SANCAnews.id

Eks Ketua MK Anwar Usman/net 

SANCAnews.id – Keputusan pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) rupanya masih mempunyai konsekuensi jangka panjang.

Sebagai informasi, Anwar Usman saat ini sedang mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Ia menggugat Ketua Hakim Suhartoyo. Gugatan Anwar Usman terdaftar dengan nomor 604/G/2023/PTUN.JKT.

Sejumlah pihak menilai gugatan tersebut merupakan bentuk perlawanan serius terhadap Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi melalui putusan MKMK.

Bahkan beredar kabar adanya operasi senyap untuk mempengaruhi hakim dan pejabat tinggi di lingkungan PTUN Jakarta agar gugatan dikabulkan.

"Disinyalir ada operasi itu diduga melibatkan orang sakti berinisial AG yang disebut-sebut biasa main kasus di Mahkamah Agung,” kata praktisi hukum Burhan dikutip dari kilat pada Senin, 25 Desember 2023. 

Menurut informasi yang ia terima, AG merupakan tokoh kuat dengan jaringan luas dan mengakar di Mahkamah Agung (MA). Adapun target di balik isu operasi senyap tersebut bukan cuma untuk memulihkan nama baik Anwar, tapi juga mengembalikan jabatan berikut haknya sebagai Ketua MK. 

“AG ini juga yang diduga menggerakkan opini seolah-olah Anwar Usman terzhalimi putusan MKMK, menggarap isu pemulihan nama baik serta tuntuan dikembalikannya hak-hak Anwar,” jelas konsultan hukum pada kantor Hans Law Firm ini. 

Namun, lanjut Burhan, operasi senyap tersebut ditengarai bocor karena para hakim PTUN Jakarta tak mau diintervensi.  Sayangnya, Burhan tak mengungkap siapa inisial AG yang dimaksud. 

Belum lama ini, isu putusan MKMK yang diduga menzalimi Anwar Usman makin menguat.  Isu tersebut mempermasalahkan Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang dianggap menabrak PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan MK. 

Kabarnya MKMK dituduh sengaja mengorbankan Anwar demi memenuhi arus tuntutan publik. Rumor terkait hal itu diperkuat dengan adanya aksi sejumlah massa di PTUN Jakarta pada Kamis 21 Desember 2023. 

Dalam aksinya itu, mereka mendukung langkah gugatan ipar Presiden Jokowi itu, serta menuntut pengadilan mengembalikan hak-haknya karena diyakini tidak bersalah. (viva)

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah 

SANCAnews.id – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mewanti-wanti pemerintah harus memiliki pendanaan berimbang antara APBN, Perjanjian Kerja Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta, untuk pengembangan IKN Indonesia. Diperkirakan pada tahun 2024, penggunaan APBN untuk pembangunan IKN mencapai Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran.

Jadi, kata Said, pemerintah harus mempunyai rencana aksi jangka panjang, bertahap, dengan pendanaan berimbang.

“Inilah yang saya khawatirkan sejak lama, kurang minatnya pihak swasta pada pembangunan IKN pada akhirnya meletakkan APBN sebagai sumber pendanaan utama. IKN baru 3 tahun sejak diundangkan, (namun) rencana penggunaan anggaran dari APBN sudah mencapai 16,1 persen. Padahal ini proyek jangka panjang," kata Said, Senin 25 Desember 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN, pendanaan IKN bersumber dari tiga pihak, yakni dari APBN, pemanfaatan dan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), serta investasi swasta.

Adapun rencana total anggaran IKN sebesar Rp466 triliun dalam tiga indikasi pendanaan, di antaranya berasal dari APBN Rp90,4 triliun, Badan Usaha/Swasta Rp123,2 triliun, dan KPBU Rp252,5 triliun.

Dengan begitu, ditekankan Politikus PDIP itu, seharusnya proporsi penggunaan APBN hanya mencapai sekitar 20 persen dan sisanya adalah kontribusi dunia usaha.

“Tetapi dari hasil pengecekan data atas sumber pendanaan IKN yang saya lakukan, sejauh ini masih berasal dari APBN. Realisasi APBN untuk IKN dimulai pada tahun 2022 sebesar Rp5,5 triliun, tahun 2023 ini dianggarkan Rp29,3 triliun dan APBN tahun 2024 rencana alokasi sebesar Rp40,6 triliun. Jadi sampai tahun 2024 nanti penggunaan APBN direncanakan Rp75,4 triliun,” imbuhnya.

Sementara Investasi sektor swasta yang senilai Rp 45 triliun, ungkap Said, masih berupa Letter of Intent (LoI) atau sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi seperti yang selama ini digembar-gemborkan ke publik.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Presiden menekankan, pembangunan IKN sudah diamanatkan dalam undang-undang dan disetujui 93 persen fraksi di DPR.

Presiden mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah dan terus menjalankan tugasnya untuk mempersiapkan sejumlah infrastruktur dasar di IKN, mulai dari pembangunan istana serta kantor presiden dan wakil presiden, kementerian/lembaga, air, hingga listrik.

Berbagai peninjauan dan peresmian peletakkan batu pertama (groundbreaking) pembangunan infrastruktur di IKN juga sudah beberapa kali dilakukan langsung Presiden Joko Widodo, yang menunjukkan komitmen pemerintah RI dalam pembangunan IKN.

Pemerintah memperkirakan pembangunan infrastruktur di IKN memerlukan anggaran sebesar Rp466 triliun.

Menurut Presiden, anggaran itu sekitar 20 persen dibiayai oleh APBN, sedangkan 80 persen lainnya diberikan kepada dunia usaha atau swasta melalui skema public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). (viva)

Calon Presiden Nomor Urut 1, Anies Baswedan/ist 

Oleh: Tony Rosyid

JUDUL ini pasti kontroversial. Pilpres belum terjadi, dan masih cukup lama. 50-an hari lagi. Belum lagi kalau dua putaran. Juni baru pilpres putaran kedua.

Pendukung Anies-Cak Imin pasti gembira. Apa yang lebih membuat gembira selain Anies-Cak Imin menang. Dari sini cita-cita perubahan akan terwujud.

Pendukung Prabowo-Gibran pasti tertawa. Soal keyakinan, pendukung Prabowo-Gibran punya keyakinan tingkat tinggi. Pemilu satu putaran, Prabowo-Gibran menang. Itu menurut keyakinan mereka. Bagaimana kalkulasi politiknya?

Ada dua hal yang membuat mereka yakin. Dukungan kekuasaan dan kekuatan logistik tanpa batas.

Alat negara sedang bekerja, dan uang sedang ditebar. Terutama di pelosok-pelosok desa di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Kalau kekuasaan sedang bekerja, maka mereka akan bekerja secara terstruktur dan profesional.

Logistik? Pemilih mana yang tidak luluh dengan uang dan sembako? Uang akan menjangkau pikiran dan hati para pemilih. Bahkan agamawan sekalipun. Mana mungkin pasangan Anies-Cak Imin bisa mengimbangi?

Tim Ganjar-Mahfud kabarnya sudah mulai realistis. Dana mulai menipis. Langkahnya terbatas. Kontrak politik dengan berbagai pihak, terutama yang ada di struktur pemerintahan, mulai dibatalkan.

Sebagian pendukungnya mulai beralih dan ikut Jokowi. Otomatis mendukung Prabowo-Gibran. Hanya disisakan 15-18 persen. Ini strategi yang memang diinginkan Prabowo-Gibran agar bisa menang satu putaran.

Kekuasaan dan logistik memang dahsyat pengaruhnya. Tapi satu hal yang sering orang lupa, yaitu performance capres. Faktor capres juga besar pengaruhnya dan sangat menentukan.

Prabowo selalu tampil dengan performance yang mengecewakan. Produsen blunder. Masalah selalu ada di Prabowo. Prabowo punya karakter yang tidak humanis ketika tampil di depan publik. Ini tidak masalah jika sosok mudah diingatkan, kemudian berubah.

Siapa yang berani mengingatkan sang jenderal? Jokowi? Belum tentu bisa. Sikap Prabowo muncul spontanitas dari alam bawah sadarnya. Kata "Ndasmu" dan "tarik jas" bisa terulang dalam bentuk yang lain. Ini kejadian spontan dan muncul dari alam bawah sadar. Sekali lagi: karakter !

Bukan hal mudah untuk "mendandani" Prabowo. Prabowo bukan Jokowi yang pandai menghipnotis pemilih dan pencitraannya. Prabowo punya karakter sebaliknya. Kaku dan semaunya sendiri. "Gak mau diatur". Itu intinya.

Rakyat, meski dalam keadaan terintimidasi dan kenyang sembako, mereka juga akan berpikir ulang kalau harus memilih Prabowo dengan karakternya yang "semaunya sendiri". Apalagi, cawapresnya cacat etik ketika proses penetapan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal-hal etik, manipulasi dan pelanggaran demi pelanggaran terhadap aturan memang secara umum sudah tidak lagi menjadi standar bangsa ini di dalam menentukan sikap. Termasuk sikap politik. Banyak yang sudah bias. Tetapi, performance capres tetap saja menjadi variabel yang cukup dominan.

Sementara Anies Baswedan selalu tampil dengan performa seorang presiden. Leadershipnya kuat, humanis, tampil sangat merakyat, selalu membawa gagasan-gagasan yang cerdas. Rakyat pasti akan selalu membanding-bandingkan. Sosialisasinya semakin masif seiring dengan perhatian publik yang semakin besar terhadap debat capres.

Dari sini, peluang Anies mengalahkan Prabowo di putaran kedua sangat besar. Debat menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap pilihan. Karena debat akan menjadi perbincangan publik yang semakin ramai ke depan.

Soal layak, semua akan mengakui Anies Baswedan paling layak memimpin Indonesia Masa Depan. Setidaknya untuk periode sekarang, yaitu 2024-2029.

(Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia

SANCAnews.id – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bercanda kepada mahasiswa bahwa mahasiswa bisa menjadi orang yang lebih jahat darinya jika mendapat jabatan di masa depan.

Gurauan tersebut disampaikan Bahlil di hadapan mahasiswa berbagai kampus pada Simposium Demokrasi dan Deklarasi Pemilu Damai di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Sabtu (23/12/2023).

"Saya mau menyampaikan kepada kalian, jangan coba-coba bilang kalau kita-kita oligarki, tunggu kalian semua tunggu. Begitu kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat dari pada saya," kata Bahlil, Sabtu siang. 

Bahlil bercerita, sebelum menjadi seorang menteri dan pengusaha, ia juga merupakan seorang aktivis yang marah ketika melihat mobil-mobil mewah. 

Bahkan, ia mengaku benci melihat mobil yang melintas dengan pengawalan hingga terpikir untuk melempari mobil tersebut. 

Namun, Bahlil mengakui bahwa perasaan itu berubah ketika dia mempunyai uang sehingga bisa membeli mobil mewah, termasuk mendapat pengawalan sebagai menteri.  

 "Dulu kita mau makan bakso aja boleh, sekarang makan di bintang lima boleh, enak juga barang ini. Dulu kita benci pake pengawal, begitu jadi menteri ada pengawal, ah paten juga barang ini," ujar dia. 

Bahlil pun mengingatkan kepada mahasiswa bahwa barang-barang mewah saja bisa membuat orang lain cemburu, apalagi bila mendapatkan jabatan. 

"Memang barang-barang enak ini membuat membuat cemburu semua orang. Makanya orang punya jabatan juga, kalau ada partai yang masih pengin berkuasa tapi tiba-tiba enggak mau berkuasa, ada fitnahnya macam-macam, ya wajar saja itu terjadi," kata Bahlil. (kompas)

Tannkap laya/net

SANCAnews.id – Beredar cuplikan video yang memperlihatkan audio atau suara perempuan dalam debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Jumat 22 Desember 2023. Cuplikan audio ini menjadi perbincangan para terduga 'joki' saat itu. debat.

"Satu misteri, satu tanda tanya, tentang suara yang terucap terdengar kita semua secara jelas, yaitu bilang 'udah' saat Gibran berhadapan dengan Mahfud MD dan Gibran sudah hampir habis waktunya, dan kemudian tiba-tiba ada suara yang mengucapkan udah. Suara perempuan," kata YouTuber Refly Harun, Sabtu 23 Desember 2023.

Refly menyatakan potongan ini bisa didengar di channel YouTube-nya pada durasi dua jam, menit-49 dan detik ke-30. Pada channel-nya terdapat rekaman video nonton debat cawapres bareng berdurasi 3 jam 34 menit dan 1 detik.

"Kalau di tempat lain, saya tidak tahu. Tetapi ini potongannya pun sudah beredar," ujar Refly.

Menurut Refly, ia tidak yakin kata 'udah' diucapkan oleh moderator debat. Pasalnya moderator tidak mungkin mengatakan sudah dengan suara pelan sebagai penanda waktu habis untuk peserta debat.

"Ini kan satu temuan yang perlu kita pertanyakan. Apakah itu memang dari earphone Gibran, ada orang yang memberitahukan ya. Misalnya soal waktu yang hampir habis atau jangan-jangan memberitahukan materi dan lain sebagainya," ujar Refly.

Refly menegaskan dirinya tidak menuduh Gibran menggunakan alat bantu komunikasi. Akan tetapi ia mendesak KPU untuk melakukan investigasi.

"Tetapi sekali lagi Ini kan baru pertanyaan apakah spekulasi itu benar atau tidak. Ya kita tentu tidak bisa mengatakan iya dan tidak, tetapi ya baiknya KPU melakukan langkah investigatif apakah memang ada alat-alat bantu yang diperbolehkan untuk dibawa. Ya misalnya semacam alat komunikasi," ujar Refly.

Berikut pernyataan Gibran saat terdengar kata 'udah' dalam debat:

".....sekarang NPWP, yang punya NPWP, ini baru 30 persen. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Tidak. Kita tidak akan memberatkan UMKM. Yang di bawah omsetnya Rp500 juta, pajaknya nol. Pengin modal Rp200 juta KUR," demikian pernyataan Gibran yang disebut-sebut sempat terdengar kata 'udah' oleh Refly Harun. (medcom)