SANCAnews.id

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi

SANCAnews.id – Partai Ummat menyayangkan dan mengecam sikap Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menjadikan rukun, gerakan membaca dan sholat sebagai lelucon murahan untuk mendukung salah satu calon presiden.

“Di tengah suasana menjelang perhelatan demokrasi 2024, seharusnya semua pihak ikut menjaga ketenteraman di tengah masyarakat. Tetapi justru sebaliknya, salah satu menteri dan sekaligus ketua partai politik melakukan penistaan agama yang sangat potensial berakibat pidana,” ujar Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, kepada wartawan, Rabu (20/12).

Ridho mengatakan, gerakan dan rukun shalat merupakan hal yang suci dan harus diterima apa adanya karena itu merupakan perintah dari Allah SWT yang diturunkan melalui Rasulullah SAW. Sehingga tidak bisa dijadikan bahan lelucon, apalagi kalau hanya untuk mendukung salah satu capres.

“Jadi kita bisa menyimak lewat potongan video yang viral itu bahwa saudara Zulkifli Hasan dengan sadar dan sengaja membuat olok-olok terhadap shalat yang dimuliakan di dalam Islam. Partai Ummat sebagai partai Islam sangat menyayangkan ini terjadi,” tegasnya.

Dalam potongan video yang beredar luas itu, Zulkifli Hasan mengatakan, sekarang ada sekelompok orang yang tidak lagi mengucapkan kata “amin” setelah surat al-Fatihah dibacakan imam karena menghindari dari potensi mendukung salah satu capres.

Tidak cuma itu, kata Zulhas, orang-orang tersebut juga tidak lagi menggunakan satu telunjuk ketika membaca syahadat pada waktu tasyahud, melainkan menggunakan dua jari demi menunjukkan kecintaannya kepada capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Menurut Ridho, pernyataan Zulhas itu tidak sopan lantaran menjadikan rukun shalat sebuah lelucon di hadapan publik.

“Maaf, yang dikatakan Zulkifli Hasan sama sekali tidak lucu, karena yang dijadikan bahan lelucon adalah sesuatu yang suci bagi umat Islam. Kita shalat minimal lima kali sehari untuk menginternalisasi pesan suci dari Allah SWT. Sekali lagi maaf, shalat, bacaan, dan gerakannya tidak bisa dijadikan bahan lelucon,” tandas Ridho. (rmol)

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid meminta relawan dan massa pendukung tidak ragu mengucapkan amin saat mengakhiri doa. 

SANCAnews.id – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid meminta relawan dan massa pendukung tidak ragu mengucapkan amin saat mengakhiri salat.

Hal itu disampaikan Nusron di hadapan relawan Nderek Guru (Ndaru) di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Relawan Ndaru, Jalan Dr Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (17/12/2023).

Awalnya Nusron melantunkan doa berisi harapan agar Prabowo-Gibran menang di Pilpres 2024. Namun, para relawan tampak ragu untuk mengucapkan amin di akhir doa.

"Semoga Pak Prabowo dan Mas Gibran akan menang satu putaran pada tanggal 14 Februari 2024, Pemilunya sudah selesai pemenangnya adalah Prabowo Gibran," kata Nusron.

"Amin allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan amin anteng, nggak boleh harus dilanjutkan amin ya rabbal alamin," sambung Nusron.

Pasalnya, ucapan amin yang bermakna 'Kabulkanlah' dan biasa digunakan umat Islam saat berdoa dan mengakhiri doa ini juga dipakai sebagai kependekan nama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

Mendapati hal ini, sejumlah pendukung Prabowo-Gibran sempat menjadi kata amin menjadi qobul saat berdoa. Hal ini pun sempat heboh dan menjadi perbincangan warganet.

Sementara itu, Nusron menyatakan bahwa Calon Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka siap untuk menghadapi debat kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

"Mas Gibran sudah siap (debat kedua pilpres), sejak debat pertama pun sudah siap," kata dia.

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa TKN Prabowo-Gibran akan selalu mengikuti format debat pilpres yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Kami dengan format debat apa pun oke-oke saja, enggak cerewetlah kami," ujar Nusron. (tvone)

Koordinator aksi BEM Jateng-Jogja, Raafila Anbiya serukan kekecewaan terhadap Gibran Rakabuming Raka yang selalu mangkir debat publik, Senin (18/12).

SANCAnews.id – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari 10 kampus di Jogja dan Jawa Tengah, menggerebek kantor Balai Kota Solo, Senin (18/12) sore kemarin.

Tujuannya, mereka berniat bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabumingraka untuk menantangnya berdebat dengan mahasiswa.

Koordinator aksi, Raafila Anbiya, mengatakan bahwa mereka ingin Gibran membuktikan dirinya bukan sosok yang anti debat.

Pasalnya, sejak mendeklarasikan diri sebagai bacawapres Prabowo Subianto, putra sulung Presiden Jokowi itu dianggap kerap mangkir dari sejumlah undangan debat.

Melalui aksi ini, kata Raafila, pihaknya ingin Gibran berani dengan terbuka tampil di hadapan publik dan membeberkan rencananya untuk masa depan Indonesia.

“Kami sangat kecewa karena waktu kegiatan-kegiatan publik Mas Gibran tidak mau hadir. Sebetulnya kami ingin melihat gagasan Mas Gibran seperti apa untuk membawa negara ini,” kata Raafila, dilansir dari Radar Solo (Jawa Pos Group), Selasa (19/12).

Sayangnya, Gibran tak tampak muncul dari kantor Balai Kota Solo dan menemui mahasiswa. Hal itu pun dianggap sebagai sikap acuh tak acuh sikap Gibran terhadap masaa aksi yang datang.

“Kami mengharapkan dia (Gibran) bisa hadir hari ini. Karena Mas Gibran tidak hadir dalam berbagai forum debat, makanya kami datang jauh-jauh ke sini mengharapkan agar yang bersangkutan bisa merespons langsung," tegas Raafila.

Menyadari itu, massa aksi pun melanjutkan aksinya dengan melontarkan sederet kritikan tajam untuk Gibran. Mereka menuntut agar Gibran bisa menjelaskan secara rinci seperti apa visi misi yang akan dibawanya bersama bacapres Prabowo Subianto. Terlebih lagi, ia juga santer disebut mewakili generasi Z.

Tak ayal, mahasiswa-mahasiswa itu pun menuntut kejelasan ‘keterwakilan’ seperti apa yang akan dibawa oleh Gibran.

Kalau Mas Gibran ngomong mewakili gen Z, harusnya gen Z yang datang hari ini langsung bisa direspons. Soal visi-misi kami mengharapkan hal yang kontekstual soal pelaksanaan dan sistemnya seperti apa,” tegasnya.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa (BEM) dari sebanyak 10 kampus di Jogja dan Jawa Tengah, menggeruduk Kantor Balai Kota Solo, pada Senin (18/12) kemarin sore.

Tujuannya, mereka bermaksud hendak bertemu dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabumingraka, untuk menantangnya berdebat dengan mahasiswa.

Koordinator aksi, Raafila Anbiya, mengatakan bahwa mereka ingin Gibran membuktikan dirinya bukan sosok yang anti debat.

Pasalnya, sejak mendeklarasikan diri sebagai bacawapres Prabowo Subianto, putra sulung Presiden Jokowi itu dianggap kerap mangkir dari sejumlah undangan debat.

Melalui aksi ini, kata Raafila, pihaknya ingin Gibran berani dengan terbuka tampil di hadapan publik dan membeberkan rencananya untuk masa depan Indonesia.

“Kami sangat kecewa karena waktu kegiatan-kegiatan publik Mas Gibran tidak mau hadir. Sebetulnya kami ingin melihat gagasan Mas Gibran seperti apa untuk membawa negara ini,” kata Raafila, dilansir dari Radar Solo (Jawa Pos Group), Selasa (19/12).

Sayangnya, Gibran tak tampak muncul dari kantor Balai Kota Solo dan menemui mahasiswa. Hal itu pun dianggap sebagai sikap acuh tak acuh sikap Gibran terhadap masaa aksi yang datang.

“Kami mengharapkan dia (Gibran) bisa hadir hari ini. Karena Mas Gibran tidak hadir dalam berbagai forum debat, makanya kami datang jauh-jauh ke sini mengharapkan agar yang bersangkutan bisa merespons langsung," tegas Raafila.

Menyadari itu, massa aksi pun melanjutkan aksinya dengan melontarkan sederet kritikan tajam untuk Gibran.

Mereka menuntut agar Gibran bisa menjelaskan secara rinci seperti apa visi misi yang akan dibawanya bersama bacapres Prabowo Subianto. Terlebih lagi, ia juga santer disebut mewakili generasi Z.

Tak ayal, mahasiswa-mahasiswa itu pun menuntut kejelasan ‘keterwakilan’ seperti apa yang akan dibawa oleh Gibran.

“Kalau Mas Gibran ngomong mewakili gen Z, harusnya gen Z yang datang hari ini langsung bisa direspons. Soal visi-misi kami mengharapkan hal yang kontekstual soal pelaksanaan dan sistemnya seperti apa,” tegasnya. (jawapos)

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di NTB, Selasa (19122023)

SANCAnews.id – Nama menteri kerap terseret konflik kepentingan, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kesepakatan kontrak.

Dimana, dalam perjanjian kontrak terdapat komitmen jika menteri melakukan kesalahan maka sudah sepantasnya ia mengundurkan diri tanpa diperintahkan.

"Jadi saya ingin pastikan, pertama, mereka menandatangani komitmen. Kedua, komitmen itu bila melanggar otomatis mengundurkan diri, otomatis, tidak perlu diminta, begitu melanggar otomatis mengundurkan diri," ujar Anies, saat kampanye di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (19/12/2023).

Hal ini perlu dilakukan, karena menurut Anies, pemimpin harus konsisten dan tegas terhadap para menterinya. 

Jangan sampai di awal masih bersikap tegas, namun seiring waktu berjalan justru perilaku konflik kepentingan ditoleransi.

"Menurut saya harus ada penjagaan yang konsisten di sini. Jadi komitmennya setiap bertugas di wilayah publik maka dia harus bekerja atas nama publik, nah itu ditegaskan," ungkap Anies.

Karena para menteri ketika dilantik, disumpah memegang jabatan, maka selanjutnya baik ucapan, tindakan, tanda tangan, sudah diatasnamakan negara bukan lagi atas nama pribadi.

"Karena itu dia tidak boleh lagi bekerja untuk kepentingan dirinya, kepentingan pribadi, karena sudah disumpah. Dan tidak ada sumpah itu mengatakan hanya bekerja jam 8 pagi sampai jam 5 sore, enggak ada, itu 24 jam selama durasi dia bertugas," jelasnya.

Capres besutan Koalisi Perubahan ini pun menegaskan kontrak perjanjian komitmen ini penting karena untuk menjaga kepercayaan rakyat kepada negara. 

Sebab, negara harus dipercaya oleh rakyatnya. Jika tidak, maka akan timbul perasaan curiga di benak rakyat. (tvone)

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon 

SANCAnews.id – Jawaban calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, saat ditanya soal hak asasi calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, dinilai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sangat lugas, tegas, dan tegas.

"Jawaban-jawaban Prabowo dalam debat pertama Pilpres ini sudah sangat lugas, tegas, dan juga telak. Prabowo tak menjawab dengan kata-kata normatif dan bersayap sebagaimana sering dilontarkan dua kandidat lain, yang sebenarnya jika diteliti hanya bersifat tautologis, jika begini maka begitu," kata Fadli Zon kepada wartawan, Senin (18/12).

Menurutnya, kelugasan dan otentisitas semacam itulah yang selalu dipertontonkan Prabowo. Baik dalam debat kemarin, maupun dalam semua penampilannya selama ini di hadapan publik.

Fadli mengatakan, Prabowo selalu membahas persoalan, atau menjawab pertanyaan berdasarkan pengalaman sebenarnya sebagai manusia Indonesia.

"Jika harus tegas, ia akan bersuara tinggi saking semangatnya. Jika harus berkelakar, ia bisa terbahak-bahak. Jika sedang senang, ia akan berjoget spontan yang kini orang namakan 'joget gemoy'. Itulah Prabowo, manusia apa adanya, otentik," ujarnya.

Di mata Fadli Zon, Menteri Pertahanan RI itu bukanlah tipe pemimpin yang suka berusaha tampil baik dan cantik di mata publik.

"Prabowo bukanlah tipikal pemimpin pesolek yang selalu berusaha tampil cantik dan anggun di depan publik, meskipun keanggunan dan kecantikan itu sebenarnya hanya polesan saja. Akibat enggan didandani dan disuruh bersolek itulah banyak orang selama ini telah menyalahpahami Prabowo sebagai tokoh temperamental, sebuah penilaian yang sepenuhnya keliru," paparnya.

Fadli menambahkan, Prabowo tidak pernah menyerang atau menjatuhkan orang di depan publik, meskipun terhadap orang yang pernah menyakiti, mengkhianati, atau mengecewakannya.

"Mungkin mudah bagi kita untuk menahan diri, karena kita tak pernah disakiti, dikhianati, atau dikecewakan. Tapi Prabowo, orang yang sering difitnah dan dikhianati itu, terbukti bisa menyimpan kemarahan dan kekecewaan pribadinya tetap berada di relung hatinya," katanya.

"Ia hanya meledak-ledak untuk urusan-urusan yang bersifat publik saja. Dan hal ini jelas bukanlah sebuah kekurangan," demikian Fadli Zon.(rmol)