SANCAnews.id

Denny Siregar Ungkap Kengeriannya/net 

SANCAnews.id – Pegiat media sosial Denny Siregar mengaku ngeri jika calon presiden nomor urut dua dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Awalnya, Denny Siregar mengibaratkan kebebasan mengkritik antara calon presiden nomor satu dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, calon presiden nomor dua dari PDIP Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto jika menang Pilpres 2024.

Denny Siregar mengatakan, jika Anies Baswedan menang, maka kebebasan mengkritik tetap terjamin, begitu pula Ganjar Pranowo, namun berbeda dengan Prabowo Subianto yang serupa dengan era Orde Baru.

"Kalaupun misalnya Anies menang, kita masih bisa ledekin dia seperti waktu jadi Gubernur DKI. Apalagi kalau Ganjar yang menang, kita bisa suka ria bebas komen apa aja di media sosial," ungkapnya.

"Tapi kalau Prabowo yang menang? Hiiii.... Langsung pada bungkam. Kengerian orde baru kembali terbayang. Belum menang aja pendukungnya udah pada ngancam-ngancam..," imbuhnya dikutip  dari akun X pribadinya, Jumat (29/12).

Sementara itu, dalam simulasi 3 nama di survei Indikator Politik Indonesia setelah debat capres-cawapres, elektabilitas Ganjar-Mahfud bersaing dengan Prabowo-Gibran. Sementara pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berada di posisi buncit.

“Elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud Md 24,5 persen, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 46,7 persen, dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 21,0 persen,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis surveinya, Selasa (26/12/2023) dikutip dari Republika.

Sementara dalam simulasi 2 nama, elektabilitas pasangan Ganjar-Mahfud juga membuntuti Prabowo-Gibran dengan raihan 28,4 persen. Dalam simulasi 2 nama yang lain Ganjar-Mahfud unggul atas Anies-Muhaimin.

“Ganjar Pranowo-Mahfud MD 43 persen dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 38,5 persen,” kata Burhanuddin.

Adapun survei ini digelar pada 23-24 Desember 2023 atau setelah debat cawapres kedua yang digelar pada 22 Desember 2023 lalu. Survei melibatkan 1.217 responden yang dipilih secara acak.

Survei dilakukan dengan metode wawancara langsung lewat telepon oleh pewawancara yang sudah profesional dengan margin of error kurang lebih 2,9 persen dan tingkat kepercayaannya 95 persen. (populis)

Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ifdhal Kasim, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023) 

SANCAnews.id – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyatakan akan melakukan penyelidikan terkait dugaan kasus politik uang yang diduga dilakukan oleh Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah.

"Kami juga akan melakukan investigasi terhadap peristiwa tersebut," kata Direktur Penegakan Hukum dan Advokasi Tim Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Ifdhal Kasim, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023). 

Ifdhal mengatakan, pihaknya telah berkomunikasi dengan Bawaslu daerah terkait dugaan politik uang itu.

"Kami dari TPN sudah melakukan komunikasi ya dengan Bawaslu setempat dan Bawaslu setempat sudah melakukan temuan, melakukan klarifikasi terhadap peristiwa tersebut dan jadi ini masih dalam tahapan investigasi oleh Bawaslu setempat," kata Ifdhal.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyampaikan, ia telah membaca penjelasan Gus Miftah terkait dugaan kasus yang menjeratnya itu.

"Tapi, dia memang membagi-bagi uang di Ponpes dia, pondok pesantren dia, itu diakui. tapi, tidak ada urusannya dengan Pilpres, tapi apakah seseorang yang menampilkan gambar Prabowo dari kerumunan santri itu, bisa ditafsirkan sebagai kampanye yang dilakukan oleh Gus Miftah, kampanye yang membagi-bagikan uang, politik uang. Saya kira, Gus Miftah sudah memberikan penjelasan, tapi, kecurigaan itu tetap muncul," ucap Todung. 

Sebelumnya, beredar video di media sosial X (dulu Twitter) yang memperlihatkan Gus Miftah tengah membagi-bagikan uang ke sejumlah warga.

Dalam video berdurasi 1 menit 13 detik itu, tampak Gus Miftah memegang segepok uang pecahan Rp 50.000.

Lantas, warga yang mendapat uang tersebut berbaris menerima uang yang diberikan oleh Gus Miftah tersebut.

Kemudian, ada seseorang yang juga meneriakkan nama capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, saat Gus Miftah tengah membagikan uang.

"Prabowo, 02," ujar orang tersebut.

Selain itu, ada juga orang di belakang Gus Miftah yang membentangkan baju hitam bergambar Prabowo.

Senada, dia juga menyuarakan berupa ajakan untuk mencoblos Prabowo saat pemilihan Pilpres 2024 mendatang.

"Coblos 02," tuturnya.

Tak hanya sekali, orang tersebut kembali mengajak untuk mencoblos Prabowo. (tribun)

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti/ist 

SANCAnews.id – Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia tengah diburu oleh seluruh calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti sadar organisasinya menjadi magnet di setiap pesta demokrasi.

Banyak politisi melakukan pendekatan untuk mendapatkan suara. Meski demikian, Mu'ti menegaskan, Muhammadiyah akan tetap berada pada posisi netral.

"Kami sudah sampai pada sikap yang final bahwa Muhammadiyah netral. Kami tidak mengajak," ujar Mu'ti usai Refleksi Akhir Tahun 2023, di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Mu'ti mengingatkan kepada warga Muhammadiyah agar tetap berpartisipasi dalam proses Pemilu 2024. Sebagai warga negara tidak boleh apatis dan pasif serta golput. Meskipun golput dalam pandangan Muhammadiyah ada pada level makruh, tetapi akan menjadi haram apabila Muhammadiyah mengajak warganya untuk golput.

Sebab, menurut Mu'ti, golput melanggar undang-undang. Disamping itu, golput juga sebuah sikap yang cenderung antipati terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah ini mempersilakan memilih salah satu pasangan capres-cawapres.

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam Refleksi Akhir Tahun 2023, di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (28/12/2023). Foto:

Dia meminta agar teliti dalam memilih calon pemimpin. Dalam memilih capres-cawapres harus melihat program yang ditawarkan, bukan sekadar sosoknya. Ia pun meminta agar warga Muhammadiyah memberikan ruang kepada diri sendiri untuk menerima perbedaan.

"Jangan bucin dalam menentukan pilihan karena bucin tidak bisa bertoleransi," kata Mu'ti.

Mengenai kriteria capres-cawapres yang dapat dijadikan pertimbangan bagi warga Muhammadiyah untuk memilih, Mu'ti mengaku tidak kriteria calon khusus. Menurutnya, kriteria memilih calon pemimpin dapat merujuk kepada keputusan pada sidang Tanwir 2014.

"Tapi situasi politiknya berbeda. Bagi kami ada plus minusnya. Kalau mau ideal memang sulit tapi jangan karena tak ideal tidak diambil," Mu'ti menambahkan.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 diikuti oleh tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Tiga pasangan tersebut telah menyampaikan program dan visi-misinya lewat kampanye dan debat kandidat. (republika)

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana 

SANCAnews.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons polemik penangkapan Juru Bicara Tim Nasional AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar), Indra Charismiadji terkait kasus dugaan penggelapan pajak dan pencucian uang (TPPU).

Penahanan ini menuai polemik, karena AMIN mempertanyakan instruksi Jaksa Agung (JA) Nomor 6 Tahun 2023 tentang penundaan penyidikan kasus korupsi dan TPPU pada masa Pemilu 2024.

Kapuspenkum Ketut Sumedana mengatakan pihaknya tidak melanggar netralitas penegakan hukum dalam pemilu.

Menurut dia, instruksi Jaksa Agung itu berupa penundaan perkara yang melibatkan calon legislatif (Caleg) dan calon presiden (Capres).

"ini enggak ada kaitannya sama sekali dengan ini. Kenapa? Karena yang ditujukan dalam Instruksi Jaksa Agung itu adalah terkait dengan tugas, fungsi, pokok kejaksaan," ujar Ketut dalam keterangan yang diterima, Kamis (28/12/2023).

Ketut menjelaskan tugas kejaksaan ialah proses penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi dan TPPU. Namun, dia mengatakan dalam kasus Jubir AMIN, penyidik dalam kasus tersebut adalah PPNS pajak dari Kanwil DJP Jakarta Timur. 

"Sedangkan kejaksaan hanya menerima pelimpahan berkasnya, sehingga kejaksaan tidak bisa menghentikan kasus tersebut," imbuhnya. 

Selain itu, Ketut menuturkan proses yang ada di Kejari Jakarta Timur tidak ada kaitannya dengan instruksi Jaksa Agung. Sebab, dia mengatakan sumber peekaea ini ialah penyidikan mulai dari penyidik PPNS Peepajakan. 

"Jadi, sangat berbeda, kita tidak bisa menghentikan dari proses yang dilakukan teman-teman penyidik dari Perpajakan, Bea Cukai, dan Mabes Polri," imbuhnya. (tvone)

Capres 01 Amin (Anies-Muhaimin) 

SANCAnews.id – Juru Bicara Tim Nasional Anies-Muhaimin (Timnas Amin) Billy David mengklaim survei internal pasangan Amin lebih tinggi dari perolehan lembaga survei. 

Billy mengatakan hal itu merespons hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang menyebutkan elektabilitas Amin sebesar 26,1 persen.

"Kalau angka rill yang kami percaya adalah antara 28-30 persen," kata Billy saat ditemui di Sekretariat Perubahan Timnas Amin, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Desember 2023.

Billy menyebut pihaknya berpegang pada survei internal. Survei internal tersebut, kata dia, menunjukan persentase yang cukup bagus. Dia menuding survei eksternal hanya segelintir yang objektif.

"Saya enggak mau sebut lembaganya, tapi saya rasa angka yang rill dari Timnas Amin sekarang adalah 28-30 persen. Dan saya rasa itu angka yang cukup bagus menunjukkan ada pertumbuhan yang cukup signifikan dalam waktu beberapa bulan terakhir," ujar Billy.

Sebelumnya, CSIS merilis hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon pada Rabu, 27 Desemnber 2023. Pasangan Anies-MUhaimin berada diurutan kedua. 

Sedangkan pasangan Prabowo-Gibran berada di posisi pertama dengan elektabilitas 43,7 persen; dan pasangan Ganjar-Mahfud berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 19,4 persen.

Dalam survei CSIS masih terdapat 6,4 persen pemilih yang mengaku rahasia dan belum menentukan pilihan, dan 4,5 persen yang mengaku tidak tahu atau tidak jawab. (tempo)