SANCAnews.id

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti/ist 

SANCAnews.id – Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia tengah diburu oleh seluruh calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024. Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti sadar organisasinya menjadi magnet di setiap pesta demokrasi.

Banyak politisi melakukan pendekatan untuk mendapatkan suara. Meski demikian, Mu'ti menegaskan, Muhammadiyah akan tetap berada pada posisi netral.

"Kami sudah sampai pada sikap yang final bahwa Muhammadiyah netral. Kami tidak mengajak," ujar Mu'ti usai Refleksi Akhir Tahun 2023, di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (28/12/2023).

Mu'ti mengingatkan kepada warga Muhammadiyah agar tetap berpartisipasi dalam proses Pemilu 2024. Sebagai warga negara tidak boleh apatis dan pasif serta golput. Meskipun golput dalam pandangan Muhammadiyah ada pada level makruh, tetapi akan menjadi haram apabila Muhammadiyah mengajak warganya untuk golput.

Sebab, menurut Mu'ti, golput melanggar undang-undang. Disamping itu, golput juga sebuah sikap yang cenderung antipati terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah ini mempersilakan memilih salah satu pasangan capres-cawapres.

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam Refleksi Akhir Tahun 2023, di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (28/12/2023). Foto:

Dia meminta agar teliti dalam memilih calon pemimpin. Dalam memilih capres-cawapres harus melihat program yang ditawarkan, bukan sekadar sosoknya. Ia pun meminta agar warga Muhammadiyah memberikan ruang kepada diri sendiri untuk menerima perbedaan.

"Jangan bucin dalam menentukan pilihan karena bucin tidak bisa bertoleransi," kata Mu'ti.

Mengenai kriteria capres-cawapres yang dapat dijadikan pertimbangan bagi warga Muhammadiyah untuk memilih, Mu'ti mengaku tidak kriteria calon khusus. Menurutnya, kriteria memilih calon pemimpin dapat merujuk kepada keputusan pada sidang Tanwir 2014.

"Tapi situasi politiknya berbeda. Bagi kami ada plus minusnya. Kalau mau ideal memang sulit tapi jangan karena tak ideal tidak diambil," Mu'ti menambahkan.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 diikuti oleh tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Tiga pasangan tersebut telah menyampaikan program dan visi-misinya lewat kampanye dan debat kandidat. (republika)

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana 

SANCAnews.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons polemik penangkapan Juru Bicara Tim Nasional AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar), Indra Charismiadji terkait kasus dugaan penggelapan pajak dan pencucian uang (TPPU).

Penahanan ini menuai polemik, karena AMIN mempertanyakan instruksi Jaksa Agung (JA) Nomor 6 Tahun 2023 tentang penundaan penyidikan kasus korupsi dan TPPU pada masa Pemilu 2024.

Kapuspenkum Ketut Sumedana mengatakan pihaknya tidak melanggar netralitas penegakan hukum dalam pemilu.

Menurut dia, instruksi Jaksa Agung itu berupa penundaan perkara yang melibatkan calon legislatif (Caleg) dan calon presiden (Capres).

"ini enggak ada kaitannya sama sekali dengan ini. Kenapa? Karena yang ditujukan dalam Instruksi Jaksa Agung itu adalah terkait dengan tugas, fungsi, pokok kejaksaan," ujar Ketut dalam keterangan yang diterima, Kamis (28/12/2023).

Ketut menjelaskan tugas kejaksaan ialah proses penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi dan TPPU. Namun, dia mengatakan dalam kasus Jubir AMIN, penyidik dalam kasus tersebut adalah PPNS pajak dari Kanwil DJP Jakarta Timur. 

"Sedangkan kejaksaan hanya menerima pelimpahan berkasnya, sehingga kejaksaan tidak bisa menghentikan kasus tersebut," imbuhnya. 

Selain itu, Ketut menuturkan proses yang ada di Kejari Jakarta Timur tidak ada kaitannya dengan instruksi Jaksa Agung. Sebab, dia mengatakan sumber peekaea ini ialah penyidikan mulai dari penyidik PPNS Peepajakan. 

"Jadi, sangat berbeda, kita tidak bisa menghentikan dari proses yang dilakukan teman-teman penyidik dari Perpajakan, Bea Cukai, dan Mabes Polri," imbuhnya. (tvone)

Capres 01 Amin (Anies-Muhaimin) 

SANCAnews.id – Juru Bicara Tim Nasional Anies-Muhaimin (Timnas Amin) Billy David mengklaim survei internal pasangan Amin lebih tinggi dari perolehan lembaga survei. 

Billy mengatakan hal itu merespons hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang menyebutkan elektabilitas Amin sebesar 26,1 persen.

"Kalau angka rill yang kami percaya adalah antara 28-30 persen," kata Billy saat ditemui di Sekretariat Perubahan Timnas Amin, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Desember 2023.

Billy menyebut pihaknya berpegang pada survei internal. Survei internal tersebut, kata dia, menunjukan persentase yang cukup bagus. Dia menuding survei eksternal hanya segelintir yang objektif.

"Saya enggak mau sebut lembaganya, tapi saya rasa angka yang rill dari Timnas Amin sekarang adalah 28-30 persen. Dan saya rasa itu angka yang cukup bagus menunjukkan ada pertumbuhan yang cukup signifikan dalam waktu beberapa bulan terakhir," ujar Billy.

Sebelumnya, CSIS merilis hasil survei elektabilitas tiga pasangan calon pada Rabu, 27 Desemnber 2023. Pasangan Anies-MUhaimin berada diurutan kedua. 

Sedangkan pasangan Prabowo-Gibran berada di posisi pertama dengan elektabilitas 43,7 persen; dan pasangan Ganjar-Mahfud berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 19,4 persen.

Dalam survei CSIS masih terdapat 6,4 persen pemilih yang mengaku rahasia dan belum menentukan pilihan, dan 4,5 persen yang mengaku tidak tahu atau tidak jawab. (tempo)

Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos 

SANCAnews.id – Pengiriman surat suara Pemilu 2024 yang tidak terjadwal dipastikan tidak akan terulang seperti yang terjadi di Taipei, Taiwan.

Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menyatakan, sejauh ini belum ada laporan baru dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) negara selain Taipei.

"Insyaallah sepanjang rapat pleno tadi, tidak ada tambahan," ujar Betty saat ditemui di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).

Betty menegaskan, kejadian pengiriman surat suara di luar jadwal di Taipei tidak akan terulang di negara lain.

Sebab pada dasarnya, KPU telah menetapkan aturan jadwal pengiriman surat suara dengan metode pemilihan pos. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) 25/2023.

Merujuk aturan tersebut, ketentuan pengiriman surat suara disebutkan 30 hari sebelum hari pencoblosan di dalam negeri. Artinya, jatuh pada tanggal 2 Januari 2024 dan berlangsung hingga 11 Januari 2024.

"Mudah-mudahan enggak ada kejadian itu. Sampai sejauh ini kami belum mendapat informasi lagi (soal pengiriman surat suara di luar jadwal)," demikian Betty. (rmol)

Aviliani dalam Diskusi Publik Evaluasi dan Perspektif Pemermpuan Indef terhadap Perekonomian Nasional secara daring pada Kamis, (28 November 2023) 

SANCAnews.id – Pemilihan Presiden (Pilpres) satu putaran dinilai lebih baik dibandingkan dua putaran, karena dapat mempengaruhi investasi dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, dalam Diskusi Publik online “Evaluasi dan Perspektif Perempuan Indef terhadap Perekonomian Nasional” pada Kamis (28/12).

Menurut Avilliani, pada tahun politik di Indonesia ini, investor menunggu dan melihat. Dengan demikian, pemilihan presiden putaran kedua dinilai semakin memperlambat investasi masuk.

"Investor terutama sektor riil, mereka mau investasi sekarang (tapi) mereka belum tahu siapa presidennya. Policy-nya seperti apa, sehingga mungkin kalau satu putaran, setelah Februari mulai bagus lagi (investasi)," ujarnya.

Untuk itu, Avilliani memprediksi perekonomian tahun depan belum tentu lebih baik daripada 2023, karena adanya Pilpres.

"Ini juga yang membuat kenapa 2024 belum tentu lebih baik dari 2023. Itu karena, kita juga ada tahun pemilu," jelasnya.

Ekonom senior Indef pun mengingatkan agar para calon presiden (capres) tidak membuat kegaduhan dan menjalankan pemilu secara damai, agar investor tetap menempatkan investasinya di dalam negeri dan tidak kabur ke negara lain. (rmol)