa Sepaku, Penajam pasir utara paksa stop pekerja yang tanam pipa air ke IKN ditanah Miliknya yang beium dibayar haknya oleh Pemerintah," demikian tulis akun tersebut di media social.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana, memastikan bahwa proses pembebasan lahan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di IKN sudah sepenuhnya dilakukan.

"Harusnya yang di KIPP yang dibangun sudah dibebaskan. Nanti saya cek dengan Dirjen pengadaan Tanah, Kanwil BPN Kaltim, Kantor Pertanahan dan juga tentunya dengan Kementerian PUPR terkait permasalahan tersebut," kata Suyus kepada Bisnis, dikutip Rabu (3/1/2024).

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Kalimantan Timur, Asnaedi Sitakka, menjelaskan bahwa lokasi terjadinya penyetopan proses konstruksi itu terjadi di pembangunan SPAM (Sistem Pengelolaan Air Minum) yang areanya sudah dilakukan pemberian ganti rugi.

Asnaedi merinci, saat ini pihaknya telah melakukan pembebasan lahan pada 156 bidang tanah dari total 161 bidang tanah yang perlu dibebaskan.

"63 bidang tanah dibayarkan ke pihak yang berhak sementara 93 bidang [lainnya] melalui konsinyasi," jelasnya saat dihubungi Rabu (3/1/2024).

Lebih lanjut, Asnaedi menjelaskan, 93 bidang lahan yang pembebasannya dilakukan lewat proses konsinyasi dilakukan karena adanya perbedaan antara dokumen kepemilikan dengan data penugasan.

Adapun, keseluruhan bidang tanah tersebut merupakan kawasan transmigrasi, dengan data kepemilikan berikut petanya telah terbit sertifikat. Namun, sebagian besar hanya melampirkan alas Hak SKT (surat keterangan tanah).

"Juga ada perbedaan antara data sertifikat dengan yang menguasai, sehingga untuk lebih amannya kita konsinyasi [pada 93 bidang tanah dimaksud]," ujarnya.

Kendati demikian, Asnaedi menjelaskan bahwa memang terdapat beberapa area lahan yang hingga saat ini belum dilakukan pembebasan. Namun, dia tidak merinci di mana saja lokasi tanah tersebut.

"Ada 5 yang belum, [rinciannya] 2 bidang Tanah Kas Desa, 1 bidang diajukan konsinyasi dan 2 bidang menunggu surat persetujuan bayar LMAN," ungkapnya. (bisnis)

Amin di Sumbar optimis bisa raup 80 persen kendati di periode pemilu sebelumnya, menjadi lumbung suara capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. 

SANCAnews.id – Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim mengklaim Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan unggul di Sumbar. Bahkan, kata dia, tingkat elektabilitas Anies Baswedan meningkat di tempat yang belum ia datangi, yakni Kepulauan Mentawai.

"Jadi hasil-hasil survei itu kita banding-bandingkan tetap yang unggul anies. Yang unggul anies termasuk di Kepulauan Mentawai yang Anies sendiri belum pernah berkunjung, tapi kita lihat posisi anies di sana baik," kata Hermawi kepada wartawan di Solok, Sumatera Barat, Rabu (3/1/2024).

Meski begitu, Hermawi tak menampik posisi Sumatera Barat sebagai lumbung suara Prabowo Subianto di Pilpres 2014 dan 2019. Akan tetapi, dia meyakini ada perubahan situasinya di Sumatera Barat.

"Pak Prabowo yang unggul ketika melawan Jokowi. Kalau melawan Pak Anies situasinya berbeda," jelasnya. 

Hermawi meyakini Anies Baswedan akan unggul besar di Sumatera Barat. Pasalnya, masyarakat Sumatera Barat dinilai pro terhadap gagasan perubahan dan kesamaan cara pandang dengan Anies Baswedan.

Lebih jauh, Hermawi menilai Sumatera Barat sebagai lumbung suara yang perlu dikuasai. Di sisi lain, dia juga mengklaim besarnya antusiame masyarakat Minang terhadap Anies Baswedan setiap kali mengunjungi Sumatera Barat. 

"Sampai sekarang Sumatera Barat itu ladang yang gemuk buat kita kalau menurut hasil pemantauan kami," tandasnya. 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumatera Barat (Sumbar) Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Rahmat Saleh optimis bisa raup 80 persen Sumbar kendati di periode pemilu sebelumnya, wilayah itu menjadi lumbung suara capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. 

Adapun Prabowo Subianto sendiri meraup 85,95 persen suara pada Pilpres 2019 lalu. Sementara rivalnya, Joko Widodo (Jokowi) kala itu hanya meraup suara 14,05 persen di Sumbar.

"Target kita nanti di Pemilu akhir, putaran pertama 80 persen untuk Sumatera Barat," kata Saleh kepada wartawan di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat, Rabu (3/1/2024).

"Jadi tahun kemarin atau 2019 ini memang kubu lawan sebelah, tapi sekarang ini basis Anies, InsyaAllah," tambahnya. (wartaekonomi)

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saat bagi-bagi susu di CFD 

SANCAnews.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat (Jakpus) memutuskan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembagian susu di car free day (CFD)

"Merekomendasikan temuan dengan nomor register 001/Reg/TM/PP/Kota/12.01/XII/2023 tentang adanya kegiatan pembagian susu oleh cawapres Gibran Rakabuming Raka kepada warga yang berada di wilayah CFD Jakarta Pusat tanggal 3 Desember 2023 yang telah diregister pada tanggal 11 Desember 2023 sebagai pelanggaran hukum lainnya," demikian bunyi Surat Pemberitahuan tentang Status Temuan yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakpus Christian Nelson Pangkey tertanggal 3 Januari 2024. 

Bawaslu Jakpus selanjutnya meneruskan rekomendasi itu kepada Bawaslu DKI Jakarta untuk disampaikan ke instansi yang berwenang. 

Selain Gibran, dalam surat pemberitahuan yang dipantau di Kantor Bawaslu Jakpus ada tiga pihak terlapor lainnya, yakni caleg dari PAN Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Sigit Purnomo Syamsuddin Said (Pasha Ungu) dan Surya Utama (Uya Kuya). 

Pada Jumat (29/12/2023) lalu, Koordinator Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Jakpus Dimas Trianto Putro telah menyampaikan bahwa temuan yang dikaji oleh pihaknya itu berkenaan dengan dugaan adanya unsur kegiatan untuk kepentingan politik dengan melibatkan caleg dan cawapres usungan partai politik di CFD. 

Padahal, Pasal 7 ayat (2) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) menyebutkan HBKB atau CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut. Pada Rabu (3/1/2024), Gibran pun memenuhi panggilan klarifikasi dari Bawaslu Jakpus. 

Usai diklarifikasi, Gibran menyampaikan bahwa di hadapan Bawaslu Jakpus dirinya menyatakan tidak ada kegiatan politik atau partai politik saat dirinya mendatangi CFD pada 3 Desember 2023. 

"Sudah kami jelaskan di dalam bahwa kegiatan 3 Desember lalu di CFD tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Tidak ada sama sekali kegiatan politik," terangnya. (tvone)

Oleh: Prof. Riyas Rasyid

PAGI ini saya kirim pandangan saya ke beberapa grup WA sbb :

Dalam pandangan saya, *bangsa kita ini sedang mengalami azab Allah akibat salah pilih pemimpin.

Kepemimpinan berbasis kebohongan ini mengundang kemurkaan Allah.

Azab itu berupa: 

1. Kezaliman penguasa pada semua level,

2. Memburuk nya kondisi kehidupan masyarakat lapisan bawah,

3. Rusaknya persatuan,

4. Konflik sesama ummat Islam,

5. Terpuruknya daya beli bersamaan dengan nilai rupiah (dobel negatif=sdh daya beli jatuh akibat pengangguran dan phk,  nilai uang pun merosot),

6. Rusaknya moralitas penegak hukum.

Semua ini adalah akibat kehadiran para pembohong di puncak-puncak kepemimpinan negara dan pemerintahan.

Bagaimana mereka akan mampu menghentikan Azab Allah kalau masih terus menumpuk kebohongan?

Doa2 para kiai dan ulama yang dikumandangkan pada acara2 kenegaraan dan pemerintahan tdk akan sampai apalagi terkabul.

Mereka hanya pelengkap upacara belaka

Maka salah satu jalan perjuangan untuk  kembalinya berkah dan rahmat Allah SWT kepada bangsa ini adalah *kebangkitan para pejuang melawan kebohongan.

Sudah beberapa tahun ini kebohongan menyebar dan beranak pinak.

Kita yang sadar akan hakikat realitas politik dan sosial ekonomi yang semakin buruk ini merasakan betapa *bangsa Indonesia terkepung dan terkooptasi oleh kebohongan yang sistematis, sehingga telah sampai pada kondisi yang membahayakan eksistensi kebenaran.

Kalau semua ini tdk bisa dihentikan, bukan tidak mungkin kebenaran hanya akan tinggal sebagai kenangan belaka, bahkan jadi bahan olok2an.

"Kebohongan adalah musuh besar peradaban." !!!

(Ryaas Rasyid)

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto blusukan di Kampung Sawah, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, Minggu (30/12) 

SANCAnews.id – Serangan berita bohong alias hoaks mulai dirasakan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto pada kampanye Pilpres 2024.

Baru-baru ini, Prabowo disebut-sebut membagikan uang saat mengunjungi warga di Cilincing, Jakarta Utara. Kabar tersebut viral dari pernyataan seorang warga bernama Yuli Handayani yang videonya viral di media sosial.

Soal viralnya video itu, Yuli Handayani memastikan tidak benar. Katanya, ada yang sengaja mengedit video dan tidak sesuai fakta.

"Video yang beredar itu bohongan Pak, nggak bener banget," cerita Yuli di kediamannya, Rabu (3/1).

Yuli mengatakan, dia hanya menerima tiga buah kaos yang dibagikan dalam kunjungan Prabowo.

"Saya jawab bukan uang, yang dikasih hanya baju warna coklat tiga. Bajunya juga lagi saya cuci," katanya.

Soal kabar bagi-bagi uang, Yuli membenarkan. Tetapi, uang dari Prabowo dibagikan untuk anak-anak yang sedang berkumpul di lokasi kunjungan.

"Prabowo hanya memberikan uang kepada anak-anak kecil untuk tahun baruan, udah gitu doang," tuturnya. (rmol)