SANCAnews.id

Rizal Ramli/Net 

SANCAnews.id – Tokoh ekonomi Rizal Ramli meninggal dunia pada Selasa malam (2/1). Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Presiden Gus Dur itu meninggal dunia saat dirawat di RS Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

Kabar duka disampaikan keluarga Rizal dalam pesan di WhatsApp. Rizal Ramli lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 10 Desember 1954.

Dikenal sebagai aktivis sejak mahasiswa, Rizal sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa tidak ditujukkan untuk kepentingan rakyat kecil.

Di era Presiden Joko Widodo, dia dipercaya menjadi Menko Maritim periode 2015-201 (rmol)

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan/Netv

SANCAnews.id – Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan diyakini kembali menang dalam debat calon presiden yang digelar KPU RI pada Minggu (7/1).

Keyakinan tersebut disampaikan komunikator politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, yang menilai Anies punya kelebihan dalam menguraikan kata dan membentuk narasi secara spontan yang mampu menggugah penonton.

"Jadi kalau kira-kira siapa yang menang? Ya saya akan memprediksi kalau bicara dalam konteks debat, ya yang menang pasti akan Anies lagi," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (2/1).

Karena, lanjut Kang Tamil, meskipun tema debat nantinya adalah soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik, capres lainnya seperti capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan (Menhan), belum tentu bisa membentuk narasi yang dapat diterima masyarakat.

"Nah ini juga lah yang menjadi batu sandungan pada debat capres pertama kemarin. Alih-alih kemudian dia (Prabowo) ingin menterjemahkan pemikirannya itu dalam narasi yang baik, justru dia terpancing sedikit emosinya. Itu yang saya kira menjadi PR (pekerjaan rumah) Pak Prabowo," pungkas Kang Tamil. (rmol)

Advokat LBH Yusuf, Said Kemal Zulfi, usai menyampaikan somasi di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/1 

SANCAnews.id – Dinilai tidak profesional dalam menjalankan kerja kelembagaan, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mendapat panggilan dari sekelompok advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yusuf.

"Somasi ini untuk supaya Bawaslu bertindak adil dalam proses penindakan perkara-perkara yang dilaporkan oleh masyarakat," ujar Advokat LBH Yusuf, Said Kemal Zulfi, dalam jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).

Kemal menegaskan, bukti nyata dari ketidakadilan Bawaslu dalam memproses laporan masyarakat telah dirasakan langsung pihaknya.

"Kebetulan kami mewakili hak dan kepentingan klien kami, ada tiga orang, yang mana klien kami telah membuat empat laporan di Bawaslu yang laporan itu empat-empatnya ditolak dan tidak ditindaklanjuti," bebernya.

Dia lantas membandingkan dengan kasus dugaan pelanggaran kampanye calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, karena menyampaikan ajakan memilih di luar masa kampanye.

"Pantun Cak Imin yang sama-sama bisa kita saksikan disampaikan saat pendaftaran, itu Bawaslu memproses sampai tahapan persidangan, ajudikasi," ungkap Kemal.

"Sedangkan saksi yang dihadirkan dalam perkara tersebut hanya satu orang, yang hanya melihat dari video YouTube. Bukan saksi yang melihat, mendengar, dan menyaksikan secara langsung," sambungnya.

Sedangkan, lanjut Kemal, dalam 4 laporan yang ditanganinya tidak mencapai meja sidang. Padahal, dia mengaku dari segi kualitas saksi dan bukti-bukti lebih banyak.

"Laporan yang klien kami sampaikan berkaitan dengan kasus Apdesi, pada saat itu cawapres Gibran hadir dalam acara deklarasi Desa Bersatu. Kedua, kasus kehadiran Gibran saat di car free day beberapa waktu lalu," katanya.

"Ketiga, dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan di Pesantren Asoqofa di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dan terakhir, dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Pak Zulkifli Hasan, yang mana kami menganggap itu diduga melakukan pelanggaran administratif," tambah Kemal. (rmol)

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto Putro/Ist 

SANCAnews.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat kembali memanggil Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait dugaan pelanggaran pembagian susu gratis saat car free day.

"Hari ini surat kami kirim," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Trianto Putro, kepada wartawan, di Kantor Bawaslu Jakarta Pusat, Selasa (2/1).

Menurut rencana Gibran dipanggil untuk dimintai keterangan, Rabu (3/1) besok.

Dimas juga mengatakan, pihaknya telah mengirim surat panggilan pertama ke kantor TKN Prabowo-Gibran di Slipi, diterima seorang bernama Riki.

"Intinya kita sudah mengirim surat, ada tanda terima. Jadi kalau pak Gibran bilang belum terima, yang pasti surat sudah kita kirim," jelas Dimas.

Pihak TKN sendiri merasa tidak pernah menerima surat itu.

"Kami menunggu kepastian dari Bawaslu Jakpus terkait panggilan ini. Mohon teman-teman media mengkonfirmasi ulang terkait panggilan Mas Gibran hari ini. Sampai hari ini surat resminya belum kami terima," kata Wakil Sekretaris TKN, Aminuddin Ma'ruf. (rmol)

SANCAnews.id – Surat suara bermasalah di Taipei, Taiwan diminta segera dimusnahkan atau dimusnahkan. Hal ini untuk mengantisipasi kecurigaan terhadap hasil pemilu 2024.

"Surat suara yang sudah tercoblos perlu dihancurkan agar tidak menjadi polemik dan persoalan dikemudian hari," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Jakfar Sidik dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/1).

Jakfar menuturkan KPU perlu menjelaskan secara detil apa yang akan mereka lakukan terhadap bukti surat suara yang dianggap rusak.

"Saya kira perlu ditegaskan oleh KPU. Sebab, kita ingin mewujudkan pemilu yang jurdil," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan jika KPU sudah mengirimkan surat suara ke PPLN Taipei sebanyak 230.307 lembar. Dari jumlah itu, sebanyak 175.145 lembar surat suara dikirim KPU ke PPLN Taipei diperuntukan bagi pemilih yang menggunakan metode pos.

Dari 175.145 lembar surat suara itu, 31.276 di antaranya sudah dikirim PPLN Taipei kepada pemilih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerangkan bahwa surat suara yang bermasalah dan dicoblos di luar negeri dianggap tidak sah dan rusak.(rmol)