SANCAnews.id

Gibran Rakabuming Raka saat mengajak pendukungnya bersorak di debat Cawapres, JCC Senayan/net 

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti pelanggaran yang kerap dilakukan pasangan Prabowo-Gibran dan tak segan-segan mengkritik Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

Pada debat calon presiden pertama di kantor KPU, sosok calon wakil presiden nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan publik.

Gibran terlihat di jajaran tim pendukungnya, bak pemimpin pendukung yang meminta pendukung Capres Prabowo Subianto bersorak untuk jagoannya.

Gibran terekam mengarahkan pendukungnya untuk bersorak pada Debat Capres pertama, Selasa (12/12/2023) lalu.

Saat itu Prabowo sedang menjawab pertanyaan dari Anies Baswedan tentang putusan MKMK terkait pencalonan Gibran sebagai Cawapres 2024.

Selain itu, Gibran kembali jadi perbincangan lantaran dugaan melakukan kampanye saat Car Free Day (CFD), putra sulung Presiden Jokowi itu bagi-bagi susu di CFD.

Hersubeno Arief yang memandu diskusi bersama Rocky Gerung, mengatakan bahwa Heru Budi (Penjabat Gubernur DKI 2023) ketika ditanya soal Gibran kampanye di CFD, jawabannya 'saya enggak tahu, saya masih tidur,'. 

Sementara itu, Rocky Gerung ikut buka suara soal pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres 2024, Gibran Rakabuming Raka. Di mana menurut Hersubeno Arief (jurnalis senior), seharusnya Bawaslu menegur Gibran. 

Menanggapi persoalan tersebut, Rocky mengatakan bahwa Bawaslu lagi tidur.

"Bawaslu juga lagi tidur, jadi yang tidur kan orangnya, tapi undang-undangnya kan enggak tidur itu," ujarnya dilansir Youtube resmi Rocky Gerung Official.

"Bayangkan Gubernur DKI musti pakai pejabat Gubernurnya, pakai cara untuk ngeyel sambil menghindar,'oh saya lagi tidur, iya lu tidur tapi undang-undang itu kan harusnya membangunkan lu" ujarnya.

Rocky Gerung beri sindiran kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dosen Filsafat ini mengatakan bahwa ini satu paket orang anggap ini tiket terusan.

"Atau kemaksian politik terusan dari saat MK tuh. Jadi nggak ada gunanya lagu sebetulnya kecuali memang ada semacam gerakan untuk menghalangi kecurangan ini," jelas Rocky.

"Siapa yang potensial untuk melakukan itu? ya cuman PDIP, jadi PDIP yang musti merasa kok curang ya, tapi PDIP dalam beberapa hal juga lakukan hal sejenis kan," sambungnya.

Adapun jika netizen yang berkoar untuk menegur persoalan Gibran, menurut Rocky itu hanya demi norma saja, bukan demi efek jera.

"Kalau PDIP yang ngomong bersama-sama AMIN grup itu bikin konferensi pers mengatakan dua kali lagi temukan itu, maka kami akan berpikir ulang untuk meneruskan Pemilu ini," ujarnya.

"Kan musti ada ancaman real di situ, jadi ini bukan sekedar petak umpet soal administrasi pelanggaran, ini soal desain. Dan itu yang mustinya kita pahami, sesuatu yang didesain itu akan dicari cara untuk dibenarkan," tuturnya.

Rocky berpendapat salah satu bentuk pembenarannya adalah pernyataan 'saya tidak tahu, saya lagi tidur'. 

Sebelumnya diberitakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengatakan akan memanggil calon wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka.

Momen Gibran bagi susu saat cfd. (tvOnenews/Abdul Gani Siregar) Hal ini atas imbas dugaaan melakukan kampanye saat Car Free Day (CFD).

Hal ini dikonfirmasi langsung dari Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Pusat, Dimas Triyanto saat dihubungi media.

“Rencana kita akan memanggil cawapres nomor urut 2, setelah selesai semua baru kita akan membuat kajian dan akan ada hasil dari kajian tersebut,” ungkap dia, Selasa (26/12/2023).

Sementara informasi terkait pemeriksaan sejumlah anggota Partai Amanat Nasional (PAN) seperti Zita Anjani, Pasha Ungu, hingga Uya Kuya masih dalam proses. (tvone)

Presiden Joko Widodo. (Foto:Inilah.com) 

SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan surat suara tersebut sudah dikirim terlebih dahulu ke Taipei, Taiwan. Menurut dia, langkah tersebut perlu dilakukan agar pos tidak ditutup dalam jangka waktu lama menjelang tahun baru.

“Tadi saya diceritakan bahwa memang ada kekhawatiran, karena ini tahun baru, kantor pos tutup agak lama disana. Sehingga dikirim mendahului,” kata Jokowi saat ditemui di Istora Senayan, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).

Jokowi pun meminta awak media untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai masalah teknisnya ke Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari.

“Tapi untuk teknisnya nanti biar Pak Ketua KPU yang menyampaikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku kesulitan untuk mengawasi tahapan pemilu di luar negeri. Pasalnya, langkah pengawasan terbentur jumlah Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwaslu) yang tak sebanding dengan jumlah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang tersebar di 128 wilayah.

“Sulit karena panwaslu luar negerinya kan terbatas. Tidak seperti teman-teman KPU,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2023).

Bagja menjelaskan, pihaknya berharap adanya peran partisipatif dari masyarakat untuk mengawasi tahapan pemilu yang berlangung baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sebab, dia menilai kerawanan kecurangan tahapan pemilu di luar negeri lebih tinggi dibandingkan dengan di dalam negeri.

Menurut Bagja, Bawaslu bakal berkoordinasi dengan KPU. Pasalnya panitia pengawas luar negeri pertanggungjawabannya berada di tangan KPU. (inilah)

Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming/Ist 

SANCAnews.id – Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep merupakan dua putra Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai anak kepala negara, hendaknya mereka bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

Namun sayang, kelakuan kedua kakak beradik ini disebut-sebut mirip dengan Tarzan. Bahkan banyak pihak yang menentang perilaku mereka dan mengatakan hal itu tidak patut ditiru.

Ialah aktor senior, Butet Kartaredjasa yang menyebut kelakuan Gibran dan Kaesang mirip Tarzan. Ucapan itu disampaikan sebagai kritik saat keduanya terjun ke dunia politik.

Butet mempertanyakan langkah politik kedua putra mahkota tersebut. Bahwasannya mereka harus memberikan contoh yang bisa menjadi pembelajaran bagi publik.

Namun sebagai anak kepala negara, baik Gibran dan Kaesang justru dianggap memberikan contoh yang kurang baik kepada publik.

Pria berusia 62 tahun itupun menyoroti langkah Kaesang dalam dunia politik. Di mana anak bungsu Jokowi ini bisa secara tiba-tiba menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Peristiwanya itu bagi saya, ini memberikan pembelajaran politik apa kepada publik? Misalnya satu contoh, Kaesang dalam dua hari jadi anggota partai, hari ketiga jadi ketua umum (PSI),” katanya.

“Pembelajaran kepada publik adalah, ternyata menjadi manusia instan itu sangat dimungkinkan di Indonesia,” tambahnya.

Dilihat dari perspektif budaya, lanjut Butet, langkah politik mestinya dilakukan dengan mengedepankan moralitas atau kepatutan.

Ia menyebutkan, untuk meraih sebuah gelar ataupun jabatan dibutuhkan pengalaman dan kerja keras.

Hal itu sama halnya dalam konteks kepemimpinan di perkantoran. Baik kelas manajer maupun kepala bagian, tetap membutuhkan perjuangan untuk bisa naik ke level atau tingkat kepemimpinan selanjutnya.

“Ada tahapan-tahapan untuk mematangkan kepribadian seseorang, keterampilan, dan segalanya, ada proses,” tegasnya.

Pria kelahiran Yogyakarta, 21 November 1961 itu khawatir, bila langkah Gibran dan Kaesang akan membentuk pola pikir negatif di kalangan anak muda Indonesia.

Menurutnya, para anak muda saat ini bisa saja terpengaruh dan menjadikan langkah yang ditempuh Gibran dan Kaesang sebagai contoh.

“Bayangkan kalau nanti anak muda yang sedang bertumbuh hari ini melihat peristiwa itu. ‘Kalau gitu aku jadi tarzan saja, gandul nama besar ayahku.’ Gandulan jadi Tarzan bisa lompat alih historis,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perilaku seperti Tarzan itu menunjukkan seseorang yang tak memiliki etos kerja dan perjuangan. Sehingga tak patut untuk ditiru.

“Instan, nggak ada etos, nggak ada kegigihan perjuangan. Bayangkan ketua umum partai. Wow! Nasional lagi,” ujarnya.

Pengalaman Gibran belum memadai

Di samping itu, Butet menyoroti langkah dan keputusan Gibran dalam politik. Di mana ia mau menerima pinangan Prabowo Subianto untuk menjadi pendampingnya dan maju sebagai calon wakil presiden (cawapres).

Menurutnya, suami Selvi Ananda itu belum memiliki pengalaman yang memadai untuk maju dan memimpin sebuah negara.

Termasuk juga pengalamannya sebagai Wali Kota Surakarta yang baru dua tahun. Hal itu bagi Butet belum bisa dikatakan sebagai sebuah pengalaman di dalam dunia politik.

(Wali Kota Surakarta) dua tahun, baru jalan dua tahun. Tugasnya itu lima tahun. Dua tahun kok berpengalaman,” katanya.

Ia pun membandingkan dengan dirinya yang telah belajar selama 25 tahun untuk menjadi seorang aktor.

Butuh waktu seperempat abad bagi Butet untuk kemudian bisa menerima upah jasa sebahai aktor, mendapatkan legitimasi dan pengakuan.

“Saya lalu merasa berpengalaman. Hari ini saya bisa transfer knowledge, berbagi pengalaman saya sebagai aktor, karena saya sudah merasa berpengalaman,” tegasnya.

Ia menyayangkan langkah politik yang mengizinkan Gibran untuk bisa maju menjadi cawapres. Menurutnya, hal itu bukanlah sesuatu yang patut untuk ditiru.

“Itu posisinya nanti adalah wakil presiden, saya sedih. Tingkat kepatutan, kepantasan, kesadaran diri, kok aku cuma jadi benalu ya,” katanya. (hops)

Presiden Joko Widodo saat acara Konsolidasi Nasional (Konsolnas) KPU se-Indonesia di Jakarta, Sabtu (30/12)/Repro 

SANCAnews.id – Tunjangan kinerja (tukin) jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan cair pada awal tahun 2024. Kepastian itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri Konsolidasi Nasional (Konsolnas) KPU se-Indonesia, di Hall Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12).

Awalnya, Presiden Jokowi mengaku ditanya oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari saat baru tiba di lokasi acara Konsolnas.

"Tadi waktu akan masuk ke hall ini, saya ditanyakan Ketua KPU (Hasyim Asyari), 'Pak, tukinnya gimana?'," ujar Presiden Jokowi.

Ia pun menjelaskan, hingga saat ini belum menerima surat pencairan tukin untuk jajaran KPU se-Indonesia.

"Saya belum tanda tangan," sambungnya menjelaskan.

Presiden ketujuh RI ini pun langsung mengecek kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Setelah dicek, ternyata surat Tukin KPU masih berada di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Presiden belum bisa memastikan kapan surat tersebut sampai ke mejanya untuk ditandatangani. Namun, dia mengupayakan agar bisa segera direalisasi dalam waktu dekat.

"Saya berusaha agar di bulan Januari (2024) bisa selesai. Urusan-urusan sensitif seperti ini jangan sampai mengganggu tahapan-tahapan Pemilu," demikian Jokowi. (rmol)

Kertas sura pemilu 2024/net 

SANCAnews.id – Kasus logistik pengiriman surat suara sebelum jadwal yang terjadi di Taipei, Taiwan tidak bisa dianggap sepele.

"Pendistribusian logistik pemilu sebelum waktunya merupakan salah satu bentuk tidak profesionalnya KPU RI dalam me-manage sistem logistik Pemilu," ujar Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Subiran Paridamos  kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/12).

Direktur Eksekutif Sentral Politika menilai, dalam kasus Taipei, ketidaktahuan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei terkait jadwal pengiriman logistik juga termasuk kelalaian aturan teknis yang dibuat, yakni Peraturan KPU (PKPU) 25/2023. tentang Pemungutan Suara.

Akibat kinerja PPLN yang tidak taat hukum, persepsi masyarakat terhadap penyelenggara pemilu akan semakin negatif, khususnya terhadap KPU.

"Ini bisa dianggap tidak taat aturan main atau hukum, tidak cermat, terindikasi tidak netral, menimbulkan kerugian negara dan bahkan berakibat pada munculnya sentimen negatif publik pada KPU RI sebagai penyelenggara Pemilu," tuturnya.

Oleh karena itu, penulis buku berjudul "Negara Katanya" tersebut menyarankan KPU jangan sekadar merespons normatif atas pengiriman surat suara di luar jadwal di Taipei.

"KPU RI harus tegas melakukan teguran keras. Kalau perlu sanksi kepada PPLN Taipei yang mendistribusikan logistik pemilu sebelum waktunya," tutup Biran. (*)