Latest Post

Presiden Joko Widodo. (Foto:Inilah.com) 


SANCAnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan surat suara tersebut sudah dikirim terlebih dahulu ke Taipei, Taiwan. Menurut dia, langkah tersebut perlu dilakukan agar pos tidak ditutup dalam jangka waktu lama menjelang tahun baru.


“Tadi saya diceritakan bahwa memang ada kekhawatiran, karena ini tahun baru, kantor pos tutup agak lama disana. Sehingga dikirim mendahului,” kata Jokowi saat ditemui di Istora Senayan, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).


Jokowi pun meminta awak media untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai masalah teknisnya ke Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari.


“Tapi untuk teknisnya nanti biar Pak Ketua KPU yang menyampaikan,” ujarnya.


Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku kesulitan untuk mengawasi tahapan pemilu di luar negeri. Pasalnya, langkah pengawasan terbentur jumlah Panitia Pengawas Luar Negeri (Panwaslu) yang tak sebanding dengan jumlah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang tersebar di 128 wilayah.


“Sulit karena panwaslu luar negerinya kan terbatas. Tidak seperti teman-teman KPU,” kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2023).


Bagja menjelaskan, pihaknya berharap adanya peran partisipatif dari masyarakat untuk mengawasi tahapan pemilu yang berlangung baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sebab, dia menilai kerawanan kecurangan tahapan pemilu di luar negeri lebih tinggi dibandingkan dengan di dalam negeri.


Menurut Bagja, Bawaslu bakal berkoordinasi dengan KPU. Pasalnya panitia pengawas luar negeri pertanggungjawabannya berada di tangan KPU. (inilah)


Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming/Ist 


SANCAnews.id – Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep merupakan dua putra Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebagai anak kepala negara, hendaknya mereka bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.


Namun sayang, kelakuan kedua kakak beradik ini disebut-sebut mirip dengan Tarzan. Bahkan banyak pihak yang menentang perilaku mereka dan mengatakan hal itu tidak patut ditiru.


Ialah aktor senior, Butet Kartaredjasa yang menyebut kelakuan Gibran dan Kaesang mirip Tarzan. Ucapan itu disampaikan sebagai kritik saat keduanya terjun ke dunia politik.


Butet mempertanyakan langkah politik kedua putra mahkota tersebut. Bahwasannya mereka harus memberikan contoh yang bisa menjadi pembelajaran bagi publik.


Namun sebagai anak kepala negara, baik Gibran dan Kaesang justru dianggap memberikan contoh yang kurang baik kepada publik.


Pria berusia 62 tahun itupun menyoroti langkah Kaesang dalam dunia politik. Di mana anak bungsu Jokowi ini bisa secara tiba-tiba menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).


“Peristiwanya itu bagi saya, ini memberikan pembelajaran politik apa kepada publik? Misalnya satu contoh, Kaesang dalam dua hari jadi anggota partai, hari ketiga jadi ketua umum (PSI),” katanya.


“Pembelajaran kepada publik adalah, ternyata menjadi manusia instan itu sangat dimungkinkan di Indonesia,” tambahnya.


Dilihat dari perspektif budaya, lanjut Butet, langkah politik mestinya dilakukan dengan mengedepankan moralitas atau kepatutan.


Ia menyebutkan, untuk meraih sebuah gelar ataupun jabatan dibutuhkan pengalaman dan kerja keras.


Hal itu sama halnya dalam konteks kepemimpinan di perkantoran. Baik kelas manajer maupun kepala bagian, tetap membutuhkan perjuangan untuk bisa naik ke level atau tingkat kepemimpinan selanjutnya.


“Ada tahapan-tahapan untuk mematangkan kepribadian seseorang, keterampilan, dan segalanya, ada proses,” tegasnya.


Pria kelahiran Yogyakarta, 21 November 1961 itu khawatir, bila langkah Gibran dan Kaesang akan membentuk pola pikir negatif di kalangan anak muda Indonesia.


Menurutnya, para anak muda saat ini bisa saja terpengaruh dan menjadikan langkah yang ditempuh Gibran dan Kaesang sebagai contoh.


“Bayangkan kalau nanti anak muda yang sedang bertumbuh hari ini melihat peristiwa itu. ‘Kalau gitu aku jadi tarzan saja, gandul nama besar ayahku.’ Gandulan jadi Tarzan bisa lompat alih historis,” ungkapnya.


Ia menambahkan, perilaku seperti Tarzan itu menunjukkan seseorang yang tak memiliki etos kerja dan perjuangan. Sehingga tak patut untuk ditiru.


“Instan, nggak ada etos, nggak ada kegigihan perjuangan. Bayangkan ketua umum partai. Wow! Nasional lagi,” ujarnya.


Pengalaman Gibran belum memadai


Di samping itu, Butet menyoroti langkah dan keputusan Gibran dalam politik. Di mana ia mau menerima pinangan Prabowo Subianto untuk menjadi pendampingnya dan maju sebagai calon wakil presiden (cawapres).


Menurutnya, suami Selvi Ananda itu belum memiliki pengalaman yang memadai untuk maju dan memimpin sebuah negara.


Termasuk juga pengalamannya sebagai Wali Kota Surakarta yang baru dua tahun. Hal itu bagi Butet belum bisa dikatakan sebagai sebuah pengalaman di dalam dunia politik.


(Wali Kota Surakarta) dua tahun, baru jalan dua tahun. Tugasnya itu lima tahun. Dua tahun kok berpengalaman,” katanya.


Ia pun membandingkan dengan dirinya yang telah belajar selama 25 tahun untuk menjadi seorang aktor.


Butuh waktu seperempat abad bagi Butet untuk kemudian bisa menerima upah jasa sebahai aktor, mendapatkan legitimasi dan pengakuan.


“Saya lalu merasa berpengalaman. Hari ini saya bisa transfer knowledge, berbagi pengalaman saya sebagai aktor, karena saya sudah merasa berpengalaman,” tegasnya.


Ia menyayangkan langkah politik yang mengizinkan Gibran untuk bisa maju menjadi cawapres. Menurutnya, hal itu bukanlah sesuatu yang patut untuk ditiru.


“Itu posisinya nanti adalah wakil presiden, saya sedih. Tingkat kepatutan, kepantasan, kesadaran diri, kok aku cuma jadi benalu ya,” katanya. (hops)

 

Presiden Joko Widodo saat acara Konsolidasi Nasional (Konsolnas) KPU se-Indonesia di Jakarta, Sabtu (30/12)/Repro 


SANCAnews.id – Tunjangan kinerja (tukin) jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan cair pada awal tahun 2024. Kepastian itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat menghadiri Konsolidasi Nasional (Konsolnas) KPU se-Indonesia, di Hall Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12).


Awalnya, Presiden Jokowi mengaku ditanya oleh Ketua KPU RI Hasyim Asyari saat baru tiba di lokasi acara Konsolnas.


"Tadi waktu akan masuk ke hall ini, saya ditanyakan Ketua KPU (Hasyim Asyari), 'Pak, tukinnya gimana?'," ujar Presiden Jokowi.


Ia pun menjelaskan, hingga saat ini belum menerima surat pencairan tukin untuk jajaran KPU se-Indonesia.


"Saya belum tanda tangan," sambungnya menjelaskan.


Presiden ketujuh RI ini pun langsung mengecek kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Setelah dicek, ternyata surat Tukin KPU masih berada di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).


Presiden belum bisa memastikan kapan surat tersebut sampai ke mejanya untuk ditandatangani. Namun, dia mengupayakan agar bisa segera direalisasi dalam waktu dekat.


"Saya berusaha agar di bulan Januari (2024) bisa selesai. Urusan-urusan sensitif seperti ini jangan sampai mengganggu tahapan-tahapan Pemilu," demikian Jokowi. (rmol)


Kertas sura pemilu 2024/net 


SANCAnews.id – Kasus logistik pengiriman surat suara sebelum jadwal yang terjadi di Taipei, Taiwan tidak bisa dianggap sepele.


"Pendistribusian logistik pemilu sebelum waktunya merupakan salah satu bentuk tidak profesionalnya KPU RI dalam me-manage sistem logistik Pemilu," ujar Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Subiran Paridamos  kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/12).


Direktur Eksekutif Sentral Politika menilai, dalam kasus Taipei, ketidaktahuan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipei terkait jadwal pengiriman logistik juga termasuk kelalaian aturan teknis yang dibuat, yakni Peraturan KPU (PKPU) 25/2023. tentang Pemungutan Suara.


Akibat kinerja PPLN yang tidak taat hukum, persepsi masyarakat terhadap penyelenggara pemilu akan semakin negatif, khususnya terhadap KPU.


"Ini bisa dianggap tidak taat aturan main atau hukum, tidak cermat, terindikasi tidak netral, menimbulkan kerugian negara dan bahkan berakibat pada munculnya sentimen negatif publik pada KPU RI sebagai penyelenggara Pemilu," tuturnya.


Oleh karena itu, penulis buku berjudul "Negara Katanya" tersebut menyarankan KPU jangan sekadar merespons normatif atas pengiriman surat suara di luar jadwal di Taipei.


"KPU RI harus tegas melakukan teguran keras. Kalau perlu sanksi kepada PPLN Taipei yang mendistribusikan logistik pemilu sebelum waktunya," tutup Biran. (*)


Miftah bagi-bagi uang dan kaus capres cawapres/ist 


SANCAnews.id – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mendapat laporan adanya politik uang yang dilakukan pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah.


Cak Imin juga mendapat laporan, kegiatan pembagian uang itu dilanjutkan dengan pembagian kaos pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.


Video yang memperlihatkan aktivitas pembagian uang itu viral di media sosial. "Enggak tahu videonya kayak apa, saya belum cek detail, tapi laporan ke saya, saat pembagian uang juga pembagian kaus 02. Ada yang ngelihatin kaus," ujar Cak Imin saat ditemui di Madiun, Jawa Timur, Sabtu (30/12/2023). 


Ia mengaku akan melaporkan kegiatan tersebut jika terdapat indikasi politik uang untuk memilih calon presiden tertentu.


"Ya nanti kalau memang benar, kami laporkan," ujar Cak Imin. 


Sebelumnya, Gus Miftah membagikan uang kepada masyarakat dengan latar orang yang menunjukkan kaus capres-cawapres nomor urut 2. Gus Miftah mengatakan bahwa dia bagi-bagi uang saat diundang oleh Haji Her di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. 


“Itu adalah acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau top di Pamekasan,” kata Gus Miftah dalam keterangan video. 


Miftah berujar, Haji Her memiliki kebiasaan sedekah hampir setiap hari. “Kebetulan saya diundang pas bagi-bagi duit. Diminta Haji Her untuk bagi-bagi duit, masak saya tolak? Minimal saya dapat pahalanya, bagi-bagi,” ucap Gus Miftah. 


Menurut Gus Miftah, uang itu berasal dari Haji Her dan tidak ada kaitannya dengan politik. “Itu kok ada kausnya Pak Prabowo dan sebagainya, silakan tanya yang memvideokan dan yang membawa kaus, maksudnya apa,” kata Gus Miftah. 


Gus Miftah menegaskan bahwa dia bukan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. “Saya bukan TKN. Mau money politic kok terang-terangan? Kalau money politic ya sembunyi-sembunyi,” ujar dia. 


Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, juga menyebut kegiatan bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah sebagai aktivitas pribadi. 


Nusron juga mengatakan bahwa Gus Miftah bukanlah calon legislatif, pengurus partai, atau bagian dari TKN Prabowo-Gibran. 


“Bukan relawan, tim kampanye, juga bukan anggota tim kampanye nasional dan tim kampanye daerah Prabowo-Gibran, jadi yang bersangkutan adalah warga negara biasa, sehingga tidak terikat dengan Undang-Undang Pemilu,” kata Nusron. (kompas)


SN

{picture#} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}
Diberdayakan oleh Blogger.