SANCAnews.id

Habib Bahar disodorkan poundsterling

SANCAnews.id – Pimpinan LSM Dewan Pembela Nabi Habib Bahar Smith kembali melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan.

Ia mengaku mendapat tawaran uang dalam jumlah fantastis dari sejumlah pejabat. Tapi ada syaratnya, apa saja? Simak ulasan berikut ini.

Diberitakan sebelumnya, pendakwah nyentrik Habib Bahar sempat menegaskan akan golput artinya tidak akan mendukung atau menggunakan hak pilihnya pada Pilpres 2024 mendatang.

Nah baru-baru ini Habib Bahar kembali melontarkan pernyataan yang cukup mengejutkan. Ia mengaku mendapat tawaran uang dalam jumlah fantastis dari sejumlah pejabat.

Tak tanggung-tanggung, nilainya bahkan mencapai hingga ratusan triliun rupiah.

Hal itu terungkap melalui tayangan akun YouTube Nizar Channel dengan judul Geger! Habib Bahar Menolak Ratusan Triliun dari Pejabat.

Dalam video yang beredar ini, awalnya Bahar mengatakan, bahwa dirinya sedang membangun pondok pesantren.

"Saya ini sedang membangun pondok pesantren, sampai sekarang masih membangun. Saya bangun pondok pesantren itu pakai darah, pakai air mata," katanya.

Selanjutnya ia menjelaskan, bahwa pondok pesantren yang dibangunnya itu menggunakan metode salaf, tidak ada sekolahnya. 

"Di situ dipelajari 32 fun mata pelajaran, fiqih, ushul fikih, tauhid, luro, nahwu, shorof, mujadalah, muhawaroh, tafsir, hadis tarjih, dan lain-lainnya. Itu pondok saya gratis, enggak bayar," jelasnya. 

Habib Bahar mengaku, sengaja tak membebani biaya pendidikan bagi mereka yang ingin menimba ilmu di pondok pesantrennya tersebut.

"Kenapa saya bikin pondok pesantren gratis, karena miris hati saya melihat masuk pesantren ada yang bayar sampai Rp15 juta, ada yang pendaftarannya Rp20 juta. Udah gitu ilmunya enggak seberapa," kata dia. 

"Nah makanya saya bikin pondok pesantren gratis, masuk gratis. Tiap bulan semampunya mau bayar berapa. Mampu Rp50 ribu ya bayar Rp50 ribu. Itu buat nambah makannya anak-anak. Jadi kalau anak-anak enggak makan, ya kita enggak makan," sambungnya.

Kemudian Habib Bahar mengatakan, jika mau dirinya bisa saja membuat pondok pesantren yang mewah. Sebab menurut dia, banyak pejabat yang menawarkan bantuan, tapi dengan embel-embel tertentu.

"Kalau mau saya bisa bikin pondok pesantren yang lantainya itu pakai emas. Kalau saya mau terima dana dari pejabat," katanya. 

Pria asal Manado itu mengklaim, ada banyak pejabat-pejabat yang datang untuk menui dirinya dengan iming-iming uang dalam jumlah fantastis. 

"Datang ke saya bawa tiga cek. Cek dari Inggris poundsterling. Cek dolar Amerika, sama cek BCA Indonesia." 

"Terus bilang, bib mau berapa ratus triliun tulis, yang penting habib diam-diam aja di pondok, enggak usah ceramah bahas-bahas pemerintah. Pondok habib kami bangun semewah mungkin, apa yang habib mau kami kasih," timpalnya lagi mengingat omongan pejabat yang tak disebutkan identitasnya itu.

"Apa jawaban saya? Saya bilang, mohon maaf, saya enggak bisa kalian beli. Kalau ustad, kyai, habib yang lain mungkin bisa kalian beli. Tapi Habib Bahar Smith sampai mati enggak bakal kalian bisa beli," tegasnya. (viva)

Kertas sura pemilu 2024/net 

SANCAnews.id – Baru-baru ini, sebuah video pendek viral di media sosial yang menampilkan momen seorang pekerja Indonesia atau TKI pertama kali mendapatkan suara pada pemilu 2024.

Diketahui dari unggahan video yang dibagikan akun TikTok @hany_ajja88 memperlihatkan momen seorang TKI asal Taiwan membuka amplop berbentuk surat suara pemilu 2024 mendatang.

TKI asal Taiwan ini memperlihatkan tiga foto calon presiden dan wakil presiden di surat suara peserta pemilu 2024. Nampaknya ada tiga pasangan calon yang terdiri dari Anies-Muhaimin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud.

Seperti diketahui, pesta demokrasi yang akan digelar di Indonesia akan digelar pada 14 Februari 2024. Namun ternyata hal berbeda terjadi di Taiwan, WNI di sana justru telah menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu.

“TAIWAN, kita duluan nyoblos ya besti, kalian udah ada yang dapat juga belum nih?” tulis keterangan dalam video tersebut.

Berdasarkan keterangan dari pemilik video, surat suara Pemilu 2024 itu dikirimkan langsung ke alamat pemilih melalui pos. Para pemilih yang ada di Taiwan atau luar negeri bisa memberikan hak suaranya dengan tiga cara yaitu datang langsung ke tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) di kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, kedua metode kotak suara keliling (KSK), dan ketiga metode surat suara via pos.

Reaksi Warganet

Unggahan video berdurasi singkat yang memperlihatkan early voting ini pun menuai beragam reaksi warganet.

“Ada yg tau knp tdk ada partai prima di surat suara, pdhl mereka dukung paslon 2," tulis warganet.

“Gimana dapat nya sii,aku pingin nyoblos,,,satu suara juga mungkin berguna buat dukungan ku Prabowo Gibran," tulis lainnya.

“D Taiwan aj dpt y srt suara nya knpa d Bekasi q GK dpt,pdhl parantauan," tanya pengguna media sosial lainnya.

“Taiwan rame coblos nomer 2," kata lainnya.

"Oke gas.. oke gas," tulis lainnya.

“Nomor 2 torang Gasss," timpal lainnya.(viva)

Rocky Gerung senggol Gibran 

SANCAnews.id – Pengamat politik Rocky Gerung pun melontarkan kritik cukup tajam terkait debat cawapres yang diikuti Gibran Rakabuming Raka beberapa hari lalu.

Dikutip dari tayangan YouTube Resmi Rocky Gerung, mantan dosen UI ini awalnya mengatakan, saat ini ada kurang lebih 60 juta pemuda Indonesia yang menunggu pekerjaan.

"Jadi semua itu ada di hulu. Kalau dia bawa ke hilir, di hilir saja adalah membersihkan yang dihulu itu supaya produknya bagus," katanya dikutip siap.viva.co.id pada Minggu, 25 Desember 2023. 

Menurut Rocky Gerung,  hilirasi artinya membersihkan kedunguan. 

"Kalau kita bicara secara makro, secara konseptual, calon presiden dia berupaya membawa kita pada harapan dengan keutuhan berpikir, bukan sekedar dengan main-main statistik semacam hilirisasi," tuturnya saat mengisi sesi diskusi yang diadakan salah satu kampus.

Ia lantas menjelaskan, bahwa seorang calon presiden mesti memiliki kemampuan dan dituntut kemampuannya untuk memberi politics of how, harapan, dengan kekuatan argumen. 

"Dengan kemampuan untuk mengolah keadaan hari ini dan diseberangkan menjadi kebahagian, itu itu calon presiden," tuturnya.

"Saya balik pada soal Gibran, yang kita perlukan bukan forum debat yang dibangun oleh KPU, dimana moderatornya cuman jadi time kiper, habis waktu, habis waktu, dia nggak bisa interupsi kesalahan berpikir dari seorang kandidat di situ, Apa?" tuturnya. 

Sebab menurut Rocky Gerung, pikiran hanya disebut pikiran kalau mau dikupas. "Dan pikiran yang hendak dikupas, ia datang dari isi kepala seseorang, bukan dari bisikan earphone. Dasarnya itu." 

Rocky Gerung menambahkan, percayalah Indonesia harus dihidupkan dengan discors pikiran, dengan alat analisa yang ada di kampus-kampus, dengan cara metodologi. 

"Kita ingin perdebatan itu metodologis, bukan sekedar ideologis. Supaya ada hal yang kita kuras. Saya pastikan bahwa saya ingin saudara-saudara memilih seseorang yang pikirannya tebal, bukannya amplopnya tebal. Hanya itu pointnya," kata Rocky Gerung.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI  Hasyim Asy'ari, sempat mengklarifikasi terkait adanya tudingan kejanggalan pada mik yang digunakan Gibran saat debat.

Tuduhan tersebut juga sempat dilontarkan oleh pakar telematika Roy Suro lewat unggahan media sosialnya. 

Roy menyebut, bahwa calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menggunakan tiga mik sekaligus, sementara dua cawapres lainnya tidak. 

Terkait hal itu, Hasyim memastikan, bawa para cawapres yang mengikuti debat kedua Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat 22 Desember 2023, menggunakan alat mikrofon yang sama.

"Semua cawapres pakai alat yang sama. Semua cawapres pakai tiga mik untuk mengantisipasi ada mik yang mati," jelasnya.

Lebih lanjut Hasyim juga menegaskan, Gibran tak menggunakan ear feeder atau pengumpan telinga. 

Ia lalu menjelaskan, bahwa alat yang berada di telinga para cawapres saat debat itu merupakan cantolan mik.

"Bukan ear feeder Itu mik yang ditempel di pipi dan dicantolkan di kuping," katanya.

"Semua cawapres bisa ditanya dan juga stasiun TV penyelenggara debat, dan juga tim paslon yang berada di holding-room saat pemasangan mik, bisa ditanya," sambungnya. (viva)

Eks Ketua MK Anwar Usman/net 

SANCAnews.id – Keputusan pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) rupanya masih mempunyai konsekuensi jangka panjang.

Sebagai informasi, Anwar Usman saat ini sedang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ia menggugat Ketua Hakim Suhartoyo. Gugatan Anwar Usman terdaftar dengan nomor 604/G/2023/PTUN.JKT.

Sejumlah pihak menilai gugatan tersebut merupakan bentuk perlawanan serius terhadap Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi melalui putusan MKMK.

Bahkan beredar kabar adanya operasi senyap untuk mempengaruhi hakim dan pejabat tinggi di lingkungan PTUN Jakarta agar gugatan dikabulkan.

"Disinyalir ada operasi itu diduga melibatkan orang sakti berinisial AG yang disebut-sebut biasa main kasus di Mahkamah Agung,” kata praktisi hukum Burhan dikutip dari kilat pada Senin, 25 Desember 2023. 

Menurut informasi yang ia terima, AG merupakan tokoh kuat dengan jaringan luas dan mengakar di Mahkamah Agung (MA). Adapun target di balik isu operasi senyap tersebut bukan cuma untuk memulihkan nama baik Anwar, tapi juga mengembalikan jabatan berikut haknya sebagai Ketua MK. 

“AG ini juga yang diduga menggerakkan opini seolah-olah Anwar Usman terzhalimi putusan MKMK, menggarap isu pemulihan nama baik serta tuntuan dikembalikannya hak-hak Anwar,” jelas konsultan hukum pada kantor Hans Law Firm ini. 

Namun, lanjut Burhan, operasi senyap tersebut ditengarai bocor karena para hakim PTUN Jakarta tak mau diintervensi.  Sayangnya, Burhan tak mengungkap siapa inisial AG yang dimaksud. 

Belum lama ini, isu putusan MKMK yang diduga menzalimi Anwar Usman makin menguat.  Isu tersebut mempermasalahkan Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang dianggap menabrak PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan MK. 

Kabarnya MKMK dituduh sengaja mengorbankan Anwar demi memenuhi arus tuntutan publik. Rumor terkait hal itu diperkuat dengan adanya aksi sejumlah massa di PTUN Jakarta pada Kamis 21 Desember 2023. 

Dalam aksinya itu, mereka mendukung langkah gugatan ipar Presiden Jokowi itu, serta menuntut pengadilan mengembalikan hak-haknya karena diyakini tidak bersalah. (viva)

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah 

SANCAnews.id – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mewanti-wanti pemerintah harus memiliki pendanaan berimbang antara APBN, Perjanjian Kerja Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta, untuk pengembangan IKN Indonesia. Diperkirakan pada tahun 2024, penggunaan APBN untuk pembangunan IKN mencapai Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran.

Jadi, kata Said, pemerintah harus mempunyai rencana aksi jangka panjang, bertahap, dengan pendanaan berimbang.

“Inilah yang saya khawatirkan sejak lama, kurang minatnya pihak swasta pada pembangunan IKN pada akhirnya meletakkan APBN sebagai sumber pendanaan utama. IKN baru 3 tahun sejak diundangkan, (namun) rencana penggunaan anggaran dari APBN sudah mencapai 16,1 persen. Padahal ini proyek jangka panjang," kata Said, Senin 25 Desember 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN, pendanaan IKN bersumber dari tiga pihak, yakni dari APBN, pemanfaatan dan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), serta investasi swasta.

Adapun rencana total anggaran IKN sebesar Rp466 triliun dalam tiga indikasi pendanaan, di antaranya berasal dari APBN Rp90,4 triliun, Badan Usaha/Swasta Rp123,2 triliun, dan KPBU Rp252,5 triliun.

Dengan begitu, ditekankan Politikus PDIP itu, seharusnya proporsi penggunaan APBN hanya mencapai sekitar 20 persen dan sisanya adalah kontribusi dunia usaha.

“Tetapi dari hasil pengecekan data atas sumber pendanaan IKN yang saya lakukan, sejauh ini masih berasal dari APBN. Realisasi APBN untuk IKN dimulai pada tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, tahun 2023 ini dianggarkan Rp29,3 triliun dan APBN tahun 2024 rencana alokasi sebesar Rp40,6 triliun. Jadi sampai tahun 2024 nanti penggunaan APBN direncanakan Rp75,4 triliun,” imbuhnya.

Sementara Investasi sektor swasta yang senilai Rp 45 triliun, ungkap Said, masih berupa Letter of Intent (LoI) atau sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi seperti yang selama ini digembar-gemborkan ke publik.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden menekankan, pembangunan IKN sudah diamanatkan dalam undang-undang dan disetujui 93 persen fraksi di DPR.

Presiden mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah dan terus menjalankan tugasnya untuk mempersiapkan sejumlah infrastruktur dasar di IKN, mulai dari pembangunan istana serta kantor presiden dan wakil presiden, kementerian/lembaga, air, hingga listrik.

Berbagai peninjauan dan peresmian peletakkan batu pertama (groundbreaking) pembangunan infrastruktur di IKN juga sudah beberapa kali dilakukan langsung Presiden Joko Widodo, yang menunjukkan komitmen pemerintah RI dalam pembangunan IKN.

Pemerintah memperkirakan pembangunan infrastruktur di IKN memerlukan anggaran sebesar Rp466 triliun.

Menurut Presiden, anggaran itu sekitar 20 persen dibiayai oleh APBN, sedangkan 80 persen lainnya diberikan kepada dunia usaha atau swasta melalui skema public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). (viva)